“Membedah RAPBD Kota Semarang Tahun 2013 : Mungkinkah Percepatan Pencapaian Sapta Program Terlampaui?”. Semarang, 10 November 2011.

Presentasi berjudul: "“Membedah RAPBD Kota Semarang Tahun 2013 : Mungkinkah Percepatan Pencapaian Sapta Program Terlampaui?”. Semarang, 10 November 2011."— Transcript presentasi:

1 “Membedah RAPBD Kota Semarang Tahun 2013 : Mungkinkah Percepatan Pencapaian Sapta Program Terlampaui?”. Semarang, 10 November 2011

2 Rangkaian Kegiatan Partisipasi dalam musrenbangkel, musrenbangcam dan musrenbangkot tahun 2012 Expert Meeting Pra RKPD Bidang Kesehatan 4 Mei 2012 Expert Meeting Pra RKPD Bidang Ekonomi 5 Mei 2012 Expert Meeting Pra RKPD Bidang Infrastruktur 6 Mei 2012 Konsultasi Publik Draft RKPD 16 Mei 2012 Analisa Renja dan KUA – PPAS oleh KOMPAKS 5 September 2012 Bedah Renja dan KUA-PPAS Bidang Kesehatan 11 September 2012 Bedah Renja dan KUA-PPAS Bidang Pendidikan 12 September 2012 Bedah Renja dan KUA PPAS Bidang Infrastruktur 13 September 2012 Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Balkon 31 Oktober 2012

3 Visi Kota Semarang 2010 -2015 “TERWUJUDNYA SEMARANG SEBAGAI
KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” SEMARANG

4 MISI Mewujudkan Sumberdaya Manusia Dan Masyarakat Kota Semarang Yang Berkualitas 1 Mewujudkan Pemerintahan Kota Yang Efektif Dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum 2 3 Mewujudkan Kemandirian Dan Daya Saing Daerah Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 4 5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

5 FOKUS PEMBANGUNAN SAPTA PROGRAM
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Penanggulangan Rob dan Banjir Peningkatan Pelayanan Publik SAPTA PROGRAM Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Kesetaraan Gender Peningkatan Pelayanan Pendidikan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5

6 Tahapan Pencapaian Visi Kota Semarang 2010 -2015
Tahap Konsolidasi, Juli Tahap Percepatan Infrastruktur, tahun 2012 Tapap Percepatan Pencapaian Sapta Program, tahun 2013 Tahap Pemantapan Pencapaian Sapta Program, tahun 2014 Tahap Pengembangan, tahun 2015

7 BAB IX RPJMD Kota Semarang
..\..\..\..\..\Musrenbang\Bahan fasilitasi\RPJMD\BAB_IX.pdf

8 Catatan Umum RAPBD 2013 Belum nampak terobosan-terobosan penting untuk melakukan percepatan pencapaian Sapta Program Bab IX RPJMD belum menjadi “jiwa” RAPBD 2013 Belanja Tidak Langsung > Belanja Langsung (Belum memperhitungkan belanja pegawai dalam belanja langsung) Belum nampak “hasil” pengalihan anggaran belanja hibah dan bansos dari BTL ke BL Belum nampak semangat penghematan dan efisiensi dalam RAPBD 2013 (ex : dampak pengalihan BBM bersubsidi ke BBM non subsidi  46 M hanya untuk BBM, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, belanja aparatur, belanja ATK, belanja makan-minum dll)

9 Catatan Umum RAPBD 2013 Masih ditemukannya program dan kegiatan yang tidak jelas target dan kinerjanya (berdasarkan PPAS) Contoh : DTKP Kode akun : Nama kegiatan : Pembangunan prasarana pendukung taman rejomulyo Sasaran : Terwujudnya pembangunan sarana pendukung Taman Rejomulyo Target : Pembangunan gedung kelurahan dan gedung DEKRANASDA

10 Contoh lain DTKP Kode akun : Nama kegiatan : Pekerjaan pembangunan Kantor Kec. Gunung Pati Pertanyaan : Bukankan Kantor Kec Gunung Pati sudah selesai pembangunannya dan siap pakai? Bagaimana dengan berita di Warta Jateng tanggal 7 September 2013 “2013, Kantor Camat Gunungpati Pindah ke Sumurejo”

11 Catatan Umum RAPBD 2013 PR besar Pemkot Semarang dengan amanah kenaikan 12,5 % pendapatan daerah mengingat kinerja pendapatan yang sangat buruk Cermin RAPBD 2013 yang belum menunjukkan anggaran yang responsif gender (anggaran untuk sapta program ke 5 hanya 0,38%) Belum nampak terobosan-terobosan penting untuk meningkatkan kinerja perusda yang dimiliki Pemkot Semarang Usulan-usulan melalui proses partisipasi (musrenbang) masih sangat minim yang diakomodasi

12 Usulan Via Musrenbang ..\..\Rapid Assessment\Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir SKPD\Kecamatan Gunung Pati.doc ..\..\Rapid Assessment\Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir SKPD\Kecamatan Tembalang.doc

13 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Target penurunan angka kemiskinan sebesar 2% harus menjadi isu utama, tak cukup hanya puas dengan IGA Award Harus ada evaluasi menyeluruh terfokus terhadap sasaran Gerdu Kempling, apakah pasca Program Gerdu Kempling mendapatkan manfaat, jangan sampai hanya sekedar event base Menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus dan terintegrasi, bukan sekedar menjalankan kegiatan SKPD yang “dicomot” ataupun “diklaim” sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Alokasi Gerdu Kempling untuk tahun 2013 Optimalisasi TKPKD sekaligus menjadikan Plt Walikota Semarang sebagai panglimanya

14 Penanganan Rob dan Banjir
Perlu penyusunan peta polder, pintu air, saluran drainase yang terpadu sehingga dalam melaksanakan program pembangunan ataupun rehabilitasi tidak terkesan hanya “bagi-bagi” proyek saja Perlu perhatian khusus berkaitan dengan proyek-proyek yang bekerjasama dengan pihak luar negeri, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar dalam pelaksanaannya tidak semrawut Perlu diperhatikan juga alokasi anggaran untuk maintenance berbagai macam proyek penanganan rob dan banjir, jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat

15 Peningkatan Infrastruktur
Peningkatan alokasi pembangunan infrastruktur di kawasan pinggiran minimal dengan perbandingan 65 % : 35 % Perlu penyusunan peta jalan dan jembatan yang rusak secara terpadu dalam melaksanakan program pembangunan ataupun rehabilitasi jalan dan jembatan rusak tidak terkesan hanya “bagi-bagi” proyek saja Penataan pasar tradisional dan penataan PKL secara terpadu dan partisipatif. Selain itu harus berani melakukan pembatasan terhadap maraknya minimarket- minimarket yang menghancurkan perekonomian local Pemkot Semarang harus mengalokasikan anggaran untuk land banking yang digunakan untuk menambah kawasan publik, taman maupun kawasan hijau di wilayah perkotaan Perhatian infrastruktur menyambut “Jateng Visit Year “ yang tidak boririentasi ke wajah kota saja. Misal : Agrowisata dll

16 Peningkatan Pelayanan Publik
Segera ditandatanganinya RAD PK Kota Semarang ..\..\..\..\..\Advokasi\2012\RAD PK\RAD PK Final Kota Semarang terakhir SEPTEMBER 2012.docx Implementasi RAD PK dalam kegiatan dan program SKPD Transparansi dan Publikasi Dokumen APBD sesuai amanah Inpres 17/2011 C:\Documents and Settings\Pattiro\My Documents\Downloads\Inpres PPK.pdf Penyusunan SLIP dan SOP di setiap SKPD dan Unit Layanan Publik di lingkungan Pemkot Semarang Kenaikan alokasi anggaran untuk bantuan hukum bagi warga miskin Optimalisasi dan peningkatan kewenangan P5 yang terintegrasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Sosialiasi mekanisme penerimanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin

17 Peningkatan Kesetaraan Gender
Peningkatan alokasi untuk penanganan korban kekerasan (KdRT, traficking, perkosaan dll) Mengganti akun alokasi anggatan untuk KdRT menjadi Korban Kekerasan Peningkatan alokasi anggaran untuk PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di semua SKPD Alokasi anggaran untuk Kota Layak Anak Sinkronisasi PPT dengan Posko Perlindungan Anak

18 Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Penambahan alokasi anggaran untuk BOSDA SMA termasuk implementasinya Peningkatan alokasi beasiswa untuk siswa miskin terutama siswa miskin yang menempuh studi di sekolah swasta non unggulan Alokasi anggaran khusus penanganan siswa korban kekerasan atau bermasalah secara hukum Perlu penyusunan peta sekolah terpadu sehingga dalam melaksanakan program pembangunan ataupun rehabilitasi sekolah tidak terkesan hanya “bagi-bagi” proyek saja Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov terkait dana hibah bagi sekolah di Pemkot Semarang Sinkronisasi Mekanisme Perlindungan Bagi Siswa Miskin melalui SKTM (Sekolah menolak SKTM) Sosialisasi tupoksi Komite Sekolah

19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Universal Coverage harus tercapai di tahun –catatan penting dari Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Semarang yang tidak tegas- Penambahan alokasi anggaran untuk Program PHBS RT dengan optimalisasi Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) Gratis pelayanan laboratorium puskesmas Peningkatan ruang dan sarpras kelas III (20 M) Membangun mekanisme complain di setiap layanan kesehatan Terkait dengan bantuan untuk puskesmas- puskemas jangan berorientasi pada proyek