PENGGUNAAN GIS UNTUK RANCANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Presentasi berjudul: "PENGGUNAAN GIS UNTUK RANCANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN"— Transcript presentasi:

1 PENGGUNAAN GIS UNTUK RANCANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
Ir. Roos Akbar. MSc, PhD Associate Professor SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

2 LEDAKAN PERTUMBUHAN SIG
Perhatian yang sangat besar akan kemampuan SIG Teknologi yang semakin maju untuk mendukung aplikasi Data yang lebih murah Semakin mudah penggunaannya Semakin murah harganya Ketersediaan aplikasi (Martin dan Atkinson, 2000) SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

3 PERSOALAN DATA-INFORMASI
Data dan informasi adalah sumberdaya bagi ekonomi. Banyak organisasi yang sudah melakukan investasi yang sangat besar untuk data. Komputerisasi: standard baru-policy-sisinfo Terjadi peningkatan nilai tambah Revolusi komputer menimbulkan otomatisasi. Tidak menjadi lebih efisien Terkait dengan sistem organisasi yang ada. Tidak terjadi sharing data. INFORMASI YANG TIDAK DIGUNAKAN ADALAH TIDAK BERGUNA (Strassmann, 1984) SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

4 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
MANAGEMENT ISSUES Manajemen sistem informasi adalah proses desain dan implementasi. Issues terkait: kontrol, kepentingan, koordinasi hardware dan software sistem organisasi, implementasi sistem aksessibiltas staffing SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

5 PARADIGMA PERENCANAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Optimasi Sistem Perencanaan sebagai aplikasi science Teknologi informasi dilihat sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan proses yang bebas-nilai dan politik dari perencanaan yang rasional 1970an Politik Perencanaan sebagai politik Teknologi informasi dilihat secara menyatu dengan politik, meningkatkan struktur yang ada yang berpengaruh, menyembunyikan pilihan politik yang mendasar, dan mentransformasikan proses pembuatan kebijaksanaan 1980an Diskusi Perencanaan sebagai komunikasi Teknologi informasi dan isi dari analisis teknis perencanaan dilihat sering tidak terlalu penting dibandingkan cara yang dilakukan perencana dalam menyampaikan informasi pada stakeholders 1990an Desain Kolektif Perencanaan sebagai alasan bersama Teknologi informasi dilihat sebagai penyediaan infrastruktur informasi yang memfasilitasi interaksi sosial, komunikasi antar manusia, dan debat untuk mencapai tujuan bersama dan memperhatikan perhatian bersama SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

6 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
DATA SPATIAL Keputusan membutuhkan data dan informasi Berapapun jumlah data dan informasi yang ada, keputusan tetap dapat diambil Persoalannya seberapa besar keyakinan atas keputusan tersebut bagi pengambil keputusan dan bagi masyarakat Terjadinya perubahan paradigma perencanaan Dari desain menjadi manajemen Tipe dasar fungsi perencanaan Fungsi Operasional Fungsi Manajemen Fungsi Strategis Fungsi Komunikasi SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

7 ORGANISASI DAN ALIRAN INFORMASI
SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

8 STATE OF THE ART tentang DATA SPATIAL
Data akurat tentang landuse tidak ditemui pada skala nasional dan global (Fresco, 1994) Pemahaman tentang landuse perkotaan belum memadai (Healey, 1991) Alokasi dana untuk pembuatan dan pemrosesan data geografis sangat sedikit. Hanya 0,1% dari GNP (Bernhardsen, 1992) Pengumpulan data landuse dan perubahannya selalu mengalami kesulitan (Coppock, 1978, Healey, 1991) Kebutuhan data landuse diabaikan dalam literatur karena dianggap sudah jelas dan karena beragamnya pengguna (Rhind dan Hudson, 1980) SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

9 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
PENDEKATAN KHUSUS Pengaruh Politik Tradisi/Kebudayaan Kondisi Management Kekurangan Tenaga Ahli/Pengalaman Infrastruktur yang Tidak Memadai Sumberdaya Keuangan yang Terbatas SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

10 BASIS DATA DIGITAL UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG
KONDISI YANG ADA SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

11 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
KONDISI-1 Data atau peta yang ada BELUM atau TIDAK MEMPERHATIKAN kebutuhan untuk perencanaan tata ruang perencana atau pengguna peta sangat bergantung pada produk yang ada rencana tata ruang disusun berdasarkan data yang tersedia dan bukannya data yang dibutuhkan (Akbar, 2000 dan Gumilar, 2003). KONDISI-2 Penyusunan suatu produk tata ruang dilakukan dengan ANGGAPAN PETA SUDAH TERSEDIA Tidak disediakan alokasi biaya untuk pembuatan peta SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

12 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
KONDISI-3 Alokasi dana untuk penelitian dan pemanfaatan teknologi Remote Sensing dan SIG sangat besar, tetapi hasilnya lebih BERSIFAT END PRODUCT Tidak dipikirkan untuk kepentingan lain, misalnya untuk analisis Tidak dipikirkan updating dan disseminasinya KONDISI-4 Perkembangan SIG terjadi pada ARAH PERKEMBANGAN YANG SALAH SIG diartikan sebagai pembuatan peta digital semata Tidak dikaitkan dengan kemampuan dalam Spatial Analysis dan Sharing Data. KONDISI-5 Konsep KETELITIAN PETA yang berbeda antara user dan pembuat peta Property management vs infrastructure management SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

13 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
KONDISI-6 Keputusan yang bersifat MAKRO harus didukung oleh basis data yang bersifat MIKRO KONDISI-7 Peta atau data yang tersedia seharusnya juga mengikuti SKALA dan INFORMASI yang dibutuhkan untuk berbagai tingkatan rencana Data harus terintegrasi secara vertikal Harus terjadi KESAMAAN TERMINOLOGI dan KERAGAMAN KLASIFIKASI Data harus terintegrasi secara horisontal KONDISI-8 Peraturan yang ada tidak memadai Kesalahan dalam peraturan Tidak adanya pengklasifikasian yang berjenjang SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

14 STRATEGI PENGEMBANGAN BASIS DATA SPATIAL
SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

15 STRATEGI PENGEMBANGAN
KONSEPSI Ketersediaan dan fungsi basis data harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses pelaksanaan tugas-tugas institusi pemerintahan, baik untuk kepentingan internal institusi itu sendiri maupun untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Perlu pemahaman mengenai data dan informasi. Informasi bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi harus dapat dibagi (share) dengan institusi lainnya. Informasi harus terintegrasi secara vertikal maupun horisontal SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

16 PARADIGMA INFORMASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BASIS DATA
SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎

17 SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎
Ada 6 hal yang menjadi prasyarat Harus adanya kemauan dan dukungan politik dalam hal pembuatan dan pengorganisasian basis data nasional (dengan memperhatikan integrasi data secara vertikal dan horisontal), melalui dukungan pendanaan dan penerapan standardisasi data untuk dapat saling dipertukarkan. Harus adanya perubahan tradisi/budaya dengan menyadari akan pentingnya data sehingga data bukan hanya sekedar tersedia, tetapi layak untuk digunakan dalam setiap penentuan kebijaksanaan. Harus adanya perubahan dalam hal management di setiap institusi dengan memperhatikan aliran data dan informasi, sehingga data dan informasi dapat dengan mudah dikelompok-kelompokkan ke dalam berbagai macam tingkatan operasional hingga strategis. Harus tersedia sumberdaya manusia yang memadai baik dari sisi kemampuan orangnya maupun dari sisi pengembangan sumberdaya manusia tersebut (sistem atau jenjang karir). Harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai agar data dapat dengan mudah dipertukarkan tanpa harus disentralisasikan. Harus adanya dukungan keuangan yang memadai mengingat data harus selalu diperbaharui. Termasuk disini adalah dana untuk memperbaharui dan melengkapi perangkat lunak dan perangkat kerasnya. SUMBER: sim.nilim.go.jp/GE/SEMI5/.../puslitbangkim.ppt‎