Teori Normatif Pers 2.

Presentasi berjudul: "Teori Normatif Pers 2."— Transcript presentasi:

1 Teori Normatif Pers 2

2 Teori Pers Komunis Soviet
Kelas pekerja memegang kekuasaan pada masyarakat sosialis (komunis) dan untuk tetap berkuasa, semua media harus tunduk pada pengendalian kelas pekerja, terutama partai komunis Masyarakat sosialis diharapkan menjadi masyarakat tanpa kelas karenanya tidak mengandung konflik kelas. Pers seyogyanya tidak distruktur sejalan dengan konflik politik (Pers tidak dimiliki secara pribadi) Pers (media) adalah alat partai (masyarakat sosialis/kelas pekerja) untuk menanamkan nilai-nilai ideologi partai komunis. Pers harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat sosialis : sosialisasi nilai dan norma yang diinginkan, pendidiikan, informasi, motivasi dan mobilisasi. Pers seyogyanya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiensnya (profesionalisme – kode etik) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah, atau menghukum setelah terjadi peristiwa publikasi anti masyarakat

3 Media perlu menyediakan pandangan yang komplit dan obyektif tentang masyarakat dan dunia dalam batas-batas prinsip marxisme-leninisme. Wartawan adalah ahli yang bertanggungjawab yang tujuan dan cita-citanya serupa dengan kepentingan terbaik masyarakat (masyarakat sosialis) Media harus mendukung gerakan progresif di dalam dan di luar negeri

4 Teori Pers Pembangunan
Media seyogyanya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional, Kebebasan media seyogyanya dibatasi sesuai dengan (1) prioritas ekonomi (2) kebutuhan pembangunan masyarakat, Media harus memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa nasional, Media hendanya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan, dan politik, Para wartawan dan karyawan media memiliki tanggungjawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya, Bagi kepentingan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan dalam atau membatasi , pengorganisasian media serta sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung dapat dibenarkan

5 Teori Pers Demokratik Partisipan (Komunitas)
Warganegara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri, Organisasi dan isi media seyogyanya tidak tunduk pada pengendalian politik yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi negara, Media seyogyanya ada terutama audiensnya dan bukan untuk organisasi media,para ahli atau nasabah media tersebut, Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal seyogyanya memiliki media, Bentuk media yang berskala kecil, interaktif, dan partisipatis lebih baik ketimbang media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan Kebutuhan sosial tertentu yang berhubungan dengan media massa cukup hanya diungkapkan melalui tuntutan konsumen perorangan, tidak juga melalui negara dan berbagai lembaga utamanya. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli