KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN

Presentasi berjudul: "KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN"— Transcript presentasi:

1 KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BIRU LAUT BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, YANG ANGGARAN DASARNYA DIMUAT` DALAM AKTA NOMOR 01 TANGGAL 5 JANUARI 2009 YANG DIBUAT DIHADAPAN HASAN, SH NOTARIS DI JAKARTA DAN TELAH DIDAFTAR DI PN JAKARTA PUSAT SERTA DIUMUMKAN DALAM BN/TBN RI. PASAL 5 AD CV BERBUNYI: DIREKTUR BERWENANG MEWAKILI CV BAIK DIMUKA MAUPUN DILUAR PENGADILAN, MENANDATANGANI ATAS NAMA CV, MENGIKAT CV DENGAN PIHAK LAIN DAN PIHAK LAIN DENGAN CV, KECUALI UNTUK: 1. MEMINJAM ATAU MEMINJAMKAN UANG UNTUK/KEPUNYAAN CV; 2. MENJUAL ATAU MENGOPERKAN BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK MILIK CV; 3. BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN DARI PIHAK KETIGA (DIPERLUKAN PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU DARI ATAU SURAT-SURAT YBS TURUT DITANDATANGANI OLEH SEMUA PESERO) PERSEKUTUAN KOMANDITER

2 PERSEKUTUAN KOMANDITER
PARA SEKUTU CV BIRU LAUT TERDIRI DARI: -TUAN A SEBAGAI SATU-SATUNYA SEKUTU PENGURUS DENGAN SEBUTAN DIREKTUR. -TUAN B, C DAN D ADALAH SEKUTU KOMANDITER YANG HANYA MEMASUKKAN MODAL DALAM CV PERTANYAAN: 1. BERDASARKAN PASAL 5 AD CV, TUAN A MENGHADAP SDR SELAKU NOTARIS DAN MEMINTA DIBUATKANNYA AKTA PEMBUBARAN, KARENA MENURUT TUAN A UNTUK PEMBUBARAN CV BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AD CV TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN SEKUTU KOMANDITER. BAGAIMANA JAWABAN SDR SELAKU NOTARIS? 2. TUAN A MEMINJAM UANG MEWAKILI CV DARI BRI, TANPA PERSETUJUAN SEKUTU KOMANDITER, BAGAIMANA KEABSAHAN PERBUATAN HUKUM TERSEBUT?

3 PERSEKUTUAN KOMANDITER
TUAN A MENIKAH DENGAN TUAN B TANPA MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DAN DARI PERKAWINAN TERSEBUT TELAH DILAHIRKAN SEORANG ANAK BERNAMA C (MASIH BERUSIA 2 BULAN). TUAN A, TUAN B DAN ANAKNYA C DAN TUAN D (PIHAK LAIN) BERMAKSUD MENDIRIKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) ABD. BAGAIMANA PENDAPAT SDR, APAKAH C DAPAT IKUT SEBAGAI SEKUTU DALAM CV ABD? URAIKAN SECARA LENGKAP?

4 PEMBATALAN AKTA-AKTA RISALAH RAPAT ATAU AKTA PKR
PERSEROAN TERBATAS PT X TELAH BERSTATUS BADAN HUKUM, DIMANA SUSUNAN PEMEGANG SAHAMNYA ADALAH TUAN A SEBANYAK 75 SAHAM DAN TUAN B SEBANYAK 25 SAHAM. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT X ADALAH TUAN A SELAKU DIREKTUR DAN TUAN B SELAKU KOMISARIS. PT X TELAH MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA YANG DITUANGKAN DALAM AKTA RISALAH RAPAT YANG DIBUAT OLEH HASAN, SH NOTARIS DI JAKARTA, TELAH MEMUTUSKAN: PERUBAHAN NAMA PT DARI SEMULA PT X MENJADI PT Z; PENGANGKATAN TUAN C SEBAGAU DIREKTUR UTAMA 3. PERSETUJUAN PENJUALAN SEBAGIAN SAHAM MILIK TUAN A SEBANYAK 25 LEMBAR SAHAM KEPADA TUAN C. PERTANYAAN: JIKA AKTA RISALAH RAPAT TERSEBUT BELUM DIAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN AD DAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN PEMEGANG SAHAM SEPAKAT UNTUK MEMBATALKAN KEMBALI DAN MEREKA DATANG KEHADAPAN SDR SELAKU NOTARIS UNTUK MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT PEMBATALAN AKTA TERSEBUT. BAGAIMANA SIKAP SDR? 2. JIKA AKTA RISALAH RAPAT TERSEBUT TELAH DIUMUMKAN DALAM BN/TBN RI DAN PEMEGANG SAHAM MINTA AKTA RISALAH RAPAT TERSEBUT DIBATALKAN, BAGAIMANA SIKAP SDR?

5 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
TUAN A, TUAN B (BARU BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARENA KASUS KORUPSI 5 BULAN YANG LALU), NONYA C DAN NONA D (MASIH BERUSIA 6 TAHUN DAN ANAK DARI TUAN A DAN NYONYA C). MEREKA SEPAKAT UNTUK MENDIRIKAN PT LIMA SEJAHTERA DIHADAPAN SDR SELAKU NOTARIS. SEMUA DATA-DATA IDENTITAS DAN INFORMASI LAINNYA TENTANG SAHAM DAN SUSUNAN DIREKSI SERTA`DEWAN KOMISARIS DISERAHKAN KEPADA SDR SELAKU NOTARIS YAITU: SUSUNAN PEMEGANG SAHAM: TUAN A, SEBANYAK 50 SAHAM TUAN B, SEBANYAK 50 SAHAM NYONYA C, SEBANYAK 50 SAHAM NONA D, SEBANYAK 50 SAHAM SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS: TUAN B, SELAKU DIREKTUR TUAN A, SELAKU KOMISARIS UTAMA NYONYA C, SELAKU KOMISARIS NONA D, SELAKU KOMISARIS BAGAIMANA SIKAP SDR DAN PENYULUHAN YANG SDR BERIKAN KEPADA PENGHADAP BERKAITAN DENGAN PERMINTAAN UNTUK MENDIRIKAN PT TERSEBUT?

6 JUAL BELI SAHAM TANPA PEMBAYARAN
PT X (BERBADAN HUKUM), DENGAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM YAITU: TUAN A, SEBANYAK 50 LEMBAR SAHAM TUAN B, SEBANYAK 50 LEMBAR SAHAM PEMEGANG SAHAM, TELAH MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA PT X, YANG DITUANGKAN DALAM AKTA RISALAH RAPAT DIBAWAH TANGAN DAN KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM AKTA PKR. DALAM RAPAT TELAH DIPUTUSKAN MENYETUJUI PENJUALAN SEBAGIAN SAHAM MILIK TUAN A, SEBANYAK 20 LEMBAR SAHAM KEPADA TUAN C, DAN NANTINYA SETELAH DILAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM, SUSUNAN PEMEGANG SAHAM MENJADI SEBAGAI BERIKUT: TUAN A, SEBANYAK 30 SAHAM TUAN B, SEBANYAK 50 SAHAM TUAN C, SEBANYAK 20 SAHAM AKTA JUAL BELI SAHAM ANTARA A DAN C DIBUAT DENGAN KLAUSULA, HARGA JUAL BELI 20 LEMBAR SAHAM DILAKUKAN DENGAN HARGA RP DAN PEMBAYARAN HARGANYA AKAN DIBUKTIKAN DENGAN KWITANSI TERSENDIRI. NOTARIS LAIN DENGAN MENGGUNAKAN AKTA PKR DAN AJB (TANPA KWITANSI) MEMBUAT RUPS DENGAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TUAN A, TUAN B DAN TUAN C. MENURUT SDR APAKAH TINDAKAN NOTARIS TERSEBUT BENAR ATAU TIDAK?

7 AD PT LAMA BERSTATUS BADAN HUKUM TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UU PT
PT X (SUDAH BERSTATUS BADAN HUKUM), YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PT, DALAM ANGGARAN DASARNYA DICANTUMKAN KLAUSULA “ PENJUALAN 75 % ATAU LEBIH HARTA KEKAYAAN BERSIH PERSEROAN HARUS DENGAN PERSETUJUAN RUPS, SEDANGKAN PENJUALAN SEBAGIAN BESAR HARTA KEKAYAAN PERSEROAN YANG KURANG DARI 75 % HARUS DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS. PERTANYAAN: JIKA PT X AKAN MENJUAL HARTA KEKAYAAN LEBIH DARI 50 % DAN KURANG DARI 75 %, MENURUT PENDAPAT SDR, APAKAH TETAP MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS?

8 RUPS TANPA KUASA AHLI WARIS
RUPS Luar Biasa dituangkan dalam akta risalah rapat dibawah tangan, dengan dihadiri oleh: Tuan A selaku kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama segenap ahli waris almarhum B, selaku pemilik atau yang berhak atas 90 lembar saham 2. Tuan C selaku pemilik atau yang berhak atas 10 lembar saham RUPS Luar Biasa memberikan kuasa kepada Tuan C untuk menyatakan putusan rapat tersebut dalam akta notaris -Berdasarkan akta risalah rapat dibawah tangan, dituangkan dalam akta PKR yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk pembuatan akta PKR, oleh Tuan C diserahkan kepada Notaris akta risalah rapat dibawah tangan (asli) dan identitas diri tuan C (asli) serta AD dan perubahannya dari PT X, tanpa memperlihatkan atau menyerahkan surat kuasa aslinya. Ahli waris B melaporkan kepada kepolisian bahwa ahli waris tidak memberikan kuasa kepada tuan A. Bagaimana pendapat sdr tentang akta PKR ini?

9 PENYELENGGARA RUPS Peristiwa Konkrit:
PT LIMA SEJAHTERA (sudah berstatus badan hukum), dimana susunan pemegang sahamnya yaitu Tuan A sebanyak 50 saham dan Tuan B sebanyak 50 saham. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yaitu: Tuan A selaku Direktur dan Tuan B selaku Komisaris (Masa Jabatan anggota Direksi dan Komisaris telah berahkir). Komisaris PT (Tuan B) bermaksud menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan agenda penggantian Tuan A selaku Direktur oleh Tuan C. Tuan B selaku Komisaris PT, meminta secara tertulis kepada Direksi PT untuk menyelenggarakan RUPS luar Biasa dengan Agenda Penggantian Direksi dan dalam jangka waktu 15 hari sejak permintaan tertulis diterima, Direksi tidak menjawab.Tuan B selaku Komisaris mengundang RUPS Luar Biasa dan dalam RUPS Luar biasa 1 hanya dihadiri oleh Tuan B, sehingga tidak memuhi korum kehadiran, kemudian dilakukan pemanggilan RUPS 2 dan diahdiri oleh Tuan B selaku Pemegang saham sebanyak 50 %, sehingga menurut Tuan B telah memenuhi korum kehadiran (1/3 dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah). Notaris membuat Akta Risalah RUPS Luar Biasa tersebut. Bagaimana pendapat sdr dengan RUPS Luar Biasa tersebut

10