KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN

Presentasi berjudul: "KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN
Pertemuan 13 KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN

2 PERAN LSM (ORMAS) DALAM ADVOKASI &MOBILISASI SOSIAL

3 LATAR BELAKANG UU NO. 17 TH 2007 TTG RPJPN 2005-2025
Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang MDGs: Kaitan dengan Kesehatan 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan, 4. Menurunkan angka kematian anak, 5. Meningkatkan kesehatan Ibu, 6. memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya serta 7. memastikan kelestarian lingkungan hidup UU NO. 36 TH 2009 TTG KESEHATAN - PASAL 9: Hak & Kewajiban Setiap Orang atas Kesehatan PASAL 11: Kewajiban setiap orang untuk ber-PHBS PASAL 18: Tanggungjawab Pemerintah u/ Memberdayakan dan mendorong Peran Aktif Masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan PASAL 174: Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

4 LATAR BELAKANG Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3 Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kamauan, dan berkemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomis. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5 LATAR BELAKANG Dasar Hukum
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan tentang Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6 LATAR BELAKANG Sumber daya pemerintah terbatas, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Kesehatan adalah hak dan kewajiban individu, masyarakat. Sasaran MDG`s ke 8: pengembangan kemitraan. Ormas mempunyai hierarki sampai ke grass root Pengembangan model Peningkatan pemberdayaan masyarakat Penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan dgn 18 Ormas di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

7 RENSTRA KEMENTERIAN 2010-2014 MISI STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN VISI
Masyarakat Sehat yang mandiri dan berkeadilan MISI Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik NILAI-NILAI PRO RAKYAT INKLUSIF RESPONSIF EFEKTIF BERSIH 1 2 3 4 5 6 STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

8 PROMOSI KESEHATAN Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

9 TUJUAN Meningkatkan persentase Rumah tangga ber PHBS dan Desa/Kelurahan Siaga Aktif melalui peningkatan Peran ORMAS SASARAN ORMAS yang telah melakukan MoU dengan Kementerian Kesehatan

10 PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
Masyarakat di desa atau kelurahan wajib melaksanakan PHBS PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat PHBS dilaksanakan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat-tempat umum dan institusi kesehatan

11 4/10/2017 Apa itu Rumah Tangga Ber-PHBS? Rumah Tangga Ber-PHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 10 indikator PHBS : PHBS

12 4/10/2017

13 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
Input Process Output Impact Target RPJMN Kesepakatan Kemkes dgn 18 Ormas DIPA Pusat Promkes Kebijakan Promkes Pedoman & Materi promkes. Dll. Pembentukan tim Pendamping/Pengarah Penandatangan Kontrak Penyusunan pedoman umum, materinya Penjadwalan Kegiatan Terlaksananya kegiatan Ormas Monev Pencatatan dan Pelaporan Meningkatnya capaian PHBS dan Desi (10%) 18 Ormas melaksanakan program PHBS dan Desa Siaga Terbentuknya Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Terdokumentasinya Kegiatan dalam bentuk Foto dan Video Tersosialisasinya keg. Melalui Media (Majalah, Radio, TV Lokal) 2013 PHBS RT (65 %) Desa Siaga Aktif (55%)

14 Prinsip, Landasan,dan Langkah dalam Kemitraan
Penjajagan Persamaan persepsi Pengaturan Peran Komunikasi Intensif Melaksanakan Keg Monev 7 Landasan Memahami kedudukan Memahami kemampuan Menghubungi Mendekati Terbuka/Membantu Mendorong/Mendukung Menghargai 3 Prinsip Kesetaraaan Keterbukaan Saling Menguntungkan

15 KERANGKA KERJA KEMITRAAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN ORMAS DALAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT M O N E V

16 PERAN ORMAS Membantu Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan / pemberdayaan dan peningkatan PSM: Melakukan sosialisasi program kes Melakukan penyuluhan melalui kader2 nya Melakukan advokasi bersama kepada PEMDA setempat untuk memfasilitasi kegiatan/program kes Menjawab rumor yg salah yg beredar di masy bekerja sama dg jajaran kesehatan

17 PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
DIHARAPKAN : Memberikan asistensi teknis, pendampingan kepada pengelola Ormas tingkat prov-kab Membina kemitraan dengan Ormas/LSM lokal yang ada Memonitor kegiatan Ormas dan memberikan feedback yang membangun

18 PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
DIHARAPKAN : Memberikan asistensi teknis, pendampingan kepada pengelola kab-ranting Membina kemitraan dengan Ormas/LSM lokal yang ada Memonitor kegiatan Ormas dan memberikan feedback yang membangun

19 PERAN PUSKESMAS DIHARAPKAN :
Memberikan asistensi teknis, pendampingan kepada pengelola Ormas tk Kec/desa/ranting Membina kemitraan dengan Ormas/LSM lokal yang ada Memonitor kegiatan Ormas dan memberikan feedback yang membangun Membina, merefreshing kader2 Ormas yang berperan

20 PENDAMPINGAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN
Supply side UPAYA PENDAMPINGAN PROVIDER (Pemerintah Pusat, Pemda, Nakes, ormas dan stakeholders terkait lainnya) UPAYA MASYARAKAT MASYARAKAT DEMAND SIDE Kurun Waktu

21 Ruang Lingkup No Organisasi Lingkup kegiatan Lokasi Sasaran Kegiatan 1
Al Hidayah Pembinaan PHBS bagi Majelis Taklim dan Remaja Masjid 5 provinsi: Banten, SumSel, Kaltim, NTTdan Maluku 5 provinsi 25 kabupaten 50 kecamatan 500 kelompok 2 Fatayat Desa & Kelurahan Siaga Aktif Jawa Timur, Jambi, NTT, Bali, Kal Barat, Sul Sel. 6 provinsi 12 kabupaten 36 desa dan kelurahan 3 Kowani PHBS RT & Tempat Kerja 5 kota: Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok Kantor & Perumahan Bayangkari & Persit (5 kota)

22 Ruang Lingkup No Organisasi Lingkup kegiatan Lokasi Sasaran Kegiatan 4
Muhamadi- yah Desi & PKRS Yogyakarta, Makassar, DKI Jakarta dan Bandung 2 prov, 4 kab, 8 kec, 16 Desi, 4 RS di 4 kota 5 PB NU Pesantren dan Santri Sehat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 150 pesantren 6 Pemudi Persis PHBS RT Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten 2 prov, 4 kab, 24 kec, 48 desa 7 Persis DKI Jakarta dan Jawa Barat 2 prov, 30 pesantren 8 PGI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 5 gereja di 5 kota

23 Ruang Lingkup No Organisasi Lingkup kegiatan Lokasi Sasaran Kegiatan 9
Aisyiyah PHBS RT Bali, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan 3 provinsi, 6 kabupaten, 6 kecamatan dan 18 desa. 10 Aliansi Pita Putih Indonesia KIBBLA, Desa Siaga Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sumatera Barat 5 prov, 10 kab, 40 desa 11 Dharma Wanita Persiapan PHBS di RT & Tempat Kerja DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat 3 prov, 6 kab 12 Kwartir Nasional Desa Siaga DKI Jakarta,, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumsel. 4 Provinsi, 4 Kwartir Daerah. 8 Kwartir Cabang

24 Ruang Lingkup No Organisasi Lingkup kegiatan Lokasi Sasaran Kegiatan
13 PELKESI PKRS Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara 4 RS di 4 kabupaten. 14 PERDHAKI PKRS, PHBS RT, PHBS Tempat Ibadah NTT, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara 5 wilayah, 6 kabupaten, 60 Paroki; 10 RS. 15 Pergerakan Wanita Nasional Indonesia Desi, PHBS RT, PHBS TU Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. 3 provinsi, 6 kabupaten, 12 kecamatan , 48 desa. 16 PHDI PHBS Tempat Ibadah (Pura Pasraman Sehat) DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Bali 3 provinsi,18 kabupaten, 18 Pura

25 Ruang Lingkup No Organisasi Lingkup kegiatan Lokasi Sasaran Kegiatan
17 Muslimat NU Desa Siaga Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Riau dan Sumatera Selatan 6 provinsi, 12 kabupaten, 12 kecamatan dan 24 desa.

26 Indikator dan Target No Sasaran Strategis Indikator Target 2010 2011
2012 2013 2014 1. Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat Persentase rumah tangga ber-perilaku hidup bersih dan sehat 50 55 60 65 70 2. Persentase Desa Siaga Aktif 15 25 40 3. Jumlah Pos Kesehatan Desa yang beroperasi 70,000 72,000 55.500 57.000 58.500 Ket : Jumlah target Poskesdes Beroperasi melebihi jumlah desa yang ada saat ini, jumlah desa menuurt Kemendagri sebanyak desa (Permendagri No 66 Tahun 2011) Perubahan target Poskesdes sesuai dengan Peraturan Preseiden Ri Nomor 29 tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan disusulkan dalam Midterm Review Renstra Kemenkes

27 Memotivasi, menggerakkan Masyarakat untuk Ber - PHBS

28 TERIMAKASIH

29 Kemampuan mahasisw a Komunikasi dalam pendidikan kesehatan
Advokasi dalam pendidikan kesehatan Kemitraan dalam pendidikan kesehatan;

30 TUGAS MAHASISWA Merangkum Small group discussion ( 5 ORANG )
Paper/ MAKALAH MAKS 10 HAL /KEL Presentasi

31 Prakondisi Untuk menuju IS 2010
Lingkungan Sehat Perilaku Sehat Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

32 Misi IS 2010 Menggerakkan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkngannya

33 Pengertian Kemitraan Kemitraan ( partnership ) adalah bentuk kerjasama yang bersifat formal antar individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu Dalam kerjasama tersebut tentu harus ada komitmen untuk berbagi keuntungan dan menanggung resiko Kemitraan dibangun berdasarkan : Kesamaan kepentingan Saling percaya Tujuan yang jelas dan terukur Kesediaan berkorban waktu, tenaga dan biaya

34 Prinsip Kemitraan Persamaan ( equity ) Keterbukaan
Saling menguntungkan ( mutual benefit )

35 Kemitraan di bidang Kesehatan
Kemitraan di bidang kesehatan melibatkan 3 unsur kunci : Unsur pemerintah dimana sektor kuncinya adalah kesehatan Unsur swasta NGO seperti LSM , Ormas dan organisasi Profesi Membangun kemitraan di bidang kesehatan dilakukan dengan berbagai model : Lintas Program Lintas sektor Lintas organisasi

36 Model-Model Kemitraan
Model Jejaring ( Networking ) Model jejaring dibangun karena adanya kesamaan pelayanan, sasaran kesehatan seperti misalnya Koalisi Indonesia Sehat, Forum Promosi Kesehatan Model Terpadu Model terpadu merupakan model yang didasari kepentingan bersama yang lebih luas serta tanggung jawab yang lebih besar Contoh GERDUNAS TB, dan Gebrak Malaria

37 Proses pembentukan Kemitraan dan Aktivitas kerjanya
Mengidentifikasi stakeholder yang potensial Menginisiasi pembentukan jaringan kerja dan merumuskan tujuan bersama Menginventarisasi dan memadukan sumberdaya untuk digunakan mencapai tujuan bersama Melaksanakan kegiatan secara terpadu Menyelenggarakan pertemuan berkala untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pertukaran informasi