PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU

Presentasi berjudul: "PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU"— Transcript presentasi:

1 PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU
PERTEMUAN 3

2 1. Gejolak Situasi Politik
Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer (1950 – 1959) Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

3 Periode Demokrasi Parlementer
Dikenal sebagai Periode Demokrasi Liberal. Berakhir 5 Juli 1959, ketika Presiden Sukarno menerbitkan sebuah dekrit kembali ke UUD 1945. Politik bersifat Demokrasi Terpimpin. Konsep kenegaraan bersifat federal, pemerintahan bersifat parlemen.

4 Kabinet Hatta, Desember 1949 – September 1950
Dipimpin oleh M. Hatta. Konsentrasi utama dari kabinet ini penyatuan politis wilayah Indonesia ke dalam Negara Republik Indonesia Serikat. Revormasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan mata uang yang beredar pada bulan Maret Pemotongan uang menjadi separuh atas semua uang kertas keluaran De JavacsheBank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia (sampai 22 Mei 1951), saat De Javashe Bank dinasionalisasi menjadi Bank indonesia, mata uang kita bernama gulden). Pengurangan seluruh deposito bank yang bernilai 400 gulden menjadi separuhnya. Sebagai pengganti pemegang deposito diberikan obligasi jangka panjang.

5 Kabinet Natsir September 1950 – Maret 1951
Kabinet pertama dalam Negara Kesatuan RI. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Ekspor meningkat karena ada perang Korea dan mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran. Impor diliberalisasikan sebagai upaya menekan tingkat harga-harga umum dalam negeri. Kredit bagi perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi perekonomian diperketat, sementara perusahaan pribuni diperlunak. Terjadi surplus anggaran tahun 1951, karena kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dan penerimaan yang tinggi. RUP (Rencana Urgensi Pembangunan).

6 Kabinet Sukiman Apri 1951 – Februari 1952
Nasionalisasi De Javacshe Bank menjadi Bank Indonesia (22 Mei 1951) dan memburuknya situasi fiskal. Ekspor menurun karena telah berlalunya Boom Korea. Sistem Kurs Berganda (Multiple exchange rate system) yang telah menjebak sistem perekonomian sejak tahun 1950, dihapuskan atas saran penasehat ekonomi Hjalmar Schacht. Terjadi devisit anggaran. Februari 1952 penandatanganan Persetujuan Keamanan Bersama dengan Amerika Serikat.

7 Kabinet Wilopo Apri 1952 - Juni 1953
Konsep anggaran berimbang (balanced budget) dalam APBN. Impor diperketat dan harus membayar dimuka. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25% pertahun. Cadangan devisa merosot tajam. Program Benteng, membentuk kelas menengah nasional dengan jalan membatasi alokasi impor hanya kepada pengusaha-pengusaha nasional dan bersifat diskriminatif rasial. Efek merugikan dirasakan oleh pengusaha (terutama importir) nonprobumi sejak pertengahan tahun 1953).

8 Kabinet Ali 1 Agustus 1953 Juli 1955
Defisit baik anggaran belanja maupun neraca pembayaran. Melindungi importir pribumi. Importir Benteng naik dari 700 importer menjadi 4300 importer. November 1954 restabilisasi pada pembatasan impor. Pengendalian laju uang beredar kurang sukses.

9 Kabinet Burhanuddin Agustus 1955 – Maret 1956
Sumitro menjabat sebagai Menteri Keuangan. Liberalisasi impor (rasialisme terhadap impor dihapuskan). Pembayaran dimuka atas impor ditingkatkan. Laju uang beredar berhasil ditekan. Harga barang eks impor merosot hingga 15%. Nilai rupiah naik sekitar 8% terhadap emas. Dewan Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, modal asing tetap diizinkan, pemberian bantuan yang besar kepada pengusaha pribumi. Membatalkan persetujuan KMB yang berusaha mengekalkan sistem ekonomi kolonial.

10 Kabinet Ali II April 1956 – Maret 1957
Penyelundupan merosotkan cadangan devisa. Defisit dalam anggaran negara. Sertifikat pendorong ekspor dicairkan kembali. Utang pada Belanda dihapuskan. Pemerintah menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Undang-undang penanaman modal asing. Undang-undang anti pemogokan dan undang-undang anti pemilikan tanah secara tidak sah. Rencana Lima Tahun Bersifat lebih rinci, bertujuan untuk mendorong industri dasar, jasa-jasa pelayanan umum dan sektor publik, hingga merangsang penanaman modal oleh kalangan swasta.

11 Kabinet Djuanda Maret 1957 – Agustus 1959
Perekonomian bersifat terpimpin. Instrumen ekspor berupa sertifikat pendorong ekspor (SPE) diganti/disederhanakan menjadi Bukti Ekspor (BE). Desember 1957 nasionalisasi perusahaan Belanda. Defisit anggaran 5,5 miliar atau hampir 22 persen dari pengeluaran total pemerintah. Adanya upaya pengembalian wilayah Irian Barat (Irian Jaya). Pendapatan nasional riil merosot 13 persen. Presiden Sukarno mengangkat drinya sebagai Perdana Menteri, dan melakukan sosialisme ala Indonesia.

12 2.Produksi dan Pendapatan
Satu setengah dasawarsa (1952 – 1966), perekonomian tumbuh lamban. Tahun Indeks (1951 = 100 Perubahan (persen) Indeks (1951 = 100) 1951 100,0 - 1959 149,1 -1,9 1952 103,8 3,8 1960 146,8 -1,5 1953 126,8 22,1 1961 149,4 1,7 1954 128,6 1,4 1962 145,3 -2,7 1955 133,4 3,7 1963 141,4 1956 136,4 2,2 1964 144,7 2,4 1957 144,4 5,8 165 145,5 0,5 1958 152,0 5,3 1966 146,4 0,6

13 Tabel 2.2. Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita Indonesia 1958 - 1962
1959 1960 1961 1962 Nasional (a) Nasional (b) Per Kapita (c) Per Kapita (d) Per Kapita (e) 216,8 363,9 2406,0 4039,0 90,1 291,9 368,3 3169,0 3999,0 92,1 374,2 3972,0 94,2 520,7 381,9 5401,0 3962,0 96,4 1391,2 397,3 14110,0 4092,0 98,6 Angka-angka Indeks (1958 = 100), mencerminkan tingkat pertumbuhan 100,0 134,6 101,2 131,7 99,0 102,2 172,6 102,8 165,1 98,3 104,6 240,2 104,9 224,5 98,1 107,0 641,7 109,2 586,5 99,8 109,4 Menurut harga yang berlaku, dalam miliar rupiah. Menurut harga konstan tahun 1960, dalam miliar rupiah. Taksiran pada pertengahan tahun, dalam juta jiwa.

14 Sektor dan Keterangan Lain
Tabel 2.3 Persentase Distribusi Produk Nsaional Menurut Lapangan Usaha, 1958 – 1962, Menurut Harga Konstan Tahun 1960. Sektor dan Keterangan Lain 1958 1959 1960 1961 1962 Pertanian Pertambangan Industri Konstruksi Listrik dan gas Komunikasi dan transportasi Perdagangan (besar dan kecil) Keuangan dan perbankan Perumahan Pemerintahan dan pertahanan Jasa-jasa Produk Domesti Neto Pendapatan Investasi Neto Produk Nasional Bruto 50,5 2,5 13,2 1,8 0,2 3,0 14,9 0,7 1,9 6,6 5,5 100,8 -0,8 100,0 52,2 2,8 12,6 3,2 14,5 0,8 5,3 5,6 100,9 -0,9 52,4 3,1 12,3 3,4 15,2 4,1 50,2 12,9 3,3 16,8 1,0 4,4 101,0 -1,0 53,5 12,7 15,5 2,0 2,2 5,8 101,1 -1,1

15 2. 3. Angkatan Kerja, Pekerjaan dan Upah Tabel 2
2.3. Angkatan Kerja, Pekerjaan dan Upah Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penyerapan Tenaga kerja menurut Sektor dan Jenis Kelamin pada Tahun 1961 Sektor Pria Wanita Jumlah Pertanian Pertambangan Industri Konstruksi lstrik, air dan gas Perdagangan, Keuangan dan perbankan Komunikasi dan transportasi Jasa-jasa Lain-lain dan tidak diketahui (72,9) 76.959 (0,3) (4,9) (2,3) 48.104 (0,2) (6,3) (2,8) (8,6) (1,6) (67,6) 10.435 (0,1) (7,7) 21.456 (2,4) 2.625 (0.3) (7,5) 24.580 (2,7) (11,6) (2,9) (71,9) 87.394 (5,7) (1,8) 50.729 (6,7) (2,1) (9,5) (1,9) (Persentase) (100,0)

16 Tabel 2.5 Gerak upah Nyata Jangka Panjang di Indonesia Pertengahan Tahun 1950 – Pertengahan Tahun 1960 (Dalam Persen) Keterangan Pertengahan Pertengahan Sektor Perkebunan Jawa Sumatera Indonesia Sektor Industri - 67 - 37 - 63 - 50 - 34 - 69 + 114 + 54 + 91 + 58 + 98 + 210

17 Kenaikan Tahunan (persen)
2.4. Uang Beredar dan Harga-harga Tabel 2.6 Peredaran Uang pada Tahun 1947 – 1966, dalam Jutaan Rupiah Tahun Kartal Deposito Total Porsi UK (persen) Kenaikan Tahunan (persen) U. Kartal 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1,27 1,64 1,75 2,58 3,33 4,35 5,21 7,47 8,65 9,35 14,10 19,90 26,40 34,10 48,50 102,90 175,50 452,70 1.966,60 4.261,20 1,23 1,37 1,56 1,73 1,71 2,25 2,27 3,64 3,59 4,02 4,82 9,49 8,50 13,80 19,10 33,00 87,90 222,40 615, ,20 2,50 3,01 3,31 4,31 5,04 6,60 7,48 11,10 12,20 13,40 18,90 29,40 34,90 47,90 67,60 135,90 263,40 675,10 2.582,00 5.593,40 51,0 54,5 52,9 59,9 66,1 65,9 67,7 67,3 70,9 69,8 74,5 75,6 71,1 71,8 75,7 66,7 67,0 76,0 76,2 29 7 47 31 20 43 16 8 51 41 33 42 112 71 158 333 2.118 11 14 -1 32 1 60 12 97 -10 62 38 73 166 153 176 2.077 10 30 17 13 48 56 19 37 101 94 156 282 2.108

18 Kredit Bank menurut Harga Berlaku) kepada
Tabel 2.7 Indeks Harga, Uang Beredar dan Kredit Bank, pada Tahun 1949 – 1966 (Uang dan Kredit dalam Jutaan Rupiah “baru”) Tahun Indeks harga (1954 = 100) Uang Beredar menurut Kredit Bank menurut Harga Berlaku) kepada Harga Berlaku Harga Konstan 1954 Pemerintah Perusahaan 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 42 51 84 89 94 100 135 133 206 243 275 330 644 1.648 3.770 8.870 61.400 3,31 4,31 5,04 6,60 7,48 11,10 12,20 13,40 18,90 29,40 34,90 47,90 67,60 135,90 263,40 675,10 2.582,00 5.593,40 7,9 8,5 6,0 7,4 8,0 11,1 9,0 10,1 9,2 12,1 12,7 14,5 10,5 8,2 7,0 7,6 4,2 3,7 1,5 2,3 5,2 3,2 -0,8 23,4 58,7 124,0 355,8 1.580,4 1,2 1,0 -0,1 2,6 6,7 6,6 10,7 19,5 40,7 131,6 797,2

19 2. 5 Neraca-neraca Ekonomi Nasional Tabel 2
2.5 Neraca-neraca Ekonomi Nasional Tabel 2.8 Pendapatan dan Belanja Pemerintah, pada Tahun , dalam Jutaan Rupiah Baru (Emisi 1966) Tahun (1) Pendapatan (2) Belanja (3) Selisish (4) Rasio (5) 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 14 18 21 23 30 50 62 75 162 283 923 16 26 35 44 58 88 122 330 681 2.526 -2 -3 -5 -12 -14 -8 -26 -47 -168 -398 -1.063 14% 17% 24% 52% 47% 16% 42% 60% 104% 141% 174% Rata-rata 151 359 -208 1375

20 Tabel 2.9 Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran pada Tahun 1960 – 1965 dalam Juta US$
Keterangan 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Ekspor fob Impor fob Neraca Perdagangan Jasa (neto) Rekening Transaksi Berjalan 881 749 +132 -216 -84 766 1.058 -292 -231 -523 711 737 -26 -222 -248 616 562 +54 -282 -228 632 590 -42 -272 -230 634 610 -24

21 Tabel 2.10 Utang Luar Negeri Indonesia Juta US$) sampai Desember 1965
Negara Kreditor Jangka Waktu Utang Jumlah Persentase terhadap Total Panjang Pendek Blok Komunis Uni Soviet Yugoslavia Lain-lain Blok Barat A S Jerman Barat Perancis Asia/Afrika Jepang Mesir I M F 1.361 (980) (108) (228) 539 (172) (112) (113) (142) 179 (168) (3) (8) 102 43 (10) (7) (26) 48 (2) (29) 86 (63) (1) (22) - 1.404 (909) (115) (299) 587 (179) (122) (171) 265 (231) (4) (30) 59,5 (41,9) (4,8) (12,6) 25,0 (7,6) (5,2) (4,9) (7,3) 11,2 (9,8) (0,2) (1,2) 4,3 2.181 177 2.358 100%