PENGANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR BERSUMBER APBD

Presentasi berjudul: "PENGANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR BERSUMBER APBD"— Transcript presentasi:

1 PENGANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR BERSUMBER APBD
DISAMPAIKAN OLEH SRI UTAMININGTYAS

2 ”Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”
Visi ”Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”

3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

4 MISI KEGIATAN No Misi Program Kegiatan 1 & 2
Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dan Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Penyehatan Lingkungan Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat Pengembangan SABPL melalui pendekatan participatory 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) Pengembangan posyandu dan desa siaga 3 Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan anak, remaja dan lanjut usia Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang (laboratorium, darah, radiomedik, bengkel alat kesehatan) Peningkatan kesehatan penduduk miskin, daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan di Puskesmas dan jaringannya

5 MISI KEBIJAKAN No Misi Program Kegiatan 3
Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan khusus (indra, jiwa,olahraga, batra dan kesehatan kerja) Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga perawat. Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Madiun Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Pamekasan Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Surabaya Peningkatan pelayanan kesehatan di BKMM Surabaya 2 Program Upaya Kesehatan Perorangan Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau Rumah Sakit khusus serta pengembangan kesehatan rujukan Peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit khusus Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Paru Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kusta

6 MISI KEBIJAKAN No Misi Program Kegiatan 3
Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kadarzi Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi Peningkatan pendidikan dan pengetahuan tentang penanganan masalah gizi 4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) Pengembangan Tanaman Obat dan Peningkatan Promosi Pemanfaatan Obat Bahan Alam Indonesia Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman Peningkatan dan Pengembangan UPT Materia Medika Batu

7 No Misi Program Kegiatan 3 Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. 5 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Pengembangan dan fasilitasi program kesehatan Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan Pengembangan sistem informasi kesehatan Pengembangan kajian/penelitian program kesehatan Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya 4 Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pemberantasan penyakit demam berdarah dengue (DBD) Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta tata laksana penderita Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) Peningkatan imunisasi Peningkatan surveillance epidemiologi dan pengamatan penyakit serta penanggulangan KLB Pengendalian Penyakit Kusta Pengendalian Penyakit TB Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Pengendalian Penyakit Malaria Pengendalian Penyakit Pes

8 MISI KEGIATAN No Misi Program Kegiatan 5
Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan jaringannya) Peningkatan profesionalisme dan pengembangan tenaga kesehatan Peningkatan pengembangan Akper Madiun Peningkatan pengembangan Akzi Surabaya Peningkatan pengembangan UPT Pelatihan KesehatanvMasyarakat

9 Rencana Kerja Di Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD

10 DEFINITION The budget is government’s plan for how it will raise funds and spend money. The national budget, for example, outlines how income generated by the national government will be divided between national, provincial, and local government; how the national share will be divided between national departments; and the amount each province and local authority will receive from the national government(Brearley ,et all, 2012). Through the budget process, national, provincial and local governments plan, collaborate, negotiate, and decide together on a comprehensive plan for spending government funds in the upcoming year. The national budget takes the form of a package of bills considered and passed by Parliament before being signed into law by the President. Comparable processes take place at provincial and local government spheres (Brearley ,et all, 2012).

11 Alur Perencanaan Program dan Penganggaran (PP No 58 Thn 2005 dan Permendagri No 13 thn 2006)

12 Proses Penganggaran Bersumber APBD di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (DPA MURNI)

13

14 Proses Penganggaran Bersumber APBD di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (DPA PERUBAHAN) P-APBD

15 TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(RKA-SKPD)
Penyusunan Rencan Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah berupa Pedoman Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip- prinsip kinerja meliputi . Surat Edaran Kepala Daerah tersebut yaitu :Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Standar Biaya , Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya dan formulir RKA-SKPD yang digunakan oleh SKPD untuk menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggarannya Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis DInas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Untuk Tahun Yang Bersangkutan

16 Menyusun anggaran belanja per sub kegiatan dengan memperhatikan pengelompokan berdasarkan jenis belanja yaitu : Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Untuk memudahkan pemahaman, Belanja Tidak Langsung dapat dinamakan dengan Belanja Periodik. Dalam struktur anggaran SKPD pembebanan anggaran belanja tidak langsung hanya dianggarkan jenis belanja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Untuk memudahkan pemahaman, Belanja Langsung dapat dinamakan dengan Belanja Aktivitas.

17 Anggaran belanja langsung untuk kegiatan yang outputnya berupa bukan barang modal (bukan aset tetap) atau kegiatan non investasi dalam struktur anggaran SKPD dibebankan ke dalam jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Anggaran belanja langsung untuk kegiatan yang outputnya berupa barang modal (Aset Tetap) atau kegiatan investasi dalam struktur anggaran SKPD dibebankan sebagai Belanja Modal. Selanjutnya untuk penilaian kinerja suatu kegiatan, program, dan SKPD dapat digunakan ukuran Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah yang didasarkan pada 5 (lima) indikator, yaitu: Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak.

18 Bagan Kode Rekening APBD

19 Contoh :

20 PEDOMAN UMUM STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PEDOMAN UMUM STANDAR BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN, YANG SETIAP TAHUN SELALU “DISESUAIKAN” PERATURAN GUBERNUR PERATURAN PELAKSANAAN LAIN YANG RELEVAN

21

22 Per Sub Kegiatan Dibuat dalam Format Exell
Di entry ke aplikasi SIKDA DPA

23

24

25

26

27

28

29

30 SRI UTAMININGTYAS (UTAMI)
Terima Kasih SRI UTAMININGTYAS (UTAMI)