TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN

Presentasi berjudul: "TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN"— Transcript presentasi:

1 TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN
Disampaikan oleh : EKO DIAN IING SOLIHIN, SE,MM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV JAMBI TAHUN 2015 design by cms

2 Dasar Hukum Perbendaharaan Negara Keuangan Negara
UU 17/2003 Perbendaharaan Negara UU 1/2004 Keuangan Negara PMA 83/2013 PMK 96/2007 Pendelegasian Wewenang Pengelolaan BMN PMK 50/2014 Penghapusan BMN Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN

3 STATUS PENGGUNAAN

4 TATA CARA USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
ADA 6 PERTAYAAN MENDASAR MENGENAI STATUS PENGGUNAAN : 1 . APA ITU STATUS PENGGUNAAN BMN ? 2. BMN APA SAJA YANG HARUS DIUSULKAN STATUS PENGGUNAAN? 3. KENAPA BMN HARUS DIUSULKAN STATUS PENGGUNAANYA? 4. KAPAN STATUS PENGGUNAAN DIUSULKAN ? 5. KEMANA STATUS PENGGUNAAN DIUSULKAN? 6. BAHAN APA SAJA YANG HARUS DILENGKAPI DALAM MENGUSULKAN STATUS PENGGUNAAN ?

5 APA ITU PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
1. PENGERTIAN : Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal Status Penggunaan adalah : Suatu Proses Penetapan status oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan Menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan Fungsi instansi yang bersangkutan dalam Mendapatkan Kepastian Hukum.

6 KAPAN STATUS PENGGUNAAN DIUSULKAN
PADA SAAT SETELAH DILAKUKAN ENGINPUTAN BMN KEAPLIKASI SIMAK-BMN, BAIK DARI TRANSAKSI : PEMBELIAN HIBAH MASUK TRANSFER MASUK PEROLEHAN LAIN YANG SYAH

7 ASSET APA SAJA YANG DIUSULKAN STATUS PENGGUNAAN NYA
TANAH BANGUNAN KENDARAAN SELAIN TBK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SYAH DAN BUKAN DALAM SENGKETA

8 KENAPA STATUS PENGGUNAAN DIUSULKAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL KEPEMILIKAN/PENGUSAAN ASSET. SALAH SATU SYARAT DALAM PENGUSULAN PENGHAPUSAN BMN. TERCIPTANYA BMN YANG TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB HUKUM DALAM PENGELOLAAN ASSET BMN.

9 KEMANA STATUS PENGGUNAAN DIUSULKAN
KMA 83 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN BMN SATKER TANAH BANGUNAN KENDARAAN ASSET SELAIN TANAH/BANGUNAN/ KENDARAAN < 25 JUTA/UNIT KANWIL KEMENAG PROV JAMBI KEMENAG RI JAKARTA KPKNL JAMBI < 2,5 M DJKN PALEMBANG > 2,5 M

10 BAHAN USULAN STATUS PENGGUNAAN
TANAH/BANGUNAN /KENDARAAN SELAIN TANAH /BANGUNAN /KENDARAAN SURAT USULAN DAFTAR USULAN EXCEL KIB LEMBAR PENILAIAN KPKNL 01 SERTIFIKAT/BPKB-STNK/IMB LAPORAN PENGGUNA BARANG FHOTO ASLI SURAT PERNYATAAN TERKAIT KELENGKAPAN DOK BMN SURAT KEBENARAN FHOTO COPY DOK BMN SURAT USULAN DAFTAR USULAN EXCEL DIR LAPORAN PENGGUNA BARANG FHOTO ASLI

11 PENGHAPUSAN BMN

12 TATA CARA USULAN PENGHAPUSAN BMN
ADA 6 PERTAYAAN MENDASAR MENGENAI PENGHAPUSAN BMN : 1 . APA ITU PENGHAPUSAN BMN ? 2. BMN APA SAJA YANG HARUS DIUSULKAN PENGHAPUSAN? 3. KENAPA BMN HARUS DIUSULKAN PENGHAPUSAN? 4. KAPAN PENGHAPUSAN BMN DIUSULKAN ? 5. KEMANA PENGHAPUSAN DIUSULKAN? 6. BAHAN APA SAJA YANG HARUS DILENGKAPI DALAM MENGUSULKAN PENGHAPUSAN BMN ?

13 APA ITU PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
1. PENGERTIAN : Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal Penghapusan BMN adalah : Suatu Proses penghapusan BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

14 ASSET APA SAJA YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN NYA
TANAH BANGUNAN KENDARAAN SELAIN TBK ASSET YANG DIUSULKAN HARUS TERCATAT DALAM APLIKASI SIMAK-BMN DAN SUDAH DITERBITKAN SK PSP SESUAI DENGAN KMA 83 TAHUN 2013

15 KENAPA PENGHAPUSAN DIUSULKAN
PEREMAJAAN ASSET. EFESIENSI ANGGARAN NEGARA SALAH SATU SYARAT DALAM PENGUSULAN PENGADAAN ASSET TERCIPTANYA BMN YANG TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB HUKUM DALAM PENGELOLAAN ASSET BMN.

16 KEMANA PENGHAPUSAN BMN DIUSULKAN
KMA 83 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN BMN SATKER TANAH BANGUNAN KENDARAAN ASSET SELAIN TANAH/BANGUNAN/ KENDARAAN < 50 JUTA/NILAI LIMIT KANWIL KEMENAG PROV JAMBI KEMENAG RI JAKARTA KPKNL JAMBI < 2,5 M DJKN PALEMBANG > 2,5 M

17 BAHAN USULAN PENGHAPUSAN BMN
TANAH/BANGUNAN /KENDARAAN SELAIN TANAH /BANGUNAN /KENDARAAN SURAT USULAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN EXCEL DAFTAR HARGA LIMIT SK PANITIA INVENTARIS DAN PENGHAPUSAN BERITA ACARA PENILAIAN BMN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWB NILAI LIMIT , KECUALI KENDARAAN 7. SURAT KET TIDAK MENGANGGU TUSI FHOTO ASLI FHOTO COPY BPKB-STNK/IMB/SERTIFIKAT SURAT PENILAIAN BMN DARI DLAJR/KPKNL KANTOR PERTANAHAN 10. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA SURAT USULAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN EXCEL DAFTAR HARGA LIMIT SK PANITIA INVENTARIS DAN PENGHAPUSAN BERITA ACARA PENILAIAN BMN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWB NILAI LIMIT 7. SURAT KET TIDAK MENGANGGU TUSI FHOTO ASLI DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

18 SELESAI