PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA

Presentasi berjudul: "PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA"— Transcript presentasi:

1 PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
PERTEMUAN 14. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

2 Pendahuluan  Berdoa terlebih dahulu sebelum mulai
 Pokok Bahasan: Penentuan Harga Barang Publik (Kebijakan Harga)  Sub Pokok Bahasan: Review Materi sebelumnya / Quiz Tujuan Kebijakan Harga Bagaimana penentuan harga barang publik Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan apa, mengapa (tujuan), dan bagaimana penentuan kebijakan harga barang publik

3 Review Materi Pertemuan 13
Apa pengertian kebijakan publik? Mengapa perlu kebijakan publik?  Apa bentuk kebijakan publik? Mengapa perlu ‘etika’ dalam pembuatan kebijakan publik? Apa arti kebijakan publik yang ‘tidak bijak’? Bisa memberikan contohnya? PERLU DIBAHASKAH SOAL QUIZ?

4 Persiapan Diskusi Kelompok
Bagi setiap kelompok menjadi 4 sub kelompok Buat 4 kelompok baru terdiri dari perwakilan setiap (sub) kelompok Tahapan diskusi kelompok kecil: - Di setiap kelompok baru: perwakilan dua kelompok yang bertugas menjelaskan hasil (tugas) kepada anggota kelompok baru (kecil) - Pembahasan dan diskusi kelompok kecil - Buat kesimpulan Kesimpulan-kesimpulan yg telah dibuat didiskusikan dalam diskusi kelas Kesimpulan adalah jawaban dari apa, mengapa (tujuan), dan bagaimana penentuan kebijakan harga barang publik

5 TUJUAN KEBIJAKAN HARGA
Secara umum, pemerintah tidak akan menjual jasanya kepada masyarakat, meskipun pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jasa tersebut kepada masayarakat Pemerintah menyediakan jasa kepada masayarakat tanpa harus membayar Hal ini bukan berarti bahwa penyediaan jasa publik tidak menimbulkan biaya Dalam beberapa kasus, proses politik sangat diperlukan untuk menentukan: Berapa jumlah barang publik yang harus disediakan Bagaimana implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab para individu Jadi, tujuan: untuk ‘menutupi’ biaya pengadaan jasa/barang publik

6 TUJUAN KEBIJAKAN HARGA
Alasan mengapa pemerintah harus terlibat dalam penentuan harga barang: Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (mis. Krn adanya eksternalitas) Keadilan dalam distribusi pendapatan Biasanya perusahaan hanya akan mempetimbangkan manfaat pribadi dalam menentukan berapa banyak barang yang harus disediakan  shg kesempatan tersedianya barang di pasar sangat kecil dan harga bisa dinaikkan. Jadi, tujuan: untuk ‘mengatur’ perekonomian shg efisien, adil

7 TUJUAN KEBIJAKAN HARGA
Kebijakan harga oleh pemerintah biasanya mencakup tindakan-tindakan yang diperlukan agar: Pasar bekerja lebih baik Terdapat perbaikan dalam arus informasi Monopoli dapat dikurangi Terdapat batasan bagi perusahaan-perusahaan baru yang masuk dalam pasar

8 PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
Penentuan harga barang publik oleh pemerintah sangat tergantung dari tujuannya Dalam kaitannya dengan penyediaan barang dan jasa, pemerintah mempunyai tiga pilihan: Dapat dijual dengan harga pasar Dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar Diberikan secara gratis kepada konsumen Setiap alternatif keputusan yang diambil selalu ada konsekuensinya

9 CONTOH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARGA
Dalam ekonomi, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai dimana konsumen bersedia untuk membayar atas barang/jasa yang dihasilkan oleh produsen, sekaligus menunjukkan tingginya biaya untuk menghasilkan barang tersebut oleh produsen Dalam mekanisme pasar persaingan sempurna  p = MC = MR  shg, apabila konsumen ingin memaksimalkan kepuasannya, pada tingkat equilibrium, konsumen akan membeli barang-barang sampai kondisi equilibrium tersebut tercapai Pertanyaan : (pertimbangkan ‘tugas pemerintah’) Apakah hukum ekonomi juga berlaku untuk barang/jasa publik yang disediakan oleh pemerintah? Apa konsekuensinya? Beri contohnya  (public utilities: air minum, listrik, dll)

10 CONTOH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARGA: MENGATUR HARGA PRODUK PERTANIAN
Tujuan khusus dari kebijakan penentuan harga: Mendorong produksi Memelihara kestabilan Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis penyediaan produk pertanian: Kebijakan harga positif Kebijakan harga negatif Mengatur tata niaga dan harga atas produk pertanian

11 FUNGSI PENAWARAN produk pertanian
Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai tingkat harga dari barang tersebut Hukum penawaran  jika harga barang makin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat (ceteris paribus) Fungsi penawaran: Qa = f (Pa, S, F, X, T) Qa = jumlah barang A yang ditawarkan Pa = harga barang A S = jumlah input yang tersedia F = keadaan alam X = Pajak atau subsidi atau keduanya T = Tingkat teknologi

12 CONTOH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARGA: MENGATUR HARGA PRODUK PERTANIAN
Dengan mengubah harga, pemerintah akan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan Peningkatan harga (untuk produk pertanian) akan mendorong peningkatan penawaran. Namun apabila peningkatan penawaran membutuhkan tenggang waktu, penyesuaian produksi akan mengikuti pola Cobweb Theorem (sarang laba-laba)

13 S D Q P

14 KEBIJAKAN PENYANGGA (Buffer Stock Policy)
Dalam perumusan kebijakan harga biasanya pemerintah dihadapkan pada dilema kepentingan Di satu sisi konsumen ingin harga pangan murah, di lain sisi produsen ingin agar produksinya terjual dengan harga yang layak Pemerintah perlu melindungi kedua kepentingan tersebut agar konsumen dan produsen tidak menderita Langkah yang biasanya diambil oleh pemerintah adalah menentukan: Harga terendah (floor)  melindungi produsen Harga tertinggi (ceiling)  melindungi konsumen kebijakan ini disebut dengan Buffer Stock Policy Keberhasilan kebijakan ini tergantung dari ketersediaan dana untuk operasi (market operation)

15 S D Q P S1 D1

16 Berdoa sebelum kelas bubar SELAMAT MEMPERSIAPKAN UAS Terima kasih
Penutup Ada pertanyaan???? Berdoa sebelum kelas bubar SELAMAT MEMPERSIAPKAN UAS Terima kasih