Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME

Presentasi berjudul: "Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME"— Transcript presentasi:

1 Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME Disampaikan pada : Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah – Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2 E-government

3 Latar Belakang Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional

4 INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov
Instruksi ditujukan kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota.

5 MANFAAT eGOVERNMENT E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

6 PARADIGMA BIROKRATIS VS eGOV(cont.)
Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan publik. (good gevernance)

7 MANFAAT eGOV Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari hari.

8 MANFAAT eGOV (cont.) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

9 INPRES No.3 Th.2003 Kesiapan memanfaatkan TI
Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut : E-Leadership; berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Infrastruktur Jaringan Informasi (kualitas,lingkup,biaya) Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas (akurat, tepat waktu, relevan) dan keamanan informasi. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

10 Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government

11 Kerangka Arsitektur e-Government
Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government

12 Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan
Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo 2005

13 Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan
Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

14 Peta Solusi Aplikasi e-Government
Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

15 Peta Solusi Aplikasi e-Government
Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

16 Taksonomi Aplikasi

17 1. Pelayanan 1.1. Kependudukan 1.2. Perpajakan dan Retribusi
1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

18 2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan

19 3. LEGISLASI 3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

20 4. PEMBANGUNAN 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

21 5. KEUANGAN 5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan
5.3. Sistem Akuntansi Daerah

22 6. KEPEGAWAIAN 6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Absensi dan Penggajian
6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan

23 7. DINAS DAN LEMBAGA 7.1. KEPEMERINTAHAN
Pengelolaan Barang Daerah Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Perusahaan Daerah

24 7. DINAS DAN LEMBAGA 7.2. KEWILAYAHAN
Tataruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata Industri Kecil dan Menengah (IKM)

25 7. DINAS DAN LEMBAGA 7.3. KEMASYARAKATAN
Kesehatan Pendidikan Ketenagakerjaan Industri dan Perdagangan Jaring Pengaman Sosia

26 7. DINAS DAN LEMBAGA 7.4. SARANA DAN PRASARANA
Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum

27 E-government di Korea

28 Video : e-Government Korea https://www.youtube.com/watch?v=MhoyVdeCqEc

29 Surabaya

30 Isu Strategis RPJMD Peningkatan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Pemberdayaan masyarakat miskin Penguatan Daya saing Koperasi Usaha mikro, kecil menengah

31 Isu Strategis RPJMD Peningkatan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru dan masuk kerja formal serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Peningkatan Kualitas Produk kepariwisata Pembangunan Infrastruktur

32 FutureGov Awards 2013

33 FutureGov Awards 2013 Kategori Data Center melalui Media Center
Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam keluhan, pengaduan, kritik, saran dan pertanyaan yang terkait dengan proses pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya melalui berbagai macam media yaitu, telepon, SMS, website, , faximile, facebook, twitter, dan portal

34 FutureGov Awards 2013 Kategori Data Inclusion diraih melalui Broadband Learning Center (BLC) Merupakan fasilitas pembelajaran IT yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis agar warga Surabaya melek IT. Ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju Surabaya Cyber City. BLC hadir di lokasi-lokasi yang dekat dengan ruang publik seperti taman kota dan rumah susun (rusun), sehingga mudah diakses oleh masyarakat

35 Banyuwangi

36 Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Pendidikan dan Kesehatan
Kemiskinan dan Pengangguran Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM Lingkungan Perlindungan Sosial Infrastruktur Tata kelola pemerintahan yang baik

37 Banyuwangi Digital Society (Banyuwangi Diso)
Tahun 2013 terpasang 1000 access point (dari target access point). IndiGov Banyuwangi

38 IT IT IT

39 What’s Next..??

40 RPJMN Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar, tahun adalah : Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi : (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

41 RPJMN Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan tahun adalah: adalah : Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal dengan: (b) Menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

42 RPJMN Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut: Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan: (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;

43 Telaah Isu Strategis RPJMD
Apakah di wilayah Bapak/Ibu terdapat masalah yang menuntut penyelesaian dengan peranan teknologi informasi sebagai katalisator? Misal : Kondisi transaksi perdagangan masih bersifat tradisional Daerah belum mampu melakukan penjualan keluar wilayah Terdapat kendala komunikasi petani dengan SKPD terkait

44 Telaah Isu Strategis RPJMD
Apakah masalah tersebut bersifat masif? misal Kondisi transaksi perdagangan masih bersifat tradisional di banyak kecamatan Daerah yang belum mampu melakukan penjualan keluar wilayah terdapat di banyak kecamatan Terdapat kendala komunikasi petani dengan SKPD terkait di banyak kecamatan

45 Terima kasih..