EHIA (Environmental Health Impact Assesment) ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan) Latar Belakang Dalam lampiran KepMenKes RI No.872/MenKes/SK/VIII/1997.

Presentasi berjudul: "EHIA (Environmental Health Impact Assesment) ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan) Latar Belakang Dalam lampiran KepMenKes RI No.872/MenKes/SK/VIII/1997."— Transcript presentasi:

1 EHIA (Environmental Health Impact Assesment) ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan)
Latar Belakang Dalam lampiran KepMenKes RI No.872/MenKes/SK/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997 disebutkan bahwa kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang essensial disamping masalah perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat, sehingga keterkaitan antara kualitas atau karakteristik lingkungan yang bermasalah & status kesehatan perlu difahami dan dikaji secara cermat agar dapat digambarkan potensi besarnya resiko atau gangguan kesehatan. Pengertian ADKL pada dasarnya merupakan model pendekatan guna mengkaji, dan atau menelaah secara mendalam untuk mengenal, memahami dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya resiko kesehatan, mengembangkan tatalaksana pemecahan dan pengelolaan masalah serta upaya lain yang dilaksanakan terhadap sumber perubahan, media lingkungan, masyarakat terpajan dan dampak kesehatan yang terjadi

2 Ruang Lingkup Telaah ADKL sebagai pendekatan kajian aspek kesehatan lingkungan meliputi :
Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan Proses dan potensi terjadinya pemajanan Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit (angka kesakitan dan angka kematian) Karakteristik spesifik penduduk yang beresiko Sumberdaya kesehatan Kondisi sanitasi lingkungan Status gizi masyarakat Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit

3 PENCEMARAN LINGKUNGAN
Menurut Undang-undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) LINGKUNGAN adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain KESEHATAN LINGKUNGAN Adalah ilmu yang mempelajari dinamika interaktif antara kelompok penduduk atau masyarakat dengan segala macam perubahan lingkungan hidup, seperti berbagai spesies kehidupan, bahan, zat disekitar manusia yang dapat menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta upaya pencegahannya (Pudon, 1980 dan Trieff, 1981) PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. (UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (12)

4 TINGKATAN TAHAP PENCEMARAN MENURUT WHO (dikutip LAKSMI, 1992).
Pencemaran tingkat Pertama, yaitu pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemar maupun waktu kontak dengan lingkungan Pencemaran tingkat Kedua, yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan telah menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lain Pencemaran tingkat Tiga, yaitu pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis Pencemaran tingkat Empat, yaitu pencemaran yang telah menimbulkan sakit bahkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemarnya terlalu tinggi

5 LANGKAH-LANGKAH ADKL Identifikasi Dampak Potensial
Dilakukan dengan penilaian thd parameter lingkungan yg kemungkinan akan menjadi bagian isu yg berkaitan dengan masalah kesehatan, melalui: 1). Telaah kegiatan proyek 2). Telaah data dan informasi berdasarkan studi pustaka dan atau bahan referensi yg relevan 3). Telaah data dan informasi berdasarkan pengamatan lapangan (survei, observasi, dll) 4). Telaah hasil uji dan analisis laboratorium 5). Telaah hasil penggunaan / uji binatang percobaan 6). Studi banding terhadap hasilstudi yang pernah dilaksanakan 7). Telah para ahli / profesional 8). Simulasi / model Identifikasi dampak potensial dari kajian aspek kesehatan dlm studi AMDAL dpt disusun sebagai berikut : a). Yang berhubungan dengan cemaran, perlu diperhatikan : (1). Penyebaran bahan pencemar di media lingkungan (2). Jalur-jalur pemajanan yang mungkin terjadi (dimasa datang) (3). Telaah data dan info berdasar studi toksikologi, epidemiologi, dan kesling (4). Pengalaman negara lain untuk kasus sejenis

6 Evaluasi Dampak Potensial
b). Yang berhubungan dengan perindukan vektor : (1). Perubahan lahan yang dapat menimbulkan genangan air (2). Perubahan vegetasi yang menunjang atau menghambat berkembangbiaknya vektor (3). Telaah data dan info dari studi kesling survei studi epidemio- logi tentang penyakit bersumber binatang (zoonosis) (4). Pengalaman negara lain untuk kasus sejenis c). Yang berhubungan dengan Perilaku Masyarakat : (1). Kebiasaan pemanfaatan air (2). Kebiasaan penggunaan bahan / alat pelindung (3). Kebiasaan penggunaan insektisida (4). Kebiasaan yang berhubungan dengan sanitasi (5). Kebiasaan yang berhubungan dengan pengelolaan makanan (6). Kebiasaan yang berhubungan dengan masalah kesehatan (berobat, kontak penderita) Evaluasi Dampak Potensial Bertujuan utk menghilangkan dampak potensial yg dianggap tdk relevan, sehingga diperoleh dampak penting hipotesis, yaitu prediski yg menggambarkan potensi besarnya dampak kesehatan yg kemungkinan dpt timbul akibat perubahan lingkungan

7 Pemusatan Dampak Penting (Focusing)
Bertujuan utk mengelompokkan dampak penting yang telah dirumuskan dari dampak potensial shg diperoleh gambaran ttg isu-isu pokok permasalahan lingkungan hidup yang terkait erat dengan kesehatan dgn memperhatikan : 1). Keterkaitan antara rencana usaha / kegiatan dengan komponen lingkungan yg mengalami perubahan mendasar (dampak penting) 2). Keterkaitan antara komponen dampak penting yg telah dirumuskan secara holistik, menurut waktu, tahapan kegiatan, maupun dampak komunikatif yang terjadi Dalam proses pemusatan, penyusun aspek kesehatan dalam studi AMDAL harus memperhatikan prioritas kepentingan sebagai berikut : a). Sifat Dampak ; akut atau kronis b). Jumlah Penduduk c). Beban Ekonomi Pelingkupan Wilayah Studi Pelingkupan (Scoping) adalah suatu proses berjenjang melalui penapisan (Screening) utk membatasi permasalahan yang harus ditelaah secara cermat dan mendalam. Berkaitan dengan masalah epidemiologi, maka penjabaran batas-batas pelingkupan wilayah dapat dirinci dengan memperhatikan : 1). Batas Proyek 2). Batas Ekologis 3). Batas Sosial 4). Batas Administrasi

8 A B C D EVALUASI INFORMASI PENCEMARAN
Dinamika Perubahan Komponen Lingkungan SUMBER Alamiah Penderita Penyakit Infeksi Mobil Industri AMBIENT Melalui wahana Udara Air Makanan Binatang Penular MANUSIA Komponen lingk. berada dalam; darah lemak, urine, jaringan dll DAMPAK KES Akut Subklinik Samar Sehat (Seimbang) A B C D Gambar : Dinamika Perubahan Komponen Lingkungan yang berpotensi memberikan dampak kesehatan (Achmadi, 1991)

9 Informasi Simpul-simpul
Simpul A Pengamatan, pengukuran dan pengendalian emisi pencemaran udara (mobil, industri, dll) sumber pencemaran air (rumah tangga, industri dll) sumber penyakit menular (penderita Thypus, penderita malaria dll) atau sumber perubahan alamiah, misalnya gunung berapi Simpul B Pengamatan, pengukuran dan pengendalian bila komponen lingkungan tersebut sudah berada disekitar manusia, (contoh : komponen konsentrasi pencemaran udara, kadar kandungan residu pestisida dalam sayur-mayur, bakteri E. Coli dalam air minum, dll) Simpul C Pengamatan, pengukuran kadar Pb. Dalam darah, kadar Merkuri dlm rambut, kadar COHb dalam darah, kadar DDT dalam lemak tubuh ataupun Plasmodium spp dalam darah, dll Simpul D Pengamatan, pengukuran dan pengendalian Prevalensi korban keracunan, prevalensi penderita kanker paru akibat asap rokok, kanker kulit akibat sinar Ultraviolet, ataupun penderita penyakit menular lainnya

10 Klasifikasi Manifestasi Klinik Gangguan Kesehatan Akibat Lingkungan
Kelompok Penderita Akut Jumlahnya relatif sedikit, memiliki gejala klinis jelas, perlu tindakan segera dan sering diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Misalnya penderita keracunan pestisida dosis besar dan penderita demam Thypus Kelompok Penderita Subklinik Jumlahnya relatif banyak, memiliki gejala klinis tidak jelas namun memiliki tanda (indikator) laboratorium khas, sering dihubungkan dengan penyakit yang diperoleh dari tempat pekerjaan. Contoh : Anemia pada pekerja pompa bensin, peningkatan kadar COHb darah polisi lalu lintas, dll Kelompok Penderita dengan Gejala Samar Jumlahnya amat besar gejalanya tidak khas baik secara klinik maupun secara laboratorika, akibat pemaparan pada komponen lingkungan dalam intensitas rendah atau dosis kecil. Misalnya sekelompok orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan pewarna sintesis berbahaya, pestisida dalam dosis kecil. Kelompok penderita dengan gejala samar ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan lain, misalnya kanker (Carcinogenic)

11 PENGUKURAN POTENSI DAMPAK KESEHATAN
INFORMASI POTENSI DAMPAK DITENTUKAN ATAU DIUKUR DENGAN MENGACU KEPADA INDIKATOR YANG SUDAH DITENTUKAN BEBERAPA INDIKATOR KESEHATAN DAPAT DIKEMUKAKAN ANTARA LAIN : 1. ANGKA KEMATIAN KASAR (CRUDE DEATH RATE, CDR) 2. ANGKA KEMATIAN BAYI (INFANT MORTALITY RATE, IMR) 3. ANGKA KEMATIAN IBU (MATERNAL MORTALITY RATE, MMR) 4. UMUR HARAPAN HIDUP 5. ANGKA KESAKITAN (MORBIDITAS) 6. ANGKA PREVALENSI KURANG KALORI PROTEIN 7. BERAT BADAN BAYI LAHIR RENDAH (BBLR)

12 ANGKA KEMATIAN KASAR ADALAH JUMLAH SEMUA KEMATIAN YANG DITEMUKAN PADA SATU JANGKA WAKTU TERTENTU (SATU TAHUN) DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK PADA PERTENGAHAN WAKTU YANG BERSANGKUTAN DALAM PERSEN RUMUS : JUMLAH SELURUH KEMATIAN AKK : ______________________________________X 100% JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN

13 ANGKA KEMATIAN BAYI ADALAH JUMLAH SELURUH KEMATIAN BAYI (UMUR DIBAWAH 1 TAHUN) PADA SATU JANGKA WAKTU TERTENTU DIBAGI DENGAN JUMLAH SELURUH KELAHIRAN HIDUP DALAM PERSEN RUMUS : JUMLAH SELURUH KEMATIAN BAYI AKB : _________________________________________X 100% JUMLAH KELAHIRAN HIDUP

14 ANGKA KEMATIAN IBU ADALAH JUMLAH KEMATIAN IBU KARENA KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS DALAM SATU TAHUN DIBAGI DENGAN JUMLAH KELAHIRAN HIDUP PADA TAHUN YANG SAMA DALAM PERSEN RUMUS : JUMLAH KEMATIAN IBU KARENA KEHAMILAN, KELAHIRAN DAN NIFAS AKI : _________________________________________X 100% JUMLAH KELAHIRAN HIDUP

15 ANGKA KESAKITAN INSIDEN :GAMBARAN TENTANG FREKUENSI PENDERITA BARU SUATU PENYAKIT YANG DITEMUKAN PADA SUATU WAKTU TERTENTU DISEKELOMPOK MANUSIA 1. ANGKA INSIDEN 2. ANGKA SERANGAN 3. ANGKA SERANGAN SEKUNDER PREVALENSI : GAMBARAN TENTANG FREKUENSI PENDERITA LAMA DAN BARU YANG DITEMUKAN PADA JANGKA WAKTU TERTENTU DIBAGI DENGAN JUMLAH PENDUDUK PADA PERTENGAHAN JANGKA WAKTU YANG BERSANGKUTAN DALAM PERSEN 1. ANGKA PREVALENSI PERIODE 2. ANGKA PREVALENSI POINT

16 UMUR HARAPAN HIDUP DENGAN ADANYA BERBAGAI PROGRAM DI BIDANG KESEHATAN, ANGKA HARAPAN HIDUP ORANG INDONESIA MENUNJUKAN PENINGKATAN UMUR HARAPAN HIDUP DIDAERAH-DAERAH DI INDONESIA MASIH MEMILIKI RANGE YANG LEBAR, HAL INI DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTOR-FAKTOR : 1. PERBEDAAN TINGKAT KEBERHASILAN SOSIAL EKONOMI MENURUT HETEROGENITAS WILAYAH 2. PERBEDAAN TINGKAT KEBERHASILAN UPAYA KESEHATAN MENURUT HETEROGENITAS WILAYAH 3. PERBEDAAN KONDISI LINGKUNGAN DI MASING-MASING WILAYAH 4. PERBEDAAN TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR YANG MEMPUNYAI KAITAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KUALITAS HIDUP, SEPERTI KEBERHASILAN PENDIDIKAN, PERTANIAN, PERHUBUNGAN, DLL

17 DASAR PENILAIAN DOKUMEN ADKL (BERHUBUNGAN DENGAN AMDAL)
PENDAHULUAN DASAR HUKUM DIBERLAKUKANNYA ADKL UNTUK AMDAL ADALAH PASAL 15 UNDANG-UNDANG No. 23/1997 (SEBAGAI PENGGANTI UU No. 4/1982). PASAL 15 (1) UNDANG-UNDANG No. 23/1997 MENYATAKAN : “(1) SETIAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG KEMUNGKINAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP, WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN” DAMPAK PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DITENTUKAN ANTARA LAIN: A. JUMLAH MANUSIA YANG TERKENA DAMPAK B. LUAS WILAYAH PERSEBARAN DAMPAK C. INTENSITAS DAN LAMANYA DAMPAK BERLANGSUNG D. BANYAKNYA KOMPONEN LINGKUNGAN LAINNYA YANG TERKENA DAMPAK E. SIFAT KOMULATIF DAMPAK F. BERBALIK ATAU TIDAK BERBALIKNYA DAMPAK

18 PENDAHULUAN lanjutan…
“(2) KETENTUAN TENTANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), SERTA TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH” DENGAN DEMIKIAN MAKA SECARA JELAS TATA CARA PENILAIAN SUATU DOKUMEN AMDAL AKAN DIATUR MELALUI SUATU PERATURAN YANG KEDUDUKANNYA BERADA DIBAWAH UNDANG-UNDANG (UU). PENDELEGASIAN UNDANG-UNDANG INI SECARA TEGAS DALAM BENTUK PRODUK HUKUM BERUPA PERATURAN PEMERINTAH (PP) PADA SAAT INI PP YANG BERLAKU ADALAH PP No. 27/1999 TENTANG AMDAL

19 DASAR PENILAIAN DOKUMEN ADKL (BERHUBUNGAN DENGAN AMDAL)
DOKUMEN AMDAL UNTUK ADKL YANG DINILAI BERDASARKAN PP No. 27/1999 HANYA DIISYARATKAN 4 DOKUMEN AMDAL UNTUK ADKL, YAITU : A. KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL) B. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL) C. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) D. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

20 DASAR PENILAIAN DOKUMEN ADKL (BERHUBUNGAN DENGAN AMDAL)
KOMISI PENILAI ADKL DEFINISI KOMISI PENILAI AMDAL DIATUR DALAM PASAL 1 (11) PP No.27/1999 YANG MENYATAKAN: “KOMISI PENILAI ADALAH KOMISI YANG BERTUGAS MENILAI DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGERTIAN DI TINGKAT PUSAT OLEH KOMISI PENILAI PUSAT DAN DI TINGKAT DAERAH OLEH KOMISI PENILAI DAERAH” KOMISI PENILAI AMDAL DIBENTUK : A. DITINGKAT PUSAT OLEH MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP B. DITINGKAT DAERAH OLEH GUBERNUR SEDANGKAN KEDUDUKAN KOMISI PENILAI BERADA DI BAPEDAL (PUSAT) DAN BAPEDALDA PROVINSI (DAERAH)

21 KOMISI PENILAI AMDAL UNTUK ADKL Lanjutan….
KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL UNTUK ADKL (PUSAT) INSTANSI YANG DITUGASI MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP INSTANSI YANG DITUGASI MENGENDALIKAN DAMPAK LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG KESEHATAN INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PENANAMAN MODAL INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PERTANAHAN INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DEPARTEMEN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN YANG MEMBIDANGI USAHA/ATAU KEGIATAN YANG BERSANGKUTAN DEPARTEMEN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN YANG TERKAIT WAKIL PROPINSI DAERAH TINGKAT I YANG BERSANGKUTAN WAKIL KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YANG BERSANGKUTAN AHLI DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN BIDANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKAJI WAKIL MASYARAKAT TERKENA DAMPAK ANGGOTA LAIN YANG DIPANDANG PERLU

22 KOMISI PENILAI AMDAL UNTUK ADKL Lanjutan….
KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL UNTUK ADKL (DAERAH) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I INSTANSI YANG DITUGASI MENGENDALIKAN DAMPAK LINGKUNGAN INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG PERTANAHAN DIDAERAH INSTANSI YANG DITUGASI BIDANG KESEHATAN DATI I WAKIL INSTANSI PUSAT DAN/ATAU DAERAH YANG MEMBIDANGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSANGKUTAN WAKIL INSTANSI TERKAIT DI PROPINSI DATI I WAKIL KABUPATEN/KOTAMADYA DATI II YANG BERSANGKUTAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP PERGURUAN TINGGI DAERAH YANG BERSANGKUTAN AHLI DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP AHLI DIBIDANG YANG BERKAITAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DIDAERAH WARGA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK ANGGOTA LAIN YANG DIPANDANG PERLU

23 KOMISI PENILAI AMDAL UNTUK ADKL Lanjutan….
KOMISI PENILAI PUSAT BERWENANG MENILAI HASIL AMDAL BAGI JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMENUHI KRITERIA: USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERSIFAT STRATEGIS DAN/ATAU MENYANGKUT KETAHANAN DAN KEMANAN NEGARA USAHA DAN/ATAU KEGAIATAN YANG LOKASINYA MELIPUTI LEBIH DARI SATU WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI WILAYAH SENGKETA DENGAN NEGARA LAIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DIWILAYAH RUANG LAUTAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI LINTAS BATAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN