Oleh DR. Tjahjanulin Domai, MS Teori Domain Publik (Public Domain Theory) (J. Stewart & S. Ranson : 1994)

Presentasi berjudul: "Oleh DR. Tjahjanulin Domai, MS Teori Domain Publik (Public Domain Theory) (J. Stewart & S. Ranson : 1994)"— Transcript presentasi:

1

2 Oleh DR. Tjahjanulin Domai, MS Teori Domain Publik (Public Domain Theory) (J. Stewart & S. Ranson : 1994)

3 Public Domain dapat digambarkan sebagai arena atau organisasi untuk mengejar atau memenuhi nilai-nilai kolektif. Public Domain diperlukan untuk mengatasi ketidak sempurnaan pasar, dimana kebutuhan pelbagai kebutuhan pelayanan masyarakat dan redistribusi sumber-sumber tidak dapat disediakan oleh pasar. Selain itu, public domain juga diperlukan untuk memenuhi nilai-nilai khas yang harus ada pada setiap manajemen sektor publik, yaitu equity dan equality. Dengan bahasa lain, manajemen sektor publik tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan sektor publik secara efektif dan efisien, tetapi juga secara adil dan merata.

4 A LASAN MODEL PUBLIC DOMAIN DIPERLUKAN : Ketidaktepatan model-model manajemen sektor untuk mengkaji manajemen sektor publik, sehingga diperlukan model yang khusus/ tersendiri Penyusunan model manajemen sektor publik dapat dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan, persyaratan-persyaratan, dan tugas-tugas public domain. Mengatasi dilema yang ada agar dapat tersusun model manajemen sektor publik yang tepat Menyusun suatu pendekatna manajemen domain publik yang khas dan jelas tujuan, persyaratan, tugas, dan dilema yang dihadapi

5 P ERBEDAAN MODEL SEKTOR PRIVAT DAN PUBLIK Model Sektor PrivatModel Sektor Publik 1.Pilihan individu pada pasar 2.Atas dasar permintaan dan harga 3.Terbatas bagi tindakan privat 4.Berdasar keadilan pasar 5.Mencari kepuasan pasar 6.Kekuasaan ada pada konsumen 7.Kompetisi sebagai instrumen pasar 8.Merespon protes dengan keluar dari kegiatan pasar 1.Pilihan kolektif pada negara/pemerintah 2.Atas dasar kebutuhan akan sumber-sumber 3.Terbuka bagi tindakan publik 4.Berdasar keadilan kebutuhan 5.Mencari keadilan 6.Kekuasan pada warga negara 7.Tindakan kolektif sebagai instrumen negara/pemerintah 8.Merespon suara masyarkaat

6 Baik disadari atau tidak, ada bahayanya mengadopsi model manajemen sektor privat ke dalam manajemen sektor publik. Ini tidak berarti bahwa manajemen sektor publik tidak bisa belajar dari pengalaman manajemen sektor privat, dan begitu juga sebaliknya. Kedua belah pihak saling bisa bertukar model, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan, kondisi dan peran atau tugasnya masing-masing. Banyak aspek manajemen sektor publik yang berbeda sangat tajam dengan aspek manajemen sektor privat. Perhatikan hal-hal berikut Ketidak-tepatan model-model manajemen sektor swasta untuk mengkaji manajemen sektor publik, sehingga diperlukan model yang khusus/ tersendiri.

7 Manajemen sektor privat selalu berada dalam kondisi persaingan tinggi. Untuk menghasilkan produk yang bisa mencapai kinerja organisasi secara optimal maka perlu dicermati terus-menerus faktor kekuatan ( strengths ), kelemahan ( weaknesses ), peluang ( opportunities ) dan kendala (threat). Manajemen domain publik bisa memanfaatkan pendekatan manajemen strategis ketika menghadapi lingkungan yang berubah dan hasil analisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Perbedaannya dengan sektor privat adalah, manajemen sektor privat didasarkan pada nilai kompetisi/ pasar, sedangkan sektor publik ditentukan lewat proses politik. 1. Strategic Management

8 Pada sektor privat, pasar dan kegiatan pemasaran merupakan peran yang cukup kritis karena menyangkut aspek hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Permintaan barang & jasa sesuai dengan harga pasar. Pada sektor publik, hubungan antara organisasi publik dengan yang menggunakan jasa pelayanan “customer”. Organisasi publik perlu memiliki banyak hubungan dengan publiknya, baik sebagai customers, clients, consumers, maupun sebagai citizens. Permintaan barang & jasa didasarkan pada kebutuhan publik yang berbeda jumlah dan mutunya dari yang ada di pasar. Bahkan kebutuhan yang khas dari publik juga harus dapat disediakan/ dipenuhi oleh manajemen domain publik. 2. Marketing and the Customer

9 Sektor privat:  penetapan anggaran didasarkan pada peramalan proses penjualan. Anggaran adalah merupakan sarana yang menghubungkan antara pendapatan dan pengeluaran. Bila penjualan bisa melebihi yang diperkirakan, maka penetapan anggaran disesuaikan dengan jumlah produksi dan pengeluarannya. Sektor Publik:  proses anggaran adalah merupakan tindakan pilihan politis. Pemerintah lebih banyak menarik pajak dan retribusi dari pada menjual barang dan jasa. Penetapan anggaran lebih banyak didasarkan pada pilihan kebutuhan akan sumber- sumber (termasuk sumber langka dan terbatas) yang berada dalam domain publik. 3. The Budgetary Process

10 Sektor privat :  akuntabilitasnya ada di pasar Sektor publik :  akuntabilitas lebih luas dan mendalam yaitu bertanggung jawab pada publik secara luas dan pada individu-individu dengan dimensi yang luas. Akuntabilitas publik dilakukan lewat proses politik guna merespon pelbagai suara masyarakat terhadap tindakan- tindakan apa saja yang diambil oleh para pelaku sektor publik. Manajemen domain publik harus dapat memenuhi kebutuhan akan akuntabillitas publik, yaitu pertanggungjawaban politis, administratif, hukum, dan moral atas perilaku/ tindakan aparat pemerintah terhadap publik 4. Public Accountability

11 Sektor privat : berhubungan dengan publik dalam pasar. Bila ia menghadapi tuntutan, tekanan dan proses dari publik maka semuanya ini adalah masalah yang harus dihadapi, mungkin salah satunya adalah dengan “exit” dari pasar. Sektor publik : tuntutan, tekanan dan proses dari publik adalah merupakan suara “voice” yang punya hak harus didengar dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh aparat pemerintah. 5. Public Demands, Pressure & Protest

12 Proses politik adalah merupakan persyaratan dasar bagi manajemen domain publik. Proses politik adalah merupakan sarana bagi penentu kebutuhan koektif, sebagai area perdebatan politik. Di sana dibuat pilihan-pilihan yang selanjutnya dilakukan tindakan kolektif. Dalam proses politik, perbedaan kepentingan dan nilai diperdebatkan dan diubah serta diberi makan menjadi kepentingan dan nilai bersama. 6. Political Process

13 T UJUAN, KONDISI, DAN TUGAS / PERAN YANG SPESIFIK BAGI PEMBUATAN MODEL MANAJEMEN DOMAIN PUBLIK Organisasi publik bekerja untuk menyediakan dan memberikan berbagai pelayanan yang ditentukan oleh pilihan kolektif lewat proses politik. Pelayanan itu seringkali diberikan secara gratis atau dibawah harga/biaya produksi atau dapat pula dijual sesuai dengan harga pasar. 1. Purposes of the Public Domain

14 Keputusan-keputusan dalam domain publik diambil lewat proses politik, seperti misalnya lewat debat, diskusi, tekanan dan protes. Setiap tindakan yang berada pada tataran domain publik harus dapat dipertangungjawabkan kepada publik, yaitu oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk mempertanggung-jawabkan kewenangannya dan diterima oleh masyarakat yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Domain publik itu tidak terbatas, maka tindakan kolektif menjadi suatu keniscayaan dan harus dipilih. Tindakan kolektif merupakan ekspresi tujuan kolektif, yang merupakan persyaratan yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat dan bagi operasi pasar. 2. Conditions which constitute the public domain

15 Tugas pemerintah mencakup pembentukan hukum dan pemeliharaan ketertiban yang di dalamnya diisi dengan warna ‘keadilan’. Selain itu, tugas pemerintah yang lain adalah memilih dan menilai kebutuhan publik. Tugas pemerintah itu beragam, tidak perlu harus sama karena ditentukan oleh proses politik dan mempunyai ukuran mutu tersendiri. 3. Tasks of Government

16 Domain publik adalah merupakan domain bagi tindakan, tetapi juga sekaligus merupakan domain bagi warganegara secara individual, di mana masing-masing mempunyai pandangan, tuntutan dan keluhan. Pandangan, tuntutan dan keluhan kolektif memiliki kekuatan untuk mengalahkan pandangan, tuntutan, dan keluhan individual, tetapi setiap tindakan kolektif membutuhkan jastifikasi. 1. Collective and Individual

17 Tindakan kolektif dapat ditentukan oleh pemerintahan yang representatif atas nama masyarakat atau oleh partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Kekuasaan yang ada pada pemerintahan yang representatif untuk melakukan tindakan kolektif seringkali juga harus bersaing atau, berhadapan dengan partisipasi masyarakat. 2. Representative and Paticipative

18 Aturan yang ada dalam birokrasi bisa menjamin adanya kenetralan dalam memberikan pelayanan, tetapi tidak bisa mencakup pelayanan baru sebagai respon atas tuntutan lingkungan yang spesifik. Birokrasi sulit keluar dari aturan yang dibuatnya sendiri. 3. Bureaucracy and Responsiveness

19 Di sektor publik tatatertib dipertahankan dan peraturan dilaksanakan. Tetapi pelayanan seringkali disediakan dan diberikan oleh berbagai organisasi yang sama. Walaupun masing-masing organisasi itu menerapkan sistem manajemen yang berbeda masing-masing, tetapi suatu aktivitas diambil dalam rangka mempertahankan tertib dan aturan yang ada serta penyediaan pelayanan bagi masyarakat. 4. Order and Service

20 Sektor publik mengontrol kepentingan masyarakat yang begitu kompleks lewat seperangkat regulasi / aturan yang diperlukan. Tetapi sektor publik juga sekaligus memfasilitasi tercapainya aspirasi atau masyarakat. 5. Controlling and Enabling

21 Dalam domain publik, keputusan-­keputusan dibuat lewat suatu proses politik, baik melalui debat, adu argumentasi, tekanan maupun protes. Konflik politik dimaksudkan untuk menguji keputusan-­keputusan tersebut dan sekaligus juga harus berfungsi dalam menjaga keberlangsungan institusi yang ada. 6.Political Conflict and Institutional Continuity 6.Political Conflict and Institutional Continuity

22 Setiap organisasi selalu menghadapi tensi atau konflik antara kondisi stabil yang diperlukan untuk mencapai kinerja peran-perannya dan juga kondisi fleksibel yang diperlukan untuk mengadaptasi perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternalnya. Di sektor publik tensi itu lebih dalam. Untuk menjaga stabilitas, masyarakat butuh ketertiban dan ketertiban itu juga sangat tergantung pada kemampuannya untuk berubah. 7. Stability and Flexibility

23 Sektor publik menyediakan berbagai jenis pelayanan bagi kepentingan publik (baik sebagai pelanggan maupun warganegara) dengan sebaik-baiknya. Publik sebagai pelanggan dan warganegara dapat saling berbagi kebutuhan dan keinginan, tetapi keduanya juga bisa berbeda tujuan- tujuannya. 8. Customer and Citizen

24 Di dalam domain publik terdapat berbagai nilai yang bisa berbeda dan konflik antar nilai, misalnya : nilai kebutuhan dan pertumbuhan keadilan dan hadiah; kompetisi dan kooperasi/kerjasama; kebebasan dan persamaan dst. Dan akhirnya nilai-nilai itu harus dipilih sehingga terdapat keseimbangan. 9. A Choice of Values

25 Manajemen domain publik disusun atas dasar banyak kepentingan yang harus dicapainya. Keseimbangan kepentingan harus diupayakan terus menerus. Di sektor publik, keseimbangan dicapai diantara faktor-faktor yang berupa dilema sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Mencari keseimbangan diantara dilema tadi perlu terus dikembangkan. 10. A Balance of Interests

26 Dalam sektor publik terdapat ritma masalah dan aspirasi; respon dan aksi; kegagalan dan keberhasilan. Ritma tersebut merupakan produk dari adanya perubahan dalam masyarakat dan pemerintahan. Proses manajemen domain publik dapat menfasilitasi dan sekaligus membatasi proses pembelajaran. Dan dalam proses belajar itu, manajemen domain publik akan menghadapi tensi antara tindakan masa lalu dan potensi masa depan serta tensi antara kontinuitas penyediaan pelayanan yang ada dan tuntutan pemerintahan. 1. The Learning Process

27 Proses pemberian respon dan arahan dapat dipandang sebagai suatu perencanaan strategis, yang seharusnya berupa ekspresi tujuan politis atau aspirasi publik yang direalisasikan dalam bentuk debat publik. Hakekat strategi dalam sektor publik tidak perlu dibatasi bidang-bidang atau area sasarannya yaitu proses politik sebagai pedoman arahan; banyak nilai yang harus diperhatikan; dan banyak kepentingan yang harus diseimbangkan. Tugas manajemen sektor publik adalah mengembangkan proses perencanaan strategis yang didasarkan atas realitas tersebut. 2.Response and Direction in Strategy 2.Response and Direction in Strategy

28 Sektor Privat: penetapan harga barang dan jasa adalah merupakan keputusan instrumental yang dipengaruhi oleh posisi pasar. Sektor Publik : anggaran merupakan ekspresi pilihan antara tujuan publik dan tindakan privat, yang dinyatakan dalam bentuk tingkat pajak yang dipungut. alokasi nilai, penyeimbangan kepentingan-kepentingan dan penilaian kebutuhan ditetapkan lewat proses politik ( bargaining and balancing ). Manajemen domain publik di mana proses penetapan anggarannya ditentukan lewat suatu struktur tawar-­menawar dalam proses politik dari pada melihat posisi pasar ( proses supply dan demand ). 3.Budgetary Process

29 Di sektor publik banyak pelayanan yang di-catu. Pelayanan biasanya tidak disediakan atas permintaan - dalam arti tiadanya batas tuntutan pelayanan gratis dan bahkan pelayanan yang tersubsidi – menimbulkan permintaan pelayanan selain yang disediakan pasar. Manajemen pencatuan pelayanan membutuhkan pemahaman dan penilaian atas kebutuhan dan identifikasi pilihan pelayanan dan juga pemahaman tentang bagaimanakah pencatuan itu hendak dilakukan 4.The Management of Rationing

30 Keputusan yang dibuat di sektor publik sarat dengan nilai, yaitu nilai kolektif. Manajemen di sektor publik harus peka terhadap nilai ini, sebab bila tidak akan bertentangan dengan tujuan sektor publik. Pembuatan keputusan di sektor publik penuh dengan tekanan dan dikendalikan oleh politik, yang tidak mungkin dilakukan di ruang tertutup. Kriteria dalam pembuatan keputusan selalu diperdebatkan, dan harus diakui bahwa disana pasti ada pihak yang kalah dan menang setelah mereka menyampaikan suaranya. Manajemen di sektor publik harus selalu harus selalu mengembangkan pendekatan-pendekatan bagi pembuatan keputusan, karena kriteria perlu diubah, nilai perlu dicari, hasil dari proses politik dan biaya serta keuntungan dari keputusan tersebut jarang sekali dapat ditentukan sebelumnya. Selain itu teknik pembuatan keputusan sering tidak tepat, kepentingan publik banyak yang tidak jelas. Semuanya itu ada di arena perdebatan dan tantangan. 5.Decision Making

31 Kegiatan dalam sektor publik ditujukan untuk mencapai tujuan kolektif, yang dilakukan atas dasar nilai-nilai kenetralan dan keadilan. Domain publik tidak boleh mengabaikan apsek individu baik sebagai pelanggan maupun warganegara. Dalam manajemen tindakan dan pengendalian manajemen, respon masing-masing individu perlu direkonsiliasikan dengan aturan dan prosedur. Tindakan kolektif tidak perlu dibatasi karena adanya uniformitas aturan dan prosedur. Penyediaan barang dan jasa publik tidak perlu harus menghapuskan pilihan individual. 6.Management Control and the Management of Action

32 Kebanyakan organisasi domain publik adalah merupakan wadah bagi pernyataan tujuan kolektif, sehingga mereka selalu berada dalam hubungan kerjasama. Tetapi dalam kenyatannya bisa tidak demikian, karena masing-masing organisasi itu mempunyai dinamikanya sendiri dan mereka yang bekerja di sana juga mempunyai tujuannya sendiri. Masing-masing juga bisa bersaing memperebutkan dana masyarakat. Walaupun begitu kerjasama dan interaksi harus selalu diupayakan. 7.The Management of Interaction

33 Kinerja jarang sekali dibatasi hanya pada satu keluaran tunggal, karena suatu keluaran bisa mempunyai banyak dampak. Ada banyak tingkatan dalam monitoring kinerja. Ukuran efisiensi seringkali dinyatakan dalam satu dimensi biaya keluaran. Selain itu ada penilaian yang lebih sulit yaitu efektivitas multi-dimensi, penilaian dampak dan nilai yang dicapai tetapi juga terhadap dampak yang tidak diharapkan dan nilai yang ditolak. Peniliaan dan pengukuran kinerja domain publik mencakup kinerja yang berdimensi banyak, menggunakan indikator mutu dan menganalisis nilai yang tersembunyi 8.Performance Monitoring

34 Dua masalah yang harus dihadapi oleh sektor publik yaitu (1) Masalah Kepegawaian dan (2) Masalah Publik sebagai Konsumen. Perlu disadari bahwa baik staf maupun konsumen keduanya adalah warganegara juga, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Peran pimpinan organisasi adalah membantu pengembangan kebijakan kepegawaian yang bisa menjembatani antara fungsi kontrol publik dengan posisi staf, antara hak-hak warganegara dan hak staf, dan antara akuntabilitas publik dengan inisiatif staf. 9.Staffing Policies

35 Publik itu selain bertindak sebagai pelanggan tetapi juga sekaligus sebagai warganegara. Hal ini tidak boleh memperlemah hak-hak publik di sektor publik, sebaliknya harus bisa memperkuatnya. “Pelanggan” dinas publik jangan sampai bertindak sebagai layaknya pelanggan di sektor swasta. Walaupun demikian, pimpinan sektor publik bisa belajar dari pengalaman sektor swasta dalam berhadapan dengan para ‘pelanggannya’. Pimpinan dinas publik perlu mengembangkan teori perilaku konsumen, mengkonsepsi ulang makna pasar yang berpengaruh terhadap perilaku publik, mengembangkan pendekatan yang berbasis pengakuan terhadap peran publik baik sebagai pelanggan maupun warganegara 10.Relations with Customer and Citizen

36 Akuntabilitas publik itu tidak hanya mencakup keharusan untuk bertanggungjawab, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Bentuk akuntabilitas publik itu sangat luas bisa berupa akuntabilitas finansial, pemeriksaan lewat audit atau ombudsman, pembuatan keputusan yang terbuka, inisiatif, inovasi, ujicoba kebijakan dsb. Tekanannya bisa pada sejauhmana kebijakan, keputusan dan prosedur pelaksanaan telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan keinginan serta kepentingan publik. Pada intinya, mereka yang bekerja di organisasi dinas publik itu harus merasa perlu untuk mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan dan kinerjanya kepada publik untuk siapa mereka bekerja. 11.Public Accountability

37