Metode Perbandingan Hukum

Presentasi berjudul: "Metode Perbandingan Hukum"— Transcript presentasi:

1 Metode Perbandingan Hukum
R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA. Fakultas Hukum Universitas Airlangga E. P

2 Pertimbangan dalam Perbandingan Hukum
Masalah bahasa dan terminologi Perbedaan budaya antara sistem-sistem hukum Potensi asal-asalan (arbitrariness) dalam pemilihan obyek studi Kesulitan-kesulitan dalam menggapai ‘kelayakan membandingkan’ dalam perbandingan Keinginan untuk melihat sebuah ‘common legal pattern’ dalam suatu sistem hukum – teori mengenai pattern perkembangan secara umum Bahaya ketika menolak/menghindari ‘extra-legal rules’.

3 Metode secara umum Macro comparison
Membandingkan 2 atau lebih sistem hukum Micro comparison Kajian mengenai lembaga atau masalah khusus yang eksis dalam sistem-sistem hukum dengan menggunakan perbandingan materi hukum

4 Micro Comparison Institusi atau konsep-konsep khusus/aneh terhadap sistem Sumber-2 hukum, sistem peradilan dan kehakiman, profesi hukum dan bahkan struktur sistem hukum Berbagai cabang hukum nasional dan domestik Perkembangan sejarah dari sistem hukum Dasar ideologi, socio-legal dan ekonomi dari suatu sistem

5 Ferdinand Stone (1951: 332) We must study the history, the politics, the economics, the cultural background in literature and the arts, the religions, beliefs and practices, the philosophies, if we are to reach sound conclusions as to what is and what is not common

6 Zweigert and Kotz Menguji fungsionalitas (the test of functionality)
The presumption of similarity of results [praesumptio similitudinis]

7 Menguji fungsionalitas (the test of functionality)
Every investigation in comparative law begins with the posing of a question or the setting of a working hypothesis – in brief, an ‘idea’. (Zweigert and Kotz) The basic methodological principle of all comparative law is that of functionality. From this basic principle stem all the other rules which determine the choice of laws to compare, the scope of the undertaking, the creation of system of comparative law… in law, the only things which are comparable are those which fulfil the same function.

8 The presumption of similarity of results [praesumptio similitudinis]
Kajian melalui segala hal /materi yang relevan yang mengarah pada kesimpulan bahwa sistem yang ia perbandingkan memperlihatkan kesamaan atau hasil sama, namun bila ia mendapati bahwa ada perbedaan besar atau secara diametrik hasilnya bertentangan, maka [upaya perbandingan] itu harus dicek kembali apakah pengistilahan [terms] yang ia ajukan memang fungsional, dan apakah ia telah memperluas jangkauan penelitiannya secara cukup. (Zweigert and Kotz: 31)

9 Kamba (1974) Ada tiga tahapan dalam membandingkan
The descriptive phase mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari sistem yang dikaji. Sekaligus memahami masalah sosial-ekonomi dan masalah hukumnya. The identification phase identifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum The explanatory phase upaya untuk melihat /mengkaji ulang kemiripan, ketidakmiripan antara sistem hukum, konsep dan kelembagaannya

10 Cruz’s Methods (1) Tahap Pertama: mengidentifikasi masalah dan menyatakannya sebisa mungkin secara tepat (sama dengan Zweigert dan Kotz di dalam mengawali perbandingan hukum) Tahap Kedua: asumsi bahwa ‘home’ jurisdiction adalah sebuah jurisdiction yang sedang diperbandingkan, mengidentifikasi foreign jurisdiction, bila mungkin, identifikasi kategori keluarga sistem hukum mana yang terdekat, kemudian melihat sumber, latar belakang pemikiran hukum, ideologi, dll. Tahap Ketiga: menentukan sumber tama hukum yang diperlukan.

11 Cruz’s Methods (2) Tahap Keempat: mengumpulkan dan menentukan bahan-bahan yang relevan untuk diperbandingkan, baik sumber primer maupun sekunder. Tahap Kelima: mengorganisasikan bahan terkait dengan ‘headings’ yang merefleksikan filsafat dan ideologi hukum dari suatu sistem hukum yang diselidiki. Tahap Keenam: memetakan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas problem, membandingkannya secara hati-hati pendekatan2 yang berbeda, dan menggali faktor-faktor non-legal (kebiasaan, tradisi, ekonomi, dll.)  Pertanyaan kunci: bagaimana aturan/institusi secara nyata bekerja di lapangan?

12 Cruz’s Methods (3) Tahap Ketujuh: secara kritis menganalisis prinsip hukum dalam pengertian intrisik-nya dripada sekadr mengacu standar lain/Barat. Tahap Kedelapan: menentukan kesimpulan dalam suatu kerangka perbandingan, dengan komentar kritis. Misalnya: menilai berdasar tipe sistem hukum, cabang hukum nasional, isu sejauh mana aturan tersebut berlaku dalam sistem hukum A, tujuan-2.

13 Legal Transplant Apakah legal transplant?
Paradox dalam legal transplant Law is the reflection of the spirit of the people Categories voluntary major legal transplant

14 Categories voluntary major legal transplant
First: when a people moves into a different territory where there is no comparable civilization, and takes law with it. Second: when a people moves into a different territory where there is a comparable civilization, and takes its law with it. Thirdly, when a people voluntarily accepts a larger part of the system of another people or peoples. Watson 1993: 29-30

15 Perbandingan Hukum: Catatan untuk Metode
Untuk memahami latar sejarah suatu ketentuan, melacak jejak dari sumber-sumber utama, perkembangannya , pembentukannya, hingga penerimaannya [dalam masyarakat], memperhatikan hubungan-hubungannya dengan bagian-bagian dalam sistem, …..lebih penting dari semuanya, adalah mempelajari bagaimana sesungguhnya operasional nyata dari situasi/subtansi tersebut, …..melihat apakah berbeda dengan apa yang dinyatakan, melalui konsultasi, komentar dan lebih pentingnya, melalui pengujian keputusan-keputusan nyata peradilan yang menjadi bagian analisis penting dalam suatu sistem hukum, mengklasifikasi dan mendiskusikan , menemukan dan menentukan persamaan dan perbedaan solusi-solusi yang ada, …..kemudian membuat ringkasan dari hasil secara keseluruhan, dengan suatu pandangan setidaknya sebagian dan sementara perkiraan valid sebagaimana kecenderungan doktrin dan garis keputusan, yang secara benar menegaskan tujuan nyata perbandingan hukum. Hug 1931