COMPARATIVE PUBLIK ADMINISTRATION Edited by J.A. Chandler, Chapter 10 - JAPAN by. Sonia El Kahal PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTORAL DEPARTEMEN ILMU.

Presentasi berjudul: "COMPARATIVE PUBLIK ADMINISTRATION Edited by J.A. Chandler, Chapter 10 - JAPAN by. Sonia El Kahal PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTORAL DEPARTEMEN ILMU."— Transcript presentasi:

1 COMPARATIVE PUBLIK ADMINISTRATION Edited by J.A. Chandler, Chapter 10 - JAPAN by. Sonia El Kahal PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTORAL DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA Jakarta, 2008 Winantuningtyas Titiswasanany NPM : 0806 402 490

2 Japan atau Nihon  Negara Meiji bediri pada tahun 1868, merupakan negara modern pertama yang tercatat dalam sejarah Jepang. Kerajaan memiliki otority yang absolut atas politik, administrative, legislativ, yudicial dan keagamaan dibawah konstitusi Meiji.  Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan - badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).

3  Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, adalah campuran dari pengalaman Administrasi publik dan politik di Amerika dan Inggris. Meskipun Amerika adalah spirit dan Inggris dalam struktur politik, dengan peran Kerajaan lebih kepada simbolik dari konstitusi monarki.  Dibawah konstitusi Meiji, kekuasaan ada pada Raja. Dia bukan hanya kepala negara, tetapi juga seorang kepala keagamaan dengan perintah langsung dari kekuatan militer.  Ideologi pra-perang dari pemerintahan tertinggi yang hebat dan tidak bisa diganggu gugat ini sangat diragukan oleh politik, ekonomi dan bencana manusia dari perang dunia kedua. Jepang pada waktu itu berada dibawah pemerintahan militer dari Negara sekutu, effectively Amerika Serikat, selama periode tersebut dan pada kondisi dari akhir pendudukan sekutu tersebut adalah Jepang menjadi ‘negara demokratis’. Tugas ini diberikan kepada Jenderal Douglas MacArthur, komandan tertinggi pihak sekutu.

4  Diet, yaitu parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan satu- satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun.  Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, bertanggung-jawab terhadap Diet.

5  Konstitusi Jepang mungkin memiliki kepercayaan dari rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya mendasarkan kepada menagemen praktik dan tradisi serta kebudayaan Jepang.  Dalam sistem pemerintahan Jepang adalah parlemen harus bertanggung jawab terhadap kabinet. Anggota kabinet terdiri dari menteri- menteri tetapi lebih dari setengah persennya harus dipilih dari anggota DPR. Menurut UUD Jepang, hanya anggota DPR saja yang bisa dipilih rakyat secara langsung karena Perdana Menteri akan dipilih oleh anggota DPR dan PM akan memilih menteri-menteri.

6 Local Government  Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung- jawab mereka meliputi : pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas.  Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.  Oleh sebab itu, kekuatan rakyat terhadap kabinet akan menjadi lemah. Kalau kegiatan DPR sangat aktif, sistem pemerintahannya tidak bermasalah.

7 Peran Birokrasi  Namun sampai sekarang, karena masyarakat menjadi lebih kompleks dan tuntutan terhadap pemerintah dari rakyat juga menjadi lebih tinggi, peran kabinet jauh lebih besar dari pada pertama kali UUD dibuat. Akan tetapi, menteri-menteri kurang tahu bagaimana kebijakan yang baik untuk rakyat. Jadi, kekuatan birokrasi menjadi terlalu besar sampai sekarang.  Ketika perekonomian Jepang masih sedang berkembang, sistem pemerintahan Jepang sangat berguna bagi perkembangan itu. Bagian birokrasi membuat banyak undang-undang untuk mengelola perekonomian Jepang. Boleh dikatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Jepang sampai saat ini tidak akan ada tanpa sistem birokrasi tersebut.

8  Akan tetapi akhir-akhir ini, birokrat dianggap seperti musuh bagi rakyat karena terungkapnya (ternyata ada) beberapa kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Banyak kritik muncul terhadap birokrat. Sebenarnya, kabinet dan anggota DPR harus menguasai birokrasi, tetapi masalahnya mereka juga kurang mampu dan asyik mendapatkan keuntungan diri sendiri.  kestabilan politik Jepang berdasarkan kemampuan birokrasi. Memang hal ini bertolak belakang dengan sistem yang dicita-citakan menurut UUD. Yang paling penting adalah rakyat harus menjadi pintar sehingga mereka pandai mengawasi politik. Tetapi, mendidik rakyat adalah tugas yang paling sulit.

9 Pada 13 Februari 1946, jenderal markas besar dari sekutu mempresentasikan draft dari konstitusi baru kepada pemerintah Jepang, konstitusi baru tersebut diadopsi pada November 1946 dan mulai efektif pada 3 Mei 1947. konstitusi baru tersebut terlihat seperti sudah membangun kondisi masyarakat yang demokratis dengan menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan masyarakat dan dengan mengucapkan secara mendetail pentingnya masyarakat demokratis yang sebenarnya. Kekuatan sekutu, memiliki dua tujuan utama dalam mereformasi sistem politik; untuk mencegah Jepang menjadi sebuah Negara militaris dan mengancam kedamaian dunia (Kyogoku 1983), dan untuk memperkuat Jepang secara politik dan ekonomi melawan ancaman komunisme. Selain itu, juga diperdebatkan bahwa konstitusi dijatuhkan oleh pihak asing dengan ide asing, yang tidak sejalan dengan karakter dan tradisi Jepang.

10 Setelah PD II Walaupun westernisasi mengikuti perang dunia kedua, kebanyakan nilai-nilai budaya Jepang yang sudah berjalan lama, tetap tertanam pada budaya politik. Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang lebih berorientasi pada kelompok dan tidak individualis dibandingkan dengan masyarakat liberal di Amerika utara dan Eropa. Sebagian besar masyarakat Jepang menyesuaikan norma sosial dengan sedemikian luasnya sehingga bahkan dapat diterima untuk menyatakan secara umum “tingkah laku masyarakat Jepang

11 Sistem pemerintahan Jepang adalah parlemen harus bertanggung jawab terhadap kabinet. Anggota kabinet terdiri dari menteri-menteri tetapi lebih dari setengah persennya harus dipilih dari anggota DPR. Menurut UUD Jepang, hanya anggota DPR saja yang bisa dipilih rakyat secara langsung karena Perdana Menteri akan dipilih oleh anggota DPR dan PM akan memilih menteri- menteri. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, dan 14 Hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet

12 Konstitusi  didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan - badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).

13 Perubahan di Jepang  Partai politik Jepang mengalami perubahan pada tahun 1993 setelah anggota LDP terlibat sejumlah kasus korupsi dan penahanan atas sejumlah kasus penyogokan, dan penyalahgunaan dana serta peneroran. Pemerintah LDP, dipimpin oleh perdana menteri Kiichi Miyazawa, berkomitmen pada reformasi politik, dan setuju membuka kembali diskusi untuk merevisi sistem pemilihan umum yang ada, ia tidak dapat membuktikan komitmennya, dan pada Juni 1993 sebuah vote mengenai perlawanan terhadap pemerintahan LDP ditetapkan.  Mengingat korupsi dan pelambatan ekonomi tidak hanya mendorong LDP dari posisinya yang tidak dapat disangkal, tetapi juga membawa kepada pembangunan dari sejumlah partai yang lebih kecil tetapi berkembang yang mencari obat untuk permasalahan yang belakangan terjadi.

14 Perubahan utama lainnya di Jepang sejak 1994 telah menjadi hubungan antara partai politik dan sector swasta, mengikuti pengumuman yang dibuat oleh Keidanren (federation of economics organization), asosiasi ekonomi yang terbesar dan paling berpengaruh di Jepang, sehingga tidak lagi menjadi saluran untuk aliran dana dari sumber bisnis ke politisi.

15 Karakteristik utama dari pemerintah Jepang  adalah ketidakstabilan dan short term service dari kepemimpinan politik nya.  Sejumlah anggota House of Representatives have ever sereved out waktu empat tahun mereka, dan session sudah sama singkatnya dengan enam bulan, ketika rata-rata masa span dari cabinet adalah sembilan bulan. Ini adalah karena, perdana menteri Jepang memiliki posisi kekuasaan yang unparalleled. Ia memberi kuasa untuk membubarkan House of Representatives, kapanpun ia memilih dan mempercepat pemilihan umum yang baru.

16 Kebijakan Staffing  Pada akhir perang dunia kedua jumlah pegawai negeri meningkat drastis disebabkan oleh ekspansi program pemerintah dan periode eksepsional dari pertumbuhan ekonomi. Pada 1969 Diet, tidak nyaman akan ekspansi ini, memperkenalkan ‘Hukum Jumlah Total Staff’ yang membuat batas atas pada jumlah pegawai negeri di kementerian regular dan agencies dari pemerintah nasional. Untuk mencapai ‘kontrol total staffing’, pendekatan perencanaan yang komprehensif, berdasarkan pada penilaian kebutuhan telah dikembangkan, mengidentifikasi dimana pemotongan mungkin bebas dari proteksi politik dan mencapai fleksibilitas yang lebih besar dengan menggeser posisi staffing ke wilayah dengan kebutuhan terbesar tanpa adanya penundaan inheren yang berlarut-larut pada proses legislative.

17 Struktur, kebijakan rekrutmen dan personal management  Ada delapan tingkat di Civil Service. Tiga yang teratas secara umum disebut sebagai level senior dari service. Ada sekitar 16.000 posisi di tingkatan tersebut, 600 diantaranya adalah posisi tingkat pertama/puncak. Untuk masuk ke posisi- posisi tersebut adalah dengan sederet ujian kelayakan. Kompetisi yang intens untuk posisi- posisi tersebut dimulai di universitas.  Di posisi kedua adalah non-comissioned officers yang harus melewati ujian level menengah atau bawah. Lapisan ketiga adalah mereka selain yang sudah melewati ujian tertinggi, menengah dan bawah. Mereka mengisi pekerjaan yang non- spesialisasi.

18 Proses Pengambilan Keputusan  Karakteristik utama dari gaya manajemen Jepang adalah nilai ditempatkan pada ‘group conciousness’ di semua offices sektor publik- masing-masing pegawai dalam sebuah kelompok diharapkan untuk berfingsi sebagai tim. Sistem ringi atau sistem administrasi yang tertutup adalah karakteristik khusus yang lain dari proses pengambilan keputusan di birokrasi Jepang. Semua rencana dan proposal dimulai oleh administrator di hirarki birokratik yang paling dasar yang tertulis dalam bentuk spesifik, ‘dokumen ringi’ atau ringi-sho untuk persetujuan superior official

19 Ada dua tipe ringi-sho Tipe satu berkaitan dengan administrative rutin seperti penggunaan uang untuk perlengkapan kantor. Pada kasus ini, dokumen diproses secara virtual dan otomatis. Tipe kedua berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dokumen ringi pada kategori ini adalah sejenis ‘dokumen diplomatis’ yang meng-confirm persetujuan dari departemen yang relevan untuk kebijakan yang diajukan, sebuah proses yang dimulai dari kontak informal dan diskusi. Setelah persetujuan informal dapat diperoleh, divisi yang relevan meminta salah satu dari anggota juniornya untuk mempersiapkan dokumen ringi yang kemudian disirkulasikan menurut aturan stipulated kepada semua divisi dan biro dari mana persetujuan informal sudah diperoleh sebelumnya. Semua kepala divisi dan biro menyegelnya dengan seals mereka

20 Agencies Pemerintah Pusat Di Jepang fungsi pemerintah dijalankan oleh beberapa tipe organisasi, badan administrative public dari pemerintah nasional dan perusahaan nasional dan public. Untuk membuat mesin pemerintahan mencukupi untuk menerapkan fungsi baru dari administrasi public yang modern tipe agencies yang baru concerned secara eksklusif dengan administrative management seperti dibangunnya Administrative Management Agency, National Personnel Authority dan Local Autonomy Agency. Sebagai tambahan kepada badan administrative umum, ada Tokushujakin atau korporasi public, didirikan oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan aktivitas yang dilakukan oleh Negara

21 Sebagai tambahan kepada badan administrative umum, ada Tokushujakin atau korporasi public, didirikan oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan aktivitas yang dilakukan oleh Negara. Mereka sangat berguna ketika dipercaya bahwa aktivitas tertentu dapat diatur dengan lebih baik dalam bentuk sebuah perusahaan profit-making, ketika efisiensi dalam kinerja lebih banyak dihasilkan oleh perusahaan tersebut daripada under direct operation pleh pemerintah, atau ketika lebih banyak fleksibilitas di financial atau management personnel diperlukan lebih dari yang memungkinkan secara normal dibahaw hokum dan peraturan pertaining ke agensi pemerintah (Tsuji 1984). Korporasi public termasuk perusahaan keuangan public (Koko), perusahaan milik public (Kodan) dan agencies public (Jigyodan). Perusahaan tersebut dibangun baik secara langsung oleh hukum, ataupun oleh special provision yang dikeluarkan oleh pemerintah.

22 Local Autonomy Agencies Local Autonomy Agency awalnya dibangun untuk menggantikan Ministry of Home Affairs, yang merupakan lambang sentralisasi. Dan sekarang sudah mendapatkan status yang lebih tinggi dan dikenal sebagai Ministry of Local Autonomy. Walaupun ini memperkuat kekuatan pemerintah local, dan mendapatkan supervise yang kurang dari pemerintah nasional dan participasi popular yang lebih besar di urusan local, sumber daya keuangan dari lokalitas ini sudah dibatasi secara ekstrim dan tetap independent secara financial di pemerintah pusat (Tsuji 1984).

23 Pemerintah Local ( Local Government) Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi : pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dibawah konstitusi Meiji, tidak ada pengetahuan konstitusional dasar dari pemerintah local; mereka memiliki sedikit atau tidak memiliki kemerdekaan dan dianggap sebagai tangan administrative dari pemerintah nasional. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan. Gubernur-gubernur dari prefectures adalah agents local dari pemerintah nasional yang ditunjuk oleh raja dan bertanggung jawab kepadanya. Semua pemerintah local diawasi oleh ministry of home affairs dalam banyak hal, dan oleh menteri lainnya yang terkait.

24 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah memiliki karakteristik yang kuat secara administratif dan pengawasan keuangan oleh pemerintah pusat. Menteri dalam negeri melaksanakan peran dalam mensupport pembangunan pemerintah daerah sendiri melalui buhungan pengarahan terhadap berbagai issu berkaitan dengan keputusan grant dan proyek. Terlebih lagi, pemerintah local bertanggung jawab untuk membagi biaya dari semua program pemerintah nasional, sementara memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali pada politik yang mendefinisikan mereka atau sikap atas implementasinya. Kepemimpinan politik cenderung menjadi elit dari bangsawan dan pemilik tanah yang melihat diri mereka sendiri sebagai official dari raja bukan pegawai negeri (Bingman, 19889).

25 Reformasi pemerintah lokal Mengikuti perang dunia kedua, konstitusi baru dtetapkan untuk mereformasi sistem pemerintah local dan pada September 1946 diperkenalkan sebuah perubahan drastis pada sistem prefectures, kota-kota, desa dan kampung. kerangka kerja dasar dari sistem pra-perang dari pemerintah local ditetapkan dengan terms dari chapeter 8 dari konstitusi 1947. Manajemen Publik Administrasi Disini terdapat tiga perbedaan kategori dari pedoman administrative; pedoman peraturan administratif; rekonsiliasi pedoman administrasi; dan pedoman promosi atau pedoman penasehat administrasi.

26 Hubungan Internasional  Sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tahun 1956, Jepang telah memainkan peranan penting sebagai anggota masyarakat internasional. Jepang juga menjadi anggota G8. Hubungan dengan negara-negara Asia lain merupakan prioritas khusus bagi Jepang.  Jepang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di dunia. Jepang memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu- isu global, misalnya memerangi terorisme, membantu menjamin pertumbuhan ekonomi dunia, dan melindungi lingkungan. Jepang juga memainkan peranan aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkokoh hubungan dan kerjasama dengan negara-negara adikuasa dunia.

27 Kontribusi internasional  Dalam hal ini Jepang juga aktif memberikan bantuan tingkat pemerintah untuk pembangunan (ODA- Official Development Assistance) kepada negara- negara sedang berkembang untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial mereka. Kebijakan dasar dari ODA Jepang meliputi dukungan bagi usaha- usaha mandiri yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan meningkatkan keamanan manusia.

28 Kondisi saat ini  Jepang diterpa resesi yang terburuk sejak Perang Dunia II. Sehingga Perdana Menteri Taro Aso didesak mundur karena situasi ekonomi Jepang yang semakin gawat. Sementara itu menteri keuangannya Shoichi Nakagawa baru saja mengundurkan diri. Ekonomi Jepang memang ditopang oleh ekspor, yang datanya selama januari 2009 turun 45,7%.  Iklim usaha di Jepang memburuk akibat permintaan barang menurun drastis. Situasi tersebut masih diikuti dengan menguatnya Yen terhadap dolar hingga 23 persen sejak September 2008, akibatnya eksportir yang sudah menghadapi turunnya permintaan, makin berkurang pendapatannya.

29