Telaahan Bidang Ekonomi 5 DESEMBER 2014. Berdasarkan UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, luas laut Teritorial dan Nusantara sebesar 3,25 juta.

Presentasi berjudul: "Telaahan Bidang Ekonomi 5 DESEMBER 2014. Berdasarkan UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, luas laut Teritorial dan Nusantara sebesar 3,25 juta."— Transcript presentasi:

1 Telaahan Bidang Ekonomi 5 DESEMBER 2014

2 Berdasarkan UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, luas laut Teritorial dan Nusantara sebesar 3,25 juta km 2 (63,1%). Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi 5,8 juta Km 2 (75%). Memiliki lebih dari 13.466 pulau. Memiliki garis pantai terpanjang ke-empat di dunia (95.181 km). Terletak di jalur pelayaran strategis diantara 2 benua dan 2 samudera. 45% barang yang diperdagangkan di dunia meliwati ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), namun 70% ekpor barang Indonesia meliwati Singapura. Luas Darat sebesar 1,9 juta km 2 = 190 juta ha (36,8%), terdiri dari: 1.Lahan Darat 136 juta ha (72%). 2.Perairan Tawar (danau,waduk,sungai,rawa) 54 juta ha (28%). Protokol kelautan dan kemaritiman memperhatikan: (1) kedaulatan teritorial, (2) jurisdiksi teritorial, dan (3) kepentingan teritorial. Indonesia belum memaksimalkan aspek kepentingan teritorial (sebatas di perikanan dan eksploitasi bahan migas). Sumber: data dan informasi geospasial, 2013 Indonesia Negara Kepulauan Terbesar

3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Telah Menunjukan Stabilitas di Tengah Perekonomian Global Yang Tidak Menentu PERTUMBUHAN GDP RELATIF STABIL DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

4 4 Dari tahun 2008 – 2011 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh : a.Industri Pengolahan b.Perdagangan, hotel, dan restoran c.Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Ke depan ? Dari tahun 2008 – 2011 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh : a.Industri Pengolahan b.Perdagangan, hotel, dan restoran c.Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Ke depan ? Struktur Ekonomi Indonesia 2008-2011. Persentase Tenaga Kerja

5 5 Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan & Skala Usaha No. Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan 200920102011 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 4,0 3,0 2.Pertambangan dan Penggalian 4,5 3,6 1,4 3.Industri Pengolahan 2,24,7 6,2 4.Listrik, Gas, dan Air Bersih 14,3 5,3 4,8 5.Konstruksi 7,1 7,0 6,7 6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,3 8,7 9,2 7.Pengangkutan dan Komunikasi15,813,410,7 8.Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 5,2 5,7 6,8 9.Jasa-jasa 6,4 6,0 6,7 PDB 4,6 6,2 6,5  Lapangan usaha yang mempunyai kecenderungan meningkat cukup signifikan adalah perdagangan, hotel, dan restoran; dan lapangan usaha industri pengolahan.  Laju pertumbuhan Industri Pengangkutan dan komunikasi juga cukup tinggi namun kecenderungannya menurun.  Lapangan usaha yang mempunyai kecenderungan meningkat cukup signifikan adalah perdagangan, hotel, dan restoran; dan lapangan usaha industri pengolahan.  Laju pertumbuhan Industri Pengangkutan dan komunikasi juga cukup tinggi namun kecenderungannya menurun. Sumber: Data Strategis BPS, 2012 Laju Pertumbuhan UMKM & UB % % % UMKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UB: Usaha Besar Sumber: BPS, Kementerian KUKM, diolah

6 Modal manusia & sosial Pasar & Tenaga Kerja Inovasi & Industrialisasi Desentralisasi & Investasi TRANSFORMASI STRUKTURAL RPJP SUSTAINABILITY DAYA SAING STRATEGI GOVERNANCE PERUNDANGAN & PERATURAN PEMERATAAN Pengaruh Global Pengaruh Global Transformasi Struktural Transformasi Struktur Tenaga Kerja Transformasi Struktur Produksi Transformasi Struktur Permintaan Wilayah KESEJAHTERAAN/ KEBAHAGIAAN MASYARAKAT Intervensi Publik Privat PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN Peningkatan dan Distribusi Pendapatan ISU KESENJANGAN ISU KESENJANGAN Kewirausahaan

7

8 Struktur Telaahan Bidang Pembangunan 8 PM: Pembangunan Manusia PI: Pengembangan Inovasi PE: Pembangunan Ekonomi PW: Pembangunan Wilayah PL: Pembangunan Lingkungan TKK: Tata Kelola & Kelembagaan PE PW PI PM PL TKK PE PW PIPM PL TKK Struktur Hirarki AntarTBP

9 Penjelasan Posisi PE Dari putaran diskusi Tim TAK, setidaknya ada tiga premis yang bisa dikonstruksikan dari pendekatan ISM di atas: 1.PE, PW, dan PL memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan driver power/ daya dorong peubah yang berbeda, dimana daya dorong PL > PE dan PW. Masyarakat dapat dikatakan tergantung kepada PE dan PW namun PL dapat mendrive perubahan lebih efektif. 2.PM, PI, memiliki daya dorong yang cukup besar dari pada PE dan PW. Masyarakat dapat dikatakan kurang menanggapi pengembangan PM dan PI (less dependence). 3.TKK memiliki daya dorong yang besar, namun tidak terlalu mandiri (dependence). Kesimpulan: Daya dorong TKK yang besar patut dimanfaatkan untuk memperkuat elemen-elemen lain yang ada di atasnya, yakni PM dan PI, sehingga keduanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dorong PL, PW, dan PE secara lebih terintegrasi dan terstruktur. 9

10 Skenario Pembangunan 10 Sistem pembangunan ke depan akan dirasakan efektif bila menyentuh terlebih dahulu kebijakan pengembangan TKK yang penting diarahkan pada PM yakni dalam rangka PI, dimana PM dan PI akan menjembatani kepentingan pengelolaan PL secara berkelanjutan dalam meningkatkan daya dorong PE dan PWD Sistem pembangunan yang patut dikembangkan tampaknya harus berorientasi pada PM dan PI sebagai elemen kunci yang akan mendorong perkembangan elemen-elemen pembangunan lainnya, yakni dengan memanfaatkan daya dorong yang ada dan tingkat ketergantungan keduanya terhadap keempat elemen pembangunan lainnya. Sistem pembangunan sepatutnya memrioritaskan PL terkait PE dan PW (melalui koridor-koridor pembangunan), dengan memperhatikan PL sebagai “wadah” yang perlu dikelola secara optimal dalam memfasilitasi capaian PM dan PI (hasil kebijakan TKK) untuk kepentingan pembangunan PE dan PW. SHORT TERM MEDIUM TERM LONG TERM

11 Isu Strategis Bidang Ekonomi Perekonomian global Perekonomian global yang labil berdampak terhadap upaya nasional untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan menjaga daya tahan ekonomi nasional Rantai perekonomian Rantai perekonomian yang panjang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing di pasar regional/ global belum tercipta nilai tambah Perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya alam (natural based) sebagai bahan baku yang belum diolah, sehingga masih belum tercipta nilai tambah yang besar. impor Input (faktor) produksi di sektor industri masih banyak tergantung impor, bahkan di sektor pangan kelautan/ kemaritiman Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi yang ada di sektor kelautan/ kemaritiman, dan pariwisata faktor spesifik Belum terintegrasinya penciptaan nilai (value creation) untuk pengembangan ekonomi lokal/ daerah terkait dengan faktor spesifik, seperti terkendalanya penyediaan lahan, pendeknya rentang waktu keuntungan investasi, dan tidak terwujudnya proses aglomerasi investasi yang terstruktur data dan informasi Rendahnya akses pelaku usaha terhadap data dan informasi yang mendukung pengembangan usaha/ perekonomian Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan sebaliknya, baik domestik maupun internasional (global) Sistem insentif dan disentif Sistem insentif dan disentif belum tepat sasaran; sektor produksi yang di subsidi sektor pedagangan yang mendapatkan keuntungan

12 Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dan kompetitif, melalui sinerjitas pembangunan sektor industri manufaktur, pertanian, kelautan, dan pengelolaan SDA lainnya, untuk perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KE DEPAN Antisipasi perkembangan global Paradigm shift: desentralisasi fiskal menuju desentralisasi ekonomi, ekonomi daratan ke ekonomi kelautan dan kemaritiman Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan Investasi berkelanjutan dan terfokus Peningkatan suplai, peningkatan nilai tambah, perbaikan logistik dan distribusi dalam negeri Pertumbuhan yang lebih inklusif (partisipasi masyarakat secara luas dan manfaatnya dirasakan secara luas) Pengintegrasian inovasi/ hasil riset terapan, sebagai ‘public domain’, agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penciptaan nilai tambah Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga mampu lepas dari jerat middle income trap Percepatan pembangunan industri, pemanfaatan bonus demografi 1.Proses pembuatan keputusan yang lebih demokratis 2.Pemerintahan yang lebih kolaboratif dan simpatik bagi masyarakatnya 3.Pendelegasian kewenangan dan urusan agar fungsi governance dapat dilaksanakan di tingkat lokal 4.Pemerintahan daerah yang lebih kreatif dan inovatif dalam menanggapi, melayani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat 5.Sistem penghantaran (delivery) pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat

13 PENENTU ARAH PEMBANGUNAN ? 13 KESEJAHTERAAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT “SEHARUSNYA” DAYA SAING & PEMBANGUNAN BERKUALITAS (2015-2019) VisiMisi TujuanStrategiKebijakanProgram NasionalProvinsi Kab/ Kot Kecamatan Des/ Kel Manusia KEUNGGULANKEUNGGULAN ? PRESIDEN TERPILIH Pemikiran teknokratis pembangunan berkelanjutan RPJPN KomparatifKompetitifKooperatif NKRI ? KOTAK HITAM PENGARUH GLOBAL KABINET D P R KELEMBAGAAN & TATA KELOLA

14