KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK

2 MANAJEMEN SUMBER PENDAPATAN
PEREKONOMIAN LEBIH EFEKTIF APABILA DIATUR OLEH NEGARA NEGERA MENYEDIAKAN BARANG PUBLIK SUMBER PENDAPATAN KONSISTEN: PAJAK & HUTANG

3 PENGELOLAAN HUTANG Lebih fokus pada pengelolaan hutang (non-obligasi), KARENA: efeknya lebih besar pada APBN Banyaknya jumlah actor yang terlibat Kompleksitas permasalahan dari mediasi manajemen hutang Sumber pendanaan lebih banyak Tidak memfokuskan pada contingent liability (account yang harus disediakan untuk membiayai kewajiban yang kemungkinan harus dibayar: bencana alam, tuntutan dari institusi yang legal, dll)

4 PENGELOLAAN HUTANG Lebih fokus pada hutang LN oleh pemerintah, tetapi juga membahas efek dari total hutang LN

5 MEKANISME DALAM MANAJEMEN HUTANG
PERPADUAN KEBIJAKAN DIBUAT BERDASARKAN KEBUTUHAN SOCIAL MURNI, SEDANGKAN SETIAP PEMBUAT KEPUTUSAN DAPAT MENGARAHKAN PENCAPAIAN TUJUAN YANG DIBEBANKAN MELALUI DESENTRALISASI (PERLIMPAHAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN). PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN ADALAH REALISTIC DAN DEMOKRATIS PEMBUAT KEBIJAKAN SETUJU MENGKOORDINASIKAN KEBIJAKAN BERDASAR VISI BERSAMA (SELURUH MASYARAKAT) MELALUI MEKANISME DESENTRALISASI. DALAM REALITAS POLITIK (MEKANISME UNTUK MENCAPAI TUJUAN), NEGIOSIASI DIPERBOLEHKAN ASAL TETAP DALAM KORIDOR VISI BERSAMA

6 MANAJEMEN HUTANG: KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER DIARAHKAN UNTUK PENGELOLAAN VOLATILITAS BIAYA PENYEDIAAN HUTANG MELAUI MANAJEMEN HUTANG YANG BENAR  MENJAGA STABILITAS HUTANG JANGKA PENDEK DAN MANAJEMEN RESIKO JANGKA PANJANG KEBIJAKAN MONETER SEBAGAI MANAJEMEN ATAS KOMPOSISI ASET YANG TERSEDIA UNTUK PUBLIK: UANG DAN KERTAS KERJA PEMERINTAH. KEBIJAKAN MONETER UNTUK MERAIH KESTABILAN HARGA DAN MENJAGA STABILISASI HASIL (MENARGETKAN INFLASI, SUKU BUNGA, JUMAH UANG ATAU PERTUKARAN SUKU BUNGA MELALUI KONTROL PASAR)

7 MANAJEMEN HUTANG: KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI KEBIJAKAN ANGGARAN YANG PALING MINIM MENGHASILKAN KETIDAKEFISIEN SUMBERDAYA: STABILISASI HASIL, MENINGKATKAN ALOKASI SUMBERDAYA MENGELOLA AKIBAT DARI DISTRIBUSI TERCAPAINYA KESEIMBANGAN MENGELOLA KOMPOSISI DAN LEVEL DARI PENGELUARAN DAN PAJAK

8 VOLATILITAS PENGUKURAN ATAS VARIASI HARGA DARI INSTRUMEN KEUANGAN UNTUK SELANG WAKTU TERTENTU. HISTORIC VOLATILITY/ VOLATILITAS SEJARAH ADALAH TURUNAN DARI HARGA PASAR YANG LALU AN IMPLIED VOLATILITY/ VOLATILITAS BERLAKU ADALAH TURUNAN DARI HARGA PASAR SAAT DIPERDAGANGKAN.

9 Means to achieve price stability
Decentralization of debt management Policy coordination

10 THE EFFECTIVENESS AND CREDIBILITY OF POLICY DECENTRALIZATION
Komprehensif desentralisasi asumsi, keberadaan instrumen (mekanisme) kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan (Tinbergen 1952) Mekanisme ini bekerja independen (Tobin 1993).

11 POLICY COORDINATION (KOORDINASI KEBIJAKAN)
Untuk menghasilkan proses pembuatan kebijakan yang efektif diperlukan perpaduan kebijakan yang menghasilkan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang terpilih. Persyaratan perpaduan kebijakan yang efektif: Mempertimbangkan capaian ekonomi yang diinginkan (ranking of preferences must be made) Memutuskan skema perpaduan kebijakan melalui koordinasi kebijakan yang menjamin hasil yang paling efektif tercapai.

12 DEBT MANAGEMENT: DESENTRALISASI
TENDENSI SAAT INI, MENJADIKAN MANAJEMEN HUTANG SEBAGAI KEBIJAKAN TERPISAH DARI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER. NEW ZEALAND (1980S), KESADARAN BAHWA TANPA KEBIJAKAN YANG JELAS DAN FRAMEWORK AKUNTABILITAS UNTUK MANAJEMEN HUTANG, RESIKO TARGET FISKAL TIDAK DAPAT TERCAPAI

13 DEBT MANAGEMENT: DESENTRALISASI
DALAM JANGKA PENDEK MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CONTOH: PENURUNAN BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN HUTANG UNTUK MENCIPTAKAN KELONGGARAN FISKAL. KELEMAHAN MENINGKATKAN VOLATILITAS HUTANG DI MASA DATANG PEMERINTAH PERLU MEMOTONG PENGELUARAN ATAU MENINGKATKAN PAJAK JANGKA PANJANG TEKANAN (AGENDA) POLITIK BAGI PEMILIHAN BERIKUTNYA

14 DEBT MANAGEMENT: DESENTRALISASI
MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN dan MENINGKATKAN KREDIBILITAS OTORITAS PEMBUAT KEBIJAKAN MONETER YANG SEKALIGUS BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGELOLA HUTANG AKAN BERTABRAKAN DENGAN KEWAJIBAN MENGONTROL INFLASI Contoh: Otoritas moneter membuat kebijakan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan ini menurunkan biaya hutang tetapi beresiko peningkatan infalsi di masa datang.

15 DEBT MANAGEMENT: TUJUAN DESENTRALISASI
Jangka pendek: menjamin pengadaan kebutuhan modal pemerintah dan pembayaran kewajibannya dipenuhi dengan biaya yang paling rendah Jangka menengah: sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengambil resiko Jangka panjang: strategi benchmark Contoh: pengelolaan komposisi hutang yang sehat: pengeluaran hutang baru; tingkat suku bunga bank; tingkat suku bunga hutang tukar tambah dan pembelian kembali saham.

16 MEKANISME HUTANG Kerjasama dan ketergantungan antar negara menghasilkan mekanisme hutang yang unik: DEBT SWAP DEBT EXCHANGE SOCIAL DRAWING RIGHTS

17 'Debt/Equity Swap' Suatu transaksi dimana kewajiban (hutang) dialihkan dengan sesuatu yang bernilai sama dengan hutang Kewajiban membayar hutang gugur dengan kesepakatan yang dicapai. Kondisi yang dimungkinkan dalam pertukaran hutang: Suatu institusi mengalami kebangkrutan Kondisi pasar memungkinkan pertukaran hutang.

18 DEBT SWAP Sejalan dengan kebangkrutan negara berkembang akibat eksplotasi alam oleh negara maju, maka negara berkembang mendapatkan peralihan hutang yang biasanya ditujukan untuk perlindungan hutan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat exploitasi hutan yang berlebihan

19 DEBT EXCHANGE Definisi: penunggak hutang menukarkan hutang lama dengan meminjam hutang baru Pertukaran hutang umumnya diajukan peminjam apabila ada perubahan jaminan perubahan suku bunga Pertukaran dengan hutang baru dimungkinkan apabila masing-masing pihak mendapatkan keuntungan

20 DEBT EXCHANGE A debt exchange procedure provides the following advantages: it provides the creditor with a lower face amount of debt; it provides the creditor with an opportunity to change the terms and conditions of the outstanding debt; it also provides a long and extended term for maturity of the debt; it helps a creditor, who is facing an uncertainty as to the cash flows, by giving the creditor an opportunity to restructure the balance sheets; and it helps the debtor to make his/her debt a new one without paying cash except for the professional fees and transaction costs.

21 DEBT EXCHANGE it is assumed a debtor has satisfied the old debt with an amount of money equal to the new debt instrument’s issue price. A debtor who makes a debt exchange will get a Cancellation of Debt (COD) income. This COD income is actually the aggregate of the old debt’s issue price and the new debt’s issue price. The issue price of the new and the old debt are calculated according to the Original Issue Discount (ODI) Rules.

22 SOCIAL DRAWING RIGHT (SDR)
is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member countries’ official reserves. Its value is based on a basket of four key international currencies, and SDRs can be exchanged for freely usable currencies.

23 SOCIAL DRAWING RIGHT (SDR)
Di desain untuk meningkatkan liquiditas uang di suatu Negara. Merupakan prosentase dari pengembalian hutang dan pembayaran bunga serta setoran (tabungan) dari semua Negara anggota Apabila penggunaan SDR rendah, maka IMF memotivasi Negara yang tidak perlu menggunakan untuk meminjamkan hak SDR nya kepada Negara yang membutuhkan sehingga jumlah hutang yang diberikan menjadi semakin tinggi. Suatu Negara lebih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan SDR apabila memiliki catatan manajemen keuangan yang sehat (low corruption, high-efficiency and high economic growth)

24 SOCIAL DRAWING RIGHT (SDR)
Suatu Negara dapat mengajukan penggunaan SDR apabila memerlukan bantuan untuk meningkatkan liquiditas (jumlah uang tunai yang beredar) di negaranya. Penggunaan SDR dinegoisasikan antar anggota IMF Pertukaran SDR melalui: through the arrangement of voluntary exchanges between members; by the IMF designating members with strong external positions to purchase SDRs from members with weak external positions Sebagai Negara yang memiliki kekuatan tawar yang kuat, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan SDR dari Negara lain.

25 KEGIATAN HUTANG BANK INDONESIA: UNTUK NERACA PERDAGANGAN DAN MENJAGA DEVISA; UTANG KEPADA PIHAK BUKAN PENDUDUK YANG TELAH MENEMPATKAN DANANYA PADA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI), DAN UTANG DALAM BENTUK KAS DAN SIMPANAN SERTA KEWAJIBAN LAINNYA KEPADA BUKAN PENDUDUK. PEMERINTAH PUSAT: UTANG BILATERAL, MULTILATERAL, FASILITAS KREDIT EKSPOR, KOMERSIAL, LEASING DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) YANG DITERBITKAN DI LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI YANG DIMILIKI OLEH BUKAN PENDUDUK.

26 KEGIATAN HUTANG SWASTA:
UTANG LUAR NEGERI PENDUDUK KEPADA BUKAN PENDUDUK DALAM VALUTA ASING DAN ATAU RUPIAH BERDASARKAN PERJANJIAN UTANG ATAU PERJANJIAN LAINNYA, KAS DAN SIMPANAN MILIK BUKAN PENDUDUK, DAN KEWAJIBAN LAINNYA KEPADA BUKAN PENDUDUK. MELIPUTI UTANG BANK DAN BUKAN BANK (UTANG LUAR NEGERI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) DAN PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN TERMASUK PERORANGAN KEPADA PIHAK BUKAN PENDUDUK). UTANG LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI PENERBITAN SURAT BERHARGA DI DALAM NEGERI YANG DIMILIKI OLEH BUKAN PENDUDUK.

27 TUGAS: ANALISA HUTANG LN
: hutang pemerintah lebih besar : terdapat perbedaan tipis antara hutang pemerintah dan swasta : hutang swasta lebih besar 2014, hutang luar negeri naik US$ 26,5 miliar atau 9,9 persen dari posisi akhir 2013 sebesar US$ 266,1 miliar: sektor publik 5 % & sektor swasta 14,2 % (year on year/ YoY). Januari 2015, Hutang LN: 298,6 miliar dollar AS, naik 2,05 % dari Hutang LN di Desember 2014 sebesar 292,6 miliar dollar AS: (YoY tumbuh 10,1 % dibandingkan periode 2014).

28 TUGAS: ANALISA HUTANG LN
MENGAPA TERJADI KENAIKAN HUTANG LN BAIK PUBLIK DAN SWASTA? APA PENYEBAB HUTANG LN SWASTA LEBIH BESAR DIBANDING PUBLIK DI TAHUN DAN 2012 SD SEKARANG? APA IMPLIKASI POSITIF DAN NEGATIF DARI KENAIKAN HUTANG LN SWASTA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA APA IMPLIKASI POSITIF DAN NEGATIF DARI KENAIKAN HUTANG LN PUBLIK TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA