Pertemuan 13 Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi

Presentasi berjudul: "Pertemuan 13 Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi"— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 13 Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi
Matakuliah : EK 432/Perekonomian Indonesia Tahun : 2005 Versi : Revisi 1 Pertemuan 13 Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi

2 Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : Mahasiswa dapat menjelaskan kebijaksanaan ekonomi makro Indonesia dan deregulasi sektor moneter dan rii Mahasiswa mampu menunjukkan penerapan kebijaksanaan makro dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi Indonesia dan melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut

3 Aplikasi kebijaksanaan makro Deregulasi sektor moneter
Outline Materi Aplikasi kebijaksanaan makro Deregulasi sektor moneter Deregulasi sektor riil Review

4 Aplikasi kebijaksanaan makro
KEBIJAKSANAAN MONETER Merupakan langkah-langkah pemerintah/Bank Sentral untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk merubah pengeluaran agregat. Contoh : Pada saat tingkat bunga tinggi  Investasi rendah  PDB rendah  pengangguran tinggi Sehingga bila dikehendaki tingkat pengengguran yang rendah, maka tingkat bunga dibuat rendah sehingga investasi meningkat  banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk meredam tingkat inflasi yang tinggi dapat dilakukan dengan mempertinggi tingkat bunga

5 KEBIJAKSANAAN FISKAL Merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Contoh : Apabila pajak pendapatan dikurangi  daya beli masyarakat meningkat  pengeluaran agregat (C ) meningkat  kegiatan produksi meningkat  pengangguran menurun.

6 APLIKASI KEBIJAKSANAAN MONETER
KEBIJAKSANAAN UANG KETAT Salah satu faktor pemberlakuan uang ketat adalah inflasi tinggi Dengan pemberlakuan uang ketat ( suku bunga tinggi)  dana masyarakat banyak yang terserap ke Bank Umum, karena masyarakat lebih tertarik menabung  Konsumsi ( C) menurun  terjadi penurunan harga. Pemberlakuan kebijaksanaan ini melalui : Suku Bunga Tinggi Kebijaksanaan kredit selektif

7 Dampak Negatif : Positif : Inflasi Menurun ICOR meningkat
Icor merupakan hubungan antara peningkatan stok modal dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan Out Put. I/PDB x 100% ICOR = ^ PDB (%) Negatif : Swasta mencari kredit dari luar negeri Dalam jangka panjang investasi menurun

8 PEMBERLAKUAN SUKU BUNGA RENDAH Positif :
Memacu sektor riil, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan peningkatan penggunaan tenaga kerja Negatif : Pemilik modal melarikan modalnya keluar negeri karena tergiur suku bunga tinggi

9 DEREGULASI SEKTOR MONETER
(contoh kasus di Indonesia) Setelah perolehan pemerintah dari sektor migas menurun dan peningkatan beban hutang luar negeri, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan yang bertujuan untuk penyelamatan perekonomian Indonesia. Kebijaksanaan tersebut antara lain : Paket Oktober (Pakto 27) dan paket desember (Pakdes 20), yang bertujuan antara lain :

10 Meningkatkan Mobilisasi Tabungan Nasional
Meningkatkan tabungan nasional dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Tabungan nasional terdiri dari tiga komponen: Tabungan Pemerintah Merupakan selisih dari jumlah penerimaan-nya dengan pengeluarannya. Tabungan dunia usaha (Swasta) Merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali Tabungan masyarakat Meningkatkan efisiensi Lembaga Keuangan Melakukan restrukturisasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Merasionalisasikan alokasi sumber ekonomi

11 Dampak Pakto 27 dan Pakdes 20 :
Restrukturisasi industri perbangkan melalui Pakto 27 dilakukan antara lain melalui : mengundang partisipasi bank swasta dan asing, meningkatkan jumlah bank dan persaingannya serta internasionalisasi pasar uang dan modal. Dampak Pakto 27 dan Pakdes 20 : Tambahan jumlah kantor cabang bank, melalui : PAKTO 27 Membuka bank baru Membuka kantor cabang pembantu bank asing Diperkenankannya dana-dana BUMN/BUMD non lembaga keuangan dikelola secara profesional. PAKDES 20 Membuka izin pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank Memperbolehkan pemodal asing menanamkan modal secara patungan dengan perusahaan nasional

12 Posisi Bank Pemerintah
Pangsa pasar bank negara untuk kredit program dan kredit yang dijamin tidak terganggu. Kredit program yang dikelola bank negara banyak yang macet karena sistem seleksi yang kurang baik. Persaingan Pangsa pasar BUMN/BUMD non lembaga keuangan menempatkan maksimal 50% dananya kepada bank non pemerintah (pada satu bank swasta < 20%) BUMN/BUMD akan memperoleh fasilitas kredit dan bank-bank non pemerintah

13 Tindak Lanjut dalam rangka pengamanan Pakto 27
Menjaga Ketertiban dan Efesiensi Pasar Sejak deregulasi digulir (1983) diarahkan menuju ke mekanisme Pasar  Dimana pemerintah berperan sebagai regulator mekanisme pasar Sebagai regulator pemerintah menjamin bahwa semua pelaku pasar bertindak sesuai norma-norma Persaingan sehat akan tercipta apabila informasi pasar tersebar luas pada seluruh peserta pasar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Di Negara berkembang seperti Indonesia, nilai serta tingkah laku pelaku ekonomi bersifat tradisional, tidak serasional negara maju, sehingga perlu campur tangan pemerintah.

14 2. Koordinasi dan Konsistensi Kebijaksanaan
Restrukturisasi perekonomian memerlukan adanya konsistensi antara kebijaksanaan sektor riil dengan kebijaksanaan sektor finansial. 3. Lembaga Keuangan Bagi Rakyat Kecil Pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pemerataan pembangunan nasional Selain BRI, BPD dapat diikut sertakan dalam pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil dengan pelatihan, bantuan modal serta bantuan likuidasi

15 DEREGULASI SEKTOR RIIL
Deregulasi diberlakukan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lalu. Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan usaha. Pada umumnya ada 4 alasan dilakukannya deregulasi :

16 Karena kesulitan anggaran yang ditandai oleh defisit anggaran negara yang semakin besar.
Karena alasan ideologi, yaitu mengurangi peran pemerintah yang berlebihan dalam masyarakat. Karena alasan komersial, agar lebih banyak kegiatan ekonomi diserahkan kepada sektor swasta Karena alasan populis, dimana masyarakat diberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri.

17 Deregulasi Sektor Riil disebabkan oleh karena kebijaksanaan industrialisasi yang sifatnya pengganti barang-barang impor yang ternyata berdampak pada ekonomi biaya tinggi. Industrialisasi pengganti barang impor kenyataannya merupakan proses Assembling (90%), hal ini akan membawa dampak negatif bagi kondisi makro ekonomi Indonesia, karena : Proses produksi riil dilaksanakan diluar negeri, sehingga kontribusi terhadap GDP sangat rendah. Contoh : Pada Repelita II pertumbuhan sektor Industri mencapai 12 – 13%, tetaapi kontribusinya terhadap GDP hanya 0,7 %. Devisa akan tersedot keluar, karena mengimpor barang-barang yang nota bene 90% assembling. Tidak menggunakan faktor-faktor produksi Indonesia.

18 DEREGULASI OTOMOTIF Tujuan jangka panjang adalah untuk membangun industri otomotif di Indonesia dengan memperbaiki struktur pasar dan pengembangan industri otomotif itu sendiri. Dilema pada deregulasi otomotif : Struktur Pasarnya Oligopoli Dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan baru yang ingin masuk/bersaing secara sehat akan kesulitan masuk kedalam pasar, karena : Skala ekonomis yang dinikmati oleh perusahaan yang telah ada (lama) Perusahaan lama, biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah apabila jumlah produksi per unitnyaa lebih tinggi.

19 Keistimewaan hasil produksi.
Produk perusahaan lama sudah dikenal masyarakat yang mempunyai tingkat kepercayaan dan penghargaan yang tinggi dari konsumen. Perusahaan oligopoli (lama) memproduksi berbagai barang yang sejenis. Kran import mobil dibuka sehingga terjadi persaingan yang baik  harga mobil “ bisa” lebih murah  banyak mobil yang dapat dibeli konsumen, sementara infrastruktur tidak mendukung  mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan dan polusi. Harga mobil tidak dapat turun banyak meskipun tarif impor telah dikurangi.