Tinjauan Kritis Arah Revialisasi Program KB Nasional ICPD Kairo 1994 +15 Muhadjir Darwin Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Presentasi berjudul: "Tinjauan Kritis Arah Revialisasi Program KB Nasional ICPD Kairo 1994 +15 Muhadjir Darwin Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada."— Transcript presentasi:

1 Tinjauan Kritis Arah Revialisasi Program KB Nasional ICPD Kairo 1994 +15 Muhadjir Darwin Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

2 KB sebagai revolusi demografi KB merespon ancaman baby boom dengan melakukan perubahan dari fertilitas tinggi (pro- natalis) ke fertilitas rendah (anti-natalis) ▫Paul Ehrlich, The Population Bomb (1968) ▫Gareth Hardin, Tragedy of the Commons (1968) Relevansi untuk saat ini: ▫Stagnasi fertilitas pada angka 2.3 ▫Ancaman baby boom baru ▫Pesimisme mendapatkan window of opportunity pada era 2020an

3 KB sebagai gerakan kemanusiaan Menyelamatkan manusia dari kepunahan atau kerusakan sistem kehidupan di atas bumi dan menciptakan kesejahteraan sosial Mengubah kebudayaan dari fatalisme menjadi potitivisme. Mengedapankan hak-hak individu: ▫Otonomi individu untuk mengontrol tubuhnya, termasuk dalam proses reproduksi.

4 “Parents have a basic right to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and a right to adequate education in this respect” (The International Conference on Human Rights in Teheran in 1968). Freely (Rights) Responsibly (Obligation) KB & HAM

5 Kebebasan dan Tanggungjawab Kontradiksi: pelaksanaan yang satu membatasi yang lainnya Bertanggungjawab dalam hal apa dan kepada siapa? Siapa yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan suatu keputusan atau tindakan dikatakan bertanggungjawab Kecenderungan double standard dalam pelaksanaan KB

6 Batasan hak dan tanggungjawab dalam kependudukan/KB Any recognition of rights also implies responsibilities: in this case, implies that couples and individuals should exercise this right, taking into consideration their own situation, as well as the implications of their decisions for balanced development of their children and of the community and society in which they live. ▫International Population Conference, Mexico City, 1984.

7 Multi tafsir tentang konsekuensi individu dan sosial Akses pelayanan KB pada perempuan di luar nikah Status hukum dan moral dari perempuan yang memutuskan untuk melakukan aborsi terhadap kehamilan yang tidak dikehendaki Sikap negara membiarkan perempuan yang mengalami KTD tidak mempunyai akses terhadap pelayanan aborsi yang aman dan melakukan praktek aborsi tidak aman Otoritas untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi: perempuan, pasangannya, institusi agama, atau negara

8 International Conference on Population and Development, Cairo (1994) Cairo Consensus: integrasi isu-isu kependudukan, pembangunan dan hak-hak asasi manusia dalam cetak biru aksi 20 tahun (1994-2015) Individual human beings are in the very heart of development efforts. Jika kebutuhan pelayanan KB bagi semua individu terpenuhi maka penduduk stabil akan tercapai dengan sendirinya, tanpa cara-cara kekerasan.

9 3 Alasan Kebutuhan Revitalisasi KB Penurunan kinerja program ▫Stagnasi angka fertilitas ▫Lambatnya kenaikan angka prevalensi (CPR) ▫Mix kontrasepsi yang tidak ideal Lemahnya struktur kelembagaan KB ▫Rendahnya efektivitas BKKBN dalam menjalankan fungsi koordinasi dan implementasi ▫Lemahnya kelembagaan KB di daerah Belum terakomodasinya pendekatan hak individu (Individual right based approach) dalam program KB dan Kespro

10 Problem Revitalisasi Upaya revitalisasi lebih fokus pada point 1 dan 2, kurang pada point 3. Agar KB di Indonesia in line dengan ICPD fokus revitalisasi justru harus pada point 3. ▫Pelayanan KB tanpa diskriminasi (FP for all) ▫Akses pelayanan Kespro bagi semua untuk mencegah dan mengatasi kehamilan tidak dikehendaki. Yang dibutuhkan bukan hanya sekedar revitalisasi, tetapi juga redefinisi dan reorientasi program KB secara lebih mendasar.

11