GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL

Presentasi berjudul: "GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL"— Transcript presentasi:

1 GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL
DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE.MM

2 Kegagalan Pasar : situasi pasar bebas gagal mencapai
efisiensi, efisiensi teknis dan modal atau aset Situasi yang menjadi masalah: Kekuatan pasar (market power) Eksternalities : pendapatan dan biaya terefleksi dalam pasar persaingan dan nilai sosial In-equities : peranan pasar dalam mencapai efisiensi Stabilisasi : pengangguran dan inflasi Keterlibatan Pemerintah? Pakar ekonomi tidak setuju tentang keinginan regulasi pemerintah setuju pada kepentingan tujuan sosial dan prinsip pilihan rasional.

3 Sumber ketidaksetujuan rasionalitas:
Bukti kegagalan pasar Peranan pertimbangan nilai Efektivitas kebijakan pemerintah Adam Smith  teori invisible hand Teori keseimbangan dan invisible hand Supply-demand bergerak bersama dalam penentuan harga dan output di pasar. Marginal Utilitu  kurva demand Marginal Cost  kurva supply Segi teknis fungsi produksi Marginal Product dan Marginal Revenue = permintaan derivatif faktor produksi Permintaan derivatif menentukan harga faktor Sumberdaya primer digunakan untuk menghasilkan barang modal

4 Rumah tangga Perusahaan Permintaan konsumen Pasar produk Penawaran industri Penawaran Faktor Pasar faktor Permintaan derivatif Gambar sirkulasi pasar

5 Tindakan egoistis tiap orang dituntun oleh tangan gaib menuju hasil akhir. Mekanisme pasar efisiensi alokatif : produsen memaksi- malkan laba dan konsumen memaksi- malkan utilities Utilities A A C B Utilities B

6 Batasan teori invisible hand
Kegagalan pasar: Persaingan tak sempurna dan eksternalitas. Masalah: pada harga yang tidak mencerminkan MC sosial dan MU sosial sebenarnya Konsep Darwin: Jika aktivitas perekonomian mencapai melampaui pasar kalau distribusi pendapatan secara politis tidak dapat diterima masyarakat, bila permintaan tidak mencerminkan kebutuhan, maka invisible hand tidak akan menuntun perekonomian ke posisi optimum. Bila terjadi kegagalan pasar, intervensi pemerintah dapat memperbaiki perekonomian.

7 Ilmu Ekonomi Kemakmuran : Pernyataan positif : yang berkaitan dengan deskripsi. Pernyataan normatif : bersangkutan dengan apa yang seharus- nya dilakukan.

8 Instrumen yang digunakan pemerintah: Pajak Pembelanjaan
Regulasi atau peraturan Regulasi ekonomi Regulasi sosial Fungsi Pemerintah: Pembentukan kerangka landasan hukum. Penentuan kebijakan stabilitas makroekonomi. Mempengaruhi alokasi sumberdaya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi Penciptaan program yang akan mempengaruhi distribusi pendapatan.

9 MSD = Marginal Social Demage
MCA =Marginal Cost Demage MPD = Marginal Private Demage Biaya akan kerusakan marginal Kerusakan Pilihan Publik dan Eksternalitas: a. Barang publik VS barang swasta. b. Barang kolektif VS barang pasar.

10 Kebijakan untuk perbaikan eksternalitas:
Pendekatan swasta: - negoisasi dan teori coase - sistem pertanggung-jawaban Tindakan kolektif: - pengendalian langsung - pajak emisi polusi. Aspek Ekonomi dan Perpajakan Prinsip Perpajakan: Prinsip manfaat VS prinsip kemampuan membayar. Pendekatan kemanfaatan. Pendekatan kemampuan membayar Kesamaan horisontal: Kesamaan vertikal :

11 Kompromi pragmatis dalam perjajakan :
Pajak progresif dan pajak regresif Pajak langsung dan pajak tidak langsung % perubahan kenaikan pajak pendapatan O Progresif Proporsional Regresif

12 Tipe-tipe pajak utama:
Pajak penjualan dan cukai. Pajak tunjangan kesejahteraan, kesempatan kerja dan upah. Pajak laba perseroan / pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai. Pajak pendapatan perorangan yang progresif. Erosi pada dasar perpajakan. Pajak yang seragam. Efisiensi dan Progresifitas: Pengaruh tarif pajak marjinal yang tinggi akan mengalihkan aktivitas ekonomi ke sektor yang pajaknya ringan.

13 Kurva Laffer : teori dan realitas
Total Penerimaan Pajak Tarif Pajak B N A Tarif Pajak