V PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Presentasi berjudul: "V PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 V PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK

2 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN
Membahas mengenai prinsip pprosedur dan metode pelaksanaan dan pengendalian kebijakan serta hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan

3 Pokok Bahasan Konsep dan prinsip pelaksanaan dan pengendalian kebijakan Teknik/metoda pelaksanaan dan pengendalian kebijakan Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan masalah dalam pelaksanaan kebijakan

4 Hasil Pembelajaran Peserta diharapkan mampu mengeksplorasi prinsip, prosedur dan metode pelaksanaan pengendalian kebijakan serta hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan prinsip, prosedur dan cara-cara pelaksanaan dan pengendalian kebijakan serta memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya peserta harus menuangkan kompetensi pengetahuan ini ke dalam diskusi isu terpilih maupun studi kasus.

5 Indikator Hasil Belajar
Peserta diharapkan mampu : Mengaplikasikan prinsip, prosedur dan cara- cara pelaksanaan dan pengendalian kebijakan. Memilih alternatif terbaik pelaksanaan kebijakan. Menemukan cara terbaik untuk menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

6 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN
KONSEP : Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan merupakan mata rantai proses kebijakan publik setelah formulasi. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditujukan agar tujuan kebijakan publik yang dikeluarkan dapat segera tercapai dengan dampak negatif yang sekecil mungkin.

7 KONSEP DAN PRINSIP Kebijakan publik yang bersifat Self Executing adalah kebijakan yang secara langsung terimplikasi tanpa perlu dikendalikan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif sebagai contoh pengaturan kedaulatan negara; Sebaliknya kebijakan Non Self Executing perlu dikendalikan oleh lembaga-lembaga tesebut berikut lembaga lainnya dalam masyarakat; Kebijakan publik yang telah disahkan akan dicantumkan dalam lembaran negara untuk segera dapat dilaksanakan.

8 KONSEP DAN PRINSIP PRINSIP
Sifat Kebijakan Publik Dapat Self Executing Maupun Non Executing; Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik Adalah Seluruh Stake Holders; Lakdal Kebijakan Publik Dilaksanakan Secara Simultan; Berorientasi Pada Sasaran Dan Tujuan Serta Target Group;

9 Efektif Dan Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya;
Berdasarkan Prosedur Dan Tata Laksana Yang Telah Ditetapkan; Tertib Hukum Dan Tertib Administrasi; Akuntabel Dalam Pelaksanaannya.

10 TEKNIK DAN METODE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Teknik dan metode pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditentukan oleh HIRARKI dan KATEGORI kebijakan tersebut. HIRARKI UUD UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah

11 TEKNIK DAN METODE…….. KATEGORI (Islamy, Irfan, 1992)
SUBSTANTIVE/PROCEDURAL POLICIES, contoh kebijakan luar negeri, perdagangan, perburuhan dsb; DISTRIBUTIVE POLICIES, contoh tax holiday, bea siswa dsb; REDISTRIBUTIVE POLICIES, contoh landreform.

12 Kategori …. MATERIAL/SYMBOLIC, contoh UMR, KPR, Konservasi dsb;
COLLECTIVE AND PRIVATE GOOD POLICIES, contoh distribusi 9 bahan pokok, pngawasan lalu lintas udara dsb; LIBERAL AND CONSERVATIVE POLICIES, contoh koreksi atas ketidak adilan kesra dsb.

13 URUTAN LANGKAH PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
SOSIALISASI DAN DISEMINASI SELURUH RAKYAT TAHU BAGI TUGAS DAN FUNGSI SUSUN UNIT KERJA TATA KERJA DAN JUKLAK KOORDINASI PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA HIRARKHI KP KATEGORI KP SISTEM DAN PROSES LOLA KP FAKTOR PENGARUH PEMAHAMAN MASALAH PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LANGKAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN VOLUME TARGET SUMBER DAYA DAN BESARNYA WAKTU DAN NETWORKING SARANA DAN PRASARANA PERINCIAN PROGRAM KERJA UNT.DALEV. & PERTGG.JWB. TAHU HASIL, HAMBATAN, & SOLUSI PELAPORAN HASIL BERKALA

14 “ANALISIS” PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
A. INTEPRETASI KEBIJAKAN. B. PENGORGANISASIAN. C. APLIKASI (SERVICE DELIVERY).

15 “ANALISIS” PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
A. INTEPRETASI KEBIJAKAN : 1. PENJABARAN KEBIJAKAN PUBLIK KE KEBIJAKAN LEBIH TEKNIS OPERASIONAL; 2. SOSIALISASI / DISEMINASI KEBIJAKAN.

16 “ANALISIS” PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
B. PENGORGANISASIAN : PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA; PENETAPAN STANDART OPERATING PROCEDURES; PENETAPAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN PERALATAN; MANAJEMEN PELAKSANAAN (KEPEMIMPINAN, KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN); PENYUSUNAN PROGRAM KERJA; RINCIAN PROGRAM KERJA; PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM.

17 “ANALISIS” PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
C. APLIKASI (SERVICE DELIVERY). 1. HASIL YANG DICAPAI (OUTCOMES DAN IMPACTS) 2. HAMBATAN YANG DITEMUKAN. 3. SOLUSI YANG DITAWARKAN. UNTUK MEMUDAHKAN PERHATIKAN BAGAN YANG BERIKUT

18 ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Tahapan Proses Pelaksanaan Kebijakan)
DIMENSI PENJABARAN KEBIJAKAN ; KOMUNIKASI-SOSIALISASI/DISEMINASI. INTERPRETASI BENTUK ORG.PELAKSANA KEBIJAKAN PENETAPAN SOP. PENETAPAN SUMBER DAYA KEUANGAN DAN PERALATAN. MANAJEMEN PELAKSANAAN. PENYUSUN PROGRAM KERJA. RINCIAN PROGRAM KERJA. PENYUSUNAN JADWAL. PROSES IMPLEMENTASI ORGANIZATION PENYEDIAAN LAYANAN: A. HASIL (OUTCOMES). B. DAMPAK (IMPACTS). APPLICATION

19 PELAKSANA KEBIJAKAN Lembaga Executive : Presiden dan semua jajarannya serta lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; Lembaga Legislatif : DPR, DPD, dan DPRD : melakukan kontrol terhadap Kebijakan Publik.

20 Lembaga Yudikatif : Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan instansi-instansi Pengawasan Internal dan Eksternal Departemen. Pressure Group : konvensi-konvensi atau Dewan atau asosiasi perusahaan, sepertai Partai Politik, Komnas HAM, ICW, Asosiasi Tekstil, Organda, Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia, dll. Lembaga Swadaya Masyarakat. Perorangan.

21 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Pemerintah dan instansi pemerintah lebih dominan dalam perumusan kebijakan. Kurang sosialisasi. Kurang disebarluaskan melalui media massa. KKN. Kurang didukung dana dan organisasi. Lemahnya penegakan hukum. Masyarakat kurang patuh.

22 PENANGGULANGAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Dalam pelaksanaan kebijakan sering timbul masalah baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat. Masalah yang timbul dapat juga disebut sebagai dampak negatif pelaksanaan kebijakan.

23 PENANGGULANGAN MASALAH
LAKDAL KEBIJAKAN LANGKAH MENGATASI MASALAH : Yang dirugikan harus dapat kompensasi yang wajar. Ongkos sosial yang timbul harus segera diatasi dengan kebijakan yang sesuai keinginan kelompok yang dirugikan. Meninjau kembali program pelaksanaan, termasuk teknis prosedur dan pembiayaannya, dengan memasukkan kompensasi pihak yang dirugikan. Bila masalah yang timbul lebih besar akibat jeleknya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maka kebijakan harus segera dibatalkan.

24 PEMANTAUAN PELAKSANAAN (CONTROL)
TETAPKAN STANDAR KONTROL. OBSERVASI KINERJA KOMPARASI KINERJA NYATA DENGAN STANDAR. LAKUKAN TINDAKAN KOREKTIF.

25 STANDAR PERBANDINGAN PERBANDINGAN DENGAN PERKEMBANGAN TAHUN SEBELUMNYA; PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DENGAN TARGET. PERBANDINGAN ANTARA KINERJA NYATA DENGAN STANDAR. KINERJA INSTANSI YANG SEJENIS.

26 ANALISIS PROSES PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA. PENETAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE. MANAJEMEN PELAKSANAAN (KEPEMIMPINAN, KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN). PENYUSUNAN PROGRAM KERJA. PENETAPAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN PERALATAN. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN.

27 MENUJU EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN