D EMOKRASI DAN P ENDIDIKAN D EMOKRASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK MDP 2014 Ryzky Yan Deriza.

Presentasi berjudul: "D EMOKRASI DAN P ENDIDIKAN D EMOKRASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK MDP 2014 Ryzky Yan Deriza."— Transcript presentasi:

1 D EMOKRASI DAN P ENDIDIKAN D EMOKRASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK MDP 2014 Ryzky Yan Deriza

2 P ROLOG Sejak Reformasi 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara Masif dan luas di Indonesia. Awal abad ini (21), gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh negara berbarengan dengan isu-isu global lainnya seperti HAM, keadilan, masalah gender, persoalan lingkungan hidup, dsb Negara yg mengaku sistem pemerintahannya adalah demokrasi, meletakan rakyat pada posisi penting di pemerintahan, walaupun secara oprasional implikasinya tidak sama disetiap negaranya.

3 H AKIKAT D EMOKRASI Demokrasi dr Yunani kuno yaitu demos (rakyat) dan cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan), demos-cratos/cratein dianalogikan sebagai pemerintahan/kekuasaan rakyat Dipraktikan dlm hidup bernegara abad 4-6 SM Direct democracy (demokrasi langsung), hak rakyat utk membuat keputusan2 politik dijalankan scr langsung oleh slrh WN Secara rasio, demokrasi langsung dpt dilakukan di yunani kuno saat itu krn Yunani berbentuk Polis atau City-state yaitu Negara-Kota dmn Penduduk/WN-nya sekitar 300.000 dan ada pembatasan trhdp anak2, wanita, dan budak.

4 Skematis demokrasi Pengertian Etimologis demos (rakyat) + cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan) Langsung  Demokrasi  Tak langsung

5 Demokrasi dasar penyaluran kehendak rakyat: 1. Demokrasi Langsung, mengikutsertakan setiap WN dlm permusyawaratan utk menentukan kebijaksanaan umum dan UU. 2. Demokrasi tidak langsung, dilaksanakan melalui sistem perwakilan, diangkat dari Pemilu. Penerapan demokrasi tidak langsung, dan meninggalkan konsep demokrasi langsung krn: Tidak ada tmpt menampung seluruh WN yg jumlahnya selalu bertambah Musyawarah dlm jumlah banyak sulit dilakukan Hasil mufakat bulat sulit tercapai Masalah yg dihadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang2 yg scra khusus berkecimpung dlm penyelesaian masalah tersebut WN memiliki kesibukan sendiri2 dlm kehidupannya, mslh pemerintahan cukup diserahkan pd orang yg berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara

6 Demokrasi, bentuk pemerintahan rakyat, kekuasaan pemerintahan melekat pd diri rakyat, diri orang banyak dan hak bagi rakyat/orang banyak utk mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri sendiri dr paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yg diserahi utk memerintah. (Harris Soche) Sistem politik yg menunjukan kebijaksanaan umum ditentukan mayoritas oleh wakil2 yg diawasi scr efektif oleh rakyat dlm pemilu berkala yg didasari prinsip persamaan politik dan diselenggarakan dlm suasana terjaminnya kebebasan politik. (Henry B. Mayo) Sistem pemerintahan mayoritas anggota dewasa masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yg menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan2 kpd mayoritas itu. (C.F. Strong) Sistem politik demokratis pembuat keputusan kolektif yg paling kuat, dlm sistem ini dipilih melalui pemilu yg adil, jujur, & berkala dan para calon bebas bersaing utk memperoleh suara & hampir seluruh penduduk dewasa berhak memberikan suara (Samuel Huntington)

7 KONSEP DASAR DEMOKRASI THE PEOPLE By For From

8 Democracy is Government of the people, by the people, and for the people (Abraham Lincoln) Pemerintahan dari rakyat, Pemerintahan yg memperoleh mandat dari rakyat utk penyelenggaraan bernegara, rakyat adalah pemegang kedaulatan/kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pemerintahan oleh rakyat, Pemerintahan dijalankan oleh rakyat, maksudnya Pemerintahan berasal, dipilih, ditentukan, dijalankan, & diawasi oleh rakyat Pemerintahan untuk rakyat, pemerintahan menghasilan & menjalankan kebijakan2 yg diarahkan utk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Prinsip utama dlm demokrasi: a. Kebebasan/persamaan ( freedom/equality ), sbg fondasi demokrasi, sarana mencapai kemajuan dgn memberikan hasil maksimal dr usaha orang tanpa ada pembatasan dan pembedaan dr penguasa. b. Kedaulatan rakyat ( people’s sovereignty ), kebijakan yg dibuat atas kehendak & kebutuhan rakyat.

9 DEMOKRATISASI Penerapan kaidah2/prinsip2 demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan, dengan tujuan terbentuknya kehidupan politik yg bercirikan demokrasi. Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu: a. Pergantian penguasa nondemokrasi ke penguasa demokrasi (pengakhiran rezim nondemokrasi) b. Pembentukan lembaga2 dan tertib politik demokrasi (pengukuhan rezim demokrasi) c. Konsolidasi politik (pengkonsolidasian sistem yg demokrasi) d. Praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara

10 Nilai2 (kultur) demokrasi; kebebasan, kesetaraaan, kepercayaan, kebersamaan, keterbukaan, keseimbangan/keadilan. Lembaga (struktur) demokrasi; pemerintahan yg bertanggungjawab, dewan perwakilan sebagai pengawasan trhdp pemerintah, partai2 politik penghubung politik rakyat, pers/media massa, sistem peradilan yg menjamain HAM dan mempertahankan keadilan. Ciri demokratisasi: a. Berlangsung secara evolusioner b. Proses perubahan secara persuasif c. Proses yang tidak pernah selesai

11 D EMOKRASI DI I NDONESIA Demokrasi Desa, desa2 di Indonesia telah menjalankan demokrasi, seperti pemilihan kepala desa, rembung desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur: 1. Rapat; 2. Mufakat; 3. Gotong-royong; 4. Hak mengadakan protes bersama; dan 5. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Konsep demokrasi desa ini kemudian dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia modern.

12 Demokrasi Pancasila: a. Secara luas, berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai2 Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. b. Secara sempit, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai2 demokrasi dari nilai2 Pancasila: a. Kedaulatan rakyat b. Republik c. Negara berdasarkan atas hukum d. Pemerintahan yang konstitusional e. Sistem perwakilan f. Prinsip musyawarah g. Prinsip ketuhanan

13 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode: 1. Demokrasi masa Revolusi (1945-1950); demokrasi revolusi kemerdekaan 2. Demokrasi masa Orde Lama (orla); a. Demokrasi liberal/Parlementer (1950-1959) b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 3. Demokrasi masa Orde Baru (orba) (1966-1998); demokrasi pancasila orba 4. Demokrasi masa Transisi Reformasi (1998-1999); demokrasi pancasila peralihan 5. Demokrasi pasca Reformasi (1999-sekarang); demokrasi pancasila reformasi

14 S ISTEM P OLITIK I NDONESIA Sistem politik demokrasi Indonesia, secara yuridis tertuang pada: 1. UUD 1945 alinea 4: ‘”...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Republik Indoensia yg terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yg berkedaulatan rakyat...” 2. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2): “...kedaulatah berada ditangan rakyat” Sendi2 pokok sistem politik demokrasi Indonesia yaitu adanya; ide kedaulatan rakyat, negara berdasar atas hukum, bentuk negara republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggungjawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensiil.

15 Mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. b. Pemerintahan republik, pemerintahan yg bersifat utk umum c. Sistem pemerintahan presidensil, kepala negara dan pemerintahan dipegang olh presiden yg dipilih langsung rakyat dgn batas masa jabatan tertentu d. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, presiden dibantu oleh kabinet/kementerian dan dewan pertimbangan e. Parlemen (MPR, DPR, DPD), perwakilan rakyat maupun daerah yang ditunjuk memegang kuakuasaan legslatif f. Kepala eksekutif (presiden) dan anggota legislatif (parlemen/DPR-DPD) diangkat melalui Pemilu dgn sistem multipartai (dgn batas masa jabatan) g. Kedudukan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK dgn sistem kamar yg berbeda

16

17

18 Tantangan demokrasi Indonesia terletak pada dukungan rakyat (masyarakat dan pemerintah), mendukung penuh kultur dan nilai2 demokrasi sebagai syarat berjalannya struktur (lembaga) politik demokratis. Perilaku politik masyarakat dan institusi politik (kultur dan struktur), berjalan beriringan: × Perilaku (kultur) politik yg demokratis, tapi tanpa disertai berfungsinya institusi (struktur) politik, tidak akan pernah mewujudkan sistem politik demokratis × Berjalannya institusi politik tanpa didukung kultur politik demokratis akan menimbulkan 2 kemungkinan: 1. Demokrasi jatuh pada anarki 2. Demokrasi mengundang lawannya sendiri (kediktatoran)

19 P ENDIDIKAN D EMOKRASI Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan, sebagai sosialisasi nilai2 demokrasi supaya bisa diterima dijalankan oleh rakyat (WN dan Pemerintahan) Tujuannya mempersiapkan WN- Pemerintahan berperilaku-bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pd generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai2 demokrasi.

20 Aktivitas menanamkan pd generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai2 demokrasi. Yang meliputi 3 hal: 1. Kesadaran bhw demokrasi adlh pola kehidupan yg paling menjamin hak2 warga masyarakat, demokrasi adlh pilihan yg baik di antara yg terburuk ttg pola hidup bernegara 2. Demokrasi adlh learning process yg lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain 3. Kelangsungan demokrasi tergantung pd keberhasilan mentransformasikan nilai2 demokrasi pd masyarakat WN yg berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat sangat diharapkan negara demokrasi (sebaliknya negara otoriter)

21 SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT BERSAMA Setelah kebutuhan makan, pendidikan merupakan kebutuhan utama rakyat. (Danton)