Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Presentasi berjudul: "Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI"— Transcript presentasi:

1 Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Kelompok VI Andi Marwah Bakri Andi Rahmat Syarifah Nurul Qadri Rahmawati

2 Pengertian Otonomi Daerah
OTONOMI Arti sempit Arti luas Maka: Otonomi daerah dengan demikian berarti KeMANDIRIan suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Dan: Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. OTONOMI DAERAH adalah DESENTRALISASI itu sendiri. Mandiri Berdaya

3 ARTI PENTING OTONOMI DAERAH-DESENTRALISASI
1. Untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintah 2. Sebagai sarana pendidikan politik 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan 4. Stabilitas politik 5. Kesetaraan politik 6. Akuntabilitas publik

4 Otonomi dalam NKRI Otonomi Daerah Berlandaskan
Diberdayakan dengan cara Memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Acuan Hukum Implementasi tuntutan Globalisasi

5 Mengapa Desentralisasi???
Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi di indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak: 1. kehidupan berbangsa dan benegara berpusat di Jakarta 2. pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. 3. kesenjangan sosial

6 Ekonomi Visi Otonomi Daerah Politik Sosial dan Budaya

7 Konsep Dasar Otonomi Daerah
Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi pula Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan dareah, pemberian keleluasan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

8 MODEL DESENTRALISASI:
Dekonsentrasi Delegasi Devolusi privatisasi

9 Dekonsentrasi (Deconsentratio):
Pembagian kewenangan dan tanggung jawab aministratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan dan keleluasan untuk membuat keputusan.

10 Delegasi : Pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

11 Devolusi: Transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Privatisasi: Tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat

12 Otonomi daerah dan demokrasi
Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi: Memberikan otonomi daerah tidak saja bearti melaksanaan demokrasi, tapi mendorong berkembangnya auto aktiviteit. Auto aktiviteit adalah bertindak sendiri, melakukan sendiri, malaksanakan sendiri apa yang di anggap penting bagilingkungan sendiri Konsekuensi otonomi daerah dengan demokratis: 1. Otonomi daerah harus di pandang sebagai instrument desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. 2. Otonomi daerah harus di definisikan sebagi otonomi bagi rakyat daerah,bukan otonomi pemerintahan daerah (pemda) juga bukan otonomi bagi “daerah”

13 Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom:
Pertanahan Pertanian Pendidikan dan kebudayaan Tenaga kerja Kesehatan Lingkungan hidup Pekerjaan umum Perhubungan Perdagangan dan industri Penanaman modal Koperasi

14 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia:
UU No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 Th 1948 UU No. 1 Th 1957 UU No. 18 Th 1965 UU No. 5 Th 1974 UU No. 22 Th 1999 UU No. 25 Th 1999

15 Thanks