ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL)

Presentasi berjudul: "ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL)"— Transcript presentasi:

1 ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL)

2 KEBIJAKAN SOSIAL Seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan rindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial.

3 ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
Menurut DUNN (1991 dalam Suharto, 2010) analisis kebijakan sosial adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

4 ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
Menurut Quade (1995 dalam Suharto, 2010) analisis kebijakan sosial adalah jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya.

5 ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
Usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (Suharto, 2004)

6 MODEL ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
Menurut DUNN (1991 dalam Suharto, 2010) terdapat 3 model AKS: (1) Model Prospektif; (2) Model Retrospektif, dan (3) Model Integratif. Model Prospektif: AKS yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi SEBELUM kebijakan diterapkan. Model Retrospektif: AKS yang dilakukan terhadap akibat-akibat SETELAH kebijakan diterapkan. Model Integratif: AKS yang memadukan model prospektif dan restrospektif..

7 KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
Kerangka AKS secara umum berpijak pada 2 pedoman, yaitu FOKUS dan PARAMETER analisis. FOKUS AKS meliputi: (1) Definisi Masalah Sosial, yaitu perumusan atau pernyataan masalah sosial yang akan direspon oleh suatu kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan Sosial yaitu pernyataan tentang cara atau metode suatu kebijakan diimplementasikan; (3) Akibat-Akibat Kebijakan Sosial yaitu berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi atau akibat diterapkan suatu kebijakan.

8 KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
Dalam menganalisis FOKUS AKS, diperlukan PARAMETER analisis yang dijadikan dasar pengambilan keputusan yang meliputi: (1) Penelitian dan Rasionalisasi untuk menjamin keilmiahan; (2) Orientasi Nilai yaitu untuk menilai baik-buruknya kebijakan; (3) Pertimbangan Politik untuk menjamin keamanan dan stabilitas.

9 KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
DEFINISI KEBIJAKAN SOSIAL Apa masalah sosialnya? Faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi masalah tersebut? Siapa yang terpengaruh secara langsung oleh masalah tersebut?

10 KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL Apa tujuan kebijakan sosial? Program dan pelayanan sosial apa yang diberikan? Bagaimana kebijakan tersebut didanai?

11 KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
KONSEKUENSI KEBIJAKAN SOSIAL Apa keuntungan dan kerugian kebijakan? Apa konsekuensi kebijakan bagi klien, sistem sosial dan sistem pelayanan sosial?

12 PROSES ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
LANGKAH 1: Mendefinisikan Masalah Sosial LANGKAH 2: Mengumpulkan Bukti tentang Masalah LANGKAH 3: Mengkaji Penyebab Masalah LANGKAH 4: Mengevaluasi Kebijakan yang ada LANGKAH 5: Mengembangkan Alternatif Kebijakan LANGKAH 6: Menyeleksi Alernatif Kebijakan Terbaik

13 MENDEFINISIKAN MASALAH SOSIAL
Kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu atau masalah sosial dan kemudia menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus AKS. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: bersifat aktual; penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

14 MENGUMPULKAN BUKTI TENTANG MASALAH
Kebijakan adalah seperangkat pernyataan strategis yang didukung oleh fakta, bukan gosip. Bukti atau fakta tentang kebijakan dapat berdasarkan hasil penelitian (data primer), data dari temuan pihak lain (data sekunder).

15 MENGKAJI PENYEBAB MASALAH
Contoh: Masalah: banyaknya remaja di Kota Surabaya yang mabuk dan mengendarai kendaraan yang didorong oleh: Akses yang mudah terhadap alkohol Iklan alkohol dalam hiburan dan olah raga Pengemudi remaja yang agresif Kurangnya kepercayaan diri pada remaja Rasa ingin tahu pada remaja

16 MENGEVALUASI KEBIJAKAN YANG ADA
Mengkaji kebijakan yang ada berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses AKS. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang dioperasikan harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Jika kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total.

17 MENGEMBANGKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
Bertujuan untuk memecahkan masalah sosial atau faktor-faktor penyebab masalah. Merumuskan alternatif kebijakan berdasar analisis kekuarangan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada.

18 MENYELEKSI ALTERNATIF TERBAIK
Menentukan alternatif kebijakan yang memiliki fisibilitas dan efektifitas. Fisibilitas adalah kemungkinan atau probabilitas tentang apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audien kebijakan. Fisibilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor penerimaan kultural dan biaya serta manfaat. Efektifitas menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan yang diusulkan akan menghasilkan manfaat untuk menyelesaikan masalah.

19 MENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN

20 PENGANTAR Naskah kebijakan adalah alat komunikasi dan pembuatan keputusan yang bersifat TERAPAN, berorientasi pada masalah, dan membela nilai (value driven) Perumusan naskah kebijakan ditujukan untuk memberi argumen komprehensif dan persuasif yang menjustifikasi rekomendasi-rekomendasi atau opsi-opsi tindakan pada naskah kebijakan yang dibuat. Fungsi naskah kebijakan adalah sebagai sebuah alat pembuatan keputusan dan panggilan terhadap sasaran/audien kebijakan untuk melakukan tindakan.

21 SISTEMATIKA NASKAH KEBIJAKAN
JUDUL DAFTAR ISI ABSTRAK ATAU RANGKUMAN EKSEKUTIF PENDAHULUAN DESKRIPSI MASALAH PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN SIMPULAN DAN REKOMENDASI LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

22 JUDUL Bersifat deskriptif; Jelas; Ringkas dan Tegas; Menarik Pembaca.
Kata-kata kunci merupakan dasar sebuah judul

23 DAFTAR ISI Daftar isi berperan sebagai pembimbing yang membantu pembaca memahami keseluruhan paper. Daftar isi membantu pembaca yang berminat mengetahui bagian-bagian tertentu (saja) dari sebuah naskah Sistem penomoran dalam daftar isi dapat membedakan bagian-bagian daan sub-subnya dari suatu naskah.

24 ABSTRAK (RANGKUMAN EKSEKUTIF)
Abstrak secara ringkas menggambarkan sebuah naskah, sedangkan rangkuman eksekutif memberikan sinopsis yang lebih detil mengenai keseluruhan naskah. Tampilan antara abstrak dan rangkuman eksekutif seringkali serupa, namun fokus dan skopenya berbeda. Sebuah rangkuman eksekutif memuat diskusi yang lebih detil daripada abstrak. Isi abstrak: (a) definisi dan deskripsi masalah sosial; (b) tujuan naskah kebijakan; (c) evaluasi kebijakan yang ada; (d) alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan; (e) kesimpulan dan rekomendasi.

25 PENDAHULUAN Menjelaskan dan menegaskan isi atau kajian utama yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Berisi: konteks masalah kebijakan, definisi masalah kebijakan, pernyataan tujuan, metodologi dan keterbatasan studi,alur atau ringkasan isi paper

26 DESKRIPSI MASALAH Memuat 2 hal penting: Latar Belakang Masalah dan Masalah dalam konteks kebijakan saat ini. Menjelaskan masalah yang menjadi fokus AKS. Dapat dimulai dengan membahas beberapa isu atau masalah sosial yang berkaitan. Menyakinkan pembaca bahwa isu yang diangkat memerlukan perhatian audien kebijakan. Memfokuskan dan menggarisbawahi masalah dalam konteksnya secara spesifik, termasuk sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah tersebut. Membangun kerangka dengan mana pilihan-pilihan memiliki dasar argumen secara komprehensif.

27 PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN
Bagian ini mendiskusikan beberapa alternatif kebijakan (biasa 5 sampai 7 opsi), kemudian diikuti dengan alternatif kebijakan yang dipilih (biasanya 2 s/d 3 opsi). Mengevaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin. Memberikan argumen menyakinkan bagi alternatif kebijakan yang paling baik. Memfokuskan pada sebuah keputusan yang dibuat. Menjelaskan strategi atau cara-cara tertentu yang akan memudahkan audien menerapkan opsi kebijakan tersebut. Membangun kaitan yang jelas dan koheren dengan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi pada naskah kebijakan.

28 SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Ada 3 elemen penting yang harus termuat dalam simpulan dan rekomendasi: Sintesis temuan-temuan utama Seperangkat rekomendasi-rekomendasi kebijakan Kalimat atau pernyataan penutup