BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.

Presentasi berjudul: "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN."— Transcript presentasi:

1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

2 Informasi Keuangan dan BMN
1. REALISASI S/D Mei 2015 2. LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 2015 3. KONDISI STOCK ALKON 4. PENGELOLAAN BMN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN PENDELEGASIAN KEWENANGAN

3 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)
INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BULAN April 2015 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,-,- atau % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- PAGU REALISASI SPM % ,- ,- 12.10

4 REALISASI ANGGARAN PER BELANJA

5 REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT PER BELANJA

6 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 4,82 A. Realisasi tertinggi Satker Sestama sebesar 20,12 % B. Realisasi terendah Satker KBKR sebesar 0.30 %

7 Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN
REALISASI PUSAT 4,82

8 SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp.329,789,146,865,- atau 17,69 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- PAGU REALISASI SPM % 329,789,146,865,- 17,69

9 REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PER BELANJA

10 Persentase (% )REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
REALISASI PUSAT 17,69%

11 LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BKKBN PUSAT S/D 29 MEI 2015

12 KETERSEDIAAN KONTRASEPSI APRIL 2015
NO PRODUCT NO PROGRAM Keterangan : Foto diambil pada hari Selasa, 9 Juni 2015 di Gudang BKKBN Pusat Jatimekar

13

14

15 PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN
PMK No. 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor : 389/KN/2015 tanggal 02 April 2015 Tentang Penyampaian Rencana Kebutuhan BMN untuk RKA-KL Tahun Anggaran 2017 Surat Sekretaris Utama BKKBN nomor 1097/KU.704/B3/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Pemberitahuan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2016;

16 lanjutan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan mulai disusun oleh Kuasa Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan kepada Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN paling lambat pada bulan September 2015; Dalam pengajuan RKBMN harus melibatkan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN Sanksi : Pengguna/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan RKBMN Pengadaan dan/atau pemeliharaan ke Pengelola Barang, tidak dapat mengusulkan penyediaan anggran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline)

17 (Keputusan Kepala BKKBN nomor : ....... /kep/B3/2015)
PENDELEGASIAN KEWENANGAN Kepala bkkbn kepada sekretaris utama (Keputusan Kepala BKKBN nomor : /kep/B3/2015) No Pendelegasian Kewenangan Objek Pendelegasian 1 Rencana Kebutuhan BMN Penelitian atas RKBMN dari Kuasa Pengguna Barang dan menyampaikan RKBMN tersebut kepada Pengelola Barang (DJKN) Penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMN yang diusulkan Menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN dan Perubahannya Pengadaan dan Pemeliharaan meliputi : Tanah dan/atau bangunan Selain Tanah dan/atau Bangunan (Persediaan, Alat Bermotor, Peralatan Mesin dll, dg nilai perolehan per satuan paling sedikit 100 Juta)

18 lanjutan No Pendelegasian Kewenangan Objek Pendelegasian 2 Penggunaan
Penetapan Status Penggunaan Penggunaan Sementara Aset Tetap selain tanah dan bangunan dengan nilai peolehan sampai dengan Rp ,- per unit/satuan yang tidak memiliki bukti kepemilikan 3 Pemindahtanganan Persetujuan Penjualan Persetujuan Hibah Penjualan : Selain tanah dan bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp ,- per unit/satuan yang tidak memiliki bukti kepemilikan Bongkaran BMN karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) Hibah : BMN yang diperoleh dengan maksud untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; atau

19 lanjutan No Pendelegasian Kewenangan Objek Pendelegasian 4 Pemusnahan
Persetujuan Pemusnahan Persediaan; Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Ikan, dan Tanaman; Selain tanah dan bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp ,- per unit/satuan yang tidak memiliki bukti kepemilikan Bongkaran BMN karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) 5 Penghapusan Persetujuan Penghapusan sebagai akibat dari sebab-sebab lain

20 2 Anak Cukup