Good Coorporate governance

Presentasi berjudul: "Good Coorporate governance"— Transcript presentasi:

1 GOOD AND CLEAN GOVERNMENT (Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih)

2 Good Coorporate governance
GOOD AND CLEAN GOVERNMENT (Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih) Peristilahan: Good Governance Clean Government Good Coorporate governance

3 Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajemen publik:
Latar Belakang Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajemen publik: Old Public Administration ditandai birokrasi yang kaku/rigid, sangat formal, garis komando,  Weberian II. New Public Management -mekanisme pasar dlm pelayanan publik -mewirausahakan birokrasi New Public Service masyarakat sipil bukan lagi obyek pelayanan melainkan subyek pelayanan

4 Human Resources Management Information Management External Relations
PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI/MANAJEMEN PUBLIK From POSDCORB to PAFHRIER (G.David Garson & E. Samuel Overman) OPA (Old Public Administration) NPM (New Public Management) POSDCORB Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Budgetting PAFHRIER Policy Analysis Financial Management Human Resources Management Information Management External Relations

5 Government vs Governance
Suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). SIFAT: FORMAL G o v e r n a n c e Secara terminologis, artinya kepemerintahan, atau tata pemerintahan, sehingga harus dipahami sebagai suatu proses pemerintahan, bukan struktur atau institusi. Bersifat inklusif, sehingga meleburkan perbedaan antara ‘pemerintah’ dengan “yang diperintah”. SIFAT: FORMAL & INFORMAL

6 Lanjutan.. Government vs Governance
Denhardt (1984:111) menyebutkan bahwa tata pemerintahan modern yang demokratis, pada dasarnya merupakan perkembangan lanjutan dari tipe-tipe organisasi dan administrasi yang ada sebelumnya, karena dipengaruhi oleh isu-isu kontekstual dan perubahan lingkungan sekitarnya. Menguatnya ide governance dipertajam oleh oleh situasi dikotomis yang muncul, yang secara kontras mempertentangkan nilai-nilai, seperti efisiensi dan pemerataan; atau antara hirarki dan partisipasi.

7 Lanjutan….. Definisi umum
Asian Development Bank (1995) Governance (kepemerintahan) diartikan sebagai penyelenggaraan kepemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kredibilitas.

8 AKTOR dalam GOVERNANCE
Tiga unsur (aktor) yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemerintahan: Negara (the state) Sektor swasta (the private sector) Masyarakat (civil society) Dengan demikian, negara bukan lagi aktor tunggal, sehingga diperlukan redefinisi peran negara, dan aktor-aktor lainnya. Governance terjadi ketika aktor-aktor tersebut saling berinteraksi, sebagai kekuatan penyeimbang satu sama lain.

9 Pola Interaksi antar Aktor
Negara “PasaR” Masy Sipil Sektor Swasta

10 Relasi Negara,Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta

11 Aktor-aktor dalam Governance
Sektor negara meliputi lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta di berbagai bidang dan sumber informal lain di pasar ekonomi. Masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dsb, yang terdiri dari individual maupun kelompok (baik terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi; dengan aturan formal maupun tidak formal.

12 Negara (the state) Tugas negara adalah :
Mewujudkan lingkungan politik yang kondusif dengan meredefinisi peran pemerintah dalam mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan melindungi kelompok yang lemah. Menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik. Menyediakan infrastruktur, iklim demokrasi, memperkuat kapasitas pemerintah lokal, maupun nasional.

13 Swasta Sektor swasta memainkan peranan peran penting melalui pendekatan pasar (market approach) Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi di mana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan dalam bingkai incentives and rewards.

14 Masyarakat (civil society)
Masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil terlibat dalam menjamin interaksi sosial dan politik, serta memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan urusan kepemerintahan. Masyarakat sipil tidak hanya melakukan check and balance terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga memberikan kontribusi untuk memperkuat kedua unsur utama yang lain. Masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasinya dalam aktivitas sosial dan ekonomi, dan mengorganisir mereka ke dalam satu kelompok yang potensial mempengaruhi kebijakan publik.

15 Karakteristik Good Governance (UNDP Policy Paper,1997) LAN
Partisipasi Rule of Law Tranparansi Responsif Orientasi pada Konsensus Kesetaraan/Keadilan Efektif dan Efisien Akuntabel Visi Strategik

16 Melibatkan peran serta masy scr langsung maupun lewat perwakilan
PENJELASAN 1. Partisipasi Melibatkan peran serta masy scr langsung maupun lewat perwakilan Terlibat pd setiap proses (tahapan): identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, pengawasan dan monev 2. Rule of Law Supremasi hukum Kepastian hukum Hukum yang responsif Aturan hukum ditegakkan scr konsekuen Independensi peradilan 3. Tranparansi Keterbukaan pada (utamanya) 8 unsur: Penetapan posisi jabatan publik Kekayaan pejabat publik Pemberian penghargaan Penetapan kebijakan Pelayanan kesehatan Moralitas aparatur/pejabat publik Keamanan dan ketertiban Kebijakan strategis

17 Responsif Pemerintah yg peka thd berbagai persoalan masyarakat Birokrat yg memiliki etika individual dan etika sosial (kapabilitas, loyalitas; dan sensivitas thd kebutuhan publik) Orientasi pada Konsensus Setiap keputusan/kebijakan harus didasari konsensus 6. Kesetaraan/Keadilan Kesamaan dlm perlakuan dan pelayanan publik (hindarkan pertimbangan keyakinan, suku, jenis kelamin, kelas sosial, dll) Efektif dan Efisien berdayaguna dan hasil guna Akuntabilitas pertanggungjawaban thd rakyat yang memberinya mandat Visi Strategik Mampu memahami/menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi ke depan

18 Bentuk realisasi good governance and clean government
Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan Kemandirian lembaga peradilan Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah Penguatan partisipasi masyarakat madani Peningkatan kesejahteraan rakyat dlm kerangka otonomi daerah

19 Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik
Pelayanan publik ?: (yanblik) Pemberian jasa oleh pemerintah atau pihak swasta a.n. pemerintah, atau oleh pihak swasta…kepada masyarakat dgn atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. (Hidayat dan Azra, 2008:183) Pelayanan publik menjadi titik strategis good and clean governance. Mengapa ? (3 alasan) Yanblik menjadi area di mana pemerintah berinteraksi dg lembaga nonpemerintah keberhasilan/kegagalannya menjadi ukuran tinggi/rendahnya dukungan masy. Yan-blik sbg area dimana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan scr. lebih mudah Yanblik melibatkan kepent semua unsur governance: pemerintah-masyarakat-mekanisme pasar.

20 Kinerja Birokrasi Ukuran (kualitatif dan kuantitatif) yg menggambarkan tingkat pencapaian tuj/sasaran, dg memperhitungkan indikator-2 sbb.: Indikator input (masukan) Indikator proses (process) Indikator output (keluaran/produk) Indikator outcomes (hasil) Indikator benefit (kemanfaatan) Indikator impacts (dampak)

21 Kinerja Birokrasi Indikator input (masukan)
Sgl sumda (barang/jasa, SDM, informasi, kebijakan, dll yg dibutuhkan birokrasi 2. Indikator proses (process) sgl berkait dg proses (kesesuaian antara perencanaan dg pelaksanaan) shgg sesuatu yg diharapkan tercapai (fisik/non) 3. Indikator output (keluaran/produk) sesuatu yg diharapkan (fisik/non) 4. Indikator outcomes (hasil) sgl sesuatu mencerminkan berfungsinya produk (efek langsung) 5. Indikator benefit (kemanfaatan) sesuatu terkait dg tuj akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan 6. Indikator impacts (dampak) pengaruh yg ditimbulkan (positif/negatif) pada setiap tingkatan indikator

22 Imlementasi Good Governance
Citizen’s Charter (di bbrp neg persemakmuran) Standar Pelayanan Minimal (Prop DIY) Kontrak Pelayanan (Pemkot Yogyakarta) Mekanisme Pengaduan Exit-voice mechanism Etc.

23 Mengunjungi Counter obat
Lingkaran Pelayanan AKHIR LINGKARAN AWAL LINGKARAN Masuk arena parkir masuk arena parkir Mencari tempat parkir Disapa Satpam Masuk toko Keluar toko Membayar Disapa Satpam Disapa kasir Ambil trolly/tas Menunggu Memilih belanjaan Antri keluar Minta tolong penjaga toko Membaca denah toko Mengunjungi Counter obat