TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit http://library.gunadarma.ac.id.

Presentasi berjudul: "TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit http://library.gunadarma.ac.id."— Transcript presentasi:

1 TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit

2 Abstrak ABSTRAKSI Atika Irmawati Lestari Rambe PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA KHUSUSNYA JAKARTA PUSAT Penulisan Ilmiah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2009 Kata kunci : SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar, WP Badan Efektif dan Realisasi (xiii lampiran) Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah adalah dari Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan adalah badan usah... for further detail, please visit

3 Bab 1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkat peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sen... for further detail, please visit

4 Bab 2 BAB II LANDASAN TEORI A. Kerangka Teori 1. Definisi Pajak Sejak jaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, telah dikenal adanya pemungutan pajak. Dimana dalam masyarakat yang sangat sederhana tersebut, penyelenggaraan kepentingan bersama diurus dan diatur oleh orang yang sangat dituakan dalam masyarakat disebut kepala kelompok/suku/marga. Dalam pembiayaan penyelenggaraan k... for further detail, please visit

5 Bab 3 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan data, perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada babbab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan terhadap Realisasi. Berdasarkan perhitungan dan analisis mengenai korelasi yang telah dil... for further detail, please visit

6 Bab 4 BAB IV PEMBAHASAN A. Objek Penelitian Pembentukan KPP Pratama diawali dengan implementasi modernisasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office, LTO) melalui Keputusan Menteri Keuangan No.65/KMK.01/2002, bersamaan dengan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Kemudian sejalan dengan karakteristik Wajib Pajak yang dikelola, organisasinya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.... for further detail, please visit

7 Bab 5 ... for further detail, please visit