Pertemuan 7 Pengantar ilmu politik

Presentasi berjudul: "Pertemuan 7 Pengantar ilmu politik"— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 7 Pengantar ilmu politik
Partai Politik Pertemuan 7 Pengantar ilmu politik Introduction of Political Science

2 Beberapa pendapat para ahli:
Sigmund Neumann memberikan batasan partai politik sebagi berikut : “ partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas “. R.H. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak teroganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasasannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kekuaasaan umum mereka. “ ( A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of theri voting power, aim to control the government and carry out their general policieis). Introduction of Political Science

3 Joseph Scumpeter memiliki kesamaan dalam hal tujuan umum, yaitu dalam setiap definisi partai politik, akan ditemukan kekuasaan (jabatan publik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik di manapun, ketika melakukan berbagai aktivitasnya baik secara formal maupun informal. Leon D. Epstein, partai politik adalah setiap kelompok- kelompok , meskipun terorganisir secara sederhana, yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu) Jean Blondel, mendefinisikan partai politik sebagai kelompok- kelompok dengan sistem keanggotaan yang terbuka dan menfokuskan kegiatannya pada seluruh spektrum dari sisi-sisi negara. Huszar dan Stevenson menyatakan bahwa : “ partai politik ialah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat menjalankan program-programnya dan menempatkan/mendudukkan anggota- anggotanya dalam jabatan pemerintahan. Introduction of Political Science

4 partai politik pada hakekatnya merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya ( anggota-anggota dari kelompok yang telah terorganisir itu ) memiliki cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, dan kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijaksanaannya ( kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompok ) dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya di dalam jabatan-jabatan politik ataupun pemerintahan. Mengenai cara-cara yang dipergunakan partai politik agar dapat memperoleh kekuasaan tadi dan kemungkinan menduduki jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan adalah dengan melalui ( biasanya ) cara yang konstitusional, seperti ikut serta di dalam pemilihan umum; maupun dengan melalui ( jarang sekali terjadi ) cara yang inskonstitusional, seperti mengadakan pemberontakan. Introduction of Political Science

5 Karakteristik Partai Politik ( Austin Ranney)
Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas Terdiri dari kelompok yang terorganisir, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan partai Masyarakat mengakui partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan diri mereka Beberapa tujuannya mengembangkan aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik Introduction of Political Science

6 Fungsi Partai Politik 1. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai penghubung, maksudnya menghubungkan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Partai politik bertindak sebagai penghubung yang menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak penguasa kepada masyarakat ataupun informasi yang berasal dari masyarakat kepada pihak penguasa. 2. Partai Politik Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Proses untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan dukungan, dinamakan artikulasi kepentingan. Proses penggabungan tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sikap-sikap dari berbagai kelompok yang terdapat didalam masyarakat yang sedikit banyak mempunyai persamaan disebut dengan agregasi kepentingan. Introduction of Political Science

7 3. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik Sosialisasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai cara untuk mewariskan atau mengajarkan patokan-patokan, keyakinan-keyakinan politik dari suatu generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya. Sehubungan dengan hal itu, partai politik juga memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik, disamping sarana-sarana yang lainnya seperti keluarga, sekolah dan sebagainya. 4. Partai Politik Sebagai sarana Rekrutmen Politik Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai. Partai politik berusaha untuk menarik minat warga negara agar bersedia menjadi anggota partai. Sehubungan dengan hal itu berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi warga negara dibidang politik. Rekrutmen politik ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin Introduction of Political Science

8 5. Partai Politik sebagai sarana Pembuatan Kebijaksanaan Dapatlah dinyatakan bahwa partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan apabila partai tersebut merupakan yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan secara mayoritas mutlak. Apabila partai tersebut hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, maka partai tersebut tidak merupakan sarana pembuatan kebijaksanaan akan tetapi sebagai pengkritik kebijaksanaan-kebijaksanan pemerintah Introduction of Political Science

9 6. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan suatu hal yang wajar terjadi dinegara yang menganut faham yang demokratis. Di negara-negara yang menganut faham demokratis perbedaan pendapat dan persaingan diantara para warga negara atau golongan-golongan yang ada memang sering muncul. Perbedaan pendapat dan persaingan tersebut sering sekali mengakibatkan terjadinya konflik-konflik atau pertentangan-pertentangn diantara mereka. Introduction of Political Science

10 Klasifikasi Partai Politik
Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaanya, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader Partai massa, sesuai dengan sebutannya, yang menjadi ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukungnya yang banyak. Dalam partai massa ini jumlah anggota memang dipentingkan atau diutamakan. Meskipun demikian partai jenis ini tetap mempunyai program, walaupun program-program partai agak kabur dan masih terlampau umum. Para anggota atau pendukung partai massa ini biasanya berasal dari berbagai macam golongan atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Partai jenis ini akan cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung di dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan- kepentingan golongan atau kelompoknya sendiri. Apabila hal yang seperti ini terjadi bisanya golongan atau kelompok tersebut akan berusaha untuk memisahkan diri dari partai, dan akan membentuk partai baru yang merupakan partai tandingan. Dalam keadaan yang demikian ini maka partai massa akan menjadi lemah. Introduction of Political Science

11 Partai kader tidak mempunyai anggota atau pendukung sebanyak yang dipunyai partai massa. Partai kader tidak begitu mementingkan jumlah anggota yang banyak. Partai kader lebih mementingkan disiplin anggota-anggotanya dan ketetatan dalam organisasi. Doktrin atau ideologi partai di dalam partai jenis ini harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota-anggotanya yang menyeleweng dari doktrin atau ideologi partai akan dipecat dari keanggotaan partai. Introduction of Political Science

12 Pengklasifikasian dari segi sifat dan orientasinya, partai dapat dibagi menjadi dua jenis pula, yaitu partai lindungan ( patronage party ) dan Partai ideologi atau partai asas ( progammatic party ). Partai lindungan adalah partai yang biasanya aktif pada saat- saat menjelang dilangsungkannya pemilihan umum saja. Adapun yang menjadi tujuannya adalah berusaha memenangkan pemilihan umum, yang berarti pula berusaha untuk mendudukkan anggota-anggota partai pada jabatan- jabatan politik maupun pemerintahan yang memang sudah ditargetkan. Partai lindungan ini pada umumnya kurang mempunyaui disiplin yang kuuat diantara anggota- anggotanya. Introduction of Political Science

13 Partai ideologi atau partai asas pada umumnya mempunyai disiplin yang kuat dan mengikat diantara anggota-anggotanya. Pedoman partai digariskan dengan tegas dan dilaksanakan dengan ketat pula. Para warga negara yang akan masuk menjadi anggota partai jenis ini harus melalui penyaringan terlebih dahulu. Demikian pula diadakan seleksi yang ketat bagi anggota-anggota partai yang akan diorbitkan menjadi pemimpin. Introduction of Political Science

14 Koalisi partai (Arend Lijphart )
1. minimal winning coalitions, Menurut teori ini, terdapat beberapa kemungkinan koalisi yang diprediksi yakni, ABC, BCD, CDE, AC, dan CD. Prinsip dasar dari koalisi ini adalah maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi dikabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Koalisi, dengan demikian, dibentuk tanpa terlalu mempedulikan posisi partai dan spektrum ideologi. Berdasarkan asumsi ini, maka sesuatu yang mustahil bisa saja muncul, sebagai misal, koalisi antara Golkar dan PDI-P (alternatif AC). Masalahnya adalah apakah Golkar bersedia duduk bersama dengan PDI- Introduction of Political Science

15 2. Minimum size coalitions,
Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar untuk mencapai suara mayoritas. Sebagai misal, Golkar akan cenderung berkoalisi dengan PKB dan PBB (koalisi BCD) dengan perolehan suara mayoritas terkecil (53 kursi). Alasan utamanya adalah Golkar akan tetap mendapatkan kursi kabinet terbesar dalam koalisi ini karena perolehan kursi di parlemen terbanyak (33 kursi yang merupakan 62% dari 53 kursi). Jika teori ini dipraktekkan, orang akan bertanya-tanya apakah mungkin Golkar akan bergabung dengan PKB, partai yang dalam deklarasinya mengundang para “pecundang” Munaslub Golkar seperti Eddy Sudrajat dan Tri Sutrisno ? akan tetapi tendahnya probabilitas pemanfaatan teori ini adalah karena secara empiris ia menduduki posisi terendah dalam jajaran teori koalisi yang banyak diterapkan negara-negara di dunia. Introduction of Political Science

16 3. Bargaining Propositions, Menurut teori ini atau koalisi dengan jumlah partai paling sedikit maka koalisi dengan jumlah partai adalah AC (PDI-P dan Golkar) dan CD (Golkar dan PAN). Prinsip dasar koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit. Akan tetapi jumlah rekanan koalisi yang sedikit bukan merupakan jaminan bahwa koalisi akan berjalan lancar tanpa gangguan. Dalam praktek teori ini juga termasuk ke dalam kelompok yang jarang diterapkan dalam dunia nyata. Pertimbangan selain jumlah partai sering lebih utama dan menentukan keberhasilan sebuah koalisi partai. Introduction of Political Science

17 4. Minimal Connected Winning Coalitions, Teori ini adalah teori yang paling banyak diterapkan dalam dunia nyata. Dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksanaannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari parati yang terdekat secara ideologis yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai. Sehingga partai-partai tidak sekedar bergabung untuk merebut kekuasaan namun juga mempertimbangkan benar-benar kedekatan kebijaksanaan masing-masing partai. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini prediksi kabinet mendatang adalah koalisi PDI-P-PKB-Golkar, PKB-Golkar-PAN, Golkar-PAN-PBB. Introduction of Political Science

18 5. Minimal range Coalitions, Menurut teori ini, kabinet koalisi yang bakal terbentuk dengan perolehan kursi sebagaimana dihipotesiskan di atas adalah PDI-P, PKB, Golkar dan PKB-Golkar-PAN. Dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan-kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet. Akan tetapi koalisi PDIP-PKB-Golkar dan PKB-Golkar-PAN tidak mudah terbentuk karena mengabaikan perbedaan arah dan perioritas kebijaksanaan masing-masing partai. PDI-P, sebagai partai berbasis massa, tentu akan lebih banyak mengarahkan kebijaksanaan yang bersifat populis dan cenderung bertentangan dengan pemodal besar. Padahal Golkar tidak mungkin hidup tanpa pemodal besar disampingnya. Sementara PKB, yang hanya mengandalkan pemilih NU tradisional, pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan PDI-P. Wal hasil menurut teori ini hanya Golkar-PAN yang berpeluang untuk membangun koalisi karena memiliki kemiripan dalam hal kebijaksanaan partai. Introduction of Political Science

19 Sistem Kepartaian Pendapat para ahli:
Ramlan Surbakti, yang dimaksud dengan sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik Ranney istilah sistem kepartaian mengacu pada pemahaman tentang karakteristik umum konflik partai (interaksi) dalam lingkungan dimana dia berkiprah, yang bisa diklasifikasikan menurut berbagai kriteria. Menurut kedua definisi diatas dapat difahami bahwa sistem kepartaian menyaratkan adanya hubungan dalam aktivitas partai politik, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku partai politik. Sistem kepartaian juga berkaitan dengan sistem politik di mana partai-partai politik itu berinteraksi, dan tipe sistem politik akan menentukan sistem kepartaian yang berlaku. Terakhir, secara logis konsep sistem kepartaian, berkonsekuensi pada keberadaan jumlah partai politik di suatu negara harus lebih dari satu. Introduction of Political Science

20 Klasifikasi Sistem Kepartaian (Maurice Duverger dalam bukunya “Political Parties “)
Sistem partai tunggal. Apabila disuatu negara hanya terdapat satu partai politik saja yang berperan, maka dinegara tersebut dapat dinyatakan menganut sistem partai tunggal. Di negara-negara yang menganut sistem partai tunggal, mungkin di negara tersebut benar-benar hanya terdapat satu partai politik saja; akan tetapi mungkin pula terdapat beberapa partai politik namun yang mempunyai peran yang sangat dominan hanya satu partai politik saja, sedangkan partai-partai yang lain hampir sama sekali tidak berperan Introduction of Political Science

21 komposisi masyarakatnya adalah homogen ( social homogeinity ),
2. Sistem dwi partai, negara di mana terdapat dua partai politik yang memainkan peran di bidang kehidupan politik. Sistem dwi partai ini dapat pula dianut oleh suatu negara yang mempunyai beberapa partai politik ( lebih dari dua ), akan tetapi yang memainkan peran di dalam kehidupan politik hanya dua partai saja, sedangkan partai-partai yang lainnya merupakan partai- partai minoritas yang peranannnya sangat kecil. Sistem dwi partai ini dapat berjalan dengan baik asalkan dapat memenuhi beberapa macam persyaratan. Sehubungn dengan hal ini, Pulzer mengajukan tiga macam persayaratan agar sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik, yaitu: komposisi masyarakatnya adalah homogen ( social homogeinity ), konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok ( political concensus ) adalah kuat, dan adanya konstinuitas sejarah ( historical continuity ). Introduction of Political Science

22 Sistem multy partai. Sistem multi partai sering pula disebut dengan sistem banyak parati. Pada umumnya sistem multi partai ini dianaut oleh suatu negara di mana dinegara tersebut terdapat beberapa partai politik ( lebih dari dua ) dan diantara partai-partai politik yang ada itu memiliki kekuatan yang seimbang Introduction of Political Science

23 Tabel Penggolongan Sistem Kepartaian Berdasarkan jumlah Partai
Dasar Penggolongan Sistem Kepartaian Variasi Contoh Aplikasi Jumlah Partai partai otoriter partai dominan Jepang partai tunggal totaliter Negara-negara Komunis dan fasis Tanzania, Singapura Sistem dua partai dominan dan bersaing Amerika Serikat dan Australia Sistem banyak Partai Belanda, Perancis, Jerman , Italy, Indonesia Introduction of Political Science