STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

Presentasi berjudul: "STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 USULAN STRUKTUR ORGANISASI ITJEN, BALITBANGKES DAN PUSAT DIBAWAH MENTERI (16 Februari 2015)

2 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGEN-DALIAN PENYAKIT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASI-AN DAN ALAT KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEM-BANGAN KESEHATAN BADAN PENGEM-BANGAN DAN PEMBERDAYA-AN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan STAF AHLI

3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Alternatif 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN SEKRETARIAT BADAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA KESEHATAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BIOMEDIK DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK PENGEMBANGAN KESEHATAN

4 BADAN LITBANG KESEHATAN
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM, PUBLIKASI, DAN DISEMINASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT BADAN LITBANG KESEHATAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI SUBBAGIAN JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI SUBBAGIAN TATA KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN DOKUMENTASI, PUBLIKASI, DAN DISEMINASI SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ULP Nomenklatur Subbagian Peraturan, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan sebaiknya diubah menjadi Subbagian Hukum dan Organisasi KJF

5 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIK DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM BIDANG BIOMEDIK DAN ALAT KESEHATAN BIDANG EPIDEMIOLOGI KLINIK SUBBIDANG OBAT, OBAT TRADISIONAL, PRODUK BIOLOGI, DAN MAKANAN SUBBIDANG ALAT KESEHATAN DAN PRODUK DIAGNOSTIK SUBBIDANG EPIDEMIOLOGI KLINIK PENYAKIT MENULAR SUBBIDANG EPIDEMIOLOGI KLINIK PENYAKIT TIDAK MENULAR Subbag Sarana Prasarana yang diusulkan dihapuskan mengingat bertentangan dengan Perpres 47/2009 KJF

6 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN SUBBIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SUMBER DAYA MANUASIA KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Subbag Sarana Prasarana yang diusulkan dihapuskan mengingat bertentangan dengan Perpres 47/2009 KJF

7 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SUBBIDANG GIZI DAN KESEHATAN KELUARGA KESEHATAN KOMUNITAS, KESEHATAN KERJA, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN PENYAKIT MENULAR PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA Subbag Sarana Prasarana yang diusulkan dihapuskan mengingat bertentangan dengan Perpres 47/2009 KJF

8 Usulan Litbang 21 jan PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUMANIORA KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA HUKUM, ETIKA DAN PERILAKU SUBBIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA HUKUM DAN ETIKA PERILAKU Subbag Sarana Prasarana yang diusulkan dihapuskan mengingat bertentangan dengan Perpres 47/2009 KJF

9 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV II III I SUBBAG TATA USAHA INVESTIGASI KJF

10 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM & INFORMASI
ANALISIS DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEUANGAN DAN BMN HUKORPEG DAN UMUM SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL SUB BAG PROGRAM DAN ANGGARAN ANALISIS DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN I DATA, INFORMASI, DAN HUMAS ANALISIS DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN II TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA PENGELOLAAN BMN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI HUKUM, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN ULP dihilangkan karena untuk ULP Itjen dikoordinasikan dengan Setjen

11 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI KESEHATAN
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN HAJI DAN UMRAH DATA DAN INFORMASI MENTERI SEKRETARIAT JENDERAL PENANGGULANGAN KRISIS

12 PUSAT DATA DAN INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM
DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SUBBIDANG DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI SUBBIDANG PENGELOLAAN APLIKASI DAN DATA BASE SUBBIDANG ANALISIS Tugas TU : perencanaan, kepegawaian (87 org), rumahtangga, asset, keuangan menangani tim penilai jabfung Pranata Komputer dan Statistisik dengan melibatkan Bidang TU Pusdatin memiliki data centre untuk pemulihan data dan cover data yang bebannya sangat besar pengurusan penitipan server di Kemkominfo di Balikpapan Pengelolaan jaringan di seluruh daerah (1267 Unit) oleh TU dan Bidang-Bidang Tim : Seharusnya tim penilai jabfung Pranata Komputer dan Statistisi tugas Bidang Terkait pengurusan data center, sebaiknya TU hanya menanggani BARANG MILIK NEGARAnya saja, teknis ada di Bidang Kesimpulan : TU  Subbagian TU SUBBIDANG STANDARDISASI SISTEM INFORMASI SUBBIDANG PENGELOLAAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBBIDANG DISEMINASI KJF

13 PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN
SUBBAGIAN EVALUASI, PELAPORAN DAN INFORMASI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG EKONOMI PEMBIAYAAN SUBBIDANG ANALISIS BIAYA MANFAAT DAN EFEKTIVITAS ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBIAYAAN KESEHATAN PERHITUNGAN DAN ANALISIS PERHITUNGAN PEMBIAYAAN ANALISIS PEMBIAYAAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN DAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN ANALISIS IURAN , POLA PEMBAYARAN, DAN PENATAAN DATA KEPESERTAAN KJF Jika dilakukan standardisasi untuk seluruh Tata Usaha di bawah Pusat, maka Bagian TU menjadi Subbag TU, namun demikian perlu diperhatikan fungsi Manajemen data dan informasi yang sangat penting di Pusat ini tidak boleh hilang, sehingga perlu dimasukkan ke dalam Bidang. Jika harus dilakukan perampingan, maka pengurangan bidang dilakukan dengan menggabungkan Bidang 1 dan Bidang 2. Fungsi Jaminan kesehatan tidak dapat dihilangkan, mengingat ada peran besar Kemenkes dalam menyiapkan regulasi, menghitung besaran tarif dan iuran, manfaat pelayanan, HTA, dll. Sehingga diusulkan untuk dikeluarkan juga dalam nomenklatur Pusatnya. Namun hal ini perlu diusulkan kembali kepada Pimpinan, mengingat nomenklatur eselon 1 dan 2 sudah disetujui Pimpinan dan dimasukkan kedalam usulan alternatif 3 Kemenkes ke KemenPANRB.

14 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
BIDANG PERENCANAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN SUBBIDANG PERENCANAAN PENANGGULANGAN KRISIS SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN INFORMASI SUBBIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EVALUASI BIDANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN SUBBIDANG PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN SUBBIDANG TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DAN UMUM PROGRAM PPK REGIONAL DAN SUB REGIONAL KJF Pembagian Bidang pada Struktur PPKK saat ini berdasarkan siklus bencana : saat, pra, dan pasca bencana Tugas Pusat adalah NSPK, maka usulan Tim di dasarkan pada hal tersebut  Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan dan Monev Peran Pusat ini koordinatif atau pelaksana? Masih rancu terkait pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan apakah hanya terkait bencana tingkat Nasional atau keseluruhan

15 KESEHATAN HAJI DAN UMRAH
PUSAT KESEHATAN HAJI DAN UMRAH BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN INFORMASI KESEHATAN HAJI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN HAJI DAN UMRAH BIDANG PEMBINAAN KESEHATAN HAJI SUBBIDANG PENYULUHAN DAN PEMBIMBINGAN KESEHATAN HAJI SUBBIDANG PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN HAJI DAN UMRAH SUBBIDANG PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN HAJI SUBBIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN HAJI DAN UMRAH KJF

16 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS & MANAJEMEN KESEHATAN BIDANG KAJIAN UPAYA KESEHATAN SUBBIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN KAJIAN PERFORMA UPAYA KESEHATAN (HEALTH PERFORMANCE) KAJIAN DAMPAK UPAYA KESEHATAN (HEALTH IMPACT) KJF KEPEGAWAIAN DAN UMUM KAJIAN KEBIJAKAN NON KESEHATAN (BEYOND HEALTH) KEBIJAKAN TEKNIS MONITORING IMPLEMENTASI SUBBID KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN : FUNGSI TERMASUK EVALUASI PENCAPAIAN RJP, RJM DAN RKT (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA) Sekretariat HTA ada di Pusat Kajian Kebijakan Kesehatan, teknis pelaksanaan bisa tersebar di Unit Utama tergantung kebutuhan

17 TERIMA KASIH