Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Presentasi berjudul: "Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta."— Transcript presentasi:

1 Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2  adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah kontrak.legal persetujuankontrak  Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.  Dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. (Black’s Law Dictionary) -

3  Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. (Munir Fuady) –  Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.(Erman Rajagukguk). –  Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.(I.Nyoman Sudana)

4  Merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal ke dalam bentuk catatan (tertulis);  Pembuka suatu kesepakatan atau catatan mengenai pokok-pokok dari suatu kesepahaman yang telah didapat oleh para pihak.  Tidak dikenal dalam Civil Law di Indonesia, tetapi dalam praktik sehari-hari sering orang mendahului kontrak/perjanjian tertentu dengan MOU.

5  MOU dapat mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulusebelum membuat kontrak yang lebih terperinci dan mengikat para pihak.

6  Dapat melakukan antisipasi kemungkinan adanya pembatalan perjanjian;  Berbagai sudut pandang pada saat studi kelayakan: a. Keuntungan bagi para pihak; b. Kerugian yang mungkin timbul; c. Perhitungan perpajakan; d. Pengurusan perizinan; e. Jaminan ganti-rugi seandainya ada kerugian; f. Kepastian keuntungan; g. Lingkungan sosial dan budaya; h. Aspek hukum lainnya.

7 1. Untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan. Jika para pihak belum terlalu yakin terhadap pokok-pokok yang disepakati; 2. Untuk membuat kontrak/perjanjian yang terperinci kemungkinan terlalu lama oleh karena itu dibuat MOU yang berlaku untuk sementara waktu.

8 1. Isinya singkat memuat hal yang pokok- pokok saja; 2. Merupakan pendahuluan yang akan diikuti dengan pembuatan kontrak/perjanjian yang lebih terperinci; 3. Ada jangka waktu atau tenggang waktu; 4. Biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci.