AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR KOMERSIAL

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR KOMERSIAL"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR KOMERSIAL
Sumber: Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba oleh Prof. H. Muindro Renyowijoyo, Drs., Ak., MM., PhD.

2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi Sektor Publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga publik, seperti lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, organisasi publik nonpemerintah, dan berbagai organisasi publik lainnya, dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik tersebut.

3 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik.

4 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi, biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, dan dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Saat ini akuntansi public sector sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya

5 PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Saat ini sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan.

6 PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Pengertian akuntansi menurut AICPA: "Accounting is the art of recording, classibling and summarizing, in a significant manner and in term of money, transactions and events, which are in part at least, of financial character, and interpreting the result there of”. Dengan demikian definisi tersebut mengandung inti mengenai: Recording, pencatatan kedalam jurnal, Classing, pengklasifikasian, penggolongan kedalam nomor akun atau mata anggaran Summarizing, pengihtisaran, posting kedalam buku besar (ledger), Interpreting,. dianalisa, dibandingkan agar berguna untuk pengambilan keputusan. Pengertian sektor publik adalah merupakan suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.

7 RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi nonlaba pemerintahan dan organisasi nonlaba nonpemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan- badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), sedangkan organisasi nonlaba nonpemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan univarsitas, serta organisasi-organisasi nonpemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaaan, organisasi politik, dan lain sebagainya).

8 RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintahan Daerah), harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam UU No 17/2003 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah, Sementara perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) sebagai unit usaha pemerintah, mempunyai undang- undang khusus mengenai pendiriannya, sistem akuntansinya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia.

9 RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (LANJUTAN)
Akuntansi Sektor Publik organisasi nonpemerintahan, sistem akuntansinya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan IAI. Jika dilihat dan variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi, faktor politik, sosial, budaya, dan historis, sehingga sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2002). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam- macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dan luasnya wilayah sektor publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

10 SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta/komersial, disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba, tidak mencari laba. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya. Pemberi dana tidak berkehendak untuk minta pengembalian, bunga, ataupun memiliki organisasi.

11 LEMBAGA-LEMBAGA AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

12 PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, dapat dilihat dalam tabel berikut: Dulu sektor publik menggunakan basis kas (PP 24/ 2005), sekarang akan dirubah dengan basis akrual (PP 71/2010).

13 PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)

14 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
Tujuan Organisasi Tujuan sektor komersial adalah memaksimumkan laba, untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat (public service) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Namun demikian Pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.

15 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
Sumber Pembiayaan Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dan pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang syah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan) Sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dan modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dan eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.

16 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
3. Pertanggung jawaban. Sektor publik, menguasai dana publik, bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggung jawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedang pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat umum, melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen. Sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham, dan kreditor.

17 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
Struktur Organisasi Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen Pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis. Sektor publik sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat komplek.

18 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
Organisasi Pemerintah mempunyai fungsi yang lebih luas, meliputi: Pertahanan dan Keamanan Hubungan Luar Negeri Kebijakan Fiskal dan Moneter Regulasi Sektor Swasta Stabilisasi Politik dan Ekonomi. Perlindungan Sumber Daya Alam dan Sosial Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM Pemberian Barang dan Pelayanan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

19 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR KOMERSIAL (LANJUTAN)
Karakteristik Anggaran Bagi pemerintahan anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan linglcungan dan ekonomi yang terjadi Akuntansi Keuangan Sesuai dengan peraturan perundangan yang barn, (misalnya UU RI no. 1 tahun 2004) sistem akuntansinya masih boleh menggunakan basis kas, khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca (aset, utang dan ekuitas) menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhannya menggunakan basis akrual (menuut PP 71/2010)

20 Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial
Keduanya merupakan bagian yang integral dan sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi; Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif; Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggung jawaban; Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan dan jenis pelanyanan lainnya; Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.

21 TUGAS Apa yang dimaksud dengan Akuntansi Sektor Publik, jelaskan. Jelaskan pula pengertian mengenai "Sektor Publik“ Jelaskan mengenai pengertian akuntansi menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accounting). Jelaskan apa arti singkatan SAP dan apa SAK. Sebutkan ruang-lingkup akuntansi sektor publik. Pelaksanaan akuntansi harus memenuhi suatu standar yang ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk pembuatan standar tersebut; sebutkan standar akuntansi yang dipakai untuk Organisasi Sektor Publik Non-pemerintahan;

22 TUGAS Standar apa yang digunakan untuk pelaksanaan akuntansi untuk Organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Standar apa yang digunakan untuk akuntansi bagi perusahaan swasta (profit mitive). Sebutkan perbedaan antara organisasi sektor publik (pemerintahan) dengan organisasi sektor swasta (komersial). Sebutkan pula persamaan antara organisasi sektor publik (pemerintahan dengan sektor swasta (komersial).