OTONOMI DAERAH. Definisi  Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan.

Presentasi berjudul: "OTONOMI DAERAH. Definisi  Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan."— Transcript presentasi:

1 OTONOMI DAERAH

2 Definisi  Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

3 Kelemahan sistem pemerintahan Sentralistik  Kebijakan pemerintah pusat dibuat lebih banyak oleh pusat yang biasanya memperlakukan daerah yang situasi dan kondisi lokalnya berbeda secara sama  Volume dan beban pemerintah pusat secara teknis menjadi terlalu besar, berat dan kompleks sehingga kurang efisien dan efektip

4 Kelemahan sistem pemerintahan Sentralistik  Kurang melibatkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan lokal sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri yang bersifat lokal

5 Kekuatan Otonomi Daerah/Desentralisasi  Suatu cara yg dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yg b ersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah wewenang terutama dalam perencanaanpembangunan kepada pejabat di daerah yg bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yg dihadapi masyarakat.

6 Kekuatan Otonomi Daerah/Desentralisasi  Dapat memotong jalur birokrasi yg rumit serta prosedur yg sangat terstruktur dari pemerintah pusat  Perumusan kebijakan yg lebih baik  Mengakibatkan terjadinya penetrasi yg lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yg terpencil atau sangat jauh dari pusat  Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat

7 Beberapa Undang-Undang Ttg Pemerintahan Daerah  UU No.1 tahun 1945 ttg Komite Nasional Daerah  UU No.22 thn 1948 yaitu UU Pokok tentang Pemerintahan Daerah  UU No.5 thn 1974 ttg Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  UU No.22 thn 1999 ttg Pemerintahan Daerah  UU No.25 thn 1999 ttg Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

8 Beberapa Undang-Undang Ttg Pemerintahan Daerah  UU No.32 thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah  UU No.33 thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

9 Sumber Pendapatan Menurut UU No.5 thn 1974  Pendapatan asli daerah (PAD) yg terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD) dan lain-lain sumber pendapatan yg sah  Pendapatan yg berasal dari pusat yg terdiri dari sumbangan daripemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yg diatur dengan peraturan perundangan  Lain-lain pendapatan daerah yg sah

10 Sumber Pendapatan Menurut UU No.25 thn 1999  Pendapatan asli daerah (PAD) yg meliputi pajak, retribusi, hasil BUMD dan lain-lain  Dana perimbangan yg meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)  Pinjaman daerah  Lain-lain penerimaan yg sah

11 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menurut UU No.25 thn 1999 SumberPusatDaerah Minyak85Propinsi3 Kbptn/Kt Penghasil6 Kbptn/Kt lain6 Gas Alam70Propinsi6 Kbptn/Kt Penghasil12 Kbptn/Kt lain12 Tambang20Propinsi16 Kbptn/Kt Penghasil32 Kbptn/Kt Lain32

12 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menurut UU No.25 thn 1999 Hutan20Propinsi16 Kbptn/Kt Penghasil32 Kbptn/Kt Lain32 Reboisasi6040 Perikanan2080 PBB1090