KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,

Presentasi berjudul: "KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,"— Transcript presentasi:

1 KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAPAT KONSULTASI NASIONAL PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2012 Bandung, 13 Maret 2012

2 SISTEMATIKA PRESENTASI
PENDAHULUAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN PENUTUP

3 PENDAHULUAN

4 PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2012
PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF DUKUNGAN UNIVERSAL COVERAGE PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENY.MENULAR & TIDAK MENULAR UPAYA PERBAIKAN GIZI SAINTIFIKASI JAMU HARMONISASI PERENCANAAN DENGAN MP3EI JAMINAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN REFORMASI BIROKRASI INTENSIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI PENINGKATAN TANGGAP-RESPON CEPAT

5 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN
VISI : MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN M I S I : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN YG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU, & BERKEADILAN KETERSEDIAAN & PEMERATAAN SMB. DAYA KESEHATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YG BAIK PEMBANGUNAN KESEHATAN – 2014 PRO RAKYAT INKLUSIF RESPONSIF EFEKTIF BERSIH Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan periode 2010 – 2014, Kementerian Kesehatan telah menetapkan visi Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Pencapaian visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan 4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pro-rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan,

6 PENCAPAIAN TARGET MDGs KESEHATAN
Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan Pendidikan Dasar untuk Semua Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Penurunan AKI Penurunan AKB Pemberantasan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Kelestarian Lingkungan Kemitraan untuk Pembangunan RENCANA STRATEGIS Peningkatan Umur Harapan Hidup menjadi 72,0 tahun Penurunan AKI menjadi 118 per KH Penurunan AKB menjadi 24 per KH Cakupan Imunisasi Dasar mencapai 90% Jaminan Kesehatan mencapai universal coverage Penurunan prevalensi TB dan kasus malaria Pengendalian prevalensi HIV DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YG SETINGGI-TINGGINYA Selain berbagai masalah kesehatan tersebut, sebagai anggota dari komunitas peradaban dunia, Indonesia memiliki tanggungjawab untuk mencapai berbagai target Millenium Development Goals (MDGs) 2000 – Komitmen pencapaian MDGs tersebut dituangkan telah dituangkan dalam berbagai target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2010 – 2014, antara lain : 1) Peningkatan Umur Harapan Hidup menjadi 72,0 tahun; 2) Penurunan Angka Kematian Ibu menjadi 118 per kelahiran hidup; 3) Penurunan Angka Kematian Balita menjadi 24 per kelahiran hidup; 4) Cakupan Imunisasi Dasar mencapai 90%; 5) Jaminan Kesehatan mencapai universal coverage; 6) Penurunan prevalensi TB dan kasus malaria; serta 7) Pengendalian prevalensi HIV. Pencapaian berbagai target tersebut tidak dapat dilepaskan dari tersedianya akses yang memadai terhadap obat-obatan esensial. AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN ESENSIAL 6

7 AKSES TERHADAP OBAT ESENSIAL Kebijakan Obat Nasional, 2006
AKSES THD OBAT ESENSIAL (HAK AZASI) PENGGUNAAN OBAT RASIONAL PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN HARGA OBAT SISTEM YANKES & SISTEM SUPPLAI S J S N 7

8 PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN
KEWENANGAN PUSAT Dilaksanakan sendiri oleh Pusat/instansi vertikal Pusat di daerah WEWENANG PEMERINTAH DESENTRALISASI Diserahkan kepada Daerah DEKONSENTRASI Dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaksanaan wewenang pemerintah dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat sendiri, terdesentralisasi ke pemerintah daerah, dilimpahkan kepada Gubernur melalui dekonsentrasi, dan ditugaskan kepada daerah melalui Tugas Pembantuan. Saya ingin menggarisbawahi pada pelaksanaan dekonsentrasi, dimana merupakan pelimpahan kepada Gubernur yang merupakan perwakilan pemerintah di daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan dekonsentrasi pada program kefarmasian dan alat kesehatan harus tetap selaras dengan kebijakan kefarmasian nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah. TUGAS PEMBANTUAN Ditugaskan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Desa Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, 2008

9 PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014

10 PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
TAHUN 2010 pengembangan kepesertaan kelompok informal sebagai tambahan PBI, pengembangan PBI PemDa, dan pengembangan pada kelompok formal Target : 148,26 juta jiwa TAHUN 2011 pemantapan kepesertaan Jamkesmas, pengembangan PBI PemDa, pengembangan pada kelompok formal, & pengembangan pada kelompok informal mampu Target : 178,81 juta jiwa TAHUN 2012 pemantapan kepesertaan Jamkesmas, pemantapan PBI PemDa, pengembangan kelompok formal dan pengembangan kepesertaan pada kelompok informal mampu Target : 201,18 juta jiwa TAHUN 2013 pemantapan kepesertaan Jamkesmas, pemantapan PBI PemDa, pengembangan kelompok formal dan pengembangan kelompok informal mampu Target : 229,87 juta jiwa TAHUN 2014 pemantapan kepesertaan Jamkesmas, pemantapan PBI PemDa, pengembangan kelompok formal dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi Target : 245,3 juta jiwa (100%) UNIVERSAL COVERAGE Sumber : Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, 2010

11 PREDIKSI KONSUMSI OBAT UNTUK UNIVERSAL COVERAGE
Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat adalah faktor yang harus menjadi perhatian utama kita dalam rangka menghadapi Jaminan Kesehatan Semesta. Tren nilai konsumsi obat dari tahun 2010 hingga prediksi nilai konsumsi obat pada tahun 2014 diperkirakan akan terus menunjukkan peningkatan, dengan prediksi secara kasar berdasarkan nilai sebesar hampir 400%. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah cakupan jaminan kesehatan yang pada tahun 2010 sebesar 93,4 juta naik menjadi 245,3 juta jiwa pada saat terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta. Kenaikan dalam nilai ini tidak berarti bahwa juga akan terjadi kenaikan obat secara volume sebesar 400%, namun pasti juga akan terjadi kenaikan dalam volume yang cukup signifikan dan harus segera diantisipasi. Penambahan permintaan akan jumlah volume obat pada saat dilaksanakannya jaminan kesehatan semesta juga harus diantisipasi dengan bijak. Apabila kita perhatikan data di atas bahwa kenaikan nilai konsumsi obat hampir 400% maka kenaikan volume juga diperkirakan akan terjadi sekitar 200 – 250%. Bisa dibayangkan, saat ini kita dapat membuat sekitar 90% dari kebutuhan dalam negeri tetapi apabila kebutuhan itu naik menjadi 200%, maka kemampuan kita untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, apabila tidak terjadi peningkatan, maka hanya tinggal 45%. Hal ini telah diantisipasi oleh industri farmasi lokal dengan melakukan pengembangan pabrik khusus untuk memproduksi obat generik. Dalam kondisi besarnya nilai konsumsi obat pada saat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta, maka efisiensi pemanfaatan dana harus menjadi perhatian. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan obat generik dan melaksanakan penggunaan obat secara rasional.

12 POTENSI PERMASALAHAN Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side ) Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side.Khususnya kecukupan TT RS, obat, vaksin, alat kesehatan, dan perbekkes Pemerataan Pemberi Pelayanan? Paket Manfaat Standar Pelayanan Medik Sistem DSM Daftar dan Harga Tertinggi obat dan perbekes Kendali Mutu dan Kendali Biaya

13 PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

14 KONTRIBUSI SEKTOR KEFARMASIAN : UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINE
UNIVERSAL COVERAGE: MEDICINES AKSESIBILITAS OBAT: Ketersediaan dan Pemerataan KETERJANGKAUAN OBAT PENGGUNAAN OBAT YG RASIONAL

15 ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES I : AKSESILIBITAS OBAT (Ketersediaan dan Pemerataan) 2014 : - Sistem DSM Monev - Kapasitas IF Nasional Kapasitas IF  Vaksin Prod ekstrak 2013 : - Sistem DSM COE Insfar E-informasi perbekes - Kapasitas IF Nasional: PQ BUMN Kapasitas IF  Vaksin Prod ekstrak 2012 : - Estimasi kebutuhan dan pemenuhan - Sistem DSM e-Report PBF dan E-Logistic - Kapasitas IF nasional PQ BUMN Kapasitas IF  Vaksin Pusat ekstrak

16 ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES II : KETERJANGKAUAN OBAT 2014 : Penetapan biaya obat Penetapan harga obat Monev HTA (Alkes) Portal e-Information (Monev) 2013 : Penetapan biaya obat Komnas penetapan harga obat Penetapan harga obat (e-catalog) Bang software INA-CBGs Med HTA (Alkes) Estimasi kebutuhan Penyusunan standar Alkes Portal e-Information 2012 : Penetapan biaya obat Studi sistem penetapan Kajian komponen harga obat Penetapan harga obat Kebijakan orphan dan obat inovasi HTA (Alkes) Kebijakan nasional Alkes

17 ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES III : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL 2014 : Revitalisasi obat generik Sosialisasi OG Fornas Penerapan formularium nasional Monev akses obat nasional 2013 Revitalisasi dan Reposisi obat generik Sosialisasi OG Fornas Penetapan formularium nasional Monev fornas 2012 : Revitalisasi dan Reposisi obat generik Permenkes wajib menggunakan OG Sosialisasi OG - Fornas Penyusunan formularium nasional

18 PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN

19 PERAN DINAS KESEHATAN Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat-obat lainnya sesuai skala wilayah Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan industri farmasi nasional Advokasi penggunaan obat generik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat Provinsi Pelaksana kegiatan pendukung guna pencapaian indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

20 PARADIGMA BARU PERAN PEMERINTAH GOOD GOVERNMENT PRACTICES
Sebagai regulator yang visioner Public excellent services Berorientasi pada efisiensi dan efektivitas Prosedur yang mendukung pengembangan produk dan produsen

21 Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan
GLOBALISASI PELAYANAN PRIMA KEBIJAKAN TUPOKSI Sed. Farmasi Aman , Bermutu, Bermanfaat FAKTOR PENDUKUNG Koordinasi dgn Dinkes Prop / Kab Kota Kerja sama lintas sektor Kerja sama dg Asosiasi

22 PENUTUP

23 Guna Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta :
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan terkait penyediaan akses terhadap obat Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi tanggung jawab satker Pusat, tetapi juga satker di daerah dan Kab/Kota Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Pusat-Provinsi-Kab/Kota

24 TERIMA KASIH dan selamat berkarya...