KONSEP DAN TEORI ILMU ADMINISTRASI TOPIK III LINGKUNGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen DRS. H. Zaili Rusli, SD, M.Si PENDAHULUAN ANEKA WAJAH ADMINISTRASI PUBLIK.

Presentasi berjudul: "KONSEP DAN TEORI ILMU ADMINISTRASI TOPIK III LINGKUNGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen DRS. H. Zaili Rusli, SD, M.Si PENDAHULUAN ANEKA WAJAH ADMINISTRASI PUBLIK."— Transcript presentasi:

1 KONSEP DAN TEORI ILMU ADMINISTRASI TOPIK III LINGKUNGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen DRS. H. Zaili Rusli, SD, M.Si PENDAHULUAN ANEKA WAJAH ADMINISTRASI PUBLIK CIRI-CIRI ADMINISTRASI PUBLIK MODEL-MODEL ADMINISTRASI PUBLIK MODEL BIROKRASI MODEL NEOBIROKRASI MODEL INSTITUSI MODEL HUBUNGAN KEMANUSIAAN MODEL PILIHAN PUBLIK UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI PUBLIK

2 A. PENDAHULUAN ANEKA WAJAH ADMINISTRASI PUBLIK
- ADMINISTRASI PUBLIK : SUATU SPECIES DALAM LINGKUNGAN “GENUS” ADMINISTRASI DISAMPING SPICIES LAINNYA SEPERTI : ADMINISTRASI BISNIS, ADMINISTRASI PRIVAT NON NIAGA - ADMINISTRASI PUBLIK MEMILIKI WAJAH SERIBU (SERIBU WAJAH ADMINISTRASI PUBLIK) : UNTUK MELIHAT WAJAH ADM PUBLIK TERGANTUNG DARI CARA PENDEKATANNYA - DIWAJAH ANDA TERSIMPUL KEPRIBADIAN ANDA WALAUPUN MIMIK WAJAH ANDA SELALU BERUBAH-UBAH

3 - CARA PENDEKATAN UNTUK MELIHAT WAJAH ADMINISTRASI PUBLIK
ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI SALAH SATU DARI 2 FUNGSI PEMERINTAHAN YANG PENTING YAITU : PERNYATAAN KEHENDAK (POLITIK), ARTINYA ADMINISTRASI PUBLIK IKUT MERUMUSKAN KEHENDAK-KEHENDAK POLITIK YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT DAN PERWUJUDANNYA BERUPA ATURAN-ATURAN, MEKANISME DAN MODEL PERNYATAAN KEHENDAK TERSEBUT. PELAKSANAAN KEHENDAK (ADMINISTRASI), ARTINYA KEHENDAK-KEHENDAK DARI MASYARAKAT HARUS DILAKSANAKAN MELALUI PROSES ADMINISTRASI

4 3. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK YURIDIS
2. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI SALAH SATU CABANG/PEMERINTAHAN YAITU : LEGISLATIF (MERUMUSKAN MENGAWAS) EKSEKUTIF (MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN) YUDIKATIF (MENGAWASI DAN MEMPERTIMBANGKAN) ADMINISTRATIF (MELAKSANAKAN PROSES) 3. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK YURIDIS ATAU FORMAL STRUKTUR (ASPEK-ASPEK FORMAL DAN STRUKTURAL) 4. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK PROFESI 5. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK MANAJEMEN 6. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK SENI DAN ILMU 7. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK SUATU PROSES 8. ADMINISTRASI PUBLIK DILIHAT DARI ASPEK EKOLOGI (FISIK DAN SOSIAL)

5 CIRI-CIRI ADMINISTRASI PUBLIK OLEH : GERALDE.E.CAIDEN (1982)
ADMINISTRASI NEGARA ADALAH SUATU KEGIATAN YANG TIDAK BISA DIHINDARI OLEH SETIAP WARGA NEGARA. ARTINYA : MULAI DARI LAHIR SAMPAI MATI SETIAP ORANG AKAN BERHUBUNGAN DENGAN ADM NEGARA ATAU SETIAP ORANG TIDAK LUPUT DARI SENTUHAN ADM NEGARA ADMINISTRASI NEGARA ADALAH SUATU KEPATUHAN ARTINYA : SETIAP WARGA NEGARA HARUS PATUH ATURAN-ATURAN KARENA ADM NEGARA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGATUR ADMINISTRASI NEGARA MEMILIKI SUATU PRIORITAS ARTINYA : KEGIATAN ADM NEGARA LUAS DAN BANK UNTUK ITU PERLU SKALA PRIORITAS

6 ADMINISTRASI NEGARA MEMILIKI UKURAN YANG TIDAK TERBATAS ARTINYA : RUANG LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA MELIPUTI SELURUH WILAYAH TERITORIAL (DARAT, LAUT, UDARA) ADMINISTRASI NEGARA MEMILIKI PEMIMPIN (TOP) YANG BERSIFAT POLITIS ARTINYA : SETIAP PEMIMPIN DIPILIH DAN DIANGKAT BEDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM WAKTU YANG TERTENTU ADMINISTRASI NEGARA SULIT DIUKUR ARTINYA : JANGKAUAN ADMINISTRASI NEGARA SANGAT LUAS DAN UMUM MELIPUTI PERDAMAIAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEADILAN, KEMAKMURAN DAN LAIN-LAIN YANG SYARAT MUATAN POLITISNYA

7 CIRI-CIRI ADMINISTRASI PUBLIK
PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA BERSIFAT URGEN ARTINYA : PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN TIDAK TERBATAS PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA BERSIFAT MONOPOLI DAN SEMI MONOPOLI ARTINYA : TIDAK SEMUA PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA BISA DIBAGI KEPADA SUWASTA SEPERTI HANKAM, MONETER DAN LAIN-LAIN PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ARTINYA : PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA TERIKAT DALAM KEGIATAN FORMAL PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK BERDASARKAN HARGA PASAR ARTINYA : PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK MENGENAL RUGI ATAU LABA PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA NETRAL ARTINYA : SIAPA SAJA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN DENGAN TIDAK MEMANDANG KELAS, SUKU DAN LAIN-LAIN

8 B. MODEL – MODEL ADMINISTRASI PUBLIK
No Teori dan Teoritisi Fokus empiris (unit analisa) Ciri - ciri Nilai yang akan Dimaksimumkan 1. Model birokrasi klasik taylor wilson Weber gulick, urwick Organisasi Kelompok produksi Instansi pemerintahan Biro (bureau) Kelompok kerja struktur, hirarki, pengendalian, otoritas, dikotomi kebijakan-administrasi rantaiperintah, kesatuan perintah, rentanagn pengendalian, pengangkatan atas kemampuan, sentralisasi Efesiensi Ekonomi Efektivitas 2 Model Neobirokrasi Simon, Cyert March, Gore Keputusan Positivis-logis, penelitian operasi, analisa sistem, sibernetika, ilmu manajemen, produktivitas Rasionalitas 3. Model Institusi Lindbloom J. Thompson Crozier Downs Keputusan (rasional) keputusan (tambahan) perilaku organisasi (istem terbuka) perilaku organisasi perilaku individu dan organisasi Empiris, positivis, birokrasi adalah cerminan kebudayaan, pola-pola perilaku birolrasi yang memusatkan perhatian pada kelangsungan, kompetisi, teknologi, rasionalitas, inkrementalisme, kekuasaan Ilmu “Analisa yang netral tentang perilaku organisasi” Inkrementalisme Pluralisme Kritik

9 4 Model hubungan kemanusiaan MCGregor Likert Bennis Argyris Individu dan kelompok kerja Hubungan pengawas/pekerja Daya guna pengawas/pekerja Perubahan perilaku Hubungan antar pribadi dan antar kelompok, komunikasisanksi, motivasi, perubahan, latihan, pembagian otoritas, kebenaran prosedur, konsensus Kepuasan kerja Perkembangan pribadi Harga diri individu 5 Model pilhan publik Ostrom Buchanan, Tullock Olson Mitchell Frohlich, Oppen Helmer, Young Niskanan Hubungan organisasi/klien dan distribusi barang-barang msyarakat umum. Desentralisasi struktur yang tumpang tindih Sektor publik sebagai pasar Besarnya kelompok klien dan distribusi dan pelayanan publik Distribusi Kepemimpinan dan distribusi barang Perjanjian pelaksanaan Antibirokratis, penerapan logika ekonomi pada masalah-masalah distribusi pelayanan publik, amat analitis, pengibaratan pasar, kontrak-kontrak, kekecilan, desentralisasi, tawar- enawar Pilihan atau kehendak warga negara Kesempatan mempergunakan pelayanan yang sama persaingan

10 C. LINGKUNGAN ADMINISTRASI PUBLIK
LINGKUNGAN FISIK KELOMPOK ORANG ORGANISASI PROSES KERJASAMA TUJUAN TERTENTU RASIONAL ADMINISTRASI PENATAAN STRUKTUR WADAH EFEKTIFITAS EFESIENSI DAYA GUNA HASIL GUNA AKHIR LINGKUNGAN SOSIAL

11 D. UNSUR ADMINISTRASI UNSUR ORGANISASI (WADAH DAN PROSES)
POLA ORGANISASI POLA TINDAK POLA TUGAS POLA WEWENANG POLA TANGGUNG JAWAB POLA HUBUNGAN UNSUR MANAJEMEN (PENGATURAN) POLA GERAKAN POLA OPERASIONAL POLA STRUKTURAL POLA FUNGSIONAL

12 UNSUR KOMUNIKASI (TRANSPORMASI)
POLA PENYAMPAIAN PESAN (KOMUNIKASI) POLA PENERIMAAN PESAN (KOMUNIKASI) POLA BENTUK PESAN POLA SUMBER PESAN POLA PENGGUNAAN MEDIA POLA SASARAN PEMAHAMAN UNSUR KEPEGAWAIAN (SUMBER DAYA MANUSIA) POLA REKRUTMEN POLA PELATIHAN POLA PENEMBPATAN POLA PEMBINAAN POLA BALSA JAS UNSUR KEUANGAN (SUMBER BIAYA) POLA PENATAAN UANG POLA PENGATURAN UANG POLA PENGELOLAAN UANG POLA PERTANGGUNG JAWABAN POLA PEWRIMBANGAN

13 UNSUR PERBEKALAN (SUMBER DAYA PERALATAN)
POLA PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG POLA PENGADAAN BARANG POLA PENGGUNAAN BARANG POLA DISTRIBUSI BARANG POLA PENYIMPANAN BARANG POLA PENYINGKARAN BARANG UNSUR TATA USAHA (SURAT MENYURAT) POLA PENGOLAHAN SURAT POLA PENGADAAN POLA PENGIRIMAN POLA PENGARSIPAN UNSUR HUMAS (HUBUNGAN MANUSIA DAN MASYARAKAT) POLA HUBUNGAN HORIZONTAL POLA HUBUNGAN VERTIKAL POLA HUBUNGAN DIAGONAL POLA HUBUNGAN LANGSUNG POLA HUBUNGAN TIDAK LANGSUNG