PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN

Presentasi berjudul: "PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN Menteri Kesehatan RI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Assalamu’alaikum wr. wb, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua; Yang terhormat; Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala BKKBN, Ketua dan Anggota DPR-RI, Para Gubernur Seluruh Indonesia, Perwakilan Bank Dunia, Organisasi Profesi, NGO, dan seluruh pejabat lintas sektor. Hadirin dan undangan sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian Target MDGs tahun Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan pengahargaan kepada Menko Kesra dan Kementerian/Lembaga terkait yang memprakarsai terselenggaranya pertemuan ini, khusus kepada para peserta pertemuan Gubernur seluruh Indonesia dan pejabat terkait, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi karena tanpa Bapak dan Ibu Percepatan Pencapaian MDGs tidak mungkin dilakukan. Saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat karena diundang dan mendapat kesempatan untuk menyampaikan paparan pada pertemuan nasional ini, karena pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menyamakan langkah dan aksi untuk percepatan pencapaian MDGs khususnya di bidang kesehatan. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Jakarta, 30 Maret 2010

2 PEMBAHASAN MDGs dan Sasaran Pembangunan Nasional
Pencapaian MDGs Indonesia Kebijakan dan reformasi upaya kesehatan dalam percepatan pencapaian MDGs Pembahasan saya akan mencakup beberapa hal, mulai dari MDGs dalam sasaran pembangunan nasional, pencapaian MDGs di Indonesia, kebijakan dan reformasi upaya kesehatan dalam percepatan pencapaian MDGs.

3 Millenium Development Goals dan Sasaran Pembangunan Kesehatan
Saya akan mengawali dengan menjelaskan bagaimana kedudukan MDGs didalam kerangka pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan

4 8 SASARAN MDGs Upaya kesehatan
Kita ketahui bersama bahwa MDGs terdiri dari 8 sasaran, yaitu: Sasaran 1 tentang pengurangan kemiskinan dan kelaparan; Sasaran 2 tentang Pendidikan untuk semua; Sasaran 3 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Sasaran 4 tentang penurunan kematian anak; Sasaran 5 tentang peningkatan kesehatan ibu; Sasaran 6 tentang penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan penyakit infeksi lain; Sasaran 7 tentang kelestarian lingkungan dan Sasaran 8 tentang pengembangan kemitraan. Ke delapan tujuan ini saling terkait, upaya pencapaian salah satu tujuan akan memberikan dampak positif terhadap tujuan lain. Sasaran 1, 4, 5 dan 6 sangat terkait erat dengan tujuan peningkatan derajat kesehatan. Ini berarti pembangunan kesehatan tidak hanya berdampak pada upaya peningkatan sasaran kesehatan, tetapi juga akan berdampak positif terhadap pencapaian sasaran lain. Sebaliknya, pencapaian sasaran lain (sasaran 2, 3 dan 8) akan berdampak posistif pada peningkatan derajat kesehatan. Ini berarti bahwa upaya kesehatan merupakan prasyarat untuk tercapainya MDGs.

5 Periode 2010-2014 sangat strategis:
Paruh waktu kedua sejak 2000 bagi upaya pencapaian MDG 2015 Kesempatan terakhir (Last Shot) bagi percepatan pencapaian MDG secara sistematis Perlu mengarusutamaan pencapaian MDG dalam RPJMN dengan penetapan target, program/kegiatan, dukungan sumber daya Periode tahun 2010 – 2014 merupakan paruh waktu kedua sejak ditandatanganinya MDGs oleh para Kepala Pemerintahan dan Presiden dari seluruh dunia pada tahun 2000 bagi upaya pencapaian MDG Periode ini merupakan kesempatan terakhir bagi percepatan pencapaian MDG secara sistematis. Pemerintah memandang perlu dilakukan pengarusutamaan pencapaian MDG dalam RPJMN dengan penetapan target, program/kegiatan dan dukungan sumber daya yang lebih fokus. Pengarusutamaan MDG tidak hanya bagi lintas sektor di kepemerintahan akan tetapi juga kepada seluruh masyarakat madani, diharapkan dapat terlaksana pembangunan berwawasan MDG. Penerjemahan MGDs ini ke dalam isu – isu lokal di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sangatlah penting. Dengan begitu, diharapkan kita semua memiliki pemahaman yang sama tentang MDGs dan upaya percepatan pencapaiannya.

6 MDG 2015 Meningkatnya UHH menjadi 72,0 thn -- 8 Tujuan
RPJMN 2010 – 2014 PEPRES No: 5/2010 INDIKATOR MDGs 2015 MDG 2015 8 Tujuan Meningkatnya UHH menjadi 72,0 thn -- Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH 23 per 1000 KH Menurunnya AKI menjadi 118 per kh 102 per KH Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita menjadi 15%. 18,8% pada anak balita Poverty & Hunger Maternal Health EDUCATION Comm. Diseases Para peserta pertemuan yang saya banggakan, Tujuan Millenium ini berupakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap komitmen global yang secara konstitusional juga diakui dan disahkan serta dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2004–2025 dan saat ini telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun melalui Keputusan Presiden nomor 5 tahun 2010 yang baru saja disahkan pada bulan Januari lalu. Dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dimana di dalamnya termasuk kesehatan, disebutkan bahwa sasaran yang ditetapkan antara lain adalah: Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per kelahiran hidup Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 118 per kelahiran hidup, dan Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi setinggi-tingginya 15%. Dengan memperhatikan target ini, sangat jelas bahwa komitmen Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat besar dan perlu diupayakan baik oleh Kementerian Kesehatan selaku sektor yang bertanggungjawab maupun oleh berbagai pihak yang memiliki peran dan dapat memberikan kontribusi seperti lintas sektor terkait lainnya baik pusat maupun daerah, organisasi profesi dan seminat, masyarakat dan swasta serta LSM baik nasional maupun internasional.. GENDER ENVIRONMENT CHLD HEALTH PARTNERSHIP

7 Pencapaian MDGs di Indonesia
Yang terhormat Menko Kesra, para Menteri, anggota DPR-RI, Gubernur dan Undangan yang Berbahagia, Berikut ini akan saya sampaikan pencapaian MDGs di Indonesia, terutama sasaran 1, sasaran 4 dan sasaran 5 berdasarkan data-data terkini.

8 Kecenderungan prevalensi gizi kurang dan sasaran 2015
18,4% Prevalensi Gizi Kurang (indikator sasaran 1) berdasarkan Riset Kesehatan dasar sebesar 18,4%. Dengan capaian ini sebenarnya prevalensi gizi kurang yang semula ditargetkan 18.8% telah tercapai, dan berdasarkan capaian ini kita berani menetapkan sasaran RPJMN tahun penurunannya menjadi 15% pafa tahun Namun demikian, terdapat disparitas masalah gizi kurang yang besar menurut kabupaten dan propinsi. Selain itu masalah “Stunting” dan kekurangan Gizi Mikro juga menjadi masalah cukup berat yang harus diatasi. Dilain pihak masalah obesitas juga sudah mulai muncul. 15%

9 Sebaran Propinsi menurut prevalensi gizi kurang
Walaupun rata-rata nasional telah mencapai 18.4%, terdapat 19 propinsi mempunyai prevalensi gizi kurang diatas 20%. Prevalensi terendah propinsi DIY, dan tertinggi propinsi Nusa Tenggara Timur.

10 GAMBARAN STATUS GIZI BALITA 2007 (RISKESDAS 2007)
Isu lain yang terkait dengan pencapaian Indikator gizi kurang adalah masih tingginya prevalensi anak pendek (stunting). Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa prevalensi anak pendek 36,8% dan telah terjadi pula kegemukan pada balita yang mencapai 12,2 %.

11 Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita
Pencapaian MDG 4 Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita Bapak/Ibu yang kami hormati, Berikut ini akan saya sampaikan pencapaian MDGs di Indonesia, terutama sasaran 4 berdasarkan data-data terkini.

12 TUJUAN 4: KEMATIAN BAYI dan BALITA
MDG,s 2015 Indikator MDGs 4: menurunkan kematian anak Angka Kematian Bayi dan Balita dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang lambat. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 adalah 34 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 44 per 1000 kelahiran hidup untuk AK Balita, hasil ini menunjukkan sedikit sekali perbedaan dibandingkan dengan SDKI tahun Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 1990-an, tren penurunannya sangat tajam. Keberhasilan imunisasi dan penanganan penyakit infeksi pada balita sangat besar kontribusinya. Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 23 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 32 per 1000 kelahiran hidup untuk AK Balita. Permasalahan di Indonesia adalah kesenjangan yang sangat lebar antar sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan antara perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan antar provinsi juga sangat lebar. AKB terendah DI Yogyakarta yaitu 19 per 1000 kelahiran hidup dan tertinggi Sulawesi Barat 74 per 1000 kelahiran hidup. Kematian neonatal juga menunjukkan penurunan sangat lambat, selama lebih dari satu dekade hanya menurun 11 point. Masih tingginya AKN dan AK Balita di beberapa propinsi, menggambarkan besarnya permasalahan pada masa neonatal dan pasca neonatal terutama terkait dengan penyakit infeksi seperti diare dan pneumonia. Penanganan penyebab kematian neonatal dan penanganan masalah penyakit infeksi dan gizi masih kurang menjadi prioritas pemerintah daerah. Walaupun indikator MDG 4 ini diprediksi akan tercapai pada tahun 2015, akan tetapi melihat permasalahan yang kita hadapi, memerlukan upaya yang lebih keras lagi. Target AKBA World Summit for Children (65 per kh) th 2000 telah tercapai dan Target MDG diperkirakan dapat tercapai Kesenjangan capaian antar propinsi masih tinggi

13 PENDIDIKAN KUANTIL INDEKS KESEJAHTERAAN TEMPAT TINGGAL
10/12/2009 PERBEDAAN ANGKA KEMATIAN BAYI BERDASARKAN SOSIAL EKONOMI PENDIDIKAN KUANTIL INDEKS KESEJAHTERAAN Permasalahan penurunan angka kematian bayi memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pendidikan; angka kematian bayi pada keluarga dengan pendidikan rendah jauh lebih tinggi dari keluarga dengan pendidikan tinggi. Hal yang sama terjadi dengan kesejahteraan keluarga yang diukur dari besar pengeluaran keluarga. Semakin baik kesejahteraan keluarga maka angka kematian bayi makin rendah. Meskipun begitu kita tetap prihatin dengan masih relatif tingginya kematian bayi dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Tempat tinggal juga masih berhubungan dengan besarnya angka kematian bayi. Pada daerah perkotaan, angka kematian lebih rendah dari pada perdesaan. SDKI TEMPAT TINGGAL SDKI 2007 AKB (per 1000 Lahir hidup) Tidak ada perubahan differential AKB * IMR refers to 0-9 yrs preceding the survey

14 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita
10/12/2009 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Indonesia Angka kematian anak juga berbeda antar propinsi, angka kematin bayi di NTB jauh lebih tinggi dari pada di DKI Jakarta. Perbedaan ini juga terjadi hampir pada semua propinsi baik dalam pulau yang sama maupun pulau yang berbeda. SDKI 2007

15 Penurunan Angka Kematian Ibu
Pencapaian MDG 5 Penurunan Angka Kematian Ibu Para Undangan yang kami hormati, Berikut ini akan saya sampaikan pencapaian MDGs di Indonesia, terutama sasaran 5 berdasarkan data-data terkini.

16 PENCAPAIAN TARGET MDGs (GOAL 5): ANGKA KEMATIAN IBU
Indikator MDGs 5: adalah meningkatkan kesehatan ibu. Indikator yang digunakan MDGs 5 adalah penurunan AKI pada tahun menjadi 102 per kelahiran hidup. Kondisi saat ini AKI 228 per kelahiran hidup (SDKI 2007), indikator ini diramalkan sulit dicapai. Indikator proksi terhadap penurunan AKI dan peningkatan kesehatan ibu ditunjukkan dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan trennya memperlihatkan peningkatan yang tajam dari 38,5% tahun 1992 menjadi 73,4% tahun 2007. Masih tingginya kejadian kematian ibu disebabkan antara lain oleh faktor sosial (yaitu 3 TERLAMBAT dan 4 TERLALU), ekonomi dan budaya. Kebiasaan melahirkan di rumah masih sangat dominan, kebiasaan ini semakin menambah risiko bagi kematian ibu dan bayi. Penyebab kematian ibu masih berpola pada 3 SEBAB UTAMA yaitu perdarahan pasca persalinan, eklamsia dan infeksi. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya prioritas dalam penurunan AKI. Mengingat besaran masalah yang dihadapi dan banyaknya determinan tidak langsung dari indikator ini, maka upaya pencapaian MDGs 5 tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja. Peranan sektor terkait, pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat madani juga organisasi profesi, sangat penting dan merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian tersebut. Penurunan melambat; Target MDG mungkin tidak tercapai Persalinan oleh nakes meningkat 38,5 % (1992) – 73,4 % (2007) Dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya Kesulitan pengukuran AKI di tingkat daerah

17 Indikator: Pencapaian & Target MDG 5b
TARGET MDGs 2015 CPR 57,4% (**) 65% (**) ANGKA PERSALINAN REMAJA 10,39% 7,5% PELAYANAN ANTENATAL * K1 = 91,23% K4 = 80,26% K1 = 100% K4 = 95% UNMET NEED KB 9,1% 5% Saudara-saudara yang saya hormati, Indikator MDGs 5b, merupakan indikator ini relatif baru tambahan dari Goal nomor 5, karena belum ada pada saat dicanangkannya MDG. Indikator ini bertujuan untuk mencapai Universal Coverage untuk kesehatan reproduksi yang terdiri dari 4 indikator yaitu: cakupan peserta KB (Contraceptive Prevalence Rate), angka persalinan remaja, pelayanan antenatal, dan unmet need KB Untuk mencapai target MDGs 2015, tanggung jawab jajaran kesehatan adalah memberikan pelayanan KB yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Sumber Data : SDKI 2007, *Laporan rutin ** Metoda KB Modern

18 PENCAPAIAN TARGET MDGs (GOAL 6) TUBERCULOSIS (TB)
Goal/Target Indikator Proxy Target 8 Dihentikannya penyebaran dan dikurangi insiden Malaria dan Tuberculosis pada 2015 Prevalensi dan kematian akibat Tuberkulosis - prevalensi TB 222 per penduduk - kematian akibat TB : 46 per penduduk Minimal 70% kasus TB yang terdeteksi dan sembuh dibawah directly observed treatment short course (DOTS) 85% dapat disembuhkan sampai tahun 2015 Pencapaian MDGs on track : Pada tahun 2007, prevalensi TB sebesar 244 per penduduk dan kematian TB sebesar 39 per penduduk Indikator dan target untuk TB; 1. Prevalensi dan kematian akibat Tuberkulosis : - prevalensi TB 222 per penduduk - kematian akibat TB : 46 per penduduk Minimal 70% kasus TB yang terdeteksi dan sembuh dibawah directly observed treatment short course (DOTS) 85% kasus dapat disembuhkan Pencapaian MDGs on track : Pada tahun 2007, prevalensi TB sebesar 244 per penduduk dan kematian TB sebesar 39 per penduduk Success rate sudah melebihi target MDGs yaitu 87%

19 Kebijakan dan reformasi upaya kesehatan untuk percepatan pencapaian MDGs 2015
Bapak/Ibu yang kami hormati, Kebijakan dan Reformasi upaya kesehatan untuk mendukung percepatan pencapaian MDGs 2015 kami jelaskan sebagai berikut : Percepatan : INTENSIFIKASI EKSTENSIFIKASI INOVASI

20 VISI & MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
RPJMN VISI & MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN M I S MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI. MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN Para peserta pertemuan yang kami hormati, Menghadapi tantangan dan hambatan yang begitu besar, sesuai dengan amanat RPJMN Tahun 2010 – 2014 yang telah dituangkan dalam visi dan misi Kementerian Kesehatan, maka Insya Allah kita bersama bisa mengatasinya. VISI Kementerian Kesehatan adalah “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” , dan MISI adalah : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. NILAI : PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF & BERSIH

21 RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Meningkatkan yankes yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. Meningkatkan pembiayaan bangkes, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang merata dan bermutu. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab. Untuk menjabarkan misi tersebut Kementerian Kesehatan memiliki 6 strategi yang terintegrasi yaitu : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang merata dan bermutu. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab.

22 8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KESEHATAN Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Pemenuhan pengembangan SDM Kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan Jamkesmas Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Untuk mempertajam dan percepatan pencapaian MDGs, Pemerintah penetapkan 8 fokus prioritas nasional di bidang kesehatan, yaitu : Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Pemenuhan pengembangan SDM Kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan Jamkesmas Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

23 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN
JAMKESMAS Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Penanganan daerah bermasalah kesehatan Rumah sakit Indonesia kelas dunia Untuk mempertajam pencapaian kegiatan, maka Pemerintah menetapkan 8 fokus prioritas nasional bidang kesehatan, yaitu : JAMKESMAS Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Penanganan daerah bermasalah kesehatan Rumah sakit Indonesia kelas dunia

24 REFORMASI UPAYA KESEHATAN
Revitalisasi puskesmas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penataan sistem dan peningkatan jangkauan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkeadilan Penguatan dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi, Kemenkes Penguatan RSUD kabupaten/kota, provinsi dan RSUP Tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta Kerja sama lintas sektor Saudara-saudara yang saya hormati, Upaya pencapaian MDGs 2015 harus dilakukan dengan percepatan pencapaian sasaran RPJMN Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan konsep reformasi upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penataan sistem dan peningkatan jangkauan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Tujuan khususnya adalah terjaminnya penyelenggaran upaya kesehatan berkualitas disetiap wilayah sesuai kebutuhan melalui: Terlaksananya revitalisasi puskesmas sebagai titik tolak pelaksanaan reformasi sistem dan pembangunan kesehatan nasional. Penguatan dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Kesehatan sehingga dapat berfungsi optimal sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan tertier. Penguatan RSUD kabupaten/kota, provinsi dan RSUP sebagai sistem pendukung (back-up system) pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas. Tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta yang mendukung pembangunan kesehatan. Terselenggaranya kerja sama lintas sektor yang mendukung pembangunan berwawasan kesehatan. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang mendukung terselenggaranya reformasi kesehatan. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan

25 Percepatan Pencapaian MDGs 1, 4, 5 & 6 Bermitra dg semua komponen
Organisasi Profesi Pemda DPR/D PL Air Bersih Rmh Sht Sarkes Logistik KIA/KB Lintas Sektor P2M Imunisasi, IMS/HIV Tb, Mal Gizi PMT ASI LSM PPJK Jamlesmas Penurunan Indikator MDGs Yanfar Fe, Vit A Obat KIA/KB Donor Swasta Upaya akselerasi pencapaian MDGs tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, akan tetapi harus bermitra dengan stakehorders yang terkait yang memiliki peran dan tanggungjawab yang sama besarnya. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, kelistrikan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar. Dukungan penganggaran/pembiayaan dan regulasi dari legislatif di daerah dan pusat, konsistensi implementasi di tingkat lokal di Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah sangatlah penting. Keterlibatan masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi profesi dan seminat dalam menggerakkan masyarakat sebagai pengguna ataupun penyedia layanan sangatlah besar perannya. Kepedulian swasta dalam bentuk upaya filantropi dari corporate social responsibility ataupun berbagai donor agencies juga sangat diharapkan, walaupun tanpa harus menggadaikan rasa profesionalisme dan nasionalisme kita. SDM Bidan, Dokter SpOG, SpA Yanmed PONEK P- P Mix UTD Litbang Studi Data Kesmkom PONED Promkes KIP/K MPR 25

26 UU Kesehatan No 36 tahun 2009 terkait MDG 1, 4 & 5
Pasal 126 (1) : Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehigga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pasal 142 (1) : Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan : a. Bayi dan balita; b. Remaja perempuan; dan c. Ibu hamil dan ibu menyusui. Pasal 131 (1) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Pasal 171 : 5% anggaran Pemerintah (Pusat) dan 10% anggaran Pemerintah Provinsi & Kab/Kota Para hadirin sekalian, Undang – undang Kesehatan No 36 tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit pasal – pasal terkait kesesehatan anak. Pasal – pasal ini bertujuan agar anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi agar dapat mencapai potensi yang yang di,iliki secara optimal. Pasal-pasal dalam UU 36 tahun 2009 ini juga menyebutkan tentang hak dan kewajiban baik individu dan masyarakat, tenaga kesehatan maupun Pemerintah, Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentang Kesehatan ibu, gizi, dan anak antara lain dicantumkan dalam pasal : Pasal 126 (1) : Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehigga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pasal 142 (1) : Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan : a. Bayi dan balita; b. Remaja perempuan; dan c. Ibu hamil dan ibu menyusui. Pasal 131 (1) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Selain itu dalam undang-undang kesehatan juga dicantumkan tentang alokasi anggaran untuk kesahatan yaitu: Pasal 171 : 5% anggaran Pemerintah (Pusat) dan 10% anggaran Pemerintah Provinsi & Kab/Kota 26

27 Terima kasih Demikian beberapa hal penting terkait dengan Percepatan Pencapaian MDGs Bidang Kesehatan. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan membawa barokah bagi kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Amien Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menteri Kesehatan, Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH