POKOK BAHASAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA OLEH MAYA SHAFIRA, S.H., M.H

Presentasi berjudul: "POKOK BAHASAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA OLEH MAYA SHAFIRA, S.H., M.H"— Transcript presentasi:

1 POKOK BAHASAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA OLEH MAYA SHAFIRA, S.H., M.H

2 I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA SEJARAH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
ISTILAH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PENGERTIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TUJUAN DAN MANFAAT PHP

3 II. METODE PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU METODE PENELITIAN/KEILMUAN METODE PERBANDINGAN HUKUM

4 III. SISTEM-SISTEM HUKUM YANG ADA DI DUNIA
SISTEM COMMON LAW SISTEM CIVIL LAW SISTEM SOSIALIS LAW

5 IV. KELUARGA-KELUARGA HUKUM (LEGAL FAMILIES)
THE ROMANO – GERMANIC FAMILY THE COMMON LAW FAMILY THE FAMILY OF SOCIALIST LAW

6 V. SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
AZAS-AZAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA MATERIL AZAS-AZAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA FORMIL BUDAYA HUKUM MASYARAKAT

7 VI. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DENGAN INGGRIS, BELANDA DAN JEPANG
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN INGGRIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN JEPANG

8 VII. BEBERAPA AJARAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
PERBUATAN PIDANA AZAS LEGALITAS KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

9 VIII. BEBERAPA AJARAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Lanjutan)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERCOBAAN DAN RECIDIVE PIDANA DAN PEMIDANAAN

10 IX. BEBERAPA MASALAH HUKUM PIDANA DITINJAU DARI BERBAGAI KUHP ASING
MASALAH AZAS LEGALITAS MASALAH KESALAHAN (SCHULD)

11 X. BEBERAPA MASALAH HUKUM PIDANA DITINJAU DARI BERBAGAI KUHP ASING (Lanjutan)
MASALAH PERCOBAAN (POGING) MASALAH RECIDIVE MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN

12 XI. PERBANDINGAN KUHP INDONESIA YANG SEDANG BERLAKU DENGAN KONSEP RANCANGAN YANG BARU
PERSAMAAN ANTARA KEDUA KUHP TERSEBUT PERBEDAAN ANTARA KEDUA KUHP TERSEBUT

13 XII. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK KOREA PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK RUSIA

14 XIII. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA (Lanjutan)
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN MALAYSIA PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK RRC PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK JEPANG

15 XIV. TINJAUAN SINGKAT KETENTUAN – KETENTUAN KHUSUS UNTUK ANAK DALAM KUHP BELANDA

16 XV. SEKILAS TENTANG DELIK KESUSILAAN DI BERBAGAI KUHP ASING

17 XVI. BEBERAPA CATATAN TENTANG PERADILAN PIDANA TERPADU DI NEDERLAND, JERMAN, SCOTLAND, INGGRIS DAN BELGIA

18 I. PENDAHULUAN A. PERKEMBANGAN
ABAD KE – 19 merupakan Cabang Ilmu Khusus dari Ilmu Hukum (Adolf F. Schitzer) ABAD KE – 20 PHP BERKEMBANG PESAT (BAGIAN DARI ILMU HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM) PHP TIDAK MEMPUNYAI OBJEK SENDIRI TETAPI MEMPELAJARI HUBUNGAN SOSIAL YG TELAH MENJADI OBJEK STUDI DARI CABANG ILMU YANG ADA (HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DLL)

19 Perkembangan terjadi di: EROPA : Jerman, Perancis, Inggris Dan AMERIKA Minat studi perbandingan secara individu: Montesquieu (Prancis); Mansfield (Inggris); Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman)

20 Minat studi perbandingan secara kelembagaan:
Tahun 1832: Institute Perbandingan Hukum di College de france Tahun 1846: Institute Perbandingan Hukum di University of Paris

21 Khusus PHPidana yg pertama muncul
Di JERMAN terdiri dari 15 jilid dgn judul: “Vergleichende Darstellung des deutschen und des auslandischen strafrechts ( )” Dua tahun kemudian: Wolfgang Mittermaier, Hegler dan Kohlrauch: Menyusus KUHP Umum Jerman (Enwurf eines Algemeiner Deutschen Strafgesetzbuchs 1927)

22 Di Jerman PUSAT PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI UNIVERSITAS DI FREIBURG

23 B. PERISTILAHAN INGGRIS : COMPARATIVE LAW PERANCIS : DROIT COMPARE
JERMAN : RECHTSVERGLEICHUNG (VERGLEICHENDE RECHTSLEHRE) BELANDA : RECHTSVERGELIJKING

24 PERBEDAAN COMPARATIVE LAW: “Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya” Foreign Law: “Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud membandingkannya dengan sistem hukum lain”

25 Menurut R.H.S. Tur “Ilmu Hukum Umum (general jurisprudence) dan perbandingan hukum (comparative law) merupakan dua sisi yg berbeda dari mata uang yg sama (a different sides of the same coin)” Ilmu hukum umum tanpa perbandingan adalah kosong dan formal (empty and formal); sebaliknya perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah buta dan tidak dapat membeda-bedakan (blind and discriminating)

26 C. PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU METODE
RUDOLF D. SCHLESSINGER (BUKU COMPARATIVE LAW (1959): COMPARATIVE LAW : METODE PENYELIDIKAN DGN TUJUAN MEMPEROLEH PENGETAHUAN YG LEBIH DALAM TENTANG BAHAN HUKUM TERTENTU COMPARATIVE LAW : BUKANLAH SUATU PERANGKAT PERATURAN DAN ASAS-ASAS HUKUM, BUKAN SUATU CABANG HUKUM (IS NOT A BODY OF RULES AND PRINCIPLES) COMPARATIVE LAW : TEKNIK ATAU CARA MENGGARAP UNSUR HUKUM ASING YG AKTUAL DALAM SUATU MASALAH HUKUM (IS THE TECHNIQUE OF DEALING WITH ACTUAL FOREIGN LAW ELEMENTS OF A LEGAL PROBLEM)

27 Perbandingan Hukum sebagai suatu metode dikemukakan oleh:
Dr. Sunaryati Hartono “Perbandingan Hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti hukum tanah, hukum perburuhan, atau hukum acara akan tetapi sekedar merupakan cara penyidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga”

28 “OBJEK ILMU HUKUM ad: hukum sebagai gejala kemasyarakatan.
2. VAN APELDOORN: “OBJEK ILMU HUKUM ad: hukum sebagai gejala kemasyarakatan. “ilmu hukum menjelaskan hubungan antar gejala hukum dan gejala sosial lainnya Oki…untuk mencapai tujuan tsb, digunakan: METODE SOSIOLOGIS (MENELITI HUB HUKUM DGN GEJALA SOSIAL) METODE SEJARAH (MENELITI PERKEMBANGAN HUKUM) METODE PERBANDINGAN HUKUM (MEMBANDINGKAN PELBAGAI TERTIB HUKUM DARI BERBAGAI MASYARAKAT)

29 3. Prof. Dr. Soerjono Soekanto
Bahwa ketiga metode tsb saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. 1. Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah krn hub antara hukum dgn gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (zaman dahulu) dan metode PH juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia

30 2. Metode sejarah, juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yg mempengaruhi perkembangan hukum; 3. Metode perbandingan tidak membatasi diri pada perbandingan yg bersifat deskriptif tetapi juga diperlukan data tentang berfungsinya atau evektifitas hukum sehingga diperlukan metode sosiologis. Dan juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yg diperbandingkan.

31 Terdapat gambaran bahwa:
PH bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan; PH merupakan cabang ilmu hukum;dan PH merupakan metode penelitian (bahwa dalam penelitian hukum normatif PH merupakan suatu metode) Soerjono Soekanto

32 Model atau Paradigma Penerapan Metode Perbandingan Hukum
Constantinesco (ada 3 fase): fase pertama: mempelajari konsep-konsep fase kedua: memahami konsep, mengintegrasikan konsep fase ketiga: melakukan penjajaran konsep-konsep utk diperbandingan.

33 Penekanan kepada: mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan
Kamba Penekanan kepada: mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan Dan ada tiga fase : deskripsi, analisis, eksplanasi. Soerjono Soekanto - struktur hukum - substansi hukum - budaya hukum

34 D. Metode Perbandingan Hukum:Metode Fungsional
Menurut Konrasd Zweigert dan Kurt Siehr Perbandingan hukum modern menggunakan metode: Kritis (problem solving) Realistis (bersifat etis, ekonomis, dll motif kebijakan legislatif) 3. Tidak dogmatis (lebih kepada mencari penyelesaian hukum yang lebih baik)

35 F. Keluarga Hukum atau Famili Hukum
Rene David membagi empat keluarga hukum: The Romano – Germanic Family (Civil law Romawi) The common Law family (hukum barat) The family of Socialist law Other conceptions of law and the social order (konsepsi-konsepsi hukum dan tata sosial lainnya) (hukum agama dan hukum tradisional)

36 SISTEM HUKUM DI DUNIA MASA KINI:
Hukum Sipil (civil law): Denmark, Germany, Italy, Japan, Purtugal, Latvia, Peru, dll (lihat buku cetak) Hukum Anglo Saxon (Common law): Australia, Canada, New Zealand, Singapore, United States dll 3. Hukum agama (Religious law): Hindu law , Sharia (Islamic law): Arab Saudi, Iran, Sudan, Suriah, (Canon Law or Christian Law) di Vatikan

37 Hukum adat : Mongolia, Sri Lanka, Indonesia
Hukum negara blok timur (sosilais) penyebutan tsb dianggap sudah tidak relevan sejak bubarnya Uni Soviet. (wikipedia) Selanjutnya ada juga sistem campuran... Civil law vs common law (Thailand dll) Civil law vs religious law (Indonesia dll) Common law vs religious law (Brunei) (dibantu dgn tugas resume dari mahasiswa)

38 F. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum
Menurut Prof. Sudarto: bersifat umum: 1. memberi kepuasan bagi org yg berhasrat ingin tahu yg bersifat ilmiah; 2. memperdalam pengertian tentang pranata masy dan kebudayaan sendiri; 3. membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri

39 Bersifat khusus: Berkaitan dgn Pasal 5 ayat 1 ke-2 KUHP: “aturan pidana dlm perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yg di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yg oleh suatu aturan pidana dlm peruu-an Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut peruu-an negara di mana perbuatan dilakukan diancam dgn pidana...

40 Tujuan mempelajari PH secara Internasional
Ilmu Pengetahuan: yg terdiri dari doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum pidana yg lain seperti krimonologi, sejarah hukum pidana, sosiologi, antropologi dgn perbandingannya di luar negeri; Tujuan Politik Hukum: yg terdiri atas peruu-an yg lebih baik, kebijakan yg leebih baik, putusan hakim yg lebih baik, kerjasama internasional dll; Tujuan praktis: pembaharuan kerjasama internasional yg lebih baik, ide-ide dan pandangan-pandangan. Dll (Kokkini-Iatridou)