PEREKONOMIAN 3 SEKTOR Oleh : Lies Sulistyowati.

Presentasi berjudul: "PEREKONOMIAN 3 SEKTOR Oleh : Lies Sulistyowati."— Transcript presentasi:

1 PEREKONOMIAN 3 SEKTOR Oleh : Lies Sulistyowati

2 Latar Belakang Kelemahan tersebut antara lain :
Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna  th1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan utk. Mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Kelemahan tersebut antara lain : 1. Keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan 2. Adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan. 3. Distribusi pendapatan tidak merata 4. Tingkat penggunaan tenaga kerja yg tidak penuh  terjadi pengangguran besar2an.

3 DUA PERUBAHAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN :
PERANAN PEMERINTAH KELEMAHAN 2 SEKTOR DUA PERUBAHAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN : Pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi RT. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikan pembelanjaan agregat.

4 ALIRAN PENDAPATAN & PENGELUARAN 3 SEKTOR

5 Peranan pemerintah dalam perekonomian 3 SEKTOR
Membuat peraturan-peraturan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi, al : 1.Menciptakan suasana ekonomi dan sosial yg mendorong kearah terciptanya kegiatan ek.yg efisien ( mis.Undang perburuhan, penetapan standart kualitas dll.) 2. Menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli. Menyelengarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi Menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal

6 KEBIJAKSANAAN MONETER DAN FISKAL
Kebijaksanaan Moneter :kebijaksanaan yg dijalankan oleh bank sentral utk.mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat. Kebijaksanaan Fiskal : kebijaksanaan pemerintah didalam memungut pajak membelanjakan pendapatan dr pajak tsb utk membiayai kegiatan pemerintah. Kedua kebijaksanaan digunakan utk.: Mengatasi mas.ekonomi makro spt: inflasi nilai tukar dan pengangguran Menjaga agar faktor prod.digunakan scr efisien. Memperbaiki distribusi pendapatan

7 USAHA MEMPERBAIKI DISTRIBUSI PENDAPATAN LEBIH MERATA
Melaksanakan tarif pajak progresif : pajak yg persentasenya semakin besar dengan semakin besarnya jumlah pendapatan. Jenis pajak yg lain : 1. Pajak proporsional : pajak yg nilainya merupakan prosentase yg tetap ( mis.pajak pendapatan 15%). 2. Pajak tetap : pajak yg nilainya tetap (mis.pembayaran 1 juta keatas dikenakan bea materai Rp.6.000,0) 3. Pajak regresif : pajak yg prosentasenya semakin menurun dengan semakin besarnya pendapatan. Melaksanakan pengeluaran utk. Sosial(transfer payment), spt : dana pensiun, tunjangan pengangguran, veteran, beasiswa)

8 Barang privat vs Barang Masyarakat
Sepanjang kurva kemungkinan produksi, masyarakat yang menggambarkan pilihan antara pengeluaran untuk memperoleh barang-barang masyarakat dan barang-barang privat, kekuasaan legislatif yang menentukan posisi masyarakat di titik E1, E2 atau E3 Barang-barang privat Barang-barang masyarakat E1 E2 E3

9 EFISIENSI PEMERINTAH Pengeluaran pemerintah bisa disederhanakan dng:
a. Mengurangi adanya kebocoran dlm pelaksanaan program pembangunan ( dr E1 ke E2) b. Mengubah luas lingkup pemerintah  melepaskan fungsi2 yg tadinya dikerjakan pemerintah (dr E1 ke E3) c. Melaksanakan kedua kebijakan a & b (dr E1 ke E4)

10 PENGELUARAN PEMERINTAH
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH Penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam negeri dan penerimaan pembangunan berasal dari luar negeri berupa pinjaman-pinjaman, pemberian, dll Pengeluaran terdiri dari : a.pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus dan b.pengeluaran pembangunan : utk membiayai sebagai agen pembangunan ( proyek fisik serta proyek non-fisik) Tabungan Pemerintah Penerimaan dalam negeri – Pengeluaran rutin

11 FUNGSI POKOK ANGGARAN BELANJA NEGARA
1. Fungsi alokasi Adalah fungsi pemerintah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yg tersedia didalam masyarakat sedemikian shg kebutuhan masyarakat akan apa yg disebut public goods dapat terpenuhi.  2. Fungsi distribusi Adalah fungsi pemerintah melalui APBN untuk terjaminnya pembagian pendapatan nasional yang adil diantara anggota masyarakat.

12 FUNGSI POKOK ANGGARAN BELANJA NEGARA
3.Fungsi stabilisasi Adalah fungsi pemerinah untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yg tinggi, tingkat harga yg relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yg memadai.

13 KESEIMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
PENERIMAAN PEMERINTAH : 1. Penerimaan dalam negeri : a. Penerimaan Pajak  pajak langsung  pajak tidak langsung b. Penerimaan bukan pajak 2. Penerimaan Pembangunan KESEIMBANGAN APBN Jika penerimaan = pengeluaran  Anggaran Belanja seimbang ( Balanced Buget) Jika Pengeluaran melebihi Penerimaan  Anggaran Belanja Defisit Jika Penerimaan lebih besar dari Pengeluaran  Anggaran Belanja Surpus

14 KOMPONEN ANGGARAN BELANJA NEGARA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Transaksi pemerintah digolongkan menjadi ; a. Penerimaan ; dalam hal ini kita asumsikan hanya berasal dr hasil penerimaan pajak (pajak perusahaan + pajak perseorangan) b. Pengeluaran : selanjutnya dibedakan menjadi : 1. Pengeluaran konsumsi pemerintah ( government expenditure) dan 2. Transfer pemerintah ( government transfer)

15 KOMPONEN APBN PAJAK (Tx) Adalah uang atau daya beli yg diserahkan masyarakat kpd pemerintah dimana terhadapnya pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (G) Meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasa nya. Mis : gaji pegawai negeri, pembelian komputer, kertas dll. TRANSFER PEMERINTAH (Tr) meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak menerima balas jasa yang langsung. Misal ; uang pensiun, beasiswa, sumbangan bencana alam

16 KEBIJAKSANAAN FISKAL memperbesar/memperkecil pungutan pajak a. Pajak sederhana b. Pajak built-in flexibel 2). memperbesar/memperkecil pungutan pengeluaran pemerintah, 3). memperbesar/memperkecil pungutan transfer pemerintah.

17 EKUILIBRIUM 3 SEKTOR 1/. Penawaran agregat = permintaan agregat Y = C + I + G + Tr 2/. Dr sektor RT. pendapatan digunakan utk pengeluaran konsumsi, pajak dan sebagian ditabung, maka penerimaan agregat = pengeluaran agregat Y = C + S + Tx Y = C + S + Tx 3/. Dari persamaan 1 dan 2  Injection(suntikan) = Leakage(kebocoran) I + G + Tr = S + Tx

18 ANALISA KEBIJAKSANAAN FISKAL DLM SISTEM PERPAJAKAN SEDERHANA
Dengan adanya pajak  terdapat dua pengertian pendapatan, yaitu : 1. Earned income (Y); jumlah pendapatan yg diterima oleh para anggota masyarakat utk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yg mereka sumbangkan dlm turut serta membentuk produk nasional. 2. DISPOSABLE INCOME /TAKE HOME PAY (Yd) adalah jumlah pendapatan earning ditambah besarnya transfer pemerintah dikurangi pajak yg dipungut pem.

19 Sehingga pendapatan disposibel adalah 1
Sehingga pendapatan disposibel adalah 1. Yd = Y + Tr - Tx Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah (pajak) maka fungsi konsumsi yg kita kenal C = a+cY berubah menjadi : C = a + c Yd 2. C = a + c (Y+Tr - Tx)

20 Fungsi saving berubah menjadi ; S = Yd – C = Yd – ( a + c Yd) = Yd – a – c Yd = ( 1-c ) Yd - a (1-c) = s S = - a + s Yd atau 3. S = -a + s ( Y+ Tr – Tx) dimana s = marginal propensity to saving = MPS a = besarnya konsumsi pd tingkat pendapatan nasional sama dengan 0

21 PERUBAHAN JUMLAH C DAN S SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN Tr DAN Tx
Perubahan jumlah konsumsi pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak. Jika pajak berubah dari Tx menjadi Tx + ∆ Tx, maka konsumsi berubah menjadi : C + ∆C = a + c { Y+Tr- (Tx+∆Tx) } C + ∆C = a + c ( Y+Tr- Tx ) – c ∆Tx C + ∆C = C - c∆Tx ∆C = - c ∆Tx    

22 DNG CARA YG SAMA  ∆S = - s ∆Tx ∆C = c ∆Tr
Perubahan jumlah saving pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak ∆S = - s ∆Tx Perubahan jumlah C pd Y sama sbg akibat berubahnya transfer pemerintah ∆C = c ∆Tr

23 ∆S = s ∆Tr ∆C = c (∆Tr- ∆Tx) ∆S = s (∆Tr- ∆Tx)
Perubahan jumlah saving pd Y sama sbg akibat berubahnya transfer pemerintah ∆S = s ∆Tr Perubahan jumlah C dan S pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak dan transfer pemerintah. ∆C = c (∆Tr- ∆Tx) ∆S = s (∆Tr- ∆Tx)

24 SOAL LATIHAN 1.Kerjakan soal di bab 5 dari buku Sadono Sukirno Bagian yang Kuantitatif no : 1,2,3 2. Cari RAPBN tahun 2009, beri komentar, khususnya variabel utk 3 sektor.

25 MULTIPLIER DLM PEREK 3 SEKTOR
Misal: dlm perek ∆I = 20, Tx = 0,20 Y, C = a+0,75Yd I= 120, G=60. Multiplier Investasi , pajak Tetap  Mpp = 1-b Dari contoh diatas = Mpp = 1-0,75 = 4 Pertambahan Y = 4(20) = 80  melalui proses multiplier sebagai berikut :

26 BEKERJANYA PROSES MULTIPLIER sistim pajak tetap
TAHAP PERTAMBAHAN PENDAPATAN NASIONAL PERTAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN PENDAPATAN DISPOSIBEL PERTAMBAHAN KONSUMSI PERTAMBAHAN TABUNGAN d Y d T d Yd dC dn dM d S I dI = dY1 = 20 20 15 5 II dY2 = 15 11,25 3,75 III dY3=11,25 11 8,4375 2,8125 dst …… Total 80 60

27 MULTIPLIER DLM PEREK 3 SEKTOR
Misal: dlm perek ∆I = 20, Tx = 0,20 Y, C = a+0,75Yd I= 120, G=60. Multiplier Investasi , pajak proporsional = Mpp = 1-b+bt Dari contoh diatas = Mpp = 1-0,75+0,75(0,20) = 2,5 Pertambahan Y = 2,5(20) = 50  melalui proses multiplier sebagai berikut :

28 BEKERJANYA PROSES MULTIPLIER sistim pajak proporsional
TAHAP PERTAMBAHAN PENDAPATAN NASIONAL PERTAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN PENDAPATAN DISPOSIBEL PERTAMBAHAN KONSUMSI PERTAMBAHAN TABUNGAN d Y d T d Yd dC dn dM d S I dI = dY1 = 20 4 16 12 II dY2 = 12 3,2 12,8 9,6 III dY3=9,6 1,92 7,68 5,76 dst …… Total 50 10 40 30