ETIKA BISNIS msigittaruna@gmail.com.

Presentasi berjudul: "ETIKA BISNIS msigittaruna@gmail.com."— Transcript presentasi:

1 ETIKA BISNIS

2 adat istiadat atau kebiasaan.
Pengertian Etika Dua pengertian; 1. Etika  kata Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan.

3 2. Etika  filsafat moral, ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas.

4 Nietzsche, etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.

5 Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis.

6 Norma Khusus dan Norma Umum
aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus atau kehidupan khusus, mis. aturan olah raga, aturan pendidikan, lebih khusus aturan sebuah sekolah.

7 bersifat umum dan universal.
Norma Umum bersifat umum dan universal. Norma umum ada tiga yaitu, norma sopan santun, norma hukum, norma moral.

8 Teori Etika. Etika Deontologi EtikaTeleologi.

9 kata Yunani deon  kewajiban.
Etika Deontologi kata Yunani deon  kewajiban. penekanan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.

10 pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu
Suatu tindakan itu baik dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri bukan pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu. Menekankan motivasi, kemauan baik dari pelaku bisnis.

11 Tiga prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai moral:
(1) tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban; (2) tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu; (3) dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

12 Etika Teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

13 Etika Umum dan Etika Khusus.
suatu etika mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Etika Umum sebagai ilmu atau filsafat moral  etika teoritis

14 Etika Khusus penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam kehidupan khusus. Dalam hal ini Etika Khusus mengamati perilaku dan kehidupan manusia dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. Etika Khusus memberi aturan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus.

15 Etika Khusus dianggap sebagai Etika Terapan. karena
aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus dalam kegiatan tertentu.

16 Etika Terapan – Etika Bisnis.
Etika Bisnis merupakan salah satu bentuk dari Etika Terapan. Dalam Etika Bisnis diterapkan secara khusus prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang bisnis.

17 Prinsip Etika Bisnis 1. otonomi; 2. kejujuran; 3. keadilan;
4. saling menguntungkan, 5. integritas moral.

18 Prinsip Otonomi  sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri.

19 Prinsip Kejujuran  kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian,
kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, kejujuran dalam hubungan kerja intern.

20 Prinsip Keadilan  memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, baik dalam relasi eksternal maupun internal perusahaan.

21 Paham Tradisional  Keadilan 1. Keadilan Legal
Menyangkut hubungan antara individu/kelompok masyarakat dengan negara.  Hubungan vertikal.

22 Dasar moral: 1. semua orang mempunyai harkat dan martabat yg sama.
2. semua warga negara  status dan kedudukan yg sama

23 Prinsip dasar  konsekuensi legal dan moral:
1. perlindungan hukum yang sama; 2. tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum dan negara;

24 3. produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang atau kelompok tertentu;
4. ketaatan yang sama dari semua warga.

25 = Keadilan Legal = + dalam bisnis  negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. + dalam perusahaan  pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai peraturan hukum yang berlaku.

26 2. Keadilan Komutatif  mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yg lain. Hubungan horisontal

27 interaksi sosial antara warga yg satu dengan lainnya, tidak boleh ada yang dirugikan.
Relasi bisnis harus setara.

28 3. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)
 distribusi ekonomi yg merata dan yang dianggap adil oleh semua warga negara.

29 Keadilan Distributif  tidak mengakui prinsip sama rata dlm pembagian kekayaan ekonomi.
Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya masing-masing.

30 Prinsip Saling Menguntungkan (mutual benefit principle) 
bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungan. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis.  dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar melahirkan win-win situation.

31 Integritas Moral  Integritas (Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Mempunyai moral yang terpuji, disiplin dan konsisten terus menerus di dalam pencapaian target dan impian. tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis Integritas moral pada demokrasi adalah keutuhan perasaan, pikiran, dan tindakan yang mengutamakan kepentingan yang lebih luas.

32 Etika Bisnis dalam Hubungan Kerja

33 Hubungan kerja sebagai suatu relasi internal dalam suatu perusahaan harus diberlakukan prinsip Etika Bisnis yang ketiga yaitu prinsip keadilan.

34 Adam Smith menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain).

35 merupakan rumusan lain dari The Golden Rules (Kaidah Emas) yaitu :
Prinsip no harm, merupakan rumusan lain dari The Golden Rules (Kaidah Emas) yaitu : “Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang anda sendiri tidak ingin diperlakukan

36 PERJANJIAN KERJA BERSAMA
HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA PERATURAN PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERATURAN PER-UU-AN

37 PERJANJIAN KERJA Pasal 1.14 UU no. 13/2003
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

38 KUHPerdata psl. 1601a Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

39 PERJANJIAN KERJA Pasal 1601a KUHPerdt. Unsur-unsur:
Pekerja melakukan pekerjaan, Pengusaha membayar upah, Bekerja pada pihak lain, Suatu waktu tertentu

40 Pengusaha membayar upah
Imbalan jasa bagi pekerja Upah sebagai unsur utama perjanjian kerja, Prinsip “no work no pay”

41 Bekerja pada pihak lain
Di bawah perintah pengusaha unsur kewenangan

42 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU WAKTU TIDAK TERTENTU

43 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 56 ayat 2, UU no. 13/2003
diadakan Jangka waktu Selesainya suatu pekerjaan tertentu

44 PKWT Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang
Sekali selesai/bersifat sementara Selesai paling lama 3 tahun Bersifat musiman Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.

45 PKWT perpanjangan - pembaruan
Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Pembaruan: Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.

46 PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.

47 Perjanjian kerja berakhir jika:
Pekerja meninggal dunia Berakhirnya jangka waktu perj. Kerja Putusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial Adanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum dlm Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

48 PEKERJA ANAK Pengusaha dilarang mempekerjakan anak Pengecualian:
Anak berusia 13 – 15 tahun

49 Syarat mempekerjakan pekerja anak;
Izin tertulis orang tua Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali Waktu kerja maksimum 3 jam Bekerja pada siang hari Tidak mengganggu waktu sekolah Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja Hubungan kerja yang jelas Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

50 Persyaratan untuk bekerja
Pekerja Perempuan Persyaratan untuk bekerja pukul – 07.00 Pekerja perempuan di bawah 18 th dilarang bekerja, Dilarang mempekerjakan perempuan hamil, membahayakan kesehatan, keselamatan, kandungan dan dirinya, Menyediakan makanan dan minuman bergizi, Menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja, Angkutan antar jemput.

51 Ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja perempuan.
Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan pada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid. Berhak memperoleh istirahat 1,5 bln sebelum dan 1,5 setelah melahirkan Perempuan yang mengalami keguguran 1,5 bln setelah keguguran. Berhak menyusui anaknya selama jam kerja.

52 OUTSOURCING atau penyediaan jasa pekerja/buruh
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh

53 Perjanjian pemborongan pekerjaan
Syarat-syarat: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja Merupakan kegiatan penunjang Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

54 Perjanjian pemborongan pekerjaan
Syarat-syarat: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja Merupakan kegiatan penunjang Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

55 Syarat-syarat lain: Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum, Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama atau sesuai dengan perat.per-uu-an

56 Hubungan kerja perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja dapat dlm bentuk PKWTT atau PKWT.
Jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 psl. 65 UU no 13/2003 maka demi hukum status hubungan kerja dengan prsh penerima beralih ke persh. Pemberi pekerjaan.

57 Penyediaan Jasa Pekerja
= Bentuk usaha – - Badan Hukum - Izin instansi Ketenagakerjaan

58 Pekerjaan: Tidak melaksanakan kegiatan pokok
Melaksanakan kegiatan jasa penunjang

59 Syarat-syarat : Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan peyedia jasa, PKWT atau PKWTT Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, Perjanjian antara persh pengguna jasa dan persh penyedia jasa.

60 PERATURAN PERUSAHAAN Disusun oleh pengusaha sendiri.
Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan. Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih. Masa berlaku 2 tahun Isi : hak dan kewajiban pengusaha-pekerja syarat-syarat kerja tata tertib perusahaan jangka waktu berlaku

61 PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Para pihak: Serikat Pekerja/Serikat Buruh Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengusaha Beberapa Pengusaha Perkumpulan Pengusaha

62 Hak Pekerja. 1. Hak atas pekerjaan, 2. Hak atas Upah yang adil, 3. Hak untuk beserikat dan berkumpulan, 4. Hak atas perlindungan Keamanan dan Kesehatan, 5. Hak untuk diproses Hukum secara adil, 6. Hak untuk diperlakukan secara sama,

63 Hak atas Pekerjaan.  1. kerja melekat pada tubuh manusia. = kerja adalah aktivitas tubuh, = kerja merupakan hak asasi manusia

64 2. kerja merupakan perwujudan diri manusia,
= melalui kerja, manusia merealisasi dirinya sbg manusia, = berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

65 3. Hak atas kerja = merupakan salah satu hak asasi manusia.
= HAM  setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

66 HAM. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan perat.per-uu-an.

67 SERIKAT PEKERJA Syarat-syarat mewakili para pekerja dalam pembuatan PKB: Terdaftar di Dep. Tenaga Kerja Memiliki anggota lebih dari 50 o/o dari jumlah pekerja Jika ada beberapa serikat pekerja dalam perusahaan tetapi tidak memenuhi jumlah 50 o/o tsb maka diadakan koalisi antara beberapa serikat pekerja.

68 PENGUSAHA Pengusaha Beberapa pengusaha dari perusahaan sejenis. Organisasi pengusaha

69 ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Syarat-syarat kerja Tata tertib perusahaan

70 FUNGSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Menciptakan : Ketenangan kerja bagi pekerja Ketenangan usaha bagi pengusaha

71 PERJANJIAN KERJA BERSAMA SUMBER HUKUM
Ketentuan dalam Perjanjian Kerja tidak boleh betentangan dengan ketentuan dalam PKB

72 Akibat Hukum: Jika ketentuan perjanjian kerja bertentangan dengan ketentuan PKB maka: ketentuan Perjanjian Kerja batal demi hukum dan ketentuan PKB berlaku bagi Perjanjian Kerja tersebut.

73 Jika hal-hal yang diatur dalam PKB
tidak diatur dalam Perjanjian Kerja maka, ketentuan PKB berlaku otomatis bagi perjanjian kerja tsb.

74 KLASIFIKASI SIFAT KETENTUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Sifat obligatoire sifat normatif sifat diagonal

75 MOGOK KERJA Salah satu hak asasi manusia adalah setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan perat.per-uu-an. Mogok kerja adalah hak dasar Pekerja dan Serikat Pekerja Hak mogok kerja baru dapat digunakan jika perundingan gagal.

76 Mogok kerja sah, jika: 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja memberitahukan pada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan, Pemberitahuan menyangkut (minimal): - waktu mulai dan berakhirnya pemogokan, - tempat mogok kerja - alasan pemogokan - tanda tangan ketua dan sekretaris SP sebagai penanggung jawab.

77 Larangan bagi pengusaha dalam pemogokan yang sah
mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja dari luar perusahaan. memberikan sanksi atau tindakan balasan pada pekerja atau pengurus serikat pekerja selama atau sesudah mogok kerja

78 Upaya instansi ketenagakerjaan
Mempertemukan dan merundingkan penyelesaian permasalahan dengan para pihak yang berselisih. Jika tercapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian Bersama. Jika tidak tercapai kesepakatan maka diserahkan pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

79 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PHK demi hukum PHK atas dasar kesepakatan pekerja – pengusaha PHK sepihak PHK karena keputusan pengadilan

80 PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
karena perbedaan pendapat menimbulkan Pertentangan Pengusaha – Pekerja Pengusaha – Serikat Pekrja Serikat Pekerja – Serikat Pekerja

81 Jenis perselisihan Perselisihan hak Perselisihan kepentingan
Perselisihan pemutusan hubungan kerja Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

82 Mogok kerja tidak sah Tidak memenuhi ketentuan psl. 140 ayat 1-2 UU no. 13/2003 Dikualifikasi sebagai mangkir Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis dalam tenggang waktu 7 hari Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri

83 Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Serikat Pekerja Bipartit Disnaker Konsiliasi Arbitrase Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial

84 Konsiliasi Perselisihan kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar Serikat Pekerja Arbitrase Perselisihan Kepentingan Mediasi Perselisihan Hak

85 PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara SP