KOMPONEN & ANALISIS KEBIJAKAN

Presentasi berjudul: "KOMPONEN & ANALISIS KEBIJAKAN"— Transcript presentasi:

1 KOMPONEN & ANALISIS KEBIJAKAN
ZAINAL ABIDIN, MP, M.BA

2 Kebijakan pemerintah merupakan pedoman yang mempunyai kewenangan pelaksanaan guna mendukung tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya, baik wilayah nasional, regional maupun kabupaten/kota.

3 Bidang kebijakan pemerintah
Keuangan, industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sebagainya (Syamsi, 1986).

4 Sistem kebijakan Sistem kebijakan ada 3 macam, yaitu
Pelaku kebijakan (pemerintah) Kebijakan pemerintah (kebijakan pembangunan, … Lingkungan kebijakan (inflasi, kemiskinan, kekurangan dana, tenaga terdidik, …

5 Setelah sistem kebijakan diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebijakan.

6 KOMPONEN kebijakan pemerintah
Adapun KOMPONEN kebijakan pemerintah yang perlu dianalisis terdiri atas : Masalah kebijakan (policy problems) Alternatif kebijakan (policy alternatives) Tindakan kebijakan (policy actions) Hasil kebijakan (policy outcomes) Pola pelaksanaan kebijakan (policy performance)

7 1. Masalah kebijakan (policy problems)
KOMPONEN kebijakan pemerintah 1. Masalah kebijakan (policy problems) Masalah = Nilai-nilai dan kebutuhan yang diharapkan dapat dipecahkan Secara formal, MASALAH adalah kondisi atau situasi yang menuntut kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat dan memerlukan penanggulangan. Masalah dapat menjadi isu, dan tidak semua isu dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah. Siklus isu kebijakan adalah pre-problem, alarmed discovery and euphoric enthusiasm, counting the costs and benefit, decline of public interest in issues, post problem. Isu akan menjadi agenda setting apabila menjadi bagian agenda sistemik yang lebih besar. Suatu masalah akan menjadi masalah kebijakan (policy problem) apabila dapat membangkitkan orang banyak melakukan tindakan terhadap masalah tersebut (Nurdin, 2003).

8 KOMPONEN kebijakan pemerintah
1. Masalah kebijakan (policy problems) Isu akan memperoleh respon dari pembuat kebijakan apabila memenuhi kriteria: Telah mencapai suatu titik kritis tertentu Telah mencapai tingkat partikulasi tertentu Menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak Menjangkau dampak amat luas Memasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat

9 1. Masalah kebijakan (policy problems)
Diperlukan proses penyusunan masalah sampai ditetapkan masalah kebijakan yg dihadapi pemerintah

10 1. Masalah kebijakan (policy problems)
Penyusunan masalah (problem structuring) dlm rgk menganalisa kebijakan pemerintah adalah proses dg 4 tahapan : pemahaman situasi permasalahan konseptualisasi masalah (to know substantive of problem) spesifikasi permasalahan pemahaman permasalahan (problem sensing) Setelah melalui 4 tahapan di atas, didapatkanlah policy problems.

11 KOMPONEN kebijakan pemerintah
2. Alternatif kebijakan (policy alternatives) Setelah didapatkan policy problems, dicarilah alternatif2 kebijakan untuk mengatasi policy problems yg dihadapi pemerintah tsbt. Metode yg digunakan terserah tergantung kebutuhannya. Misalnya utk mengetahui prospek keadaan waktu yad. digunakan Forcasting method (ada 3: proyeksi, prediksi, konjektur). Proyeksi (dg data time series), prediksi (berdrkn hub sebab akibat), konjektur (peramalan berdsrkn subyektifitas atau intuisi belaka, ini merupakan metode forcasting yg paling lemah dan tidak ilmiah).

12 KOMPONEN kebijakan pemerintah
3. Tindakan kebijakan (policy actions) Dari berbagai alternative kebijakan pemerintah tsbt, kemudian direkomendasi/disarankan SATU pilihan kebijakan yg dipertimbangkan PALING TEPAT sbg kebijakan pemerintah. Ukuran / Kriteria pemilihan kebijakan yang tepat : Efektifitas Efisiensi pemerataan (equity) tepat guna (appropriateness) ketanggapan (responsiveness) dll Apabila kebijakan yang direkomendasi tsbt diterima oleh yg berwenang, kemudian dilaksanakan sbg TINDAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (policy actions).

13 KOMPONEN kebijakan pemerintah
4. Hasil kebijakan (policy outcomes) Dari pelaksanaan kebijakan (policy actions) tsbt perlu dimonitor (monitoring) utk mengetahui kecenderungannya. Apabila hasilnya cenderung kurang berhasil, maka sebelum berlanjut segera dihentikan dan dicari alternative kebijakan lainnya (policy alternatives) yg lebih tepat. Tetapi apabila hasilnya cenderung BAIK, mk diteruskan, shg akan kelihatan HASIL nya (policy output) dan dampaknya (outcomes)

14 KOMPONEN kebijakan pemerintah
5. Pola pelaksanaan kebijakan (policy performance) Hasil kebijakan dinilai dg ukuran seperti saat merekomendasi SATU kebijakan dg kriteria pemilihan kebijakan (Efektifitas, Efisiensi, pemerataan (equity), tepat guna (appropriateness), ketanggapan (responsiveness), dll. Apabila dari pelaksanaan kebijakan hasilnya BAIK, maka dijadikan POLA PELAKSANAAN selanjutnya. POLA ini kemudian disimpulkan praktis (Practical inference problem) yaitu dijadikan acuan apabila didapatkan masalah kebijakan yg sama akan dicari pemecahannya dg POLA KEBIJAKAN yang sama pula, demikianlah seterusnya.

15 KESIMPULAN KEBIJAKAN yang paling tepat = yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun tanpa mengorbankan wewenang pemerintah, dalam arti lain KEBIJAKAN dalam KESEIMBANGAN yang OPTIMAL. Kebijakan dalam Keseimbangan Yang Optimal tsbt perlu dilaksanakan secara TEPAT (yg prosesnya seperti pada komponen2 kebijakan di atas). Pelaksanaan kebijakan tsbt harus didukung dg dana yg cukup yg diatur dg kebijakan tersendiri (KEBIJAKAN KEUANGAN).

16 Masing-masing komponen kebijakan perlu dianalisis menggunakan metode tertentu yang sekiranya cocok untuk komponen tersebut.

17 Adapun Proses ANALISIS KEBIJAKAN dapat digambark an pada Gambar 1:

18 TAHAPAN ANALISIS KEBIJAKAN
Melakukan analisis kebijakan seperti di atas dapat dikelompokkan kedalam empat tahap analisis, yaitu : Persiapan (Preparation) Penilaian (Appraisal) Pelaksanaan (Implementation) Evaluasi dampak (evaluation with impact or effect)

19 ANALISIS KEBIJAKAN Melakukan analisis kebijakan seperti di atas dapat dikelompokkan kedalam empat tahap analisis, yaitu : Persiapan (Preparation) Penilaian (Appraisal) Pelaksanaan (Implementation) Evaluasi dampak (evaluation with impact or effect)

20 PERUMUSAN KEBIJAKAN (FORMULASI)
Proses perumusan kebijakan meliputi: 1. mendefinisikan masalah, 2. menyusun agenda, dan 3. merumuskan masalah.

21 Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu/kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan (Nurdin, 2003).

22 PARAMETER ATAU PERSYARATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELAUTAN LESTARI
Untuk mengembangkan kebijakan kelautan (ocean policy) diperlukan persyaratan atau parameter yang harus dipenuhi yaitu : a). Kebijakan tersebut harus memiliki instrumen yang efektif untuk menjalankannya (policy tools). Instrumen tersebut hendaknya dapat diaplikasikan secara leluasadan dan universal, serta dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administratif yang mencakup aspek insentif dan regulatif; b). Kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik maupun global. Artinya, kebijakan itu mendapatkan dukungan secara nasional (khususnya level pemerintah dan legislatif) maupun internasional; c). Kebijakan tersebut harus efisien dan efektif secara ekonomi dan adil (fairness), sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraa rakyat; d). Kebijakan itu harus mampu mendorong kemandirian rakyat dan berlandaskan nilai- nilai luhur agama dan moralitas.

23 Agar persyaratan tersebut terpenuhi, maka diperlukan :
a). Pendekatan pasar, yang didukung oleh instrument kebijakan yang diterapkan, misalnya pajak, pungutan, sanksi, dan insentif serta disinsentif. b). Pendekatan kelembagaan. Kebijakan kelautan tersebut mampu memberikan perlindungan dan pembatasan akses terhadap sumberdaya, adanya peraturan peundangan yang mendukungnya. Aturan yang diterapkan dalam pendekatan ini harus dikenal dan diikuti secara baik oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan memberi naungan serta konstrain terhadap mereka. Aturan ini ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, atau tidak ditulis formal sampai aturan adat dan norma masyarakat serta kearifan lokal (local wisdom). Aspek penting lainnya dari aturan tersebut adalah dapat diprediksi, essentially stable, dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang. c). Pendekatan percampuran pasar dan bukan pasar, serta pendekatan kelembagaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian sumberdaya kelautan akan dinilai secara wajar dan tidak undervalue, sehingga pembangunan kelautan melakukan penilaian secara benar agar dicapai kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat Indonesia serta pembangunan yang bersifat lestari.