PENJELASAN UMUM PELAKSANAAN PAKET HIK & HKP 2015

Presentasi berjudul: "PENJELASAN UMUM PELAKSANAAN PAKET HIK & HKP 2015"— Transcript presentasi:

1 PENJELASAN UMUM PELAKSANAAN PAKET HIK & HKP 2015
Oleh KETUA CPMU PAMSIMAS Sosialisasi Paket Pamsimas HIK Hotel Ambhara Jakarta, 26 Mei 2015

2 TUJUAN PROGRAM PAMSIMAS
1. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi berkelanjutan 2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 1. Menurunkan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan 2. Menurunkan Angka Penyakit Daerah Masyarakat Pusat Pemberdayaan

3 KPI PROGRAM PAMSIMAS II INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI)
NO. INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI) PAMSIMAS-I PAMSIMAS-II TARGET (Amend FA) REALISASI S/D Mei 2015 (Agreement) REALISASI S/D Mei 2015 1. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum 6 – 7 juta 5,83 juta 5,6 juta 2,19 juta 2. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi 3,1 juta 4,29 juta 4 juta 0,94 juta 3. Bertambahnya masyarakat yang ‘Stop BABS’ 80% 39,26% 50% 10,04% 4. Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun 45,98% 60% 18,11% 5. Adanya rencana penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung adopsi dan pengarustamaan pendekatan PAMSIMAS 100% 32% 6. Meningkatnya prosentasi alokasi anggaran Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang diperlukan untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs 73% 53%

4 KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAMS DESA PAMSIMAS TAHUN 2008 - 2013
Jumlah Total Desa 8303

5 KONSEP HIK & HKP DALAM PROGRAM PAMSIMAS
Desa Reguler Pelaksanaan Replikasi Pelaksanaan HID Pelaksanaan HIK Pelaksanaan HKP DESA SASARAN BARU DUKUNGAN KEBERLANJUTAN Insentif bagi kinerja desa/kel Insentif bagi kinerja kab/kota Adopsi dan Perluasan Program oleh Pemerintah Daerah Inisiatif Pemerintah Pusat Insentif bagi kab/kota yang punya rencana Optimalisasi ‘Menuju kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat’

6 HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA PAMSIMAS
MAKSUD: Memberikan dana insentif kepada kabupaten pelaksana Pamsimas yang memiliki kinerja pelaksanaan yang baik , memiliki rencana pengembangan, pengarusutamaan dan perluasan pendekatan Pamsimas/pemberdayaan masyarakat, dan kepada desa Pamsimas yang memiliki kinerja keberlanjutan program yang baik; TUJUAN: Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) atau District Incentive Grants : (1) perluasan program melalui pengarusutamaan & pengadopsian pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. (2) penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan & pembinaan pasca proyek; 6

7 HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP)
MAKSUD: Memberikan dana stimulan kepada kabupaten pelaksana Pamsimas yang memiliki rencana optimalisasi desa Pamsimas yang sudah tidak berfungsi guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS desa Pamsimas; TUJUAN: Penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan & pembinaan pasca proyek; (2) Perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa; (3) Mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi; 7

8 Menu Pemanfaatan Paket Pamsimas HIK Tahun 2014
No Menu Tujuan Sasaran Lokasi Ketera-ngan 1 Pengembangan SPAM Memaksimalkan jangkauan pelayanan dengan menambah kapasitas SPAM untuk dapat menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan Desa reguler atau desa replikasi tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya HIK 2 Optimalisasi SPAM Pemulihan SPAM untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan HIK/HKP 3 Pelatihan (Non Fisik) Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan BPSPAMS HKP

9 KEWAJIBAN PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN HIK & HKP
Penyediaan APBD untuk: Sharing Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); 1 Penyediaan dan Gaji Fasilitator Masyarakat HIK & HKP(FM HIK&HKP); 2 Biaya Operasional (BOP) Pakem dan Asosiasi 3 CPMU memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan FM HIK & HKP

10 Kriteria Pemilihan Kab/Kota Penerima HIK
Kabupaten/kota telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana (misused fund) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK Kabupaten/kota telah memenuhi/melampaui jumlah BLM atau jumlah desa/kelurahan yang menjadi kewajiban APBD sampai dengan akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK Kabupaten/kota telah merealisasikan target (kumulatif) penerima manfaat air minum untuk pelaksanaan Program Pamsimas periode 2 (dua) tahun sebelumnya Kabupaten/kota telah menyelesaikan pelaksanaan Pamsimas di seluruh desa/kelurahan lokasi Program Pamsimas periode 2 (dua) tahun sebelumnya Status Dusun Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tingkat kabupaten/kota tidak kurang dari rata-rata nasional pada tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK Kriteria Kualifikasi untuk Penyusunan Daftar Kabupaten/Kota yang Dapat Mengajukan Proposal (Long List) 1 2 3 4 5

11 Kriteria Pemilihan Kab/Kota Penerima HKP
Di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Terdapat desa sasaran Pamsimas dengan kondisi SPAMS yang tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, sesuai dengan data SIM Pamsimas Kriteria Kualifikasi untuk Penyusunan Daftar Kabupaten/Kota yang Dapat Mengajukan ProposaL 1 2

12 EVALUASI KINERJA KAB/KOTA SESUAI KUALIFIKASI HIK TAHUN 2015
Jumlah Kabupaten/Kota s/d 2013 110 Memenuhi Kewajiban Replikasi 81 Memenuhi Penyelesaian Kasus/Tidak Ada Kasus Penyalahgunaan dana 54 Realisasi Kegiatan 2013, 100% 82 90 SBS di atas rata-rata Nasional 45 59 Kinerja Baik 12

13 KABUPATEN YANG MEMENUHI KRITERIA HIK TAHUN 2015
SIJUNJUNG PASAMAN MUSI BANYUASIN OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR GARUT TANAH LAUT HULU SUNGAI SELATAN PEKALONGAN WONOGIRI KARANGANYAR MANGGARAI BARAT

14 REKOMENDASI & Tindak Lanjut
Pemasukan Usulan proposal hendaknya tepat waktu, lengkap dan benar Target penerima manfaat hendaknya realistis sehingga realisasi tidak jauh dari rencana Bagi Kabupaten/Kota yang belum memenuhi kualifikasi untuk menerima HIK , dapat melakukan segera peningkatan kinerja untuk memenuhi kualifikasi HIK selambat-lambatnya sampai dengan batas waktu pemasukan Proposal HIK

15 LAMPIRAN

16 STATUS KINERJA KABUPATEN/KOTA
Status: tanggal 22 Mei 2015 No Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban Replikasi Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014) Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013 Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013 Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,50%) Kewajiban s/d 2013 Realisasi s/d 2014 Selisih Realisasi dan Kewajiban Target Realisasi Selisih Jumlah Desa s/d 2013 Belum Selesai Selesai NASIONAL 1156 1284 128 9 ( ) 7627 44 7583 1 SUMATERA BARAT 137 155 18 77.311 (36.596) 887 3 884 PESISIR SELATAN 7 8 11.766 8.914 (2.852) 67 66 50,64% 2 SOLOK 9.790 5.640 (4.150) 65 64 26,15% SIJUNJUNG 12 14 3.211 3.761 550 63 49,57% 4 TANAH DATAR 10 13 8.387 9.500 1.113 43,88% 5 PADANG PARIAMAN 11 16.064 3.296 (12.768) 70 33,55% 6 AGAM 15.227 10.890 (4.337) 77 49,70% LIMA PULUH KOTA 6.921 3.899 (3.022) 68 52,51% PASAMAN 8.958 9.409 451 69 66,69% SOLOK SELATAN 20 9.713 5.325 (4.388) 40,07% DHARMASRAYA 8.465 2.073 (6.392) 53 51,83% PASAMAN BARAT 6.303 8.219 1.916 31,45% PADANG 6.804 3.414 (3.390) 58 57 28,67% SAWAH LUNTO -2 2.298 2.971 673 42 82,73% KOTA PARIAMAN -5 - 33 43,11% 15 KOTA PAYAKUMBUH -6 25 31,33% RIAU 113 110 -3 68.119 (50.204) 484 483 16 KUANTAN SINGINGI -7 9.454 3.438 (6.016) 79 30,09% 17 INDRAGIRI HULU 21 23 26.472 945 (25.527) 38,17% INDRAGIRI HILIR -1 13.872 19.182 5.310 78 4,40% 19 KAMPAR 27 28 36.583 22.038 (14.545) 106 52,34% ROKAN HULU 18.209 17.694 (515) 74 73 72,96% BENGKALIS 13.733 4.822 (8.911) 71,23% SUMATERA SELATAN 89 120 31 99.037 43.691 578 577 22 OGAN KOMERING ILIR 15.906 20.671 4.765 83 46,46% MUARA ENIM 17.906 25.957 8.051 72 46,70% 24 LAHAT 4.888 6.149 1.261 60 38,99% MUSI RAWAS 11.679 16.997 5.318 28,73% 26 MUSI BANYUASIN 8.235 10.429 2.194 53,54% OGAN KOMERING ULU SELATAN 16.150 28.875 12.725 54,12% OGAN KOMERING ULU TIMUR 8.698 20.714 12.016 63,69% 29 OGAN ILIR Ada 15.575 12.936 (2.639) 47,61%

17 STATUS KINERJA KABUPATEN/KOTA
Status: tanggal 22 Mei 2015 No Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban Replikasi Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014) Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013 Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013 Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,50%) Kewajiban s/d 2013 Realisasi s/d 2014 Selisih Realisasi dan Kewajiban Target Realisasi Selisih Jumlah Desa s/d 2013 Belum Selesai Selesai NASIONAL 1156 1284 128 9 ( ) 7627 44 7583 4 JAWA BARAT 39 58 19 71.678 61.125 (10.553) 363 30 GARUT 12 3 19.993 36.318 16.325 75 52,32% 31 TASIKMALAYA 8 14.978 7.127 (7.851) 74 55,49% 32 KUNINGAN 6 11 5 9.233 7.799 (1.434) 69 56,52% 33 SUMEDANG 13.673 3.928 (9.745) 73 80,31% 34 SUBANG 13.801 5.953 (7.848) 72 72,15% BANTEN 18 25 7 41.139 42.569 1.430 154 35 LEBAK 24.776 17.702 (7.074) 77 6,80% 36 SERANG 10 13 16.363 24.867 8.504 17,39% KALIMANTAN SELATAN 144 -10 67.346 67.981 635 575 37 TANAH LAUT 17 2 10.947 14.201 3.254 70 60,56% 38 KOTA BARU -9 8.288 7.630 (658) 42,21% BANJAR 20 -3 7.913 8.787 874 71 45,89% 40 BARITO KUALA 21 6.170 3.183 (2.987) 24,92% 41 HULU SUNGAI SELATAN 4.892 6.512 1.620 48,11% 42 HULU SUNGAI UTARA 22 24 7.745 8.022 277 78 23,75% 43 TANAH BUMBU 16 -4 16.507 13.078 (3.429) 58,29% BALANGAN 4.884 6.568 1.684 48,02% JAWA TENGAH 271 373 102 1 ( ) 2316 2312 45 SRAGEN 14 15 26.100 24.088 (2.012) 105 49,22% 46 GROBOGAN 20.848 4.145 (16.703) 76 72,28% 47 BLORA Ada 18.810 8.025 (10.785) 83 54,57% 48 REMBANG -2 24.965 6.194 (18.771) 45,00% 49 PATI 37.415 12.846 (24.569) 90 54,66% 50 DEMAK 24.315 8.075 (16.240) 80 69,95% 51 Kab. SEMARANG 14.944 7.019 (7.925) 54,35% 52 CILACAP 12.769 28.637 15.868 41,18% 53 BANYUMAS 25.342 20.132 (5.210) 36,98% 54 PURBALINGGA 29.495 9.175 (20.320) 81 34,06% 55 BANJARNEGARA 18.779 6.827 (11.952) 16,94% 56 KENDAL 11.096 5.791 (5.305) 39,18% 57 BATANG -1 17.343 5.431 (11.912) 29,84%

18 STATUS KINERJA KABUPATEN/KOTA
Status: tanggal 22 Mei 2015 No Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban Replikasi Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014) Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013 Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013 Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,50%) Kewajiban s/d 2013 Realisasi s/d 2014 Selisih Realisasi dan Kewajiban Target Realisasi Selisih Jumlah Desa s/d 2013 Belum Selesai Selesai NASIONAL 1156 1284 128 9 ( ) 7627 44 7583 59 PEMALANG 10 19 20.001 14.144 (5.857) 76 48,32% 60 TEGAL 21.053 6.287 (14.766) 75 37,51% 61 BREBES 7 14 13.181 21.924 8.743 71 2 69 16,63% 62 KEBUMEN 11 15.018 15.057 39 78 43,91% 63 PURWOREJO 20 14.817 4.289 (10.528) 81 30,94% 64 WONOSOBO 13 3 22.554 24.900 2.346 84 17,08% 65 MAGELANG 22 26.300 9.507 (16.793) 1 80 40,26% 66 BOYOLALI 8 8.338 3.554 (4.784) 79 50,43% 67 KLATEN 20.512 9.011 (11.501) 77 68,13% 68 SUKOHARJO 6 4 14.154 5.038 (9.116) 59,02% WONOGIRI 20.721 24.228 3.507 83 82,11% 70 KARANGANYAR 6.414 6.978 564 48,67% TEMANGGUNG 15 5 17.530 6.731 (10.799) 46,75% 72 KOTA SEMARANG -1 8.948 2.631 (6.317) 90,48% 73 KUDUS - 58 0,00% 74 KOTA PEKALONGAN -8 47 95,10% NUSA TENGGARA TIMUR 94 74.567 97.117 22.550 711 700 KUPANG 8.258 10.389 2.131 14,85% ALOR 5.003 8.333 3.330 73,12% LEMBATA 3.164 4.243 1.079 56 54 78,06% SIKKA 11.925 18.824 6.899 49,11% MANGGARAI 9.867 17.349 7.482 69,82% MANGGARAI BARAT 7.015 8.261 1.246 84,26% TIMOR TENGAH SELATAN 5.989 4.620 (1.369) 87,50% 82 TIMOR TENGAH UTARA 7.936 9.963 2.027 70,73% ROTE NDAO Ada 11.504 13.146 1.642 67,23% SUMBA BARAT 3.906 1.989 (1.917) 55 66,67% 85 KOTA KUPANG -2 46 100,00% GORONTALO 25 21 -4 19.794 17.028 (2.766) 198 86 BOALEMO 6.829 5.955 (874) 19,97% 87 12.965 11.073 (1.892) 27,76% 88 POHUWATO 35,17%

19 STATUS KINERJA KABUPATEN/KOTA
Status: tanggal 22 Mei 2015 No Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban Replikasi Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014) Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013 Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013 Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,50%) Kewajiban s/d 2013 Realisasi s/d 2014 Selisih Realisasi dan Kewajiban Target Realisasi Selisih Jumlah Desa s/d 2013 Belum Selesai Selesai NASIONAL 1156 1284 128 9 ( ) 7627 44 7583 10 MALUKU 8 2 11.536 8.518 (3.018) 76 74 89 MALUKU TENGAH 77,78% 11 MALUKU UTARA 27 1 -26 94 93 90 KOTA TIDORE KEPULAUAN 12 -12 43 59,63% 91 KAB. HALMAHERA BARAT 15 -14 Ada 51 50 70,35% SULAWESI TENGAH 83 85 64.987 72.363 7.376 518 92 BANGGAI KEPULAUAN 14 16 11.321 14.846 3.525 79 18,10% MOROWALI -2 5.303 3.516 (1.787) 65 50,02% POSO -1 10.931 14.571 3.640 77 71,98% 95 DONGGALA 15.678 16.073 395 80 21,26% 96 BUOL 13 6.273 5.160 (1.113) 72 29,07% 97 PARIGI MOUTONG 3 10.714 11.384 670 33,11% 98 TOJO UNA-UNA 4.767 6.813 2.046 71 33,90% SULAWESI BARAT 35 25 -10 8.323 9.915 1.592 169 154 99 MAMUJU 7 -3 - 58 29,67% 100 MAJENE 7,22% 101 MAMUJU UTARA 6 -9 53 38 16,53% SULAWESI SELATAN 67 47 -20 51.850 13.222 (38.628) 433 432 102 BULUKUMBA 18.375 1.570 (16.805) 62 3,46% 103 WAJO 12.953 1.593 (11.360) 60,91% 104 SIDENRENG RAPPANG -7 7.624 1.422 (6.202) 7,35% 105 TANA TORAJA Ada (PPM & BPKP) 12.898 8.637 (4.261) 82,72% 106 GOWA 5 47,47% 107 KOTA MAKASSAR -4 57 49,21% 108 KOTA PALOPO 16,67% 109 PINRANG 55 54 23,64% PAPUA BARAT 2.221 2.942 721 66 110 MANOKWARI Ada (PPM) 64,04%

20 Potensi Kabupaten/Kota untuk HIK
NO NAMA KABUPATEN/KOTA STATUS YANG PERLU DITINGKATKAN 1 Tanah Datar SBS : 43,88 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 2 Agam Target penerima manfaat kurang 4.337 3 Lima Puluh Kota Target penerima manfaat kurang 3.022 4 Dharmasraya Target penerima manfaat kurang 6.382 5 Pasaman Barat SBS : 31,45 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 6 Kampar Target penerima manfaat kurang 7 Ogan Komering Ilir SBS ; 46,46 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 8 Muara Enim 1 (satu) desa belum selesai 9 Lahat SBS ; 38,99 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 10 Tasikmalaya Target penerima manfaat kurang 7.851 11 Kuningan Target penerima manfaat kurang 1.434 12 Sumedang Target penerima manfaat kurang 9.745 13 Subang Target penerima manfaat kurang 7.848 14 Serang SBS ; 17,39 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 15 Hulu Sungai Utara SBS ; 23,75 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 16 Sragen Target penerima manfaat kurang 2.012

21 Potensi Kabupaten/Kota untuk HIK
NO NAMA KABUPATEN/KOTA STATUS YANG PERLU DITINGKATKAN 17 Grobogan Target penerima manfaat kurang 18 Pati Target penerima manfaat kurang 19 Demak Target penerima manfaat kurang 20 Kabupaten Semarang Target penerima manfaat kurang 7.925 21 Cilacap SBS ; 41,18 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 22 Pemalang Target penerima manfaat kurang 5.857 23 Kebumen SBS ; 23,75 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 24 Wonosobo SBS ; 17,08 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 25 Klaten Target penerima manfaat kurang 26 Sukoharjo Target penerima manfaat kurang 9.116 27 Kupang SBS ; 14,85 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 28 Alor Desa belum selesai : 3 desa 29 Lembata Desa belum selesai : 2 desa 30 Manggarai Desa belum selesai : 1 desa 31 Timor Tengah Utara 32 Rote Ndao Temuan BPKP belum selesai 33 Banggai Kepulauan SBS ; 18,10 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 34 Donggala SBS ; 21,26 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 35 Parigi Moutong SBS ; 33,11 % ( rata2 nasional 46, 50 %) 36 Tojo Una-una SBS ; 33,90 % ( rata2 nasional 46, 50 %)

22 STATUS KEBERFUNGSIAN SPAMS KABUPATEN/KOTA
Status: Periode Laporan Maret 2015 No. Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Desa (REG+REP) s/d 2013 Kondisi SPAMS Desa Sasaran Pamsimas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Ada/Tidak Berfungsi Baik Tidak Berfungsi Berfungsi Sebagian Jumlah Tidak ada Data JUMLAH 8303 6269 525 1492 2017 17 1 SUMATERA BARAT 984 759 84 139 223 2 PESISIR SELATAN 72 61 5 10 Ada 3 SOLOK 70 51 19 4 SIJUNJUNG 73 65 8 TANAH DATAR 77 56 12 9 21 6 PADANG PARIAMAN 75 46 22 7 29 AGAM 82 LIMA PULUH KOTA 63 PASAMAN 74 68 SOLOK SELATAN 80 11 DHARMASRAYA 36 15 25 PASAMAN BARAT 14 13 KOTA PADANG 66 38 23 27 KOTA SAWAHLUNTO 39 KOTA PAYAKUMBUH 16 KOTA PARIAMAN 35 RIAU 559 312 30 217 247 KUANTAN SINGINGI 88 41 37 47 18 INDRAGIRI HULU 97 60 INDRAGIRI HILIR 86 20 KAMPAR 126 ROKAN HULU 83 45 BENGKALIS 79 48 49

23 STATUS KEBERFUNGSIAN SPAMS KABUPATEN/KOTA
Status: Periode Laporan Maret 2015 No. Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Desa (REG+REP) s/d 2013 Kondisi SPAMS Desa Sasaran Pamsimas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Ada/Tidak Berfungsi Baik Tidak Berfungsi Berfungsi Sebagian Jumlah Tidak ada Data JUMLAH 8303 6269 525 1492 2017 17 3 SUMATERA SELATAN 636 461 30 145 175 23 OGAN KOMERING ILIR 88 41 44 47 Ada 24 MUARA ENIM 83 68 6 9 15 25 LAHAT 65 57 4 8 26 MUSI RAWAS 80 50 2 28 27 MUSI BANYUASIN 82 55 OKU SELATAN 75 58 29 OKU TIMUR 78 61 1 16 OGAN ILIR 85 71 12 14 JAWA BARAT 399 364 35 31 GARUT 81 32 TASIKMALAYA 70 33 KUNINGAN 76 64 11 34 SUMEDANG 74 SUBANG 79

24 STATUS KEBERFUNGSIAN SPAMS KABUPATEN/KOTA
Status: Periode Laporan Maret 2015 No. Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Desa (REG+REP) s/d 2013 Kondisi SPAMS Desa Sasaran Pamsimas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Ada/Tidak Berfungsi Baik Tidak Berfungsi Berfungsi Sebagian Jumlah Tidak ada Data JUMLAH 8303 6269 525 1492 2017 17 5 JAWA TENGAH 2471 2180 104 184 288 3 36 CILACAP 78 38 12 28 40 Ada 37 BANYUMAS 88 83 2 PURBALINGGA 86 80 4 6 39 BANJARNEGARA 58 14 20 KEBUMEN 73 10 41 PURWOREJO 87 67 9 11 42 WONOSOBO 89 43 MAGELANG 85 76 44 BOYOLALI 84 8 45 KLATEN 74 7 46 SUKOHARJO 72 47 WONOGIRI 75 48 KARANGANYAR 81 49 SRAGEN 111 99 50 GROBOGAN 82 60 19 22 51 BLORA 90 52 REMBANG 1 53 PATI 96 54 KUDUS 62 55 DEMAK 56 SEMARANG 77 57 TEMANGGUNG KENDAL 59 BATANG 68 PEKALONGAN 61 PEMALANG 16 TEGAL 63 BREBES 15 64 KOTA SEMARANG 65 KOTA PEKALONGAN

25 STATUS KEBERFUNGSIAN SPAMS KABUPATEN/KOTA
Status: Periode Laporan Maret 2015 No. Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Desa (REG+REP) s/d 2013 Kondisi SPAMS Desa Sasaran Pamsimas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Ada/Tidak Berfungsi Baik Tidak Berfungsi Berfungsi Sebagian Jumlah Tidak ada Data JUMLAH 8303 6269 525 1492 2017 17 6 BANTEN 165 90 69 75 66 LEBAK 83 61 1 21 22 Ada 67 SERANG 82 29 5 48 53 7 NUSA TENGGARA TIMUR 759 517 59 174 233 9 68 SUMBA BARAT 35 14 23 KUPANG 70 49 TIMOR TENGAH SELATAN 58 37 8 12 20 71 TIMOR TENGAH UTARA 41 18 27 72 ALOR 4 73 LEMBATA 62 34 25 26 2 74 SIKKA 54 MANGGARAI 24 76 ROTE NDAO 55 11 28 77 MANGGARAI BARAT 47 78 KOTA KUPANG 36 10 KALIMANTAN SELATAN 654 381 39 231 270 3 79 TANAH LAUT 85 43 42 80 KOTA BARU 52 81 BANJAR 16 BARITO KUALA HULU SUNGAI SELATAN 84 HULU SUNGAI UTARA 88 TANAH BUMBU 38 44 86 BALANGAN

26 STATUS KEBERFUNGSIAN SPAMS KABUPATEN/KOTA
Status: Periode Laporan Maret 2015 No. Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Desa (REG+REP) s/d 2013 Kondisi SPAMS Desa Sasaran Pamsimas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Ada/Tidak Berfungsi Baik Tidak Berfungsi Berfungsi Sebagian Jumlah Tidak ada Data JUMLAH 8303 6269 525 1492 2017 17 9 SULAWESI TENGAH 563 444 38 81 119 87 BANGGAI KEPULAUAN 91 80 2 11 Ada 88 MOROWALI 71 54 4 13 89 POSO 85 67 6 12 18 90 DONGGALA 84 7 BUOL 78 52 26 92 PARIGI MOUTONG 79 61 3 15 93 TOJO UNA-UNA 75 59 16 10 SULAWESI SELATAN 463 359 35 69 104 94 BULUKUMBA 43 24 95 GOWA 56 55 1 96 WAJO 5 14 19 97 SIDENRENG RAPPANG 62 98 PINRANG 33 22 99 TANA TORAJA 77 63 100 KOTA MAKASSAR 53 101 KOTA PALOPO 8 GORONTALO 209 140 47 102 BOALEMO 72 49 23 103 60 20 21 POHUWATO 31 25 SULAWESI BARAT 185 86 105 MAJENE 64 106 MAMUJU 107 MAMUJU UTARA MALUKU 82 41 30 108 MALUKU TENGAH MALUKU UTARA 27 34 109 KAB. HALMAHERA BARAT 110 KAB. TIDORE KEPULAUAN PAPUA BARAT 111 KAB. MANOKWARI

27 TERIMA KASIH