BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan.

Presentasi berjudul: "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan."— Transcript presentasi:

1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

2 ISU-ISU STRATEGIS PENDALAMAM HASIL SPENDING REVIEW STOCK ALKON
1. PENDALAMAM HASIL SPENDING REVIEW 2. STOCK ALKON 3. PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN 4. BMN (STATUS TANAH) 5. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KB

3 KOMPOSISI PAGU BKKBN PER KEGIATAN TA.2014
HASIL SPENDING REVIEW DJPB THN 2014 KEGIATAN KESERTAAN BER KB PROVINSI ( ) DI 28 PROVINSI KOMPOSISI PAGU BKKBN PER KEGIATAN TA.2014 Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp - Realisasi : 83 %

4 Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi
SPENDING REVIEW DJPB (juta rupiah) Kelompok Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi Nilai Inefisiensi Persentase BKKBN Provinsi 53% *Analisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

5 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331
PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NO SATUAN KERJA CAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGET CAPAIAN % PAGU REALISASI 1 D.I.Aceh 144 69 2 Sumatera Utara tidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 3 Sumatera Barat 113 66 4 Riau 205 5 Kepulauan Riau 716 97 6 Jambi 100 64 7 Bengkulu 78 8 Sumatera Selatan 137 60 9 Kepulauan Bangka Belitung 74 10 Lampung 94 57 11 Banten 82 46

6 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331
PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NO SATUAN KERJA CAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGET CAPAIAN % PAGU REALISASI 12 DKI Jakarta 84 53 13 Jawa Barat 46 67 14 Jawa Tengah 113 15 D.I. Yogyakarta 106 65 16 Jawa Timur 35 54 17 Bali 109 68 18 Nusa Tenggara Barat 112 43 19 Nusa Tenggara Timur 96 60 20 Kalimantan Barat 99 85 21 Kalimantan Tengah 97 72 22 Kalimantan Selatan 74

7 Telaah lanjutan 31 provinsi
PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NO SATUAN KERJA CAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGET CAPAIAN % PAGU REALISASI 23 Kalimantan Timur 73 63 24 Sulawesi Selatan 43.847 120 68 25 Sulawesi Barat 103 82 26 Sulawesi Tenggara tidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 27 Sulawesi Tengah 35 72 28 Gorontalo 183 0,1 29 Sulawesi Utara 109 30 Maluku 107 81 31 Maluku Utara 128 84 32 Papua Barat 23.759 11.199 47 88 33 Papua 104 94 Telaah lanjutan 31 provinsi

8 KESIMPULAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331
KESIMPULAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) 1 6 Provinsi tidak mencapai target, tetapi penyerapan anggaran (realisasi) cukup tinggi, yaitu: Jawa Barat (67%), Jawa Timur (54%), Kalimantan Barat (85%), Sulawesi Tengah (72%), Bali (80%), dan Papua Barat (88%)) 2 14 Provinsi mencapai di atas target, dengan penyerapan anggaran (realisasi) hanya sekitar %, yaitu: Jawa Tengah, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. 3 22 Provinsi tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelayanan KB dengan sistem Kapitasi dan Pelayanan non BPJS seperti yang disarankankan dalam satuan 3 , yaitu: Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DIY, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali, NTB, Banten, Kepulauan Riau, dan 1 Provinsi (Jawa Timur) mengalokasikan tetapi membuat menjadi 1 Paket tidak dibuat rinci sesuai dengan satuan 3. 4 2 Provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas pembinaan. 5 Revisi rkakl pada satuan kerja di provinsi dilakukan sebanyak 4 sampai dengan 14 kali hanya DKI dan melakukan revisi 1 kali. 6 2 provinsi tidak mengirimkan data ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara) 7 8 Provinsi Bali setelah di cek dalam aplikasi e-monev didapatkan informasi bahwa Bali terakhir meng up date data target bulan April 2014. Provinsi NTB mencapai diatas target (112 %) dengan penyerapan anggaran hanya 43%

9 KONDISI STOCK ALAT KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT PER 10 MARET 2015 (SUNTIKAN,PIL,KONDOM)

10

11 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN S/D MARET 2015
Sesuai RUP BKKBN Pusat TA terdapat 72 paket pengadaan Barang/Jasa (data per 25 Maret 2015) Dari 72 paket pengadaan 53 paket metode pemilihan penyedia dilaksanakan dengan lelang. Dari 53 paket lelang 22 paket dalam proses lelang, dengan rincian sbb: 7 paket sudah selesai pada bulan Januari 2015; 2 Paket dilaksanakan di ULP LKPP; 9 paket dalam proses pembuatan dokumen di Pokja ULP,(4 paket dikembalikan ke PPK Satker bersangkutan karena persyaratan dokumen pelaksanaan belum lengkap)dan; 4 paket Gagal Lelang, dan sedang dilakukan Evaluasi Spesifikasi Teknis oleh user.

12 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan ULP BKKBN s/d 25 Maret 2015

13 KONDISI SDM ULP BKKBN Dari 43 orang anggota pokja ULP:
4 orang anggota Pokja ULP masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaannya telah habis, 1 orang mengundurkan diri dari Pokja ULP, dan; 1 orang mengundurkan diri dari Tim Pokja yang ditugaskan untuk pengadaan disatuan Kerja KSPK; Telah dilakukan sosialisasi pengisian Loogbook pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk PPK dan Kelompok Kerja ULP; Akan dilakukan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PPK, ULP/Pejabat Pengadaan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi tanggal 20 s/d 23 April 2015 dengan Narasumber dari LKPP.

14 GEDUNG BANGUNAN BKKBN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH PROVINSI/INSTANSI LAIN
NO SATUAN KERJA KETERANGAN 1 JABAR SEBAGIAN GEDUNG KANTOR BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT A.N PEMPROV 2 JATENG TANAH BALAI DIKLAT PATI MASIH BELUM PROSES BPN 3 JATIM TANAH KANTOR SERTIFIKAT PEMPROV, PINJAM PAKAI dan TELAH DIPERPANJANG BERDASARKAN BERITA ACARA NO 020/8306/2013.5/2014 TANGGAL 9 DESEMBER 2014 4 SUMBAR SERTIFIKAT TANAH an INDIVIDU DALAM PROSES KE BPN 5 LAMPUNG TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 6 KALSEL 7 BALI 8 NTB 9 BANTEN 10 BABEL

15 BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ADA PADA BMN BERUPA TANAH
NO SATUAN KERJA KETERANGAN 1 SUMSEL SERTIFIKAT HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 2 KALTIM SERTIFIKAT HP NO.14 LUAS TANAH 1,257 m2 BERUPA TANAH KOSONG DALAM SENGKETA PENGADILAN NEGERI a.n SARLOTTA DARTY SEKARANG SEDANG DALAM PROSES PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 3 SULSEL SATU SERTIFIKAT TANAH HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 4 SULTRA SERTIFIKAT HP NO.259 LUAS TANAH 536 m2 DALAM SENGKETA SEDANG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI UNTUK YANG KEDUA KALINYA BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI NO S-28 TANGGAL 9 FEBRUARI 2015

16 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB
Lemahnya fungsi TIM DAK Perwakilan BKKBN Propinsi dalam Pembinaan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK. Laporan tidak sesuai dengan format yang ada pada pedoman DAK. Pada tahun 2014 terdapat 82 Kabupaten dan Kota melakukan perubahan/pergeseran menu dan tahun sampai dengan bulan Maret sudah 47 Kabupaten dan Kota mengajukan perubahan/pergeseran menu . Kurangnya dukungan dana operasional dan perawatan.

17 INFORMASI 1. PAGU ANGGARAN 2015 2. REALISASI S/D FEBRUARI 2015 3.
BARANG MILIK NEGARA (BMN)

18 Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 Pagu setelah Self Blocking

19 PAGU BKKBN PUSAT TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51 Belanja Pegawai
6,43 52 Belanja Barang 89,99 53 Belanja Modal 3,58 TOTAL 100

20 PAGU BKKBN PROVINSI TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51
Belanja Pegawai 15,55 52 Belanja Barang 82,56 53 Belanja Modal 1,89 TOTAL 100

21 Alokasi BKKBN per Jenis Belanja
MAK JENIS BELANJA PAGU 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal T o t a l

22 PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSAT PROVINSI

23 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) BULAN FEBRUARI 2015
Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 2.0 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- PAGU REALISASI SPM % ,- ,- 2.0

24 REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT
PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau 9.04% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,-- atau 0.60% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp ,- Total Realisasi SPM Rp ,- (1.12%) sedangkan realisasi SPJ Rp ,- atau 0.85% dari total Anggaran sebesar Rp ,-

25 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 1,12 % A. Realisasi tertinggi Satker Irtama sebesar 6.63 % B. Realisasi terendah Satker KBKR sebesar 0.01 %

26 Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN
REALISASI PUSAT 1,12%

27 C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp ,- atau 2.67 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- PAGU REALISASI SPM % ,- 2.67

28 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
Realisasi SPM 2.67 %

29 NILAI BARANG MILIK NEGARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2014
Total Nilai BMN BKKBN hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp ,-

30 BMN BERUPA TANAH SATUAN KERJA LUAS TANAH (m2) SIMAK MALUKU 79.060 PUSAT 54.330 KALTENG 17.127 BENGKULU 15.267 JATIM 15.004 PAPUA BARAT 15.000 KALTIM 14.239 JATENG 13.500 PAPUA 11.881 NTT 10.664 ACEH 9.918 JABAR 8.966 KALBAR 8.802 SULTRA 8.647 SUMBAR 8.559 SULTENG 8.495 YOGYA 8.373 SUMUT 7.695 SULSEL 7.255 JAMBI 7.230 RIAU 7.077 GORONTALO 3.666 NTB 2.904 BALI 2.420 KALSEL 2.389 LAMPUNG 966 SUMSEL 767 SULBAR 598 SULUT 5 MALUT - BANTEN BABEL KEPRI TOTAL LUAS TANAH Total luas tanah yang dikuasai BKKBN adalah sebesar M2 dengan nilai Rp ,- Satuan kerja yang tanahnya masih milik pemerintah daerah lain Satker Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, dan Maluku Utara

31 NILAI BMN S/D 31 DESEMBER 2014 SATKER PUSAT
NO SATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1 SESTAMA 2 ADPIN 3 DITVOK 4 KSPK 5 KEPENDUDUKAN 6 LATBANG 7 PUSLITBANG 8 IRTAMA 9 KBKR TOTAL

32 NILAI BMN S/D 31 DESEMBER 2014 SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
NO SATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1 JATENG 2 JATIM 3 JABAR 4 SULSEL 5 ACEH 6 SUMSEL 7 KALTIM 8 RIAU 9 SUMBAR 10 LAMPUNG 11 SULUT 12 DIY 13 SUMUT 14 NTB 15 NTT 16 KALTENG 17 SULTRA 18 BANTEN 19 MALUKU 20 PAPBAR 21 PAPUA 22 KALBAR 23 BALI 24 JAMBI 25 SULTENG 26 MALUT 27 KALSEL 28 BABEL 29 BENGKULU 30 GORONTALO 31 SULBAR 32 KEPRI TOTAL