Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Presentasi berjudul: "Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik"— Transcript presentasi:

1 Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

2 Model Tradisional Sektor Publik
Pemikiran Max Weber tentang birokrasi moden sering dijadikan rujukan sebagai pokok di dalam memahami sektor publik; Di dalam pandangan Weber, pelayan publik itu merupakan birokrat karir yang direkrut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan prestasi atau kemampuan, dan bukan pertimbangan-pertimbangan askriptif; Di dalam birokrasi modern ada pemisahan antara publik dan private; antara politik dan administrasi.

3 Konsep Birokrasi Menurut Weber
Birokrasi dikaitkan dengan sistem legal-rasional, yang memiliki karakteristik: Tugas-tugas pejabat diorganisasi atas dasar aturan yang berkesinambungan; Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda, sesuai dengan fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu; Jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan;

4 Aturan disesuaikan dengan pekerjaan, diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Di sini diperlukan manusia yang terlatih; Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi; Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya; Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis, yang menjadikan kantor sebagai organisai modern; Sistem otoritas legal memiliki berbagai bentuk, tetapi, dilihat dari aslinyta, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

5 Birokrasi di dalam model sektor publik tradisional dipisahkan dari politik atau secara politik netral; Birokrasi lebih banyak berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para politisi; Johan Olsen (1978) membuat alur otoritas antara masyarakat atau rakyat yang memiliki otoriter tertinggi, dengan para politisi dan birokrasi.

6 Administrative Apparatus
Model Parliamentary Governance Exective Power Legislative Assembly Administrative Apparatus Sovereign People

7 Tantangan Model Tradisional
Birokrasi yang terstruktur secara hirarkhis terlalu rigid, sebagaimana terlihat pada adanya standard operasional prosedur dan aturan-aturan birokrasi yang berlebihan; Agregasi kepentingan tidak mengikuti logika sebagaimana dikemukakan oleh model pluralis; Adanya internasionalisasi atau globalisasi yang memungkinkan adanya bypass; Tantangan selanjutnya berasal dari asumsi pilihan rasional berkaitan dengan ‘the utility-maximizing individual’ untuk menganalisis perilaku birokrat.

8 Masuknya New Public Management
Mengingat tantangan-tantangan semacam itu, muncullah gagasan tentang perlunya reformasi sektor publik; Di antaranya adalah masuknya prinsip-prinsip New Public Management (NPM) di dalam sektor publik; NPM adalah penggunakaan prinsip-prinsip di dalam managemen private ke dalam sektor publik.

9 Implementasi NPM di dalam Sektor Publik
Privatisasi; Agensifikasi; Kompetisi; Desentralisasi; Penguatan warga negara.