PROBLEMA KEDAULATAN PANGAN INDONESIA

Presentasi berjudul: "PROBLEMA KEDAULATAN PANGAN INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PROBLEMA KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
HS DILLON Senior Governance Advisor Centre for Agricultural & Policy Studies Disampaikan pada Acara Rapat Kerja Nasional dan Dialog Kedaulatan Pangan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 21 Februari 2009

2 Kedaulatan Pangan akan memenuhi Hak Atas Pangan dan juga Hak Petani
Kedaulatan Pangan adalah: Hak rakyat untuk menentukan sendiri sistem pertanian mereka serta sistem produksi, distribusi dan konsumsi pangan. FAO: Article 9 of the FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Bahkan hak petani untuk menyimpan dan menukarkan biji-bijian tidak dijamin dan dapat diatur oleh hukum nasional. Via Campesina's seven principles of food sovereignty include: Food: A Basic Human Right. Everyone must have access to safe, nutritious and culturally appropriate food in sufficient quantity and quality to sustain a healthy life with full human dignity. Each nation should declare that access to food is a constitutional right and guarantee the development of the primary sector to ensure the concrete realization of this fundamental right. Agrarian Reform. A genuine agrarian reform is necessary which gives landless and farming people – especially women – ownership and control of the land they work and returns territories to indigenous peoples. The right to land must be free of discrimination the basis of gender, religion, race, social class or ideology; the land belongs to those who work it. Protecting Natural Resources. Food Sovereignty entails the sustainable care and use of natural resources, especially land, water, and seeds and livestock breeds. The people who work the land must have the right to practice sustainable management of natural resources and to conserve biodiversity free of restrictive intellectual property rights. This can only be done from a sound economic basis with security of tenure, healthy soils and reduced use of agro-chemicals. Reorganizing Food Trade. Food is first and foremost a source of nutrition and only secondarily an item of trade. National agricultural policies must prioritize production for domestic consumption and food self-sufficiency. Food imports must not displace local production nor depress prices. Ending the Globalization of Hunger. Food Sovereignty is undermined by multilateral institutions and by speculative capital. The growing control of multinational corporations over agricultural policies has been facilitated by the economic policies of multilateral organizations such as the WTO, World Bank and the IMF. Regulation and taxation of speculative capital and a strictly enforced Code of Conduct for TNCs is therefore needed. Social Peace. Everyone has the right to be free from violence. Food must not be used as a weapon. Increasing levels of poverty and marginalization in the countryside, along with the growing oppression of ethnic minorities and indigenous populations, aggravate situations of injustice and hopelessness. The ongoing displacement, forced urbanization, repression and increasing incidence of racism of smallholder farmers cannot be tolerated. Democratic control. Smallholder farmers must have direct input into formulating agricultural policies at all levels. The United Nations and related organizations will have to undergo a process of democratization to enable this to become a reality. Everyone has the right to honest, accurate information and open and democratic decision-making. These rights form the basis of good governance, accountability and equal participation in economic, political and social life, free from all forms of discrimination. Rural women, in particular, must be granted direct and active decisionmaking on food and rural issues. “the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. Kedaulatan Pangan akan memenuhi Hak Atas Pangan dan juga Hak Petani

3 Kapasitas Kelembagaan, SDM & Teknologi
KEDAULATAN PANGAN Kedaulatan > Ketahanan Sumber Daya Alam & Infrastruktur Geo-Politik Pangan Kedaulatan Pangan Security means the ability to continue producing food sustainably The illusion of sovereignty drive countries further apart Kapasitas Kelembagaan, SDM & Teknologi Perubahan Iklim Paradigma Pembangunan Nasional

4 LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya kadar CO2 di udara Kekeringan berkepanjangan Cuaca ekstrim Perubahan lahan subur Bertambahnya biaya Perlunya teknologi adaptif baru

5 Tujuan Merdeka: TRISAKTI!
Berdaulat dalam bidang politik Berdikari dalam bidang ekonomi Berkepribadian dalam bidang kebudayaan Koperasi sebagai penyalur

6 Derita Petani Tanpa Henti
PEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN Derita Petani Tanpa Henti Pertanian: PDB / APBN 2008 = 14.1 % / 2.19 % = 7:1 Pembagian tanah: 43% RT perdesaan tunakisma 16% RT menguasai 69% tanah Petani gurem: 13.7 juta jiwa (data terakhir 2003) Kucuran kredit lebih banyak ke korporasi: ( ) Total Kucuran kredit naik 370% TAPI Kredit investasi pertanian turun dari 7% menjadi 2% Comment on how nothing is really being done

7 PRO-MARKET vs PRO-PEOPLE Dari Rakyat untuk Konglomerat
Pemerintahan: Policy tools  mengeruk kekayaan bangsa Korporasi: Pangan Murah  Upah Rendah IMF-WB: Berkolusi untuk Hegemoni OECD: Kedaulatan Pangan Utama MDGs: Bantuan Sedikit, Perdagangan Menyerap lebih banyak WTO: Rules of Convenience  Doha Collapse

8 PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL
Cui bono? Politik Pertanahan Politik Teknologi Sistem Produksi Politik Keuangan Politik Pengupahan Proses Pertukaran Komoditi Politik Pelayanan

9 KAPASITAS KELEMBAGAAN
Wilayah, Kelembagaan & Pembangunan: Hegemoni Pusat  Otonomi Daerah Rakyat? Governing to Governance: Memberdayakan atau memperdayakan? Struktur Insentif: Kedudukan atau Karya? Laba & Manusia: Kemitraan atau Pemangsaan?

10 GEO POLITIK PANGAN: MENGAPA KRISIS ?
Pangan Buruk Melindas PanganBermutu Ketidakseimbangan Subsidi Produksi Pertanian yang Asimetris Pertumbuhan Penduduk Merajalela Pasar Liar Tata Kelola Buruk LDCs Tata Kelola Buruk Pasar Komoditi Spekulasi! Tengkulak, hoarding/penimbun

11 DILEMA INVESTASI PERTANIAN
Ketika harga pangan murah, RoI untuk pertanian rendah, riset terhambat Ketika harga pangan naik, RoI tinggi, namun riset sudah terlambat Fluktuasi harga mendorong investasi, namun spekulasi dapat merusak dunia Dibutuhkan tata pamong yang kuat baik di tingkat nasional maupun global!

12 Nasionalisasi Ekonomi Meningkat
DAMPAK KRISIS GLOBAL Nasionalisasi Ekonomi Meningkat Harga Saham Turun Kredit Mengering Tingkat Bunga Turun Daya Beli Turun Produksi Menyesuaikan PHK Permintaan Turun Just explain that no invesment = no job generation And that BLT is meant to stimulate Pangan: Bernilai TINGGI Melamban / turun Tetap / naik Bernilai RENDAH

13 KEBIJAKAN YANG TER(DI)LUPAKAN
PENINGKATAN PRODUKSI INOVASI, INPUT, INSTITUSI, INSENTIF PENINGKATAN PENDAPATAN & UPAH PEDESAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PEDESAAN SECARA KUMULATIF & BERKESINAMBUNGAN REFORMA AGRARIA KREDIT & SUBSIDI MANUSIA UTAMA! Komoditi Nilai-tambah tinggi TerobosanTeknologi Pengolahan Budidaya Pembibitan Komoditi Nilai-tambah sedang Komoditi Nilai-tambah rendah

14 PERTANIAN SEBAGAI PELOPOR
Adil Damai  Makmur Reforma Agraria sebagai landasan membangun Manusia Indonesia Mandiri Mengalokasikan investasi & kredit perbankan ke petani, bukan ‘rice estate’ Menghapus setiap Kebijakan Tak Berpihak dan Membangun Kelembagaan yang Representatif Menjalankan politik teknologi yang adil & ramah lingkungan

15 MANUSIA UTAMA Keadilan melandasi Pembangunan
Dinamika pembangunan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat banyak Peningkatan produktivitas petani & buruh tani sebagai landasan pembangunan; mengarahkan sumber-sumber pembangunan untuk sektor pertanian Kelembagaan representatif: otonomi daerah otonomi rakyat Teknologi padat karya untuk pertumbuhan, perluasan kesempatan kerja & berusaha serta pemerataan Infrastruktur yang mensenyawakan perekonomian perdesaan dengan perkotaan (+ kesehatan & pendidikan)

16 Tangga meninggalkan Kemiskinan
Koordinasi program untuk membentuk “tangga” bagi rakyat untuk menapak keluar dari kenestapaan Kelembagaan dan infrastruktur yang mensenyawakan perekonomian perdesaan dan perkotaan Sistem pendidikan yang menjawab tantangan lokal Pelayanan kesehatan yang terjangkau Kecukupan pangan dan gizi Pengendalian konsepsi Pemerintah Pengambil-Kebijakan Lainnya

17 SARWO-DAYA Saatnya kita lintasi paradigma pertumbuhan dan ketergantungan. Memaknai perbedaan sebagai rahmat, kita bersatu memerdekakan rakyat Kedaulatan Pertanian dan perdesaan landasan kokoh kedaulatan Bangsa

18 MERDEKA!