YOGA TRI SUTOMO, 3450406028 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Presentasi berjudul: "YOGA TRI SUTOMO, 3450406028 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten."— Transcript presentasi:

1 YOGA TRI SUTOMO, 3450406028 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten

2 Identitas Mahasiswa - NAMA : YOGA TRI SUTOMO - NIM : 3450406028 - PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - EMAIL : yogatrisutomo_808 pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Drs. Suhadi, S.H., M. Si. - PEMBIMBING 2 : Rofi Wahanisa, S.H., M.H. - TGL UJIAN : 2011-01-27

3 Judul Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten

4 Abstrak Masalah ketimpangan pemilikan tanah sering kali dijumpai bangsa Indonesia. Para petani tidak memiliki lahan pertanian, sedangkan golongan ekonomi atas memiliki banyak bidang-bidang tanah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan UUPA. Untuk itu maka diadakan program redistribusi tanah. Tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara dibagikan kepada petani penggarap melalui program redistribusi tanah, dengan harapan untuk dapat meningkatkan taraf hidup para petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sasaran penerima hak atas tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah dan hak atas tanah yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, karena mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor-faktor sosiologis terhadap faktor-faktor yuridis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pihak-pihak penerima hak atas tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sedayu adalah para petani panggarap dan telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961 dan Hak atas tanah yang diterima oleh petani penggarap diberikan dengan status hak milik berdasarkan Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961 dengan membayar harga tanah yang bersangkutan sebesar Rp. 700.000,-. Simpulan yang pertama adalah pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sedayu telah sesuai dengan PP No. 224 Tahun 1961 dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform tahun 2010, pihak-pihak penerima hak atas tanah telah tepat sasaran berdasarkan Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961, dan yang kedua adalah hak atas tanah yang diterima telah diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961. Saran yang pertama adalah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, diharapkan dalam pelaksanaan redistribusi selanjutnya, syarat-syarat untuk menjadi pemohon redistribusi lebih dipermudah dan yang kedua adalah kepada penerima hak atas tanah harus tetap mengerjakan tanah yang telah mereka terima secara aktif dan harus dipergunakan sebagai lahan pertanian.

5 Kata Kunci Landreform, Redistribusi tanah

6 Referensi A. Buku Abdulrahman. 1980. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria. Bandung: Alumni. Hadi, Sutrino.2000. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta : Penerbit Andi. Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Hatta, H. Mohammad. 2005. Hukum Tanah Nasional. Yogyakarta: Media Abadi. Hustiati.1990. Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Lutfi. I. Nasoetion. 2002. Impelmentasi TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Jakarta: Seminar Nasional Strategi Pembaruan Agraria. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Parlindungan. 1989. Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I. Bandung: Mandar Maju. Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: PN Balai Puastaka. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1991. KUH Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Pradnya Paramita. Soehino. 1998. Ilmu Negara. Yogyakarta : Liberty Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Sumarningsih, F. Eka. 2006. Landreform di Indonesia. Surabaya: Srikandi Sunggono, Bambang. 2006. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti. 1988. Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran. Jakarta: PT. Bina Aksara. Supriadi. 2007. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. Wiradi, Gunawan. 2001. Prisip-prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. ---------------. 1989. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan. Bandung: Mandar Maju. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tantang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. C. Internet http://www.bpnsulsel.net/index.php (19 september 2010 jam 21.00 WIB). http://berdikarionline.com/editorial/20100705/menggugat-kriteria-miskinversi- bps (4 Januari 2011 jam 20.30 WIB)

7 Terima Kasih http://unnes.ac.id