KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Jakarta, 13 Februari 2012

2 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS OUTLINE o Latar Belakang : – Perkembangan Perekonomian o Tema Pembangunan Tahun 2013 o Arah Pendanaan RKP 2013 o Perkuatan RKP 2013 2

3 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKEMBANGAN TERKINI : Ekonomi Dunia Tahun 2012 PERKEMBANGAN TERKINI : Ekonomi Dunia Tahun 2012 diliputi risiko..... Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melemah, dengan risiko ke bawah yang semakin menguat. Ekonomi negara-negara emerging dan berkembang yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dunia juga diperkirakan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. 3 Perbandingan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia  Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2012 (sebesar 6,7%) memerlukan : Upaya yang keras dan konkret untuk memperkuat permintaan dalam negeri (daya beli masyarakat dan investasi) Menjaga kemampuan ekspor.  APBN diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sumber : IMF, Januari 2012

4 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Opsi 1 : MEMANTAPKAN EKONOMI DOMESTIK YANG KUAT BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Opsi 2 : PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kata kunci untuk kedua pilihan tema ini pada hakikatnya sama, yaitu: Daya Tahan Ekonomi (Resilience ); Daya Saing; Peningkatan dan Perluasan Kesra 4 1.Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 2.Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 3.Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) 4.Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda 5.Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 6.Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP 7.Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton 8.Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi 9.Persiapan Pemilu 2014 1.Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 2.Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 3.Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) 4.Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda 5.Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 6.Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP 7.Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton 8.Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi 9.Persiapan Pemilu 2014 ISU STRATEGIS NASIONAL ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

5 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ARAH PENDANAAN RKP 2013 20112012 APBN-PAPBN A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.169,9 1.311,4 I. Penerimaan Dalam Negeri 1.165,3 1.310,6 1. Penerimaan Perpajakan 878,7 1.032,6 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 286,6 278,0 II. Hibah 4,7 0,8 B. Belanja Negara 1.320,8 1.435,4 I. Belanja Pemerintah Pusat 908,2 965,0 1. K/L 461,5 508,4 2. Non K/L 446,7 456,6 II. Transfer Ke Daerah 412,5 470,4 1. Dana Perimbangan 347,5 400,0 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 65,0 70,4 5 Rp. Trilyun Kebijakan APBN diarahkan menuju ke balance budget di tahun 2014  resource envelope terbatas. Dengan terbatasnya resource envelope, maka pencapaian sasaran pembangunan RKP 2013 dilakukan terutama melalui Perbaikan kualitas belanja pemerintah : Peningkatan efektifitas dan efisiensi Belanja KL Sinergi Pusat - Daerah

6 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERMASALAHAN BELANJA NEGARA 6 KATEGORI 2012 PERMASALAHAN RP. TRILLIUN% Total Belanja Negara1.435,4100,0 Belanja K/L508,435,4 Di beberapa K/L masih dijumpai : ‒Proporsi alokasi Prioritas kecil. ‒Kegiatan prioritas banyak dengan alokasi dana kecil – kecil. ‒Komponen kegiatan yang tidak langsung terkait dengan pencapaian sasaran. Pembayaran subsidi, bunga utang dan pembayaran lainnya 456,631,8 Sebagian besar merupakan subsidi energi : ‒BBM : Rp.125,6 T ‒Listrik : Rp.45,0 T Transfer ke Daerah470,432,8 Komposisi belanja pegawai terhadap total belanja mencapai 26,7% (provinsi) dan 51,1% (kota/kabupaten) tahun 2011. Sinergi antara belanja antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat lemah. Di samping itu, isu lainnya adalah rendahnya penyerapan K/L (rata – rata th. 2010 90,9%, dan masih ada 52,4%) dan menumpuknya pencairan anggaran di triwulan IV.

7 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKUATAN RKP 2013 Perkuatan RKP diarahkan untuk lebih fokus dan konkret. 1.Adanya arahan presiden untuk meningkatkan kualitas belanja K/L dan daerah yang dicirikan antara lain : Alokasi pada prioritas yang lebih baik Efisiensi belanja K/L 2.Belanja K/L akan difokuskan pada isu/kegiatan strategis, termasuk flat policy untuk belanja rutin. 3.K/L melakukan koordinasi lebih awal dengan stakeholder terkait (Pemerintah Daerah dan Swasta) untuk pelaksanaan isu strategis (lokus, alokasi, pembagian kewenangan), termasuk kesiapan yang lebih baik dari K/L untuk program dan proyek. 7

8 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TERIMA KASIH 8