KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1

2 Bagan Pengetahuan Akuntansi
Auditing Komersial Pemerintahan Akuntansi Sosial Audit Intern Audit Ekstern Akuntansi Keuangan Akuntansi Biaya/ Manajemen Sumber: Baswir, 1997

3 Organisasi sektor publik?
Question? Organisasi sektor publik?

4 Pengertian Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”

5 Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
Tidak mencari keuntungan finansial Dimiliki oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham

6 JENIS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Unit Swadana (e.g. RSUP, RSUD) Aparatur Perekonomi Negara/Daerah (BI, BUMN, BUMD) by Ihyaul Ulum MD 12-Apr-17

7 Karakteristik dan Lingkup Organisasi Sektor Publik
Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi

8 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PUBLIK
FAKTOR EKONOMI ·   Pertumbuhan ekonomi ·   Tingkat inflasi ·   Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) ·   Struktur produksi ·   Tenaga kerja ·   Arus modal dalam negeri ·   Cadangan devisa ·   Nilai tukar mata uang ·   Utang dan bantuan luar negeri ·   Infrastruktur ·   Teknologi ·   Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi · Sektor informal by Ihyaul Ulum MD 12-Apr-17

9 FAKTOR POLITIK · Legitimasi pemerintah · Tipe rezim yang berkuasa
·    Hubungan negara dan masyarakat ·    Legitimasi pemerintah ·    Tipe rezim yang berkuasa ·    Ideologi negara ·    Elit politik dan massa ·    Jaringan internasional · Kelembagaan by Ihyaul Ulum MD 12-Apr-17

10 · Sistem nilai di masyarakat · Historis · Sosiologi masyarakat
FAKTOR KULTURAL ·    Keragaman suku, ras, agama, dan budaya ·    Sistem nilai di masyarakat ·    Historis ·    Sosiologi masyarakat ·    Karakteristik masyarakat · Tingkat pendidikan FAKTOR DEMOGRAFI ·    Pertumbuhan penduduk ·    Struktur usia penduduk ·    Migrasi · Tingkat kesehatan by Ihyaul Ulum MD 12-Apr-17

11 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan Peraturan Perundang-undangan Kepemilikan Pertanggungjawaban Anggaran Basis Akuntansi Tolak Ukur

12 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Pemegang saham Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit Motive Nonprofit Motive Tujuan Organisasi Sektor Swasta Sektor Publik

13 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Sektor Swasta Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba

14 Perbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal: 1.  Masyarakat pengguna jasa publik 2.  Masyarakat pembayar pajak 3.  Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4.  Bank sebagai kreditor pemerintah 5.  Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. 6.  Investor asing dan country analyst 7.  Generasi yang akan datang Stakeholder Internal: 1.  Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb) 2.  Kelompok politik (partai politik) 3.  Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 4.  Pegawai pemerintah 1.  Bank sebagai kreditor 2.  Serikat buruh 3.  Pemerintah 4.  Pemasok 5.  Distributor 6.  Pelanggan 7.  Masyarakat 8.  Serikat dagang (trade union) 9.  Pasar modal 1.   Manajemen 2.   Karyawan 3.   Pemegang saham Stakeholder Sektor Publik Stakeholder Sektor Swasta Sumber: Mardiasmo, 2002 12-Apr-17

15 Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang sama Diatur oleh peraturan perundangan

16 Sejarah Organisasi Sektor Publik
Mesir Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak. Babilonia Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

17 Sejarah Organisasi Sektor Publik
Yunani Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak Pencatatan transaksi di Genoa  transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat

18 Sejarah Organisasi Sektor Publik
Gereja Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi Islam Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.

19 Sejarah Organisasi Sektor Publik
Inggris – abad 15 Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci  tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

20 Sejarah Organisasi Sektor Publik
Abad 18  Perubahan mendasar Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya Revoluasi industri Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

21 Sejarah Organisasi Sektor Publik
Abad 19-20 Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.

22 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah

23 Standar yang Ada IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) USA GASB dan FASAB

24 PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Konsolidasi

25 Pemerintahan UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah
PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADA Ps 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

26 Agama UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

27 Pendidikan UU No 20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)

28 Yayasan UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004

29 Question? Bagi organisasi yang mencari laba, adanya laba menjadikan pengukuran kinerja lebih mudah; sedangkan tidak adanya pengukuran hasil yang tepat dalam Organisasi Sektor Publik menyebabkan pengukuran kinerja menjadi lebih sulit. Apakah pernyataan di atas benar? Berikan pendapat anda!

30 TERIMA KASIH