Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2 Pendahuluan  Biasakan meluruskan niat dan berdoa dulu!!!
 Pokok Bahasan: Anatomi Perencanaan Pembangunan  Sub Pokok Bahasan: Review: apa dan mengapa perlu perencanaan pembangunan? Perencanaan Pembangunan di Indonesia Proses/Tahapan Perencanaan Pembangunan: Renstra Studi kasus: Struktur Renstra  Tujuan Instruksional Khusus: mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa dan mengapa diperlukan perencanaan pembangunan (Renbang), sistem Renbang di Indonesia dan Proses menyusun Renbang

3 Review Mari Berdiskusi: Apa perencanaan pembangunan? Mengapa perlu perencanaan pembangunan? Mengapa lulusan Jurusan EP harus paham perencaaan pembangunan?

4 Renbang di Indonesia Landasan Hukum:
UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). UU Republik Indonesia no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan PP no. 8/2008 beserta lampirannya Ada lagi?? Cek!!! Kata kunci ?

5 Renbang di Indonesia Lingkup dan Keterkaitan Dokumen Renbang di Indonesia

6 PENYUSUNAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Menyiapkan Rancangan RPJP (Menteri) Musrenbang Menyusun Rancangangan Akhir RPJP (Kepala Bapeda) Penetapan RPJP (Perda) 1 2 3 (UU)

7 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Menyiapkan Rancangan Awal RPJM (Menteri) 1 Musrenbang Menyusun Rancangan RPJM (Bapeda) Penetapan RPJM (Peraturan Kepala Daerah) Menyiapkan Rancangan Renstra KPD (KepalaSKPD) 2 3 (KepalaBapeda) Menyiapkan Rancangan Renstra–KL (PimpinanKL) Menyusun Rancangan Akhir RPJM (Menteri) (Peraturan Presiden) 4 Menyusun Rancangan Akhir RPJM (Bapedai) 5 Penetapan Renstra-SKPD (Peraturan Pimp. Kepala Stuan Kerja) Penetapan Renstra-KL (Peraturan Pimp. (Kementrian Lembaga)

8 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK
Menyiapkan Rancangan Awal RKP (Menteri) 1 Musrenbang Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD (Kepala Bapeda) Penetapan RKPD (Peraturan KepalaDaerah Menyiapkan Rancangan Renja. SKPD (KepalaSKPD) Menyusun Rancangangan Akhir RKPD 4 RKP Bisa Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBN Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKP Menyiapkan Rancangan Renja – KL (PimpinanKL) (KeplaBapeda) Menyusun Rancangangan Akhir RKP 2 3 Penetapan RKP (Peraturan Presiden) 5 RKPD Bisa Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBD 6

9 STRUKTUR APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan
Pembiayaan Pajak Daerah Dana Perimbangan PAD Lain-Lain Pend. yang sah Retribusi Pengeloaan Kekayaan Daerah Pendap atan Lain-lain Bagi Hasil Alokasi Umum Alokasi Khusus Hibah Dana Darura t Lain- lain PBB BPHTTB PPh SDA Kehutanan Pert. Umum Perikanan Pert. Minyak Pert. Gas Belanja Aparatur Daerah Belanja Pelayanan Publik

10 Renbang di Indonesia Siklus Renbang di Indonesia

11 ANATOMI KEBIJAKAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGEVALUASIAN IMPLEMENTASI
FORMULASI

12 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Sentralistik - Moneter - Keamanan - Hukum - Hubungan Internasional Desentralistik (Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 13)

13 PELAKSANAAN TUGAS DALAM DESENTRALISASI
Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 16 Dinas Badan 2 Instansi penunjang Dinas Kesehatan 9. Dinas Kepend. 1. BAdan Pengawasan 1. Satpol PP Dinas Pertanian 10. Dinas Ten. Kerja 2. Badan Perencanaan 2. Rumah Sakit Daerah Dinas Kehutanan 11. Dinas Pendidikan 3. BAdan LITBANG Dinas Kelautan 12. Dinas PAsar 4. BAdan Kesbanglinmas Dinas Pendapatan 13. Dinas Binamarga 5. BAdan Pemberdayaan MAsy. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pengairan 6. Badan KEpegawaian Dinas Perindustrian 15. Dinas Permukiman 7. Badan Pendidikan & Pelatihan Dinas Koperasi 16. Dinas Sosial Jumlah dan Daftar SKPD tiap daerah bisa berbeda. Tergantung apa? Cek di daerah masing-masing

14 PENGEVALUASIAN KEBIJAKAN
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LAKIP) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah (SAKD)

15 Proses/Tahapan Renbang
Inti Renbang: kasus Renstra: menganalisis kondisi saat ini (existing condition)  potensi, masalah, isu?? menentukan kondisi ideal yang diharapkan (expected condition)  Visi, Misi, tujuan menentukan cara/strategi bagaimana mendekatkan/menghilangkan jarak/gap antara existing dan expected conditions  program, kegiatan menentukan indikator keberhasilan/ketidakberhasilan

16 Proses/Tahapan Renstra
Silakan buka dokumen Rentra yang dimiliki Pelajari ‘struktur’ dokumen tersebut! Bagaimana strukturnya? Apakah tampak tahapan/proses menyusun Renstra? Kenapa? Membaca, diskusi kelompok: 20 menit Cek: semua kelompok membawa dokumen???

17 Proses/Tahapan Renbang
Renstra Lembaga Pemerintahan Vs Perusahaan: Dari strukturnya: Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Jadi, apa ‘inti’ dari sebuah dokumen renstra? Tugas kelompok minggu depan: Pelajari Bab tentang ‘kondisi saat ini’ di dokumen renstra masing-masing kelompok: (a) apa saja yang ada di dalamnya? (b) bandingkan dengan yang ada di Permendagri no.54/2010 dan Lampirannya. Berilah komentar dan kritikan kelompok Anda!

18 Thank You !