outline Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi

Presentasi berjudul: "outline Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Administrasi Pertanahan di Indonesia dan dampaknya terhadap pengelolaan SDA

2 outline 1 2 3 4 Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi
Company Logo

3 Kenapa administrasi pertanahan penting untuk dibahas?
Tanah mengandung banyak mineral atau zat lain sebagai sumber energi Tanah bisa dijadikan sarana produksi Tanah merupakan tempat kita berdomisili dan berinteraksi Semua itu perlu ada regulasi yang mengatur agar tidak ada monopoli kepemilikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan semua pihak. Company Logo

4 Ruang ligkup ADPER Land Tenure Land Value Land use Land Development
Administrasi pertanahan Land Tenure Land Value Land use Land Development Company Logo

5 Sejarah Perkembangan kadaster di Indonesia
Pra kadaster Kadaster lama baru UUPA Indonesia Orde baru Company Logo

6 Undang-Undang Pokok Agraria 1960
Text UUPA Ketentuan pokok agraria Hak atas tanah, air dan angkasa Ketentuan pidana Ketentuan peralihan kepemilikan tanah Konsep: Keadilan, dalam artian pemerataan dan kesejahteraan dalam artian kesamaan kesempatan dalam akses Landasan : pasal 33 UUD 45 Landreform Company Logo

7 Dikuasai Oleh negara Text Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Company Logo
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Text Menyelenggarakan peruntukan penggunaan Menentukan hukum antara orang dengan tanah Menentukan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi Company Logo

8 Perencaan penggunaan bumi
Agraria Reform Sosialisme Indonesia Perencaan penggunaan bumi Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah Mengakhiri penghisapan feodal Penghapusan hak-hak asing Pembaharuan hukum agraria Company Logo

9 Masa Orde Baru PERMASALAHAN UUPA Peran negara yang semakin
Berkurang dalam penetapan regulasi UUPA Tumpang tindih kebijakan Masuknya modal asing Company Logo

10 Tumpang Tindih Kebijakan
UU no 22 tahun 2001 Migas PP no 18 tahun 2011 Hutan UU no 4 tahun 2009 Kebijkan pemanfaatan laut PP no 79 tahun 2009 Pertambangan UU no 27 tahun 2007 kelautan BPN Non hutan Tambang hutan Laut Company Logo

11 Transformasi Istimewa Alus Bodor Lumayan Company Logo
Company Logo

12 Landasan Company Logo www.themegallery.com Manusia berserikat dalam
tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. Company Logo

13 Kepemilikan Dalam Islam
umum Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas Sarana umum yang diperlukan seluruh kaum muslimin Harta yang keadaan asalnya terlarang dimiliki individu Kepemilikan individu Hukum asal barang adalah mubah, kecuali ada dalil syara yang mengharamkan Kepemilikan Negara Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya Tanah Endapan Sungai Ash-Shawafi Bangunan dan balairung Company Logo

14 Sumber daya alam sebagai barang milik umum harus dikuasai negara dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat Pembinaan kader Sosialisasi Perubahan konsep Regulasi secara struktural Sebuah Perubahan Company Logo

15 Land Value Land use Tenure NEGARA Development
Company Logo

16 dibiarkan selama lebih
Pengaturan dalam Islam Administrasi Pertanahan Tanah yang didalamnya terdapat barang milik umum harus dikuasai negara Islam tidak membatasi luas kepemilikan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pengelila Penyewaan tanah dikakukan dengan sistem bagi hasil, bukan buruh dan majikan Pemilik lahan berkewajiban mengolah lahan, jika dibiarkan selama lebih dari 3 tahun bisa diambil negara Company Logo

17 Click to edit company slogan .
Hatur Nhun Click to edit company slogan .