Advokasi Program KB di Era Desentralisasi

Presentasi berjudul: "Advokasi Program KB di Era Desentralisasi"— Transcript presentasi:

1 Advokasi Program KB di Era Desentralisasi
Semarang, 5 Mei 2015

2 Program Advance Family Planning
Daerah Operasional Pontianak Bogor Karawang Bandung Karanganyar Pengembangan 2013 Program KB Kencana 2013 Program ICMM 2015 Program My Choice 2015 Replikasi Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kuningan, Tasik

3 Indikator keberhasilan
Tujuan Advokasi Tujuan Merevitalisasi Program KB di Indonesia melalui pendekatan advokasi berdasarkan bukti nyata (Evidence Based Advocacy) Indikator keberhasilan Adanya Kebijakan yang mendukung Program KB Naiknya Anggaran yang mendukung Program KB Naiknya pencapaian Program KB khususnya MKJP

4 Pendekatan yang dilaksanakan
Membentuk DWG sebagai wadah koordinasi dan membangun komitmen untuk melaksanakan program KB secara bersama` Dukungan Bupati KB milik bersama

5 Fungsi District Working Group (DWG)
Menyusun strategi advokasi dengan menggunakan Net-map, FP Costing dan AFP Smart Melaksanakan kegiatan advokasi Memantau kegiatan advokasi Pengelola Program AFP Mendorong keberhasilan Program KB Tim Penggerak

6 Kegiatan yang dilaksanakan
Memanfaatkan UU no 6 tahun 2014 tentang dana Desa sehingga bisa mendukung pelaksanaan program KB ditingkat Desa ADD/APBDes untuk program KB

7 Implementasi di Lini Lapangan
Revitalisasi Tim KB Desa Pelayanan MKJP oleh Bidan Desa Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Tim KB Desa UU Desa No.6/2014 Membangun jejaring melalui champion KB di desa Advokasi Provinsi untuk menyediakan pelatihan CTU dan advokasi Kabupaten untuk penempatan bidan desa terlatih Advokasi Pemimpin Desa untuk alokasi dana desa bagi program KB AFP New Model

8 1 Karanganyar 2 3 4 5 Proses Advokasi Pertemuan DWG Persiapan Kegiatan
Menyusun strategi advokasi pemanfaatan dana desa Karanganyar 2 Persiapan Kegiatan Menyusun draft SE Bupati tentang ADD Advokasi Bupati DWG &BP3AKB menghadap Bupati untuk melaporkan proses 3 4 Terbitnya SE Bupati Karanganyar tentang alokasi dana desa untuk program KB: 1. Mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan Pokja KB-Desa dan penggerakan sasaran KB-MKJP 2. Koordinasi teknis pelaksanaan MKJP dengan BP3AKB dan Dinkes (27 Januari 2015) Sosialisasi SE Bupati Pertemuan advokasi dengan Kades dan Camat untuk sosialiasi SE Bupati serta revitalisasi tim KB desa 5

9 Hasil yang telah dicapai
SK Tim KB Desa*: 43 desa di 5 kecamatan (Tasikmadu, Kebakkramat, Matesih, Jenawi, Mojogedang) SE Bupati Karanganyar No. 476/ yang menginstruksikan Kepala Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk program KB MKJP Kisaran alokasi dana desa untuk program KB antara Rp1 – 5.5jt. DWG Karanganyar *AFP memberikan bantuan asistensi (piloting) ke 4 desa

10 Untuk pengesahan Draft Perbup
Proses Advokasi Pertemuan DWG 1 Menyusun strategi advokasi menindaklanjuti SE Bupati Lotim kepada Kepala Desa Tentang Dukungan ADD thd Program KB MKJP Lombok Timur 2 Persiapan Kegiatan Mengadvokasi BPMPD dan terlibat dalam penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Advokasi Bupati Untuk pengesahan Draft Perbup 3 4 Ketetapan Bupati Penetapan Perbup Lotim No. 36/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (29 Des’14) Keputusan Bupati Lotim No /509/BPMP/2014 (30 Des’14) Sosialisasi Perbup Advokasi kepada 4 Kepala Desa (Pilot Project) Tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Perdes (tentang dukungan Program KB-MKJP) 5

11 Hasil yang telah dicapai
Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 17, Ayat 4, k. Mendukung Program KB -MKJP Terbit RPJMDes, RKPDes, APBDes, Perdes, SK Tim KB Desa dan Rencana Kerja Kisaran alokasi dana desa untuk program KB antara Rp3.4 – 6.5jt. DWG Lombok Timur *ICMM memberikan bantuan asistensi (piloting) ke 4 desa

12 Pengalaman Kabupaten Lain
LOMBOK BARAT Perbup No. 10 Tahun 2015 “2,5% dari 70% ADD Pembangunan untuk Program Kesehatan termasuk KB-MKJP) (119 Desa) Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja) Pengalaman Kabupaten Lain LUMAJANG SE Sekretaris Daerah No /154/427.64/2015 “ ,- / desa / Tahun untuk transport 10 akseptor MKJP dan insentif kader yang merujuk)” (202 desa) Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK, Perdes dan Rencana Kerja Tahun 2015) SUMBAWA Perbup No. 11 Tahun 2015 “Mendukung Pembinaan KB Desa” Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja Tahun 2015) *SK Kepala Desa

13 Terima Kasih Matur Suwun