SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.

Presentasi berjudul: "SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA."— Transcript presentasi:

1 SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA

2 Sub Direktorat Statistik Keuangan, mencakup : Seksi Statistik Lembaga Keuangan Seksi Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal Seksi Statistik Keuangan Pemerintah

3 Seksi Statistik Lembaga Keuangan Meliputi data profil dan laporan keuangan dari : Bank Konvensional Bank Syariah Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura Asuransi Dana Pensiun Pegadaian Koperasi

4 Seksi Badan Usaha dan Pasar Modal Meliputi : Profil dan statistik pasar modal Profil dan statistik BUMN/BUMD Perkembangan harga mingguan valuta asing pada 33 provinsi

5 Seksi Statistik Keuangan Daerah Meliputi : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Desa/Kelurahan

6 Lebih khusus pada : Statistik Keuangan Pemerintah Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, desen- tralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dampak pelaksanaan desentralisasi adalah terjadi ketimpangan antar daerah

7 Profil Keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui melalui beberapa rasio berikut : Rasio Penerimaan Asli Daerah Rasio Dana Perimbangan Rasio Bagi Hasil Rasio Desentralisasi Government Size

8 KONSEP dan DEFINISI Rasio Penerimaan Asli Daerah (Rasio PAD) Rasio PAD merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Rasio PAD adalah perbandingan antara besarnya PAD suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut. Rasio Dana Perimbangan (Rasio Transfer) Rasio transfer merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio transfer adalah perbandingan antara besarnya dana perimbangan yang diterima suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

9 KONSEP dan DEFINISI Rasio Bagi Hasil Rasio bagi hasil merupakan indikator yang menunjukkan potensi pendapatan keuangan daerah dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Rasio bagi hasil adalah perbandingan antara besarnya dana bagi hasil yang diterima suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut. Rasio DAU dan DAK Rasio DAU dan DAK merupakan indikator yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal pemerintah. Rasio DAU dan DAK adalah perbandingan antara besarnya DAU dan DAK yang diterima suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

10 KONSEP dan DEFINISI Rasio Desentralisasi Rasio desentralisasi pengeluaran merupakan rasio antara pengeluaran pemerintah daerah dibagi dengan total pengeluaran semua daerah dan pengeluaran pemerintah pusat. Government Size Government size atau ukuran pemerintah secara terminologi merupakan ukuran belanja pemerintah atau bisa juga merupakan ukuran pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah. Secara matematis, government size merupakan rasio antara total belanja pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB).

11 KONSEP dan DEFINISI Rasio Pendapatan Asli Daerah (Rasioi PAD) Rasio Dana Perimbangan (Rasio Transfer) Rasio Bagi Hasil

12 KONSEP dan DEFINISI Rasio DAU dan DAK Rasio Desentralisasi dimana : Gdi = pengeluaran pemerintah daerah ke-i Gp = pengeluaran pemerintah pusat Government Size

13 Rasio PAD Pada periode 2006-2007, rasio PAD terhadap APBD secara umum mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi yang belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerah relatif banyak sehingga peranan total PAD terhadap APBD secara keseluruhan mengalami penurunan.

14 Rasio Transfer Rasio dana perimbangan dari pusat terhadap APBD (rasio transfer) relatif banyak mengalami kenaikan. Artinya, ketergantungan provinsi terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat semakin tinggi. Data empiris menunjukkan lebih banyak provinsi yang mengalami penurunan rasio PAD daripada yang mengalami kenaikan.

15 Rasio Dana Bagi Hasil Rasio dana bagi hasil mayoritas provinsi mengalami penurunan. Artinya, semakin banyak provinsi yang tidak tergantung dengan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Peningkatan ketergantungan daerah terhadap transfer lebih banyak disebabkan oleh faktor lain di luar dana bagi hasil yaitu DAU dan DAK.

16 Rasio DAU dan DAK Rasio DAU dan DAK terhadap total penerimaan daerah di tingkat provinsi pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak provinsi yang tergantung pada transfer DAU maupun DAK. Dengan demikian, peningkatan ketergantungan transfer dari dana perimbangan sebagian besar daerah bersumber dari DAU dan DAK

17 Rasio Desentralisasi Semua provinsi mengalami kenaikan rasio desentralisasi. Artinya, semua provinsi mengalami kenaikan rasio belanja terhadap total belanja nasional secara agregat. Kenaikan rasio desentralisasi disebabkan oleh turunnya total belanja secara agregat.

18 Government Size Mayoritas provinsi mengalami kenaikan rasio belanja terhadap PDRB. Fakta empiris ini mendukung teori Oates-Wallis yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mendorong kenaikan belanja pemerintah daerah sehingga akan menaikkan pula ukuran pemerintah (government size).

19 Lampiran : Data seluruh Kabupaten : -Tahun 2006 data realisasi -Tahun 2007 data APBD

20 SEKIAN DAN TERIMAKASIH