DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Presentasi berjudul: "DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV"— Transcript presentasi:

1 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 LAN-RI

2 BAHAN TAYANG MATA DIKLAT ”iNTEGRITAS” (Etika & Membangun Integritas Aparatur)
Fasilitator : Drs. Surjadi, M.Si (Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur) Sumber : Bahan Ajar Diklat TOF – LAN.RI, 2014, Surabaya tgl. 18 s/d 26 Pebruari 2014

3 STRUKTUR PENYAJIAN MD. INTEGRITAS
STRUKTUR PENYAJIAN MD. INTEGRITAS AGENDA PEMBELAJARAN, MATA DIKLAT 1 DAN POSISI SELF MASTERY DALAM AGENDA DIKLATPIM TINGKAT IV MATERI POKOK MATA DIKLAT INTEGRITAS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH; ETIKA dan INTEGRITAS APARATUR; AKTUALISASI ETIKA DAN INTEGRITAS DALAM MENGELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN INSTANSI. 2 LAN-RI

4 TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM
1 TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM 1. DIAGNOSA KEBUTUHAN PERUBAHAN (a) TAHAP PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN 2. TAKING OWNERSHIP 3. MERANCANG PERUBAHAN & MEMBANGUN TIM 4. LAB. KEPEMIMPINAN 5. EVALUASI LAN-RI

5 TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM
TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM 1. Self Mastery (b) AGENDA PEMBELAJARAN DIKLAT KEPEMIMPINAN 2. Diagnostic Reading 3. Inovasi 4. Tim Efektif 5. Proyek Perubahan LAN-RI

6 AGENDA PEMBELAJARAN P E S E R T A Off Campus PESERTA DENGAN KOMPETENSI
AGENDA PEMBELAJARAN Off Campus KONFIRMASI KEBUTUHAN PERUBAHAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PESERTA DENGAN KOMPETENSI P E S E R T A BUKTI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN RANCANGAN PROYEK PERUBHAN DIAGNOSA KEBUTUHAN PERUBAHAN On Campus LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

7 AGENDA PEMBELAJARAN DAN MATA DIKLATPIM
1 AGENDA PEMBELAJARAN DAN MATA DIKLATPIM SELF MASTERI (PENGUASAAN DIRI) Integritas dan Wawasan Kebangsaan Pilar-pilar Kebangsaan Standar Etika Publik DIAGNOSA PERUBAHAN ORGANISASI Pembekalan Isu Strategis Organisasi Berkinerja Tinggi Diagnostic Reading INOVASI Inovasi Benchmarking ke Best Practice ( NANA RUKMANA D.W. ) LAN-RI

8 AGENDA ................ TIM EFEKTIF Membangun Tim Efektif
PROYEK PERUBAHAN Penjelasan Proyek Perubahan Breakthrough I Merancang Proyek Perubahan Seminar Presentasi Proyek Perubahan Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan Breakthrough II Seminar Laboratorium Kepemimpinan Evaluasi Kepemimpinan . LAN-RI

9 TAHAPAN DAN AGENDA DIKLATPIM TK. IV
1.Kecerdasan Emosi (6) 2.Pengenalan Potensi Diri (6) 3.Berpikir Kreatif dan Inovatif (6) 4. Koordinasi dan Kolaborasi (3) 5. Membangun Tim Efektif;(6) 6. Benchmarking ke Best Practice (12) 7. Merancang Proyek Perubahan (6) 8.Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (2) 9. Seminar Presentasi Proyek Perubahan (4) Pengarahan Program (1) Dinamika Kelompok (1) 1.Seminar Laboratorium Kepemimpinan (4) 2.Evaluasi (1) 1.Coaching (6) 2.Counselling (6) 1.Coaching (12) 2.Counselling (12) PILAR-PILAR KEBANGSAAN (6) INTEGRITAS (6) STANDAR ETIKA PUBLIK (6) SANRI Pembelakalan Isu Aktual Substansi Lembaga (3) Diagnostic Reading (6) Penjelasan Proyek Perubahan (1) Tahap I Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi Tahap II Taking Ownership (Breaktrough I) Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap IV Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrough II) Tahap V Evaluasi 105 Sesi ( 315 JP) 5 Sesi ( 15JP) 12 Sesi ( 36 JP) 51 Sesi ( 153 JP) 2 Hari PEMIMPIN PERUBAHAN 6 Sesi ( 18 JP) 60 Hari 31 Sesi ( 97 JP) 17 Hari 5 Hari 13 Hari LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

10 KETERKAITAN AGENDA PEMBELAJARAN
Diognosa Organisasi (Self Mastery) PENGUASAAN DIRI Proyek Perubahan Inovasi Peserta Diklat Pemimpin Perubahan Tim Effektif LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

11 Fungsi AGENDA Self Mastery
Diagnosa Perubahan Tim Efektif SELF MASTERY/ PENGUASAAN DIRI Proyek Perubahan Inovasi LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

12 PERANAN AGENDA SELF MASTERY
WAWASAN KEBANGSAAN Wawasan kebanagsaan PROYEK PERUBAHAN ISU STRATEGIS TIM EFEKTIF INOVASI DIAGNOSA PERUBAHAN INTEGRITAS DAN ETIKA LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

13 TAHAP PEMBELAJARAN DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA BARU
REVIEW TAHAP PEMBELAJARAN DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA BARU Tahap I: Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi Tahap II: Breakthrough 1: Taking Ownership Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap IV Breakthrough II: Leadership Laboratory Tahap V Evaluasi Pemimpin Perubahan SELF MASTERY LAN-RI

14 CLUSTER MATA DIKLAT “SELF MASTERY”
CLUSTER MATA DIKLAT “SELF MASTERY” DIKLATPIM - I DIKLATPIM - II DIKLATPIM - III DIKLATPIM - IV Integritas dan wawasan Kebangsaan Integritas dan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Integritas. Pilar2 Kebangsaan Integritas Standar Etika Publik SANKRI DAYA SAING NASIONAL ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PELAKSANAAN PROGRAM INSTANSI PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT KERJA LAN-RI NANA RUKMANA D.W.

15 MATERI POKOK MD. INTEGRITAS
MATERI POKOK MD. INTEGRITAS 2 Materi Pokok Mata Diklat ini adalah : 1) Teori & Konsep Etika dan Integritas; 2) Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 3) Aktualisasi Etika Dan Integritas Dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi.

16 Kegiatan Belajar Mengajar MD. INTEGRITAS (18 JP) Diklatpim Tk. IV
Menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran; Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan Pengelolaan Kegiatan bagi aparatur pemerintah; Penjelasan mengenai pentingnya etika dan integritas serta aktualisasinya. Menfasilitasi diskusi mengenai penerapan Etika dan Akuntabilitas di unit kerja peserta; Memandu peserta untuk merumuskan Aktualisasi Etika dan Integritas dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan di unit kerjanya, dilakukan perkelompok. 11 JP Penyajian Menfasilitasi Peserta membuat dan menyampaikan Komitmen terhadap Aktualisasi Etika & Integritas. (2 JP) Penutup Format Komitmen Flip chart Infocus 5 JP Pendahuluan

17 DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat “Integritas” ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan integritas dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya. LAN-RI

18 HASIL BELAJAR Setelah Mengikuti Pembelajaran ini Peserta Diharapkan Mampu Mengaktualisasikan Integritas Pribadinya Dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi. LAN-RI

19 INDIKATOR HASIL BELAJAR
INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 1) Menginternalisasi Akuntabilitas; 2) Menginternalisasi Etika; 3) Mengaktualisasikan Aktuntabilitas Dan Etika Dalam “Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi”. LAN-RI

20 MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE : 1
MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE : CERAMAH  Peserta diminta mendengar ceramah ; 2. Film Pendek  Peserta diminta menonton film pendek, kemudian diminta mengomentasi dan mendiskusikannya 3. Diskusi  Peserta mendiskusikan pentingnya integritas yang harus dimiliki Pemimpin Pembaharuan. 4. …………………… METODE PEMBELAJARAN LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

21 MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE : 4
MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE : STUDI KASUS: Peserta Diminta Mendiskusikan Kasus- kasus Aktual. 5. VISITASI  Peserta Berkunjung Ke Tempat yang Dapat Membantu Proses Internalisasi Hasil Belajar. 6. Aktualisasi  Peserta diminta untuk menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi integritas METODE PEMBELAJARAN LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

22 1) AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
LAN-RI

23 KONSEPSI AKUNTABILITAS
KONSEPSI AKUNTABILITAS ETIKA & MEMBANGUN INTEGRITAS PNS PEMIMPIN PERUBAHAN (=KOMITMEN TINGGI MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN) PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA = GOOD GOVERNANCE CLUSTER SELF MASTERY

24 DASAR HUKUM SAKIP ( WHAT )
DASAR HUKUM SAKIP SAKIP ADALAH PRAKTEK AKUNTABILITAS DI INDONESIA DALAM DIMENSI INTERNAL. UU no. 28 TAHUN 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN; Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/8/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/8/2003 ttg Penempurnaan Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP;

25 DASAR HUKUM SAKIP UU no. 25 th. 2004 ttg. SPPN;
DASAR HUKUM SAKIP UU no. 25 th ttg. SPPN; PP no. 8 th ttg Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah; PP no. 3 th ttg. LPPD & LKPJ; PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

26 PENGERTIAN

27 PENGERTIAN AKUNTABILITAS
PENGERTIAN AKUNTABILITAS Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

28 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

29 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk Memper- tanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari : Berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

30 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ADALAH LAPORAN KINERJA TAHUNAN YANG BERISI PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA SUATU INSTANSI DALAM MENCAPAI TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INSTANSI.

31 ( WHAT ) ACCOUNTABILITY AS ANSWERABILITY “GIVING AN ACCOUNT”
( WHAT ) ACCOUNTABILITY AS ANSWERABILITY “GIVING AN ACCOUNT” “OBLIGATION TO ANSWER”

32 ( WHAT ) PENDEKATAN DALAM AKUNTABILITAS DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY
( WHAT ) PENDEKATAN DALAM AKUNTABILITAS DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY MANAGERIAL ACCOUNTBAILITY

33 ( WHAT ) ASPEK DEMOCRATIC ACCOUNTBAILITY MANGERIAL ACCOUNTABILITY
( WHAT ) ASPEK DEMOCRATIC ACCOUNTBAILITY MANGERIAL ACCOUNTABILITY FOKUS Kejadian-kejadian khusus Kinerja organisasi dan program KRITERIA Politis, subyektif Output & outcome, obyektif LOGIC Hukuman Perbaikan MANFAAT Pengungkapan kejahatan jabatan Identifiksi masalah untuk perbaikan

34 ( WHAT ) DIMENSI AKUNTABILITAS INTERNAL EKSTERNAL

35 External Accountabilities
Figure – 1 : Accountabilities in the Publik Sector, (Bahan Kuliah - 4) Legislature / Politicians External Accountabilities Internal Accountabilities Judiciary Senior Managers Legal Managerial Political PUBLIC SERVANT Professional Finance Providers (Government, Donors, Etc. Professional Peers Citizens / Clients

36 SAKIP: “Who?” PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH:
SAKIP: “Who?” PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH: Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota SKPD Unit Kerja Mandiri.

37 SAKIP: “to Whom?” Misal : VERTICAL ACCOUNTABILITY
SAKIP: “to Whom?” VERTICAL ACCOUNTABILITY Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi. Misal : Kepala SKPD ke  Gubernur/ Bupati/Walikota; Propinsi, kabupaten/kota ke  Presiden melalui Kementrian PAN & RB.

38 PERGESERAN AKUNTABILITAS PUBLIK
PERGESERAN AKUNTABILITAS PUBLIK DARI AKUNTABILITAS VERTIKAL MENJADI AKUNTABILITAS HORIZONTAL : Berkembangnya Hubungan Akuntabilitas Administratif; Peningkatan Adopsi Terhadap Model Akuntabilitas Individu; Berkembangnya Badan-badan Independen; Meningkatnya Kebutuhan Akan Akuntabilitas Langsung.

39 SAKIP: “for What” Performance Results (Performance accountability)
SAKIP: “for What” Performance Results (Performance accountability) Outcomes Outputs Financial (Financial accountability)

40 SAKIP: “How?” Dokumen : RPJMD dan Renstra SKPD
Dokumen : RPJMD dan Renstra SKPD SAKIP: “How?” Planning Organizing Actuating Controlling Dokumen : Rencana Kinerja Dokumen : Laporan AKIP Dokumen : Penetapan Kinerja

41 AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Pelayanan Publik Harus Dapat Dipertanggung-jawabkan, Baik Kepada Publik Maupun Kepada Atasan/Pimpinan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

42 (ASPEK-2 . GG) GOOD GOVERNANCE DIKENAL DENGAN SEJUMLAH ASPEKNYA YAITU:
(ASPEK-2 . GG) GOOD GOVERNANCE DIKENAL DENGAN SEJUMLAH ASPEKNYA YAITU: PARTISIPASI SUPREMASI /KEPASTIAN HUKUM TRANSPARANSI RESPONSIF ORIENTASI PD KONSENSUS ADIL EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI AKUNTABILITAS VISI STRATEGIS (UNDP)

43 Pembahasan ini akan menfokuskan pada “Akuntabiltas Pelayanan Publik”.
GOOD GOVERNANCE Dengan demikian salah satu aspek penting dalam good governance adalah akuntabilitas. Pembahasan ini akan menfokuskan pada “Akuntabiltas Pelayanan Publik”.

44 PERTANGGUNG-JAWABAN PELAYANAN PUBLIK MELIPUTI :
PERTANGGUNG-JAWABAN PELAYANAN PUBLIK MELIPUTI : Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik; Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik.

45

46

47

48

49

50

51

52

53 BAHAN DESIGN “KEBUTUHAN PERUBAHAN”
RENUNGKAN KUALITAS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INSTANSI SAUDARA ? (45’) BAHAN DESIGN “KEBUTUHAN PERUBAHAN”

54 2) TEORI & KONSEP ETIKA DAN INTEGRITAS APARATUR

55 ETHICS : TRANSLATING VALUES INTO RULES
ETHICS : TRANSLATING VALUES INTO RULES (TINGKATAN BUDAYA) : Nilai (Values) Norma (Norms) Hukum (Rechts) Keseluruhan jumlah hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka wujudnya konkrit, dapat dilihat dan diraba. Misal : candi, cangkul, pakaian daerah, komputer, satelit dsb. Aturan Khusus (Wet/ Rules) Fisik Sosial Idiil Aktivitas Manusia Membentuk pola tertentu 1 Saling berinteraksi dari waktu ke waktu. 2 3 SISTEM SOSIAL LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

56 Pengertian-2

57 ETIKA & KODE ETIK ETIKA adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-prinsip benar & salah (Altschull, 1990). KODE ETIK adalah peraturan moral atau pedoman dari tingkah laku yang membantu aksi personal dalam situasi khusus. (

58 Etika ….. ETIKA disebut juga filsafat moral, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan)manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam Norma. (

59 Kode Etik ….. KODE ETIK adalah sistem norma, nilai dan atauran profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. KODE ETIK menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. (

60 (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI

61 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL:
(Aba Subagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB , Kebijakan Pembinaan Integritas SDM Aparatur, 2012, ppt.) KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL: (1) Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS (2) Etika à bernegara, berorganisasi, ber masyarakat, diri sendiri, sesama PNS (3) Sanksi Moral dan tindakan administratif à pernyataan secara tertutup atau terbuka 6

62 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL:
(Aba Subagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB , Kebijakan Pembinaan Integritas SDM Aparatur, 2012, ppt.) DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL: (1) Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar hukuman disiplin (2) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajinan dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS

63 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

64 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

65 Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001
LAN-RI JUDUL RUU YANG BENAR RUU PENYELENGGARA NEGARA ATAUKAH RUU ETIKA PEMERINTAHAN ? Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 SECARA TEGAS MENGAMANATKAN DISUSUNNYA UU ETIKA PEMERINTAHAN, BUKAN UU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

66 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

67 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

68 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

69 MANFAAT NILAI ETIKA BAGI ORGANISASI :
LAN-RI MANFAAT NILAI ETIKA BAGI ORGANISASI : 1. Kebersamaan; 2. Empati; 3. Kepedulian; 4. Kedewasaan; 5. Orientasi Organisasi; 6. Respek; 7. Kebajikan; 8. Integritas; 9. Inovatif; 10. Keunggulan; 11. Keluwesan; 12. Kearifan;

70 AZAS-AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA: Kepastian Hukum
LAN-RI PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS K.K.N (UU No.28 Tahun 1999) AZAS-AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA: Kepastian Hukum Tertib Penyelenggaraan Negara Kepentingan Umum Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas.

71 1- KEPASTIAN HUKUM Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara

72 2 - TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
2 - TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

73 3- KEPENTINGAN UMUM Azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

74 4- KETERBUKAAN Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

75 5- PROPORSIONALITAS Azas yang mengutamakan KESEIMBANGAN antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara

76 6- PROFESIONALITAS Azas yang MENGUTAMAKAN KEAHLIAN yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang –undangan yang berlaku.

77 7- AKUNTABILITAS Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas negara.

78 POLA PERILAKU KEPEMIMPINAN APARATUR
POLA PERILAKU KEPEMIMPINAN APARATUR American Society for Public Administration (ASPA), 1981 : Pelayanan Masyarakat sebagai prioritas Kedaulatan Rakyat, Aparatur bertanggungjawab kepada Rakyat Hukum sebagai Panglima, mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan Rakyat Manajemen Negara yang Efektif & Efisien Equal Treatment Konflik Kepentingan tidak dapat diterima Mengembangkan Pelayanan Masyarakat dg mengedepankan keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang Hati Nurani sbg Nahkoda. “Good ends never justify immoral means” Selain mencegah yg salah, juga mengupayakan yang benar Dalam : Anton Suharyanto, SE, MM, Etika Kepemimpinan Aparatur, 2012, ppt

79 b) INTEGRITAS APARATUR

80 APA ITU INTEGRITAS? LAN-RI

81 KESESUAIAN ANTARA HATI, UCAPAN DAN TINDAKAN.
INTEGRITAS: Kemampuan Untuk Senantiasa Memegang Teguh Prinsip-prinsip Moral Secara Konsisten. NANA RUKMANA D.W. LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

82 PERILAKU INTEGRITAS Io = a(ACE)-c
Io = Integritas Organisasi a= alignment/Interaksi A= Accountability C= Competence E= Ethic C= Corruption PERILAKU INTEGRITAS Io = a(ACE)-c LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

83 Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi Jujur Memegang Teguh Komitmen
Bertanggung Jawab Konsisten Antara Pikiran, Ucapan dan Tindakan Kearifan Dalam Membedakan Yg Benar dan Salah LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

84 CIRI ORANG BERINTEGRITAS
SUKSES & BAHAGIA Kualitas Diri Kualitas Interaksi IKLAS & TAWAKAL Amanah Kepekaan Keterampilan Sosial Interpersonal Menolong Kualitas Interaksi Baiksangka PERCAYA DIRI Rendah Hati Kesadaran diri Pengendalian Diri Motivasi Diri Intrapersonal Syukur Kualitas Diri Sabar MEMAHAMI MAKNA HIDUP IPTEK & ( NANA RUKMANA D.W. ) IMTAQ LAN-RI

85 CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERINTEGRITAS
CHARACTER Memiliki karakter/akhlak yang baik CONCEPT Memiliki wawasan kebangsaan COMPETENCE Memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi CONNECTION Memiliki kemampuan dalam menciptakan jejaring kerja internal dan eksternal COMMITMENT Memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi 5 C LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

86 SIKAP PEMIMPIN BERINTEGRITAS DARE DARE Excellents Dream Relationships
BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN SEGALA RESIKO. DARE Excellents Dream Relationships Attitude LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

87 PERILAKU PEMIMPIN BERINTEGRITAS CARE C A R E
Peduli terhadap situasi dan kondisi lingkungan organisasi yang terus berubah. C ommitment A ttention R esponsibility E nthusiasm ( NANA RUKMANA D.W. ) LAN-RI

88 PENGERTIAN INTEGRITAS PNS
PENGERTIAN INTEGRITAS PNS “INTEGRITAS PNS” DIARTIKAN SEBAGAI PERNYATAAN ATAU JANJI KEPADA DIRI SENDIRI SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH TENTANG KOMITMEN MELAKSANAKAN SELURUH TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN PERAN SESSUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

89 (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI

90 LAN-RI

91 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

92 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

93 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

94 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

95 LAN-RI (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

96 c).KONSEPSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
c).KONSEPSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1) - TIDAK CUKUP DENGAN MENERBITKAN REGULASI, LEBIH DIPERLUKAN ADALAH MERUBAH POLA PIKIR LAMA DENGAN POLA PIKIR BARU (NEW MIND SETTING) DALAM PELAKSANAAN MISI ORGANISASI PEMERINTAH, YAITU : Sederhanakan Birokrasi; Utamakan Kepentingan Publik; Manfaatkan dan Berdayakan Bawahan; Kembali ke Fungsi Dasar Pemerintah (Komitmen pada Misi Pemerintah).

97 (2) - MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI
KONSEPSI ………… (2) - MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI (FAKTOR YANG BERPENGARUH THD EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAH) (Diadaptasi dari : Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2006 : ) BUDAYA ORGANISASI; STRUKTUR/SISTEM/RENCANA & KEBIJAKAN FORMAL; KEPEMIMPINAN; LINGKUNGAN STABIL & KOMPETITIF.

98 BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI
BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI Sistem nilai yang diyakini & dipatuhi oleh seseorang secara konsisten, akan menjadi “Budaya Individu”; Apabila semua anggota organisasi secara konsisten meyakini & mematuhi sistem nilai yang “sama” maka sistem nilai itu akan menjadi “Budaya Organisasi”

99 PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI
PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI BUDAYA ORGANISASI ADALAH SEMUA CIRI YANG MENUNJUKKAN KEPRIBADIAN SUATU ORGANISASI: KEYAKINAN BERSAMA, NILAI-NILAI DAN PERILAKU-PERLAKU YANG DIANUT OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI.

100 Pengertian …… BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI “SISTEM NILAI YANG DIYAKINI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI, YANG DIPELAJARI, DITERAPKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKE-SINAMBUNGAN, BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM PEREKAT, DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN BERPRILAKU DALAM ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN”.

101 FUNGSI BUDAYA ORGANISASI
FUNGSI BUDAYA ORGANISASI (Diadaptasi dari : Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2006 : 21) Budaya mempunyai suatu peran pembeda antara organisasi yang satu dengan yang lain; Budaya organisasi membentuk suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi; Budaya organisasi memudahkan tumbuh berkembangnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual; Budaya organisasi meningkatkan kemantapan system social.

102 BUDAYA ORGANISASI DAN GOOD GOVERNANCE
BUDAYA ORGANISASI DAN GOOD GOVERNANCE 1. Integritas BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE MELIPUTI : 2. Profesionalisme 3. Kepuasan Pelanggan 4. Keteladanan 5. Penghargaan pada SDM. (Diadaptasi dari : Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2006 : )

103 Budaya Organisasi ……… Integritas : bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjada kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik dan Peraturan yang berlaku; Profesionalisme : bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan; Kepuasan pelanggan : memenuhi kebutuhan & memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap mempertahankan profesionalisme;

104 Budaya Organisasi ……… Keteladanan : memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar; Penghargaan pada Sumber Daya Manusia : merekrut, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Sekaligus memperlakukan personil berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu maupun kelompok.

105 NILAI KEPATUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
NILAI KEPATUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Sesuai Peraturan Per-UU-an yang berlaku; Mencerminkan “Core Value”, setidaknya meliputi Nilai-Nilai yaitu : Honesty : Kejujuran Trust : kepercayaan Equality : Tidak Membeda-bedakan; Equity : Adil ……..

106 Nilai Kepatutan …….. Fairness : Ketulusan
Nilai Kepatutan …….. Fairness : Ketulusan Representativeness : Sesuai kepentingan Publik; Respect : menghormati Responsiveness : Kepekaan Responsibility : manjunjung tinggi tanggung jawab.

107 SEMOGA DENGAN PEMBELAJARAN INI, DAPAT MENDORONG KITA SEMUA,
TINDAK LANJUT SEMOGA DENGAN PEMBELAJARAN INI, DAPAT MENDORONG KITA SEMUA, DINAS INSTANSI, LEMBAGA PEMERINTAH, UNIT-UNIT PELAYANAN PUBLIK UNTUK SENANTIASA BERUPAYA PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN SERTA AKTUALAISASI NILAI-2 KEPATUTAN DALAM PELAYANAN KITA KEPADA MASYARAKAT SESUAI ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU TINGGI SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE.

108 SEKIAN & SEMOGA MANFAAT

109 DAFTAR PUSTAKA Central of Population and Policy Studies Universitas Gajah Mada (2001) Islamy M. Irfan (2007). Menggapai Pelayanan yang Bermutu. Program Doktor Ilmu Administrasi FIA-UB Prianto Agus (2006) Menakar Kualitas Pelayanan Publik. In- Trans. Dau Malang Solihin, Dadang. H (2007), Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Menguatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik, ppt. Per Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

110 DAFTAR PUSTAKA Tarigan Antonius (2003) Transformasi Model New Governance sebagai Kunci Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia. No. 02/ Th XXX II Februari 2003 Tjahjanulin Domai, Konsep Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Penerbit ASA Mandiri Jakarta.

111 DAFTAR PUSTAKA UU no. 28 TAHUN 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN; Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/8/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/8/2003 ttg Penempurnaan Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; UU no. 25 th ttg. SPPN;

112 PP no. 8 th. 2006 ttg Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah;
PP no. 8 th ttg Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah; PP no. 3 th ttg. LPPD & LKPJ; PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.